Opini

Perda AIDS Kota Medan, Hanya Normatif

Peraturan daerah (Perda) Kota Medan No 1 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS hanyalah copy-paste dari perda-perda yang sudah ada. Perda ini ada pada urutan ke-56 dari 57 perda sejenis di Indonesia.

Dengan kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Medan sejak Januari 2006 sampai September 2011 yang 2.755 tentulah angka yang dilaporkan ini tidak menggambarkan kasus yang sebenarnya di masyarakat. Epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang terdeteksi (2.755) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul di atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan es di bawah permukaan air laut.

Celakanya, dalam perda ini tidak ada cara yang konkret untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS di masyarakat. Selama ini kasus yang dilaporkan sebagian besar terdeteksi di rumah sakit. Pasien dengan penyakit yang terkait HIV/AIDS, seperti diare yang terus-menerus, TBC, dll. dianjurkan tes HIV setelah dilakukan konseling untuk mengetahui perilaku pasien tersebut. Ada juga yang terdeteksi bertolak dari anak yang dirawat di rumah sakit. Penyakit pada anak-anak itu mendorong dokter menganjurkan tes HIV. Ketika anak terdeteksi HIV/AIDS, maka ibu dan ayah anak itu pun dianjurkan untuk tes HIV.

Kalau saja perda ini dirancang dengan pijakan fakta medis, maka pasal-pasal yang ada adalah cara-cara penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS yang konkret. Tapi, karena perda ini, seperti juga perda-perda lain, dirancang dengan semangat moralis maka pasal-pasal yang ada pun hanya normatif.


Lihat saja pasal 12 ayat 1: ”Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama populasi rentan dan risiko tinggi.”

Caranya? Ya, simak saja di pasal 12 ayat 3 yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain: (a) pengawasan terhadap tempat hiburan malam, hotel, taman kota, rumah-rumah kos dan lokasi lainnya untuk tidak menjadi tempat prostitusi terselubung; (b) penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pemilik dan karyawan hotel, tempat-tempat hiburan, rumah-rumah kos dan tempat lainnya yang dianggap berpotensi rentan dan berisiko tinggi; (c) penyuluhan kepada pengusaha warung internet untuk memblokir situs porno.

Ayat (a) menunjukkan pemahaman yang rendah terhadap risiko seseorang tertular dan menularkan HIV. Penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (prostitusi terselubung), tapi karena kondisi ketika terjadi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV dan laki-laki tidak memakai kondom). Fakta menunjukkan ada ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV. Ibu-ibu rumah tangga itu tertular HIV dari suaminya. Di Kota Medan sudah terdeteksi 43 bayi yang mengidap HIV. Berarti ada 43 ibu rumah tangga yang tertular HIV dari suaminya.

Biar pun tidak ada prostitusi di Kota Medan, bisa saja terjadi laki-laki dewasa penduduk Kota Medan tertular HIV di luar Kota Medan atau di luar negeri. Mereka tertular karena melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, tanpa kondom dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK). Laki-laki penduduk Kota Medan yang tertular HIV kemudian menjadi mata rantai penyebaran HIV di Kota Medan.

Ayat (b) merupakan tindakan gegabah karena sudah menyamaratakan perilaku seksual banyak orang yaitu pemilik hotel, pemilik rumah kos, dll. Apakah pemilik hotel, bioskop dan rumah kos juga melakukan perilaku beirisko di tempat usahanya?

Tentang ’pemeriksaan kesehatan secara berkala’ juga tidak tepat karena untuk mendeteksi HIV hanya bisa dilakukan dengan tes HIV. Akurasi tes HIV juga terkait dengan masa jendela yaitu rentang waktu sejak tertular HIV sampai tiga bulan. Jika ’pemeriksaan kesehatan secara berkala’ juga termasuk tes HIV, maka kalau yang diperiksa tertular HIV di bawah tiga bulan hasil tes tidak akurat. Hasil tes bisa negatif palsu (HIV sudah ada di dalam darah tapi tidak terdeteksi karena belum ada antibody HIV), atau positif palsu (HIV tidak ada di dalam darah tapi hasil tes reaktif).

Pasal pencegahan dalam perda ini kian mengambang jika disimak ayat (c). Tidak ada kaitan lansung antara situs porno dengan penularan HIV.

Pijakan moral pada perda ini kian kental di pasal 13 ayat 1 huruf d: ”Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada setiap orang dilakukan melalui memeriksakan diri bagi calon pasangan suami istri.”

Seperti dijelaskan di atas tes HIV erat kaitannya denga masa jendela. Kalau calon pengantin itu tes HIV pada masa jendela, maka hasilnya bisa negatif palsu atau positif palsu.

Kalau hasil tes negatif palsu maka bencana akan terjadi pada pasangan suami istri itu karena mereka tidak menyadari HIV sudah ada di antara mereka.

Sebaliknya, bagi yang hasil tes positif palsu maka pernikahan bisa batal. Padahal, tes itu tidak akurat.

Selain itu tes HIV bukan vaksin. Artinya, biar pun tes HIV pasangan itu HIV-negatif itu tidak jaminan selamanya mereka akan HIV-negatif karena bisa saja terjadi di antara mereka melakukan perilaku berisiko setelah menikah. Jika pasangan itu kelak terdeteksi mengidap HIV, maka hasil tes sebelum menikah akan menjadi ’senjata’ bagi mereka untuk saling menyalahkan.

HIV/AIDS adalah fakta medis sehingga pencegahan dapat dilakukan dengan cara-cara yang konkret. Tapi, karena perda ini bermuatan moral maka pencegahan pun berupa mitos (anggapan yang salah).

Lihat saja di pasal 15 ayat 2 huruf a: ”Dalam rangka pencegahan, setiap orang wajib tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah.” Pasal ini jelas normatif karena secara biologis hubungan seksual bisa dilakukan kapan saja. Lagi pula jika dikaitkan dengan penularan HIV, maka tidak ada kaitan lansung antara penularan HIV dan ’hubungan seksual sebelum menikah’. Penularan HIV bisa terjadi di dalam dan di luar nikah bagi yang belum atau sudah menikah.

Di pasal 15 ayat 2 huruf b: ”Dalam rangka pencegahan, setiap orang wajib hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah.” Lagi-lagi pasal ini menunjukkan perancang perda ini tidak memahami HIV/AIDS sebagai fakta medis. Penularan HIV melalui hubungan seksual terjadi karena KONDISI HUBUNGAN SEKSUAL (salah satu mengidap HIV dan laki-laki atau suami tidak memakai kondom setiap kali sanggama) bukan karena SIFAT HUBUNGAN SEKSUAL (dengan pasangan yang tidak sah).

Lagi pula belakangan ini muncul kecenderungan ’nikah’ antara laki-laki ’hidung belang’ dengan PSK atau perempuan yang berganti-ganti. Di kawasan Puncak, Jawa Barat, terjadi ’kawin kontrak’ (dengan rentang waktu yang disepakati) antara perempuan lokal dan pendatang dengan ’wisatawan’ dari Timur Tengah. Secara hukum ’nikah’ itu sah karena sudah memenuhi rukun nikah, tapi risiko penularan HIV tetap bisa terjadi karena perempuan yang ’dinikahi’ adalah orang yang perilakunya berisiko tertular HIV karena sering berganti-ganti pasangan.

Di pasal 15 ayat 2 huruf c: ” Dalam rangka pencegahan, setiap orang wajib menggunakan alat pencegah bagi pasangan yang sah dengan HIV positif.” Persoalannya adalah banyak suami yang tidak menyadari perilakunya berisiko tertular HIV sehingga tidak memakai kondom ketika sanggama dengan istrinya. Buktinya, sudah ada istri yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS atau bayi yang dilahirkan dengan HIV/AIDS. Istri tertular HIV dari suaminya, dan ketika istri hamil terjadi pula penularan kepada bayi yang dikandungnya.

Karena pemahaman terhadap HIV/AIDS berpijak pada moral, maka langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pun tidak lagi konkret.

Lihat saja pada bagian peran serta masyarakat dalam menanggulangi HIV/AIDS di pasal 27. Disebutkan:

”Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan gama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS serta tidak bersikap diskriminatif terhadap ODHA.”

”Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui pengembangan perilaku pola hidup sehat dan bertanggung jawab dalam keluarga.”

Cara yang ditawarkan perda ini sama sekali tidak menyentuh akar persoalan terkait dengan penularan HIV. Tidak ada kaitan langsung antara ’ketahanan agama dan keluarga’ dengan penularan HIV. Pasal ini menyuburkan stigma (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap orang-orang yang tertular HIV karena dikesankan mereka tertular HIV karena tidak mempunyai ketahanan agama dan keluarga.

Apakah istri-istri yang tertular HIV dari suaminya terjadi karena mereka tidak mempunyai ketahanan agama dan keluarga? Begitu pula dengan orang-orang yang tertular HIV melalui transfusi darah, alat-alat kesehatan dan jarum suntik.

Begitu pula dengan ’perilaku pola hidup sehat’ sama sekali tidak ada kaitannya secara langsung dengan penularan HIV. Justru orang-orang yang tidak sehat (tidak bisa melakukan hubungan seksual) bisa terhindar dari penularan HIV melalui hubungan seksual.

Biar pun informasi yang akurat tentang HIV/AIDS sudah banjir, tapi tetap saja ada yang mengabaikan HIV/AIDS sebagai fakta medis. Seperti pada perda ini. Lebih dari 90 persen kasus HIV/AIDS terdeteksi pada orang-orang yang tidak menyadari dirinya tertular HIV.

Tapi, dalam perda ini ada larangan hubungan seksual bagi orang yang sudah mengetahui dirinya tertular HIV. Di pasal 31 ayat 1 huruf a disebutkan: ”Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan hubungan seksual dengan orang lain kecuali dengan pasangannya yang telah diberitahu tentang keadaan infeksi HIV dan AIDS dan secara sukarela menerima risiko tersebut.”

Malarang seseorang melakukan hubungan seksual tentulah perbuatan yang melawan hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Terkait dengan pengidap HIV/AIDS, maka ada cara yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penularan yaitu memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual di dalam dan di luar nikah.

Setelah menyibak pasal-pasal dalam perda ini, maka perda ini tidak akan bisa menanggulangi penyebaran HIV, terutama mencegah insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan PSK, karena tidak ada pasal yang menawarkan cara-cara mencegah HIV melalui perilaku berisiko.

Hal yang menjadi persoalan besar adalah: Apakah Pemko Medan, DPRD Medan, MUI Medan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wartawan, LSM, dll. bisa menjamin tidak akan ada laki-laki dewasa penduduk Kota Medan yang akan melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti PSK, di Kota Medan, di luar Kota Medan atau di luar negeri?

Kalau jawabannya BISA, maka tidak ada persoalan penyebaran HIV dengan faktor risiko (mode of transmission) hubungan seksual.

Tapi, kalau jawabannya TIDAK BISA, maka ada persoalan besar terkait dengan penyebaran HIV melalui hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, di Kota Medan.

Celakanya, perda ini tidak menawarkan cara-cara yang konkret untuk mencegah agar laki-laki dewasa tidak tertular HIV melalui perilaku berisiko. Ya, Pemko Medan tinggal menunggu waktu saja untuk ’memanen’ AIDS karena penduduk yang mengidap HIV/AIDS yang tidak terdeteksi akan menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal antar penduduk, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***


Perda Pencegahan Maksiat Provinsi Gorontalo


Perkosaan adalah kejahatan kriminal yang luar biasa (extra ordinary crime) karena merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) serta meninggalkan trauma berkepanjangan pada korban. Kehamilan yang tidak diinginkan. Dicibir dan dicacimaki karena masyarakat selalu menyalahkan perempuan. Dikeluarkan dari sekolah. Dipecat dari pekerjaan, dan lainnya.

Celakanya, biar pun perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang luar biasa tapi ancaman hukumannya justru biasa-biasa saja.

Di KUHP pada pasal 285 ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Belakangan sejak diberlakukan era otonomi daerah, muncul euforia untuk membuat peraturan daerah (perda). Perda-perda yang dihasilkan sarat dengan aturan yang dibalut dengan syariat Islam, norma dan moral. Judul perdanya pun: anti maksiat, anti pelacuran, pemberantasan maksuat dan pelacuran. Biar pun judul perda menggigit tapi anncaman hukumannya hanya mencubit. Sesuai dengan UU ancaman hukuman kurungan (pidana) bagi pelanggar perda maksimal enam bulan dan denda Rp 50 juta.


Kalau di satu daerah yang mempunyai perda anti maksiat atau anti pelacuran ada pasal yang mengatur perkosaan sebagai perbuatan maksiat maka ancanamanya hanya enam bulan. Bandingkan dengan negara-negara yang memberikan sanksi berat terhadap pemerkosa mulai dari penjara seumur hidup sampai hukuman mati.

Saya sudah mengirim surat ke semua organisasi keagaman yang sah di Indonesia dan ke perguruan tinggi agama Islam berisi pertanyaan: Apakah ada ayat di kitab suci yang eksplisit mengatur hukuman terhadap pemerkosa? Hanya satu surat balasan yang saya terima, yaitu dari sebuah perguruan tinggi Islam di Kalimantan. Tapi, dalam surat itu tidak ada kutipan ayat yang eksplisit mengatur hukuman bagi pemekosa. Surat itu hanya membanding-bandingkan hukuman bagi pezina. Begitu pula dengan konsultasi di sebuah harian di Palembang, Sumsel, pengasuh rubrik itu hanya memberikan perbandingan dengan zina.

Perkosaan tidak bisa dibandingkan atau disamakan dengan zina karena zina dilakukan suka sama suka, sedangkan perkosaan dilakukan dengan paksaan dan kekerasan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan (opsi) aborsi bagi kehamilan karena perkosaan dengan usia kehamilan di bawah 40 hari (Fatwa MUI No 4 Tahun 2005 tentang Aborsi). Di beberapa negara juga ada opsi aborsi bagi korban perkosaan.

Korban perkosaan kian terpuruk karena polisi meminta saksi dan bukti perlawanan sebagai alat bukti perkosaan. Ini hal yang mustahil karena perkosaan terjadi di bawah ancaman fisik dan psikologis. Bahkan, tidak jarang perkosaan dilakukan oleh beberapa orang.

Kabarnya, dulu ketika diperika di polisi ada pertanyaan kepada korban perkosaan: Apakah Anda goyang waktu diperkosa? Syukurlah sekarang pertanyaan itu kabarnya tidak ada lagi.

Lihatlah Perda Prov. Gorontalo No 10/2003 tanggal 21 November 2003 tentang Pencegahan Maksiat. Di pasal 6 tentang Pencegahan Perkosaan dan Pelecehan Seks disebutkan: (1) Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa ditemani muhrimnya pada selang waktu pukul 24:00 sampai dengan pukul 04:00, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Setiap perempuan di tempat umum wajib berbusana sopan. (3) Dilarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan atau lomba kecantikan yang menampilkan perempuan dengan busana yang minim dan atau ketat.

Pasal-pasal ini bias gender karena hanya menyalahkan perempuan. Ada kesan pasal ini ’menembak’ pekerja seks yang mangkal di tempat umum, seperti tepi jalan raya, taman, dll. Tapi, ’tembakan’ itu salah sasaran karena pekerja seks tidak hanya ada di tempat umum. Yang rugi justru perempuan yang bukan pekerja seks yang harus ada di luar rumah pada rentang waktu itu dengan berbagai alasan: pulang kerja, ke apotek, ke rumah teman, dll. Sedangkan pekerja seks hilir mudik naik motor atau mobil memenuhi panggilan melalui telepon genggam.

Pasal-pasal itu pun menempatkan perempuan sebagai pelangkap penderita. Kalau saja aparat di Pemprov Gorontalo dan anggota DPRD Prov. Gorontalo memakai perspektif dalam merancang pasal untuk mencegah pelecehan seksual dan perkosaan tentulah pasal-pasal itu tidak menyudutkan perempuan.

Paradigma yang dipakai dalam membuat perda ini bertolak dari asumsi bahwa perempuan pekerja seks berkeliaran di malam hari. Padahal, pekerja seks tidak langsung melakukan transaksi melalui kurir dan telepon. Mereka tidak ada di jalanan atau di lokalisasi, tapi di hotel-hotel berbintang atau rumah kos mewah dan apartemen.

Mengapa aturan itu tidak dibalik? Kalau saja paradigma yang dipakai berperspektif gender maka pasal itu berbunyi: Pemerintah provinsi menjamin keamanan setiap perempuan yang keluar rumah malam hari. Ini baru pasal yang beradab karena tidak bias gender dan melindungi perempuan yang dianggap oleh laki-laki sebagai makhluk yang lemah. Bahkan, ada sikap yang menempatkan perempuan sebagai sub-ordinat dari laki-laki.

Bias gender kian terasa di ketentuan pidana pada perda ini. Pada pasal 14 disebutkan: 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Setiap orang yang dimaksud adalah perempuan.

Jika seorang perempuan di wilayah Provinsi Gorontalo yang keluar malam pada rentang waktu antara pukul 24.00 dan pukul 04.00 diperkosa, maka berdasarkan perda ini perempuan tadi sudah melanggar pasal 6 ayat 1. Maka, yang ditindak adalah perempuan korban perkosaan tadi karena melanggar hukum yaitu melakukan perbuatan sesuai pasal 6 ayat 1. Dalam perda ini tidak ada ancaman hukuman untuk laki-laki yang mempekosa. Sebaliknya, perempuan korban perkosaan menderita sepanjang hidupnya. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***


Menakar Kerja Perda AIDS Provinsi Kalimantan Barat

Oleh Syaiful W. Harahap*


Catatan: Tulisan ini dimuat sebagai artikel Opini di Harian “Swara Kita“, Manado, 20 Agustus 2009 (http://www.swarakita-manado.com/index.php/berita-utama/16375-hivaids).

PEMERINTAH PROVINSI (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi daerah ke-30 yang menelurkan peraturan daerah (Perda) penanggulangan AIDS di Indonesia. Pemprov Kalbar menelurkan perda melalui Perda No. 2 tanggal 15 Juni 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat. Sudah 30 daerah, provinsi, kabupaten dan kota yang sudah meneluarkan perda AIDS. Apakah penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS yang ditawarkan di perda-perda itu (bisa) bekerja? Sampai Maret 2009 Kalbar menempati peringkat keenam secara nasional dengan 730 kasus AIDS.

Gagasan menerbitkan perda untuk mendukung penanggulangan AIDS di Indonesia ‘berkiblat’ ke Thailand. Dikabarkan insiden infeksi HIV baru di kalangan dewasa di Negeri Gajah Putih itu mulai menurun melalui ‘program wajib kondom 100 persen’. Muncul pemikiran untuk menerapkan hal yang sama di Indonesia. Dimulai di Kabupaten Nabire, Papua Barat, melalui Perda No 18 tahun 2003 yang disahkan tanggal 31 Januari 2003. Daerah-daerah lain pun kemudian berlomba menelurkan perda penanggulangan AIDS.

Salah satu cara pencegahan yang ditawarkan dalam perda-perda AIDS adalah ‘penggunaan kondom 100 persen’. Program ini di Thiland merupakan ekor dari serangkaian program penanggulangan yang komprehensif. Celakanya, perda-perda AIDS justru mencomot ‘ekor’ program Thailand menjadi ‘kepala’ program.

Mekanisme Kontrol

Program ‘100 persen kondom’ bisa diterapkan di Thailand karena ada lokalisasi pelacuran dan rumah bordir. Sedangkan di Indonesia semua lokalisasi sudah ditutup. Bahkan, beberapa daerah membuat perda anti pelacuran, anti minuman keras, dan anti maksiat dengan penegakan hukum yang ketat, seperti razia terhadap pasangan-pasangan di losmen dan hotel melati. Sedangkan ‘praktek pelacuran’ yang menjadi salah salah satu pemicu penyebaran HIV tidak hanya terjadi di losmen dan hotel melati, tapi bisa saja terjadi di hotel berbintang, rumah, tempat kos, lapangan terbuka, dll.

Penerapan ‘program 100 persen kondom’ di Indonesia tidak bisa dijalankan karena tidak ada lokasi atau lokaliasi pelacuran dan rumah bordir. Salah satu alat kontrol program ini adalah pemeriksaan rutin terhadap pekerja seks yang bekerja di lokasi atau lokalisasi pelacuran dan rumah bordir. Jika ada pekerja seks yang terdeteksi mengidap IMS maka itu membuktikan ada pelanggan yang tidak memakai kondom ketika melakukan hubungan seks dengan pekerja seks. Pengelola akan ditindak secara bertahap sampai penutupan lokasi atau rumah bordir.

Dalam Perda AIDS Kalbar pada pasal 15 ayat 1 disebutkan: Pencegahan HIV dan AIDS bertujuan untuk melindungi setiap orang agar tidak tertular HIV dan tidak menularkan kepada orang lain yang meliputi: (b) Program Pemakaian Kondom 100% pada setiap hubungan seks berisiko. Dalam pasal 1 ayat 13 disebutkan: Perilaku Seksual Beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.

Ada salah paham yang besar di Indonesia karena mengaitkan berganti-ganti pasangan dengan pelacuran yang juga disebut sebagai ’seks bebas’ (istilah ini rancu karena merupakan terjemahan bebas dari free sex yang tidak dikenal dalam kosa kata Bahasa Inggris). Padahal, berganti-ganti pasangan pun bisa terjadi di dalam ikatan pernikahan yang sah (seperti kawin-cerai), perselingkuhan, ‘kumpul kebo’, kawin kontrak, dll.

Celakanya, lelaki ‘hidung belang’ biasanya tidak ganti-ganti pasangan karena mereka mempunyai langganan atau ‘pacar’ di kalangan pekerja seks. Karena tidak berganti-ganti pasangan maka mereka mengangap tidak berisiko. Ini terjadi karena selama ini yang disebut perilaku berisiko hanya ‘melakukan hubungan seks dengan pasangan yang berganti-ganti’. Padahal, perilaku berisiko tertular HIV juba bisa terjadi jika melakukan hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks.

Pertanyaannya kemudian adalah: Bagaimana mengontrol kewajiban memakai kondom pada hubungan seks berisiko? Sayang dalam perda tidak ada mekanisme pengawasannya. Tentu saja tidak ada karena di Kalbar tidak ada lokalisasi dan rumah bordir yang ‘resmi’. Maka, upaya untuk memutus mata rantai penyebaran HIV di masyarakat melalui program pemakaian kondom’ ini pun tidak akan jalan.

Ketika Indonesia gencar mengadopsi program kondom ini di Thailand justru mulai terjadi kontra produktif terhadap program ini. Banyak lelaki ‘hidung belang’ yang membawa pekerja seks ke luar dari lokalisasi pelacuran atau rumah bordir sehingga mereka tidak lagi terikat dengan kewajiban memakai kondom.

Mendeteksi HIV

Pasal 15 ayat 1 huruf disebutkan: Pencegahan HIV dan AIDS bertujuan untuk melindungi setiap orang agar tidak tertular HIV dan tidak menularkan kepada orang lain yang meliputi: (e) Pelayanan Pencegahan Penularan dari ibu ke anak (PMTCT/Prevention Mother Transmittion to Child Transmission).

Pertanyaannya adalah: Bagaimana mekanisme mendeteksi HIV di kalangan ibu-ibu hamil? Dalam perda ini tidak ada cara yang ditawarkan. Pasal ini akan berguna jika ada mekanisme untuk mendeteksi HIV di kalangan ibu-ibu hamil. Malaysia, misalnya, menerapkan skrining rutin terhadap terhadap perempuan hamil.

Pada bagian ketujuh tentang pemutusan mata rantai penularan ditujukan kepada orang yang sudah mengetahui dirinya HIV-positif. Misalnya, pasal 20 ayat a disebutkan: Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan dengan menggunakan kondom. Persoalannya adalah lebih dari 90 persen orang-orang yang sudah tertular HIV tidak menyadarinya karena tidak ada tanda, gejala atau ciri-ciri yang khas AIDS pada fisiknya sebelum mencapai masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV). Pada rentang waktu ini terjadi penyebaran HIV tanpa disadari oleh orang-orang yang sudah HIV-positif.

Lagi-lagi pada pasal 23 disebutkan: Setiap orang yang melakukan hubungan seks beresiko wajib melakukan upaya pencegahan yang efektif dengan cara menggunakan kondom. Kalau dikaitkan dengan pasal 1 ayat 13 maka tidak jelas kepada siapa pasal ini ditujukan. Pasal ini akan bekerja jika berbunyi: Setiap orang yang melakukan hubungan seks, di dalam atau di luar nikah di wilayah Kalimantan Barat atau di luar Kalimantan Barat, dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan wajib memakai kondom.

Salah satu cara yang efektif memutus mata rantai penyebaran HIV secara horizontal antara penduduk adalah dengan mendeteksi kasus-kasus HIV di masyarakat dengan menambahkan pasal yang berbunyi: Setiap orang yang sudah pernah melakukan hubungan seks, di dalam atau di luar nikah di wilayah Kalimantan Barat atau di luar Kalimantan Barat, dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan tidak memakai kondom diwajibkan menjalani tes HIV secara sukarela.

Orang-orang yang sudah tertular HIV di masyarakat yang belum terdeteksi akan menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal, al. melalui hubungan seks tanpa kondom, tanpa mereka sadari. Kasus HIV di masyarakat dapat dilihat dari deteksi di klinik VCT atau rumah sakit dan skrining darah donor di PMI.

Dibandingkan dengan perda-perda yang sudah ada Perda AIDS Kalbar selangkah lebih maju. Tapi, perda ini juga bisa mendorong stigmatitasi (pemberian cap buruk) dan diskriminasi (pembedaan perlakuan) terhadap Odha karena memasukkan ‘iman dan taqwa’ sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS (pasal 37 ayat i). Ini mengesankan orang-orang yang tertular HIV ‘tidak beriman dan tidak bertaqwa’.

Perda ini juga merendahkan harkat dan martabat manusia dengan menyebutkan pelacur atau pekerja seks sebagai penjaja seks. Pekerja seks tidak menjajakan seks (diri). Yang mendatangi pekerja seks justru laki-laki. Maka, yang menularkan HIV kepada pekeja seks adalah laki-laki penduduk lokal atau pendatang yang dalam kehidupan sehari-hari ada yang sebagai suami, duda, lajang atau remaja. Laki-laki inilah yang justru menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat. Lagi-lagi tanpa mereka sadari.

Untuk itulah diperlukan penyuluhan yang terus-menerus dengan materi KIE yang akurat agar penduduk memahami cara-cara penularan dan pencegahan HIV sehingga mereka bisa menimbang-nimbang perilakunya. Pada akhirnya diharapkan penduduk yang menyadari perilakunya berisiko tertular HIV agar menjalani tes HIV secara sukarela. (*Penulis adalah kontributor Swara Kita untuk berita-berita khusus kesehatan di Jakarta) ***

Mimpi: Nol Infeksi HIV Baru di Kab Badung dan Kota Denpasar


Dikabarkan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, keduanya di Prov Bali, dijadikan proyek percontohan dalam mencapai program nol kasus baru HIV di Pulau Dewata.

Program itu tentu saja ‘punguk rindukan bulan’ karena hanya bisa ada di alam mimpi. Untuk mencapai kondisi ‘nol kasus infeksi HIV baru’ adalah hal yang mustahil.

Dengan kasus HIV/AIDS yang terus terdeteksi, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu hamil, ’Pulau Dewata’ dikhawatirkan akan menjadi ’Pulau AIDS’. Laporan terakhir menyebutkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Prov Bali sampai akhir tahun 2011 terdeteksi 5.222.

Di Kota Denpasar dilaporkan kasus kumulatif HIV/AIDS tahun 1987 - 2012 mencapai 1.284. Sedangkan di Kab Badung sampai Desember 2011 kasus kumulatif HIV/AIDS dilaporkan 744 terdiri atas 380 HIV dan 384 AIDS dengan 70 kematian. 


Kasus yang dilaporkan itu hanya sebagian kecil dari kasus yang ada di masyarakat. Epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang terdeteksi hanyalah bagian kecil, digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, dari kasus yang ada di masyarakat, digambarkan sebagai bongkahan es di bawah permukaan air laut (Lihat Gambar 1). 

Mengapa ’nol infeksi HIV baru’ mustahil?

Pertama, di Kab Badung dan Kota Denpasar ada penduduk yang sudah mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi. Mereka ini bisa laki-laki atau perempuan. Laki-laki akan menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal antar penduduk, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Yang perempuan akan menularkan HIV kepada bayi yang dikandungnya secara vertikal (Lihat Gambar 2 dan 3).

Apakah Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar bisa mendeteksi laki-laki dan perempuan yang mengidap HIV/AIDS di masyarakat pada kondisi di atas.

Kalau jawabannya BISA, maka program ’nol infeksi HIV baru’ di Kab Badung dan Kota Denpasar akan terwujud.

Tapi, kalau jawabannya TIDAK BISA, maka program ’nol infeksi HIV baru’ di Kab Badung dan Kota Denpasar hanya mimpi. Ibarat punguk rindukan bulan.

Kedua, perempuan, dalam hal ini ibu rumah tangga, yang mengidap HIV/AIDS akan menularkan HIV kepada bayi yang dikandungnya.

Apakan ada program konkret yang dilakukan Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar untuk untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil?

Tidak ada! Maka, penularan HIV dari ibu-ke-bayi yang dikandungnya akan terus terjadi sehingga tidak mungkin lagi tercapai ’nol infeksi HIV baru’.

Ketiga, ada penduduk Kab Badung dan Kota Denpasar yang akan atau sering melakukan perilaku berisiko, yaitu (Lihat Gambar 4):

(a). Laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Kab Badung dan Kota Denpasar, di luar Kab Badung dan Kota Denpasar atau di luar negeri.

(b). Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSK di jalanan, cafe, pub, tempat hiburan, panti pijat, lokasi dan lokalisasi pelacuran, losmen, hotel melati dan hotel berbintang) dan PSK tidak langsung (’anak sekolah’, ’mahasiswi’, ’cewek SPG’, ’cewek cafe’, ’cewek pub’, ’cewek panti pijat’, ’ibu-ibu rumah tangga’, ’ABG’, ’pelacur kelas tinggi’, ’call girl’, dll.), serta perempuan pelaku kawin-cerai di wilayah Kab Badung dan Kota Denpasar, di luar Kab Badung dan Kota Denpasar atau di luar negeri.

(d) Perempuan dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti tanpa kondom di wilayah Kab Badung dan Kota Denpasar, di luar Kab Badung dan Kota Denpasar atau di luar negeri (Gambar 5).

Apakah Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar bisa melakukan intervensi terhadap laki-laki dewasa dan perempuan dewasa pada kondisi ketiga?

Tentu saja tidak bisa!

Maka, adalah hal yang mustahil di Kab Badung dan Kota Denpasar akan terwujud ‘nol infeksi HIV baru’.

Memang, di Pemkab Badung sudah menerbitkan peraturan daerah (perda) penanggulangan HIV/AIDS, tapi perda itu hanya berisi pasal-pasal normatif yang sama sekali tidak menyentuh akar persoalan (Lihat:Perda AIDS Kab Badung, Bali -http://www.aidsindonesia.com/2012/09/perda-aids-kab-badung-bali.html). 


Kalau saja KPA Bali melihat fakta di dunia terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS, maka yang bisa terjadi bukan ’nol infeksi HIV baru’, tapi menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual. Ini fakta.

Sayang, KPA Bali rupanya memilih bermimpi daripada mewujudkan fakta.

Upaya untuk memutus mata rantai penularan HIV dari laki-laki lokal ke pekerja seks komersial (PSK) langsung dan PSK tidak langsung di dua daerah itu juga tidak ada. Lihat saja sikap terhadap kafe.

Thailand sudah membuktikan penuruan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa yaitu melalui program ’wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK di lokalisasi pelacuran atau rumah bordir.

Program itu mustahil dilakukan di Kab Badung dan Kota Denpasar karena pemerintah di dua daerah itu tidak memberikan peluang untuk meregulasi pelacuran yaitu dalam bentuk lokalisasi pelacuran. Ide untuk melokalisir pelacuran di Kota Denpasar beberapa tahun yang lalu menuai penolakan dari berbagai kelangan.

Apakah di Kab Badung dan Kota Denpasar tidak ada (praktek) pelacuran?

Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar bisa saja menepuk dada dan mengatakan: Tidak ada. Lho, koq, bisa? Ya, karena di Kab Badung dan Kota Denpasar tidak ada lokalisasi pelacuran.

Tapi praktek pelacuran yang melibatkan PSK langsung dan PSK tidak langsung tetap ada. Tapi, karena negeri ini selalu ingin menampilkan wajah moral maka fakta terkait dengan (praktek) pelacuran sebagai realitas sosial pun diabaikan.

Pemprov Bali menutup sebuah lokalisasi pelacuran di Kota Denpasar, tapi ’wisma-wisma’ yang menjadi tempat (praktek) pelacuran tidak bisa ditutup karena terkait dengan masalah sosial. Dikabarkan pemilik wisma-wisma itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam tatanan masyarakat.

Disebutkan ada tujuh prioritas kegiatan, al. program pencegahan melalui hubungan seksual (PMTS paripurna), dan penyelenggaraan program pencegahan dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya (PMTCT).

Sampai hari ini program pencegahan melalui hubungan seksual di Indonesia tidak realistis. Tidak ada sistem yang konkret untuk menjalankan program itu. Program ini mengedepkan kondom. Sosialisasi kondom sebagai alat untuk mencegah penularan HIV di Indonesia ditentang habis-habisan. Selain itu tidak ada pula mekanisme yang konkret dalam pemantauan pemakaian kondom, terutama di tempat-tempat pelacuran.

Sedangkan program pencegahan dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya pun tidak berjalan mulus karena tidak ada mekanisme yang konkret untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil.

Daripada membuat program di awang-awang akan jauh lebih baik kalau KPA Bali menjalankan program ‘wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki dengan membuat regulasi yaitu melokalisir pelacuran.

Sayang, program penanggulangan HIV/AIDS di negeri ini hanya mengedepankan moral yang justru mengabaikan fakta. Kita tinggal menunggu waktu untuk ‘memanen AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***

Perda AIDS Kab Badung, Bali, Tidak Menyentuh Akar Masalah

Salah satu reaksi yang muncul terhadap penemuan kasus HIV/AIDS yang terus terjadi adalah merancang peraturan daerah (perda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Tapi, karena perda-perda itu dirancang dengan pijakan moral, maka perda-perda itu tidak bisa dijadikan patokan untuk penanggulangan HIV/AIDS.

Lihat saja Perda Kab Badung No 1 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS ini. Sama sekali tidak menyentuh akar persoalan terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS.

Di pasal 9 disebutkan: “Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan dengan memakai kondom.”

Pertama, dalam perda tidak ada penjelasan tentang ‘perilaku seksual berisiko’.

Kedua, di mana setiap orang wajib melakukan pencegahan?

Ketiga, kalau kewajiban berlaku di wilayah Kab Badung, maka penduduk bisa saja melakan perilaku berisiko tanpa terikat kewajiban memakai kondom di luar wilayah Kab Badung.

Keempat, dalam perda tidak ada penjelasan yang rinci tentang mekanisme pemantauan kewajiban memakai kondom.


Karena pemakaian kondom terinspirasi dari program di Thailand, maka pemantauan pun harus mengacu ke program tsb. Di Thailand program itu berhasil karena ada mekanisme pemantauan yang konkret. Germo atau mucikari diberikan izin usaha.

Pada kurun waktu tertentu dilakukan survailans tes IMS (infeksi menular seksual) adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dari seseorang yang mengidap IMS kepada orang lain, seperti sifilis, GO, klamidia, hepatitis B, dll.) terhadap PSK. Jika ada PSK yang terdeteksi mengidap IMS maka germo diberikan sanksi berupa peringatan sampai pencabutan izin usaha.

Di Indonesia yang menerima sanksi justru PSK, seperti yang sudah dilakukan oleh Pemkab Merauke dan KPA Kab Merauke, Papua. Padahal, posisi tawar PSK sangat lemah. Laki-laki bisa memaksa PSK meladeninya tanpa kondom dengan bantuan germo. Lagi pula 1 PSK ditahan, maka puluhan PSK (baru) akan menggantikan posisi PSK yang ditangkap. Lain halnya kalau izin usaha yang dicabut tentulah tidak otomatis ada germo baru karena harus mengusur izin usaha baru.

Di pasal 1 ayat 6 disebutkan: “Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIVdan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.” Tidak ada kaitan yang konkret antara pasal 1 ayat 6 dan pasal 9.

Di Pasal 7 disebutkan: “Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.” Fakta menunjukkan lebih dari 90 persen kasus penularan HIV terjadi tanpa disadari. Lagi pula orang-orang yang terdeteksi HIV melalui tes HIV yang baku sudah berjanji akan memutus penyebaran HIV mulai dari dirinya.

Yang menjadi persoalan besar adalah penduduk yang sudah tertular HIV tapi tidak terdeteksi. Mereka inilah yang akan menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Perda ini menggalang peran serta masyarakat dalam menanggulangi HIV/AIDS. Di pasal 21 ayat 1 disebutkan: “Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara: a. berperilaku hidup sehat; dan b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS….”

Cara yang ditawarkan perda ini hanyalah sebatas mitos. Bahkan, pasal ini justru menodorong masyarakat melakukan stigma (cap buruk) dan diskriminasi (perbedaan perlakuan) terhadap Odha (Orang dengan HIV/AIDS) karena huruf a dan b mengesankan Odha tertular HIV karena perilakunya tidak sehat dan keluarganya tidak mempunyai ketahanan.

Lagi pula, siapa, sih, yang berhak mengukut perilaku seseorang apakah sehat atau tidak? Apa pula ukuran yang dipakai? Sebarapa besar ukuran ‘hidup sehat’ dan ‘ketahanan keluarga’ yang bisa mencegah HIV?

Perda ini pun hanya copy-paste dari perda yang sudah ada. Tidak ada satu pun pasal yang manawarkan pencegahan dan penanggulangan HIV yang konkret. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***

Menyalurkan Dorongan Hasrat Seksual “Dengan Cara yang Lain”

Opini (17/9-2012) - Sebagian orang menyalurkan hasrat seksual di luar kebiasaan atau di luar cara-cara yang lazim yang dikenal sebagai parafilia disebut sebagai ‘penyimpangan seksual’, ‘kelainan seksual’, dll. Ini terjadi karena menyalurkan hasrat seksual di luar kebiasaan atau di luar cara-cara yang lazim dilihat dengan sudut pandang norma, moral, dan agama.

Parafilia merupakan bentuk-bentuk dari orientasi seksual. Tapi, ini pun tetap dikaitkan dan berpijak pada norma dan moral sehingga tetap ada stigma (pemberian cap buruk). Lalu, berkembang lagi dengan sebutan deviasi seksual. Teminologi ini tetap saja mengacu kepada ‘kelainan’ karena dibandingkan dengan aktivitas seksual yang ‘normal’ (dikaitkan dengan kegiatan seksual yang dilakukan kebanyakan orang).

Tapi, karena kaca mata yang dipakai adalah norma (bentuk perilaku, dalam hal ini seks, pada sebuah komunitas) dan moral (perilaku seseorang yang dikaitkan dengan nilai-nilai baik dan buruk di sebuah komunitas) serta agama (sistem atau kepercayaan kepada Tuhan), maka perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma, moral, dan agama dianggap sebagai penyimpangan (normatif).

Maka, terjadilah stigma dan diskriminasi (membedakan perlakuan) terhadap orang-orang yang mempunyai deviasi seksual di luar orientasi seksual yang umum (normatif).
Kalangan yang mempunyai deviasi seksual di luar norma merupakan kegiatan individu yang mencari kepuasan seksual dari atau di sisi lain yang berbeda dengan kalangan yang orienasi seksualnya normatif. Akibatnya, mereka dianggap melampiaskan dorongan seksualnya secara tidak wajar karena tidak sesuai dengan kebanyakan orang.

Ada terminologi yang sepadan bagi kalangan yang menyalurkan hasrat seksual melalui dan objek yang dianggap tidak wajar yaitu parafilia.

Ada teori-teori tentang latar belakang parafilia al. disebut karena terjadi malafungsi pada diri mereka sehingga mencari cara untuk memuaskan hasrat seksual di luar cara-cara yang normatif.

Parafilia yang selama ini dikenal sebagai ‘penyimpangan’ atau ‘kelainan’ seksual dikenal dalam berbagai bentuk (menurut abjad).

1. Bestially yaitu perilaku seksual seseorang yang dipuaskan melalui hubungan seksual dengan binatang.

2. Ekshibisionisme atau Ekshibisionis yaitu mencapai kepuasan seksual dengan memperilihatkan alat kelamin kepada orang lain di tempat umum, seperti jalan raya atau angkutan umum. Kepuasan justru mereka capai ketika melihat reaksi orang yang melihat tingkah mereka, seperti takut, kaget, jijik, dll.

3. Fetishisme atau Fetishi yaitu perilaku seksual seseorang yang disalurkan dengan cara onani atau masturbasi sambil memegang, merangkul, memeluk atau mencium benda-benda yang biasa dipakai lawan jenisnya, seperti CD (celana dalam), bra (kutang, BeHa), dll.

4. Frotteurisme atau Frotteuris merupakan cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan dengan menyalurkan hasrat seksual dengan cara menggesek atau menempelkan alat kelaminnya pada orang lain, biasanya di tempat umum yang ramai, seperti di bus, kereta api, keramaian, dll.

5. Homoseksual adalah cara seseorang menyalurkan dorongan hasrat seksualnya yaitu melalui hubungan seksual dengan sejenis. Laki-laki disebut gay dan perempuan dikenal sebagai lesbian.

6. Incest adalah kepuasan seksual dengan cara melakukan hubungan seksual dengan anggota keluarga, seperti saudara, ayah, ibu dll.

7. Masokisme adalah cara seseorang mencapai kepuasan seksual melalui hubungan seksual setelah disakiti oleh pasangannya

8. Necrophilia atau Necrofil/Thanatofilia/Nekrolagnia adalah cara seseorang mencapai kepuasan seksual melalui hubungan seksual dengan mayat.

9. Pedophilia atau Pedofil adalah cara yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mencapai kepuasan seksual melalui hubungan seksual dengan anak yang belum mencapai usia remaja.

10. Sadomasokisme adalah cara seseorang mencapai kepuasan seksual melalui hubungan seksual terlebih dahulu menyakiti pasangannya.

11. Sodomi adalah cara yang dilakukan seorang laki-laki dalam mencapai kepuasan seksual melalui hubungan seksual melalui anal (dubur) pasangannya. Catatan: hubungan seksual pada pasangan homoseksual sebagai seks anal bukan sodomi.

12. Transeksual adalah perilaku seseorang yang ‘menolak’ jenis kelamin sendiri. Penolakan al. dilakukan melalui operasi kelamin. ‘Penolakan’ terhadap jenis kelamin bisanya sudah mulai tampak sejak kecil, al. kebiasaan bermain dengan lawan jenis dan bermain dengan mainan lawan jenisnya.

14. Transgender adalah orang-orang yang berperilaku yang berbeda dengan jenis kelamin yang mereka bawa sejak lahir. Laki-laki disebut waria dan perempuan dikenal sebabai ‘tomboi’.

15. Transvestite adalah cara yang dilakukan seorang laki-laki heteroseksual untuk mendapatkan kepuasan dengan cara memakai pakaian perempuan.

16. Triolisme adalah cara mendapatkan kepuasan seksual jika orang lain melihat dia ketika sedang melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Disebutkan juga hal ini merupakan aktivitas seksual seorang perempuan dengan tiga laki-laki.
17. Voyeurisme atau Voyeur atau Scoptophilia yaitu cara seseorang mendapatkan kepuasan seksual dengan cara mengintip orang lain yang sedang sanggama, seperti pasangan suami-istri atau pasangan di lokalisasi pelacuran, yang sedang mandi atau ganti pakaian.

18. Zoophilia adalah kepuasan seksual yang terjadi jika melihat binatang yang sedang melakukan hubungan seksual.

Aktivitas-aktivitas seksual di atas merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual di atau dari sisi lain. Ini merupakan kondisi psikologis terkait dengan sekualitas seseorang. (dari berbagai sumber). ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***

Teologi Kristen dalam Kancah Penanggulangan AIDS


Opini (9/9-2012) – “HIV/AIDS dan TEOLOGI KRISTEN” Itulah judul tulisan Pdt. Dr. Martin Lukito Sinaga yang saya baca dihttp://www.gkps.or.id/home/20071416?task=view. Judul itu menarik minat saya untuk membaca tulisan dimaksud dengan harapan ada hal baru yang bisa dipakai untuk mendukung program penanggulangan HIV/AIDS.

Tapi, harapan saya ternyata meleset karena yang dikedepankan hanya formula ABC, yaitu:

A (Abstain) Tidak berhubungan seks. Disebutkan abstain adalah menghindari penularan HIV melalui jalur seksual, orang harus tidak melakukan hubungan seks, menghindari atau menunda aktivitas seksual jika ia dapat memperhitungkan resikonya. Bagi banyak orang di masyarakat, hal ini bukanlah pilihan yang realistis.
Penularan HIV melalui hubungan seksual di dalam dan di luar nikah yang berisiko adalah jika hubungan seksual dilakukan tanpa kondom dengan yang mengidap HIV/AIDS. Maka, bukan dengan cara tidak melakukan hubungan seksual (sama sekali). Dorongan seksual adalah metabolisme tubuh yang tidak bisa ditunda dan tidak pula bisa diganti dengan kegiatan lain. Menyalurkan hasrat seksual tidak harus dengan sanggama, tapi ada cara-cara yang tetap terkait dengan seks, seperti masturbasi atau onani. Maka, tidak pula dengan cara menunda hubungan seksual karena berdampak buruk terhadap tubuh. Amat jelas tidak melakukan hubungan seksual sama sekali dan menunda hubungan seksual bukan pilihan.

B (Be Faithful) atau bersikap setia. Karena itu, hanya melakukan dan setia dengan satu mitra seksual yang setia dan negatif HIV adalah tindakan yang baik. Semakin sering hubungan seksual dilakukan dengan lebih dari satu mitra seksual, semakin besar resiko tertular HIV. Pesan ini tentu harus diberitakan dan dipromosikan oleh gereja, meskipun pemberitaan dan promosi tidak memberikan perlindungan penuh dari virus HIV tersebut.

Peroalannya adalah orang-orang yang mengidap HIV/AIDS tidak bisa dikenali dari fisiknya. Laki-laki ‘hidung belang’ banyak yang setia dengan pekerja seks komersial (PSK). Artinya, kalalu mereka melacur mereka tetap melakukannya dengan PSK yang sama setiap kali mereka melacur. Dalam pikiran laki-laki ‘hidung belang’ langkah itu adalah ‘kesetiaan’. Maka, setia tidaklah jaminan karena bisa saja satu waktu setia dengan si A, di lain waktu setia dengan si B, dst.

C (Condom) Kondom mencegah pertukaran cairan tubuh dari tubuh yang satu ke tubuh lain. Kondom juga mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. “Jika Anda tidak yakin 100% dengan status HIV Anda atau mitra seksual Anda, menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks merupakan cara terbaik melindungi diri sendiri”, demikian kita baca dalam brosur lembaga PBB yang menangani HIV/AIDS (UNAIDS).

Kondom bukan untuk mencegah pertukaran cairan tubuh, terutama air mani dan cairan vagina, tapi melindungi penis agar tidak bergesekan langsung dengan vagina dan membuat penis tidak terendam dalam cairan vagina, serta menampung air mani agar tidak tumpah di dalam vagina.

Bukan soal yakin atau tidak yakin terhadap status HIV pasangan, tapi melakukan hubungan seksual dengan yang tidak diketahui status HIV-nya merupakan perilaku berisik tertular HIV. Maka, pakai kondom agar terhindar dari risiko tertular HIV.

Selain itu kondom juga dipakai oleh laki-laki jika melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti PSK dan perempuan pelaku kawin-cerai.

Perempuan pun harus meminta laki-laki yang sanggama dengannya untuk memakai kondom jika status HIV laki-laki tsb. tidak diketahui. Perempuan yang melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti juga harus meminta laki-laki memakai kondom.

Disebutkan: “Akhirnya kita bisa tegaskan di sini bahwa sebelum AIDS, Allah telah memerintahkan kita untuk memberitakan penolakan terhadap tiga hal, yaitu perzinahan, prostitusi dan hubungan seks di luar nikah.”

Tidak ada kaitan langsung antara perzinahan, prostitusi dan hubungan seks di luar nikah dengan penularan HIV karena penularan HIV melalui hubungan seksual bisa terjadi di dalam dan di luar nikah (sifat hubungan seksual) jika salah satu mengidap HIV/AIDS dan suami atau laki-laki tidak memakai kondom (kondisi hubungan seksual).

Ada lagi pernyataan: “Kini setelah AIDS hadir di dunia, Allah juga berfirman agar kita tidak melakukan pembunuhan dan bunuh diri (maka cegahlah penularan HIV/AIDS Yang bisa membunuh tersebut, dengan memilih ABC di atas).”

Persoalan besar yang kita hadapi adalah tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada manusia yang berzina atau melacur.

Nah, karena tidak ada jaminan maka apakah agama bisa menolerir atau memberikan pilihan pemakaian kondom pada perzinaan atau pelacuran?

Untuk menghentikan penyebaran HIV/AIDS melalui hubungan seksual adalah hal yang mustahil. Yang sudah terbukti berhasil di banyak negara adalah menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK di lokalisasi pelacuran.

Cara yang konkret adalah melalui program ‘wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki yang melacur di lokalisasi pelacuran.

Tentu program itu merupakan masalah besar karena agama-agama tidak mungkin membenarkan program tsb. Maka, penyebaran HIV/AIDS pun akan terus terjadi yang kelak akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***


Sia-sia, Tes HIV Sebelum Menikah



Opini. Walaupun HIV/AIDS sudah dikenal sejak 31 tahun yang lalu, tapi pemahaman terhadap HIV/AIDS tetap saja tidak akurat. Ini tampak jelas dalam 55 peraturan daerah (perda) penanggulangan AIDS yang tidak menyentuh akar persoalan pandemi HIV.

Salah satu ide yang muncul dalam beberapa perda adalah tes HIV sebelum menikah.

Ada fakta yang luput dari perhatian kalangan yang mengusung ide tes HIV sebelum menikah, yaitu hasil tes, terutama dengan reagen ELISA, bisa menghasilkan positif palsu atau negatif palsu.

Tes HIV dengan rapid test dan ELISA perlu diperhatikan masa jendela yaitu rentang waktu antara tertular HIV dengan pembentukan antibody HIV di dalam darah (Lihat Gambar).

 Soalnya, tes HIV dengan rapid test dan ELISA bukan mencari virus (HIV) dalam darah tapi antibody HIV. Antidody HIV baru bisa dideteksi dengan rapid test dan ELISA setelah virus minimal tiga bulan di dalam tubuh. Maka, jika tes HIV dilakukan di bawah tiga bulan setelah tertular HIV, maka tes tidak bisa mendeteksi antibody HIV di dalam darah.

Maka, hasilnya pun bida negatif palsu, yaitu hasil tes nonreaktif (negatif), tapi negatif palsu. Virus (HIV) sudah ada dalam darah tapi tidak terdeteksi karena belum ada antibody HIV. Sebaliknya, hasil tes bisa reaktif (positif), tapi HIV tidak ada di dalam darah.

Dalam kaitan ini jika hasil tes HIV calon pengantin yang menjalani tes HIV sebelum menikah positif palsu tentulah merugikan calon pengatin karena akan timbul masalah.

Tapi, yang menyesatkan adalah jika hasil tes HIV calon pengantin negatif palsu. Pernikahan berjalan, tapi mempelai pengidap HIV/AIDS. Jika hasil tes HIV suami yang negatif palu, maka dia akan menularkan HIV kepada istrinya. Jika istrinya tertular HIV, maka kelak ada risiko penularan HIV kepada bayi yang dikandungnya.

Maka, yang perlu dilakukan adalah konseling atau bimbingan bagi calon pengantin. Melalui konseling akan diperoleh gambaran perilaku mereka. Risiko tertular HIV terkait erat dengan perilaku seksual yang berisiko.

Siapa, sih, yang berisiko tertular HIV?

Selama ini ada salah kaprah karena yang dikategorikan sebagai orang yang berisiko tertular HIV adalah kalangan atau kelompok yaitu pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggannya, waria dan homoseksual serta orang-orang yang melakukan zina atau melacur. Risiko tertular atau menularkan HIV bukan pada kalangan atau kelompok tapi terletak pada perilaku seks orang per orang.

Mereka yang berisiko tinggi tertular HIV adalah laki-laki atau perempuan:

(a) yang pernah atau sering melakukan hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti,

(b) yang pernah atau sering melakukan hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan,

(c) memakai jarum suntik secara bergantian,

(d) menerima transfusi darah yang tidak diskrining HIV, dan

(e) menerima transplantasi organ tubuh yang tidak diskrining HIV.

Skirining HIV di PMI pun tidak akurat karena kalau ada donor yang menyumbangkan darahnya pada masa jendela maka skrining terhadap darah donor bisa menghasilkan negatif palsu.

Salah satu langkah untuk mencegah donor menyumbangkan darah pada masa jendela adalah dengan pertanyaan: ”Kapan Anda terakhir melakukan hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan?” Kalau jawabannya di bawah tiga bulan maka donor ini ditolak.

Celakanya, pertanyaan di PMI ketika hendak mendonorkan darah justru menyuburkan mitos yaitu ”Kapan Anda terakhir ke luar negeri?” Tidak ada kaitan langsung antara ke luar negeri dengan penularan HIV karena orang-orang yang tertular HIV tidak hanya terjadi di luar negeri tapi juga banyak yang terjadi di dalam negeri. Selain itu kegiatan keagamaan ke luar negeri pun di PMI tidak diketegorikan sebagai ke luar negeri.

Karena HIV/AIDS sudah ada di masyarakat maka salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menanggulangi epidemi HIV, termasuk dalam perda, adalah dengan mewajibkan setiap orang untuk memakai kondom pada hubungan seksual, di dalam atau di luar nikah, yang berisiko tertular HIV. Selanjutnya diwajibkan pula kepada orang-orang yang sudah pernah atau sering melakukan hubungan seksual berisiko untuk menjalani tes HIV secara sukarela.

Kian banyak kasus HIV/AIDS yang terdeteksi, maka semakin banyak pula mata rantai penyebaran HIV yang diputus. ***[Syaiful W. Harahap/AIDS Watch Indonesia]***



Penutupan ‘Silir’: Apakah (Bisa) Menghapus Pelacuran di Kota Solo?


Pelacuran atau prostitus dikabarkan merupakan salah satu pekerjaan yang disebut-sebut seumur peradaban manusia. Pelacuran melibatkan pelacur, disebut sebagai pekerja seks komersial (PSK), yang meladeni hubungan seksual dengan laki-laki ‘hidung belang’ dengan imbalan uang.

Celakanya, yang jadi sasaran tembak, yang dihujat, dan yang disalahkan hanya PSK. Padahal, tanpa ada laki-laki ‘hidung belang’ yang ‘membeli’ seks kepada PSK tidak akan pernah terjadi pelacuran.

Pelacuran di berbagai daerah di Indonesia berkembang dengan riwayat tersendiri. Di Kota Surakarta, yang lebih dikenal sebagai Kota Solo, Jawa Tengah, misalnya, pelacuran dilokalisir di Lokalisasi Silir, Semanggi. Lokalisasi ini ‘resmi’ sebagai tempat pelacuran sejak tahun 1953. Belakangan terjadi penolakan terhadap Silir, tapi akhirnya tahun 1961 Silir ditetapkan sebagai lokasi pelacuran dengan harapan mengurangi pelacuran di berbagai tempat dan memudahkan pengawasan dan pengendalian.

Di masa Orde Baru kegiatan pelacuran di lokalisir sebagai bentuk resosialisasi dan rehabilitasi PSK melalui berbagai program yang dijalankan oleh departemen sosial melalui jajarannya di daerah. Sayang, program ini tidak berhasil karena tidak menyentuh akar persoalan (Lihat: Menyingkap (Kegagalan) Resosialisasi dan Rehabilitasi Pelacur(an) - http://www.aidsindonesia.com/p/wawancara.html).  

Seiring dengan reformasi mulai muncul penolakan terhadap lokalisasi pelacuran. Ada yang menutup paksa dengan dukungan ormas, tapi ada pula yang mengatasinya melalui peraturan daerah (perda).

Kota Surakarta, misalnya, menerbitkan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta No. 1 tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila. Ini awal mula penutupan Silir.

Tapi, apakah penutupan Silir itu menghentikan kegiatan pelacuran di Kota Solo?

Ternyata tidak. Karena penutupan dengan bekal perda itu hanya kebanggaan semu karena kenyataannya praktek pelacuran tetap saja terjadi di setiap waktu dan di banyak tempat.

Pemkot Solo pun berbinar-binar karena tidak ada lagi PSK yang kasat mata melakukan praktek pelacuran di lokalisasi (Silir).

Tapi, apa yang terjadi? Sejak lokalisasi Silir, Semanggi, Solo ditutup aktivitas pelacuran di Kota Solo dikabarkan merajalela dalam berbagai bentuk. Maka, ada kalangan yang justru meminta Pemkot Solo untuk melokalisir pelacuran.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah tidak ada negara di dunia ini yang melegalkan pelacuran. Yang ada adalah meregulasi yaitu dengan membuat lokalisasi.

Selain di tempat-tempat tertutup, seperti penginapan, losmen, hotel melati dan hotel berbintang praktek pelacuran di Solo berkembng di tiga lokasi, yaitu: Kestalan, Gilingan (Kec Banjarsari) dan Kerten (Laweyan). Diperkirakan 1.300 PSK beropeasi di lokasi pelacuran itu.

Menutup Silir sebagai lokalisasi pelacuran ternyata bukan solusi tepat untuk memberantas pelacuran karena praktek pelacuran terjadi di sembaran tempat dan sembarang waktu dengan berbagai bentu, seperti mangkal dijalanan, dipesan melalui karyawan penginapan, losmen, hotel melati dan hotel berbintang, juga terjadi di sebagian panti pijat dan salon.

Di banyak daerah yang sudah menutup lokaliasi, seperti Kramat Tunggak di Jakarta, Saritem di Bandung, dll. tidak otomatis menghapus pelacuran. Tapi, petinggi di daerah, pemuka agama dan masyarakat tetap ngotot bahwa membasmi pelacuran adalah dengan menutup lokalisasi. Pemprov Jawa Timur bahkan sudah menetapkan tahun 2016 daerah itu bebas lokalisasi .

Pertanyaan untuk Pemprov Jatim:

1). Apakah Pemprov Jawa Timur bisa menjamin tidak ada lagi praktek pelacuran di Jawa Timur?

2). Apakah Pemprov Jawa Timur bisa menjamin tdak akan ada laki-laki dewasa penduduk Jawa Timur, asli atau pendatang, yang akan melacur di luar Jawa Timur atau di luar negeri?

Yang jadi masalah besar adalah lokalisasi pelacuran selalu dikaitkan dengan penyebaran HIV/AIDS. Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Solo dikabarkan 742. Padahal, ada fakta yang digelapkan terkait dengan penyebaran HIV pada pelacuran, yaitu:

Pertama, ada kemungkinan yang menularkan HIV/AIDS kepada PSK yang beroperasi di Solo adalah laki-laki dewasa penduduk lokal, asli atau pendatang. Dalam hal ini laki-laki dewasa penduduk Solo. Di masyarakat laki-laki yang menularkan HIV kepada PSK ini bisa sebagai seorang suami, pacar atau selingkuhan. Mereka inilah yang menyebarkan HIV/AIDS secara horizontal di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Kedua, ada kemungkinan PSK yang beroperasi di Solo tertular HIV di luar Solo. Tapi, laki-laki yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK berisiko tertular HIV.  Di masyarakat laki-laki tertular HIV dari PSK bisa sebagai seorang suami, pacar atau selingkuhan. Mereka kemudian menyebarkan HIV/AIDS secara horizontal di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Pemkot Solo hanya melihat tidak ada (lagi) praktek pelacuran bisa melibatkan PSK langsung, seperti yang terlihat di tiga lokasi tadi.

Tapi, perlu diingat ada pula PSK tidak langsung, seperti (’anak sekolah’, ’mahasiswi’, ’cewek SPG’, ’cewek pemijat’, ’ibu-ibu rumah tangga’, ’ABG’, perempuan pemijat, karyawan slaon, dll.). Mereka ini ’praktek’ secara terselubung dengan berbagai macam modus operasi.

Maka, biar pun Pemkot Solo mengatakan bisa mengendalikan pelacuran itu hanya terjadi pada PSK langsung di lokasi pelacuran. Tapi, untuk mengawasi PSK tidak langsung adalah hal yang mustahil bagi Pemkot Solo untuk mengawasi pergerakan mereka. Jangan heran kalau kemudian penyebaran HIV/AIDS di Sulawesi Selatan dan Denpasar, Bali, dikabarkan ddorong oleh oleh PSK tidak langsung.

Lalu, bagaimana, sih, cara mengawasi pergerakan PSK? Ya, tidak ada cara lain selain melokalisir pelacuran. Thailand, misalnya, berhasil menekan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual di lokalisasi pelacuran melalui program ’wajib kondom 100 persen’.

Celakanya, di Indonesia tidak ada lokalisasi yang merupakan regulasi. Maka, praktek pelacuran pun terjadi di berbagai tempat tanpa bisa dimonitor.

Tanpa ada lokalisasi tentulah tidak mudah mengawasi PSK. Celakanya, banyak kalangan yang hanya ‘menembak’ PSK sebagai ‘kambing hitam’ penyebaran HIV/AIDS tanpa memperhatikan perilaku seksual laki-laki dewasa penduduk Kota Solo: Apakah tidak ada laki-laki dewasa penduduk Kota Solo yang melacur tanpa kondom di Kota Solo atau di luar Kota Solo?

Kalau jawabannya ADA, maka ada persoalan besar terkait dengan penyebaran HIV dengan faktor risiko (mode of transmission) hubungan seksual tanpa kondom cara horizontal antar penduduk.

Kasus HIV/AIDS di Solo mulai terdeteksi pada ibu rumah tangga dan bayi. Ini membuktikan suami-suami mereka tidak memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangan lain, seperti dengan PSK langsung atau tidak langsung.

Maka, kuncinya bukan pada pelacuran, tapi pada laki-laki ’hidung belang’: Selama ada laki-laki dewasa penduduk Kota Solo yang melacur dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung tanpa kondom, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi di Kota Solo. Pada akhirnya kelak akan terjadi ’ledakan AIDS’.***[Syaiful W. Harahap/AIDS Watch Indonesia]***

Mengukur Peran Perda Penanggulangan AIDS NTT


Catatan: Tulisan ini dimuat sebagai artikel Opini di Harian “Pos Kupang”, 21 Agustus 2008.

SAMPAI Juni 2008 kasus HIV/AIDS di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan 378 kasus, 103 orang di antaranya telah meninggal dunia. Angka ini hanya bagian kecil dari kasus yang sebenarnya di masyarakat. Pemprop NTT menelurkan Perda No. 3/2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Apakah perda ini efektif menanggulangi epidemi HIV di NTT?

Kasus AIDS yang terdeteksi pada seorang wisatawan Belanda yang meninggal di Bali (1987) dijadikan pemerintah sebagai kasus pertama di Indonesia. Padahal, jauh sebelumnya ada kasus AIDS di Jakarta tapi pemerintah menyebutnya sebagai ARC (AIDS related complex). Selain itu tahun 1988 ada seorang penduduk Indonesia asli yang juga meninggal di Bali dengan indikasi terkait AIDS.

Penetapan kasus pertama ini mengadung mitos (anggapan yang salah) terhadap HIV/AIDS. Soalnya, sejak kasus AIDS dipublikasikan, bahkan sampai sekarang, ada anggapan bahwa HIV/AIDS penyakit orang bule. Kemudian AIDS terjadi pada kalangan homoseksual. Dua mitos inilah antara lain yang membuat banyak orang terlena sehingga kasus HIV/AIDS terus bertambah di negeri ini.

Aturan Normatif

Soalnya, banyak orang merasa dirinya bukan bule dan tidak pula gay. Akibatnya, banyak orang yang merasa aman melakukan hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK). Perilaku berisiko inilah yang memicu penyebaran HIV di Indonesia. Maka, tidak mengherankan kalau laju epidemi kasus HIV/AIDS di Indoensia tercepat di Asia.

Dalam perda di pasal 4 ayat 1 memang disebutkan salah satu upaya pencegahan melalui kegiatan promosi yang meliputi KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi). Persoalannya, adalah: Apakah materi KIE itu benar-benar berisi fakta medis tentang HIV/AIDS? Soalnya, selama ini materi KIE banyak yang hanya mengandung mitos karena dibalut dengan norma, moral, dan agama.

Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan “… dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat.” Ini sangat normatif. Apa ukuran ’sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat’ yang bisa mencegah HIV? Selain itu hal ini pun mendorong stigmatisasi (pemberian cap buruk) dan diskriminasi terhadap Odha (Orang dengan HIV/AIDS) karena ada kesan Odha tertular HIV karena tidak bersikap dan berperilaku hidup bersih dan sehat.

Dari aspek medis tidak ada kaitan langsung antara ’sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat’ dengan penularan HIV. Sebagai virus dalam jumlah yang dapat ditularkan HIV terdapat dalam cairan darah (laki-laki dan perempuan), air mani (laki-laki, dalam sperma tidak ada HIV), cairan vagina (perempuan), dan air susu ibu/ASI (perempuan).

Maka, penularan HIV melalui darah bisa terjadi kalau darah yang mengandung HIV masuk ke dalam tubuh melalui transfusi darah, jarum suntik, jarum tindik, jarum akupunktur, jarum tato, alat-alat kesehatan, dan cangkok organ tubuh.

Penularan HIV melalui air mani dan cairan vagina bisa terjadi kalau air mani dan cairan vagina yang mengandung HIV masuk ke dalam tubuh pada saat terjadi hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah. Sedangkan penularan melalui ASI bisa terjadi kalau ASI yang mengandung HVI masuk ke dalam tubuh pada proses menyusui.

Yang menjadi persoalan besar pada epidemi HIV adalah penularan justru terjadi tanpa disadari. Hal ini terjadi karena banyak orang yang tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV. Orang-orang yang sudah tertular HIV tidak otomatis menunjukkan tanda, gejala atau ciri-ciri yang khas AIDS pada fisiknya sebelum masa AIDS (secara statistic antara 5-10 tahun setelah tertular). Pada rentang waktu inilah terjadi penularan melalui hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah, transfusi darah yang tidak diskrining, jarum suntik, jarum tindik, jarum akupunktur, jarum tattoo, alat-alat kesehatan, dan cangkok organ tubuh.

Mata Rantai

Maka, kewajiban pada pasal 8 ayat 6 dan 7 serta larangan pada pasal 9 ayat 2 yang ditujukan kepada orang yang mengetahui dirinya sudah tertular HIV tidak efektif. Fakta menunjukkan orang-orang yang terdeteksi HIV-positif melalui prosedur tes HIV yang baku menyatakan sikap bahwa mereka akan memutus mata rantai penyebaran HIV mulai dari dirinya.

Yang menjadi persoalan besar justru orang-orang yang sudah tertular HIV tapi belum atau tidak terdeteksi sehingga tanpa sadar mereka menularkan HIV kepada orang lain. Inilah mata rantai penyebaran HIV antar penduduk.

Lalu, bagaimana memutus mata rantai penyebaran HIV antar penduduk? Pada pasal 4 ayat f sudah ada ‘pintu’, tapi tidak jelas siapa saja yang dianjurkan melakukan tes HIV secara sukarela (VCT). Selama ini yang menjadi ’sasaran tembak’ untuk survailans tes HIV adalah PSK. Padahal, yang menularkan HIV kepada PSK adalah laki-laki yang dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami, pacar, lajang, remaja, duda yang bekerja sebagai pegawai, karyawan, pelajar, mahasiswa, pengangguran, tani, nelayan, pedagang, perampok, dll. Fakta inilah yang tidak pernah muncul sehingga PSK dicaci-maki sebagai penyebar HIV. Yang menjadi mata rantai bukan PSK tapi laki-laki yang menularkan HIV kepada PSK dan laki-laki yang kemudian tertular HIV dari PSK.

Nah, yang dianjurkan ke VCT adalah laki-laki dan perempuan yang pernah melakukan hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti atau yang pernah melakukan melakukan hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, seperti PSK.

Tapi, perda ini lagi-lagi mengedepankan moral untuk mengajak masyarakat dalam menanggulangi HIV/AIDS. Di pasal 11, misalnya, pada ayat 1 disebutkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi HIV/AIDS dengan (a) berperilaku hidup sehat, dan (b) meningkatkan ketahanan keluarga. Ini norma dan moral. Apa yang dimaksud dengan perilaku hidup sehat dan ketahanan keluarga? Di Malaysia ada seorang ibu rumah tangga guru mengaji yang tertular HIV melalui transfusi darah di rumah sakit pemerintah. Ibu ini menggugat pemerintah 1 juta ringgit (Rp 2,5 miliar).

HIV/AIDS adalah fakta medis sehingga upaya penanggulangannya pun dapat dilakukan dengan cara-cara yang sangat rasional tanpa harus dibumbui dengan norma, moral, dan agama. Mencegah penularan HIV melalui hubungan seks di dalam dan di luar nikah adalah dengan cara jangan melakukan hubungan seks dengan orang yang HIV-positif. Ini fakta. Karena kita tidak bisa mengenali orang yang sudah tertular HIV dari fisiknya maka jika melakukan hubungan seks, di dalam atau di luar nikah, dengan orang yang tidak diketahui status HIV-nya hindarkan pergesekan langsung antara penis dan vagina. Semakin banyak kasus HIV yang terdeteksi maka kian banyak pula mata rantai penyebaran HIV yang diputus. ***[AIDS Watch Indonesia]***

*Pemerhati HIV/AIDS melalui LSM (media watch) ‘InfoKespro’, Jakarta.


PSK Mudik Lebaran: Ada yang Bawa AIDS sebagai Oleh-oleh

Oleh Syaiful W. Harahap

Batam, Magnet bagi PSK dari Jawa

Salah satu bentuk mobilitas pekerja seks komersil (PSK) adalah ‘praktek’ di luar daerahnya. Maka, sebagian besar PSK yang ‘beroperasi’ di satu kota berasal dari kota atau daerah lain. Maka, mereka pun akan ikut arus mudik lebaran. Bahkan, di beberapa daerah sejak awal puasa sudah ‘dipaksa’ pulang kampung.

suasana sebuah tempat
hiburan malam di Batam
Bekerja sebagai PSK merupakan pekerjaan yang berisiko tertular HIV karena banyak laki-laki ‘hidung belang’ yang tidak mau memakai kondom ketika sanggama dengan mereka.

Memang, PSK berasal dari banyak daerah di Indonesia, tapi ada beberapa daerah yang menjadi asal PSK yang bekerja di kota-kota besar di seluruh Nusantara. Di Batam, misalnya, tahun 2005 dilaporkan oleh Paguyuban Keluarga Besar Indramayu (PKBI) ada 6.300 perempuan asal Indramayu yang bekerja sebagai PSK di Batam (6.300 Wanita Indramayu Jadi PSK di Pulau Batam, Harian “Pikiran Rakyat”, 11 November 2005).

 Maka, tidak mengherankan kalau kemudian Batam disebut sebagai entry point penyebaran HIV/AIDS ke seluruh Nusantara karena PSK yang beroperasi di Batam datang dari berbagai daerah di Indonesia (Syaiful W. HarahapBatam bisa Jadi ”Pintu Masuk” Epidemi HIV/AIDS NasionalHarian ”Sinar Harapan”, 3 Agustus 2001).

Sama halnya dengan daerah lain yang juga ada penduduknya yang menjadi PSK di Batam dan kota-kota lain. PSK yang bekerja di berbagai kota akan pulang ke kampung halamannya untuk merayakan lebaran.

Mereka membawa uang hasil jerih payah dan oleh-oleh. Tapi, karena pekerjaan mereka berisiko terjadi penularan HIV/AIDS, maka ada kemungkinan di antara mereka ada yang mengidap HIV/AIDS.

Sebagian dari mereka ada yang bersuami, mempunyai pacar. Karena mereka melakukan hubungan seksual dengan suami dan pacar, maka suami atau pasangan mereka tidak memakai kondom. PSK yang pulang ‘membawa’ HIV/AIDS tentulah berisiko menularkan HIV kepada pasangannya.

kegiatan di sektor pertanian
di Indramayu, Jabar
 
Selain itu sebagaian suami atau pacar yang mereka tinggalkan juga melakukan perilaku berisiko selama istri atau pasangannya bekerja sebagai PSK di luar daerah. Studi yang dilakukan Yayasan Pantura Plus Karawang menunjukkan lebih dari 70 persen suami atau pasangan dari PSK dan tenaga kerja migran mempunyai pasangan ‘tetap’ di kalangan PSK di kampungnya selama ditinggalkan istri atau pasangannya. Maka, risiko saling menularkan ada di dua belah pihak.

Celakanya, pemerintah daerah yang menjadi ‘pemasok’ PSK tidak mempunyai program yang khusus untuk mengatasi kegiatan mudik lebaran di kalangan PSK.

Selain berisiko menularkan HIV kepada pasangannya, tidak tertutup kemungkinan mereka juga ‘praktek’ selama pulang kampung sehingga berisiko menyebarkan HIV/AIDS. 
***[AIDS Watch Indonesia]***

  Informasi HIV/AIDS Kurang, Penolakan Kondom Kian Marak

Oleh Syaiful W. Harahap 

Sejak kasus AIDS ditemukan di Bali (1987), yang kemudian diakui pemerintah sebagai kasus AIDS pertama di Indonesia, sampai sekarang kasus HIV/AIDS terus terdeteksi di semua daerah. Sampai 31 Maret 2012 Kemenkes melaporkan kasus kumulatif  HIV/AIDS sebanyak 113.300 yang terdiri atas 82.870 HIV dan  30.430 AIDS dengan 5.469 kematian.

Beberapa daerah, tercatat ada 55 daerah menerbitkan perda AIDS, 1 pergub dan 1 perwalkot sebagai reaksi untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di daerahnya. Apakah perda-perda itu berhasil?

Papua memegang rekor karena di sana ada delapan perda. Bahkan perda pertama ditelurkan di Papua (Kab Nabire). Di Bali ada tiga. Belasan daerah lain di seluruh nusantara sedang berlomba-lomba membuat perda. Tapi, perda-perda itu hanya ’copy paste’.

Lokalisasi Pelacuran di Tanjung
Elmo 'turki' Jayapura
Ide membuat perda itu adalah program ’100 persen kondom’ di Thailand yang disebut-sebut berhasil menekan laju penyebaran HIV. Celakanya, program itu bisa diterapkan karena di Thailand karena ada lokalisasi pelacuran dan rumah bordir. 

Sedangkan di Indonesia semua lokalisasi sudah ditutup. Bahkan, beberapa daerah membuat perda anti pelacuran, anti minuman keras, dan anti maksiat dengan penegakan hukum yang ketat, seperti razia terhadap pasangan-pasangan di losmen dan hotel melati. Selain itu terjadi pula penolakan besar-besaran terhadap promosi kondom sebagai alat untuk mencegah penularan HIV melalui hubungan seks.

Penerapan ’program 100 persen kondom’ di Indonesia tidak efektif karena hanya meniru sebagai pengekor kebehasilan Thailand tanpa melihat program seccara utuh. ’Program 100 persen kondom’ itu merupakan ekor dari serangkaian program penanggulangan HIV/AIDS di Thailand.

Di gerbang pintu masuk ke lokalisasi pelacuran Tanjung Elmo, dikenal luas sebagai ’turki’ (turunan kiri), terletak di tepi Danau Sentani di kiri jalan dari arah Jayapura ke Bandara Sentani ada peringatan tentang wajib kondom. Tapi, tidak ada mekanisme yang konkret untuk menatau pemakaian kondom pada laki-laki yang melacur di sana.
Keberhasilan Thailand dalam menurunkan laju infeksi HIV baru di kalangan dewasa berkat pemahaman masyarakat yang disiarkan media massa. Media massa tanpa berita kesehatan masyarakat tetap bisa jalan. Tapi, kesehatan masyarakat tidak bisa jalan kalau tidak dipublikasikan (melalui media massa). Ini yang luput dari perhatian banyak kalangan yang terlibat dengan program penanggulangan HIV/AIDS.

Kesenjangan Informasi

Dari serangkaian program penanggulangan yang dijalankan Thailand media massa menjadi urutan pertama yang dimanfaatkan.  Program utuh yang dijalakan Thailand dalam menanggulangi HIV/AIDS adalah  peningkatan peran media massa sebagai media pembelajaran masyarakat, pendidikan sebaya (peer educator), pendidikan HIV/AIDS di sekolah, pendidikan HIV/AIDS di tempat kerja di sektor pemerintah dan swasta, pemberian keterampilan, promosi kondom, dan program kondom 100 persen di lingkungan industri seks.

Peningkatan peran media massa merupakan sumber pembelajaran bagi masyarakat. Tanpa berita kesehatan media massa jalan terus, tapi kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, tanpa publikasi (media massa) tidak akan jalan. Persoalan yang sangat mendasar di  Indonesia adalah materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang HIV/AIDS yang disebarluaskan tidak akurat karena selalu dibalut dengan norma, moral, dan agama. Akibatnya, banyak orang yang tidak memahami HIV/AIDS sebagai fakta medis, tapi memahami HIV/AIDS sebagai mitos.

Kesenjangan informasi HIV/AIDS pun kian lebar karena media massa nasional sendiri sering pula membalut berita HIV/AIDS dengan norma, moral, dan agama. Ini pun mendorong masyarakat melihat HIV/AIDS terkait dengan moral sehingga muncul stigmatisasi (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap Odha (Orang dengan HIV/AIDS).

Karena program pendidikan masyarakat melalui media massa tidak dijalankan dengan konsisten maka muncullah penolakan terhadap beberapa program yang terkait dengan kesehatan reproduksi, gender, dan HIV/AIDS. Seorang menteri pernah ’diusir’ anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) ketika berbicara tentang gender. Maka, tidak mengherankan kalau kemudian Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NAD, misalnya, dengan tegas mengatakan tidak memasukkan penggunaan kondom dalam program penanggulangan HIV/AIDS.

Hal itu semua terjadi karena masyarakat tidak memahami akar persoalan HIV/AIDS dengan jernih karena informasi yang mereka terima tidak komprehensif. Untuk itulah perlu ada upaya untuk meningkatkan kepedulian media massa terhadap pemasyarakatan HIV/AIDS secara terus-menerus. Pelatihan untuk penulisan berita HIV/AIDS sangat terbatas. Banyak donor yang enggan mendukung pelatihan semacam ini. Begitu pula dengan lomba karya tulis AIDS sangat jarang ada donor dan perusahaan yang mendukungnya.

Pelatihan untuk penulisan berita HIV/AIDS yang komprehensif saat ini hanya dijalankan oleh HCPI (HIV Cooperation Program  for Indonesia)- (Dana Kemitraan Australia-Indonesia)/AusAID melalui media relations officer (MRO) di KPA DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Papua dan Papua Barat. Pelatihan lain pernah dijalankan oleh Medan Aceh Partnership (MAP) di Aceh.

Berita seputar HIV/AIDS yang konsisten di media massa diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan HIV. Ini menjadi penting karena program-program penanggulangan HIV/AIDS hanya dilakukan di hilir. Penanganan dan pendampingan Odha, pemberian obat antiretroviral, penjangkuan terhadap pekerja seks dan pengguna narkoba, dll. Program itu bisa jalan karena ada bantuan asing berupa donor. Selama ini lebih dari 70 persen dana penanggulangan HIV/AIDS berasal dari donor.

Dibalut Moral

Tapi, ada yang dilupakan yaitu pada saat yang sama ketika dana dipakai di hilir jumlah infeksi baru (di hulu) terus meningkat yang akhirnya juga akan bermuara ke program di hilir. Ini akan membenani program di hilir. Jika donor tidak ada maka program di hilir akan kelabakan karena hanya mengandalkan dana dari pemerintah melalui APBN dan APBD.

Penanganan di hulu terabaikan. Penyebarluasan informasi melalui media massa sangat rendah. HIV/AIDS baru jadi berita kalau ada kasus. Berita pun lebih banyak yang mengedepankan sensasi. Akibatnya, pemahman masyarakat terhadap HIV/AIDS sangat rendah.  

Karena penyebaran informasi HIV/AIDS yang sangat rendah itulah maka tidak mengherankan kalau belakangan ini muncul penolakan yang keras terhadap pemasyarakatan kondom sebagai alat untuk mencegah penularan HIV melalui hubungan seks. Hal yang sama juga terjadi pada program harm reduction. Sebuah majalah berita menyebut harm reduction dengan rumatan metadon sebagai ’melawan setan dengan setan’.

Dari 55 Perda yang ada tidak ada satu pasal pun yang menawarkan cara akurat sebagai pencegahan HIV. Semua pencegahan dibalut dengan norma, moral, dan agama.

Perda AIDS Provinsi Riau dan Kab. Tasikmalaya, umpanya, menyebutkan HIV/AIDS dapat dicegah dengan iman dan taqwa. Pertanyaannya adalah: (a) bagaiman iman dan taqwa mencegah penularan HIV, (b) apa alat ukur, timbang dan takar iman dan taqwa, dan (c) bagaimana menetapkan ukuran iman dan taqwa yang bisa mencegah HIV.

Lagi pula hal itu akan menyuburkan stigma dan diskriminasi terhadap Odha karena ada kesan orang-orang yang tertular HIV karena tidak beriman dan tidak bertaqwa.

Kalau saja Perda-perda itu mengacu ke fakta tentang penularan HIV, maka yang perlu diatur untuk memutus mata rantai penyebaran HIV adalah perilaku orang per orang. Dalam Perda ada pasal yang menyebutkan: ”Setiap orang diwajibkan memakai kondom ketika melakukan hubungan seks di dalam atau di luar nikah di mana saja dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, seperti PSK.”

Selanjutnya dibuat pula pasal yang berbunyi ” Setiap orang yang pernah atau sering melakukan hubungan seks di dalam atau di luar nikah tanpa kondom dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, seperti PSK, di mana saja diwajibkan menjalani tes HIV.”

Kian banyak penduduk yang terdeteksi HIV-positif makin banyak pula mata rantai penyebaran HIV yang dapat diputus sehingga kasus infeksi HIV baru bisa ditekan.

Tapi, karena semua dibalut dengan norma, moral, dan agama maka penanggulangan yang ditawarkan di perda-perda pun tidak menyentuh akar persoalan penyebaran HIV.

Maka, penyebaran HIV terus terjadi yang kelak akan bermuara pada ’ledakan AIDS’. 

***[AIDS Watch Indonesia]***

Perda AIDS Kab. Nabire, Papua, Lahir Dari Reaksi Kepanikan

Oleh Syaiful W. Harahap

Nabire, Papua (coremap.or.id)
Pengantar Redaksi: Ketika banyak negara di berbagai belahan dunia mulai bisa mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dengan cara-cara yang realistis melalui program yang konkret, di Indonesia justru baru pada tahap caci-maki dengan mencari-cari kambing hitam. 

Maka, pekerja seks komersial (PSK) pun menjadi ‘sasaran tembak’. Celakanya, yang dilakukan di Indonesia untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS terkait dengan PSK bukan program yang konkret, tapi membuat peraturan daerah (perda) yang sama sekali tidak memberikan langkah yang konkret. 

Sampai Agustus 2012 sudah ada 55 perda di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, satu peraturan gubernur, dan satu peraturan wali kota. .

Perda pertama tentang pencegahan penanggulangan IMS (infeksi menular seksual yaitu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual di dalam dan di luar nikah, seperti sifilis, GO, hepatitis B, dll.) dan HIV/AIDS adalah Perda Kabupaten Nabire, Papua, No 18 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003.

Perda-perda itu lahir sebagai reaksi kepanikan atas penemuan kasus-demi kasus. Perda itu ’berkiblat’ ke Thailand karena di sana ada program ’wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK yang terbukti menurunkan insiden infeksi HIV baru di kalangan laki-laki dewasa.

Apakah program Thailand itu muncul dalam perda?
Yang muncul hanya pasal-pasal normatif tanpa langkah penerapan dan pemantauan yang konkret.

Pasal-pasal dalam perda ini sendiri dibalut dengan moral sehingga yang muncul hanyalah pasal-pasal yang normatif belaka.

Perda AIDS Nabire
[regional.kompasiana.com]
Thailand menerapkan program ’wajib kondom 100 persen’ di lokalisasi pelacuran dan rumah bordir. Tapi, di Perda AIDS Nabire lokalisasi pelacuran disebut sebagai ‘tempat-tempat hiburan’. Hutan belantara, pantai, bioskop, mal, dll. juga (bisa) tempat hiburan.

Apa, sih, yang dimaksud sebagai ‘tempat-tempat hiburan’ dalam Perda AIDS Nabire?

Di pasal 1 ayat 4 disebutkan: ”Tempat-tempat hiburan adalah tempat-tempat yang secara langsung atau tidak langsung memungkinkan transaksi seks komersial. Yang secara langsung lokalisasi, sedangkan yang tidak langsung antara lain bar karaoke, panti pijat, kafe dan warung makan.”

Mengapa tidak disebut saja ’lokasi pelacuran’ dan ’lokalisasi pelacuran’? Ya, itu tadi perda karena ini dirancang dengan semangat moral untuk menanggulangi AIDS sebagai fakta medis.

Perda ini sudah mengacu ke program di Thailand, tapi tidak ada pemantauan yang konkret. Soalnya, program ’wajib kondom 100 persen’ bisa berhasil di Thailand karena pemantauan yang konkret. Germo atau mucikari diberikan izin usaha sebagai pintu untuk menerat germo dengan sanksi hukum.

Untuk memantau pemakaian kondom pada laki-laki ’hidung belang’, maka PSK yang menjadi anak buah germo menjalani tes IMS secara rutin.

Kalau ada PSK yang mengidap IMS maka itu membuktikan PSK tsb. meladeni laki-laki ’hidung belang’ tanpa kondom. Germo diberikan sanksi mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha.
Nah, dalam Perda AIDS Nabire pemantauan dilakukan dengan cara, seperti yang tercantum di pasal 20 ayat 2: ”Insidens IMS diamati di antara PS dan/atau pramuria yang menjalani pengobatan medis, baik melalui rekapitulasi pada sarana kesehatan yang ada maupun kunjungan pemeriksaan rutin dari panitia pemantau.”

Tempat hiburan di Nabire diwajibkan memiliki izin. Tapi, apakah praktek pelacuran hanya terjadi di tempat hiburan yang memiliki izin?

PSK di Papua (siamgate.com)
Tentu akan lebih mudah dikontrol kalau semua tempat hiburan yang menyedikan transaksi seks dilokalisir di sebuah lokasi. Tapi, lagi-lagi moral berbicara: Jika tidak ada lokalisasi maka daerah itu bersih dari maksiat!

Program ’kondom 100 persen’ di Nabire pun rupanya bias gender karena hanya menjadikan PSK sebagai ’sasaran tembak’ yang empuk. 

Di pasal 7 ayat 2 disebutkan: ”Pemilik/pengelola tempat hiburan wajib menginformasikan kepada PS yang menjadi tanggungannya mengenai program pemakaian kondom 100% dan manfaatnya bagi mereka.”

Padahal, fakta menunjukkan posisi tawar PSK sangat lemah karena laki-laki ’hidung belang’ akan memakai tangan germo untuk memaksa PSK meladeninya tanpa kondom.

Maka, yang dikhawatirkan adalah program ’wajib kondom’ ini tidak tepat sasaran karena tempat-tempat yang menyediakan praktek pelacuran tidak bisa dikontrol satu persatu.

Sanksi yang diberikan, seperti diatur di pasal 23, yaitu penutupan sementara tempat hiburan perlu dipertegas misalnya dengan sanksi kurungan.

Satu hal yang luput dari perhatian tentang keberhasilan progam di Thailand adalah program itu dilakukan dengan skala nasional. Nah, jika di wilayah Kab Nabire ada wajib kondom tentulah laki-laki ’hidung belang’ yang enggan pakai kondom akan mencari PSK di tempat lain yang tidak masuk dalam ketegori perda. Misalnya, di rumah, losmen, motel, hotel melati atau hotel berbintang.

Selain itu bisa juga mereka pergi ke luar wilayah Kab Nabire sekedar untuk melepas hasrat seks. Maka, kalau dilihat secara nasional program kondom di Nabire tidak ada manfaatnya karena di daerah lain tidak ada kewajiban memakai kondom.

Yang luput dari perhatian adalah:

(1) IMS pada PSK ada kemungkinan ditularkan oleh laki-laki penduduk lokal, asli atau pendatang.

(2) PSK yang datang ke Nabire sudah mengidap IMS.

Nah, laki-laki yang menularkan IMS dan HIV kepada PSK dan laki-laki  yang tertular IMS dari PSK menjadi mata rantai penyebaran IMS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Kasus IMS dan HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga merupakan bukti bahwa ada lak-laki yang menularkan IMS kepada PSK dan ada pula yang tertular IMS dari PSK.

Maka, diperlukan pula intervensi berupa program yang konkret untuk mendeteksi IMS dan HIV/AIDS pada perempuan hamil. Ini untuk memutus mata rantai penularan ke bayi.

Persoalan kian runyam kalau laki-laki yang menularkan IMS kepada PSK juga mengidap HIV/AIDS. Maka, laki-laki ini pun menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat.

Begitu pula dengan laki-laki yang tertular IMS dari PSK, kalau PSK yang menularkan IMS itu juga mengidap HIV/AIDS maka laki-laki yang sanggama dengan PSK tanpa kondom berisiko pula tertular HIV/AIDS.

Sayang, dalam perda tidak ada mekanisme untuk mendeteksi kasus IMS dan HIV/AIDS di masyarakat. Maka, kasus-kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi akan menjadi ’bom waktu’ ledakan AIDS di Kab Nabire. ***[ AIDS Watch Indonesia]***


Perda AIDS Lampung Kelak Hanya ‘Copy-Paste’

Oleh Syaiful W. Harahap

 “7 Raperda Inisiatif Dewan Disetujui untuk Dibahas” Ini adalah judul berita di sebuah harian yang terbit di Lampung (Mei 2012) yang menggambarkan Pemprov Lampung menyetujui  Raperda (rancangan peraturan daerah) Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) untuk dibahas.

Raperda AIDS itu merupakan inisiatif legislatif (DPRD) yang diajukan tanggal 1 Mei 2012 dari 12 raperda inisiatif DPRD Lampung.

Unjuk rasa AIDS di Lampung
Satu hal yang luput dari perhatian DPRD Lampung adalah bahwa di Indonesia sudah ada 57 peraturan terkait AIDS, yaitu 55 perda (provinsi, kabupaten dan kota), 1 pergub, dan 1 peraturan walikota.

Perda, pergub, dan perwalkot itu hanya copy-paste antara satu sama lain, kecuali perda pertama (Perda AIDS Kab Nabire, Papua).

Apakah perda-perda itu bisa dijadikan pijakan dalam menanggulangi HIV/AIDS? Tidak!  Mengapa?

Perda-perda itu tidak bisa menanggulangi penyebaran dan insiden infeksi baru HIV/AIDS dan IMS (infeksi menular seksual, seperti sifilis, GO, hepatitis B, dll.) karena dibuat dengan semangat moral sehingga pasal-pasal yang ada pun hanya normatif.

Padahal, HIV/AIDS adalah fakta medis. Artinya, HIV/AIDS bisa diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran sehingga cara-cara penularan dan pencegahannya pun dapat diketahui dari aspek medis.

Kalau kelak Perda AIDS Lampung itu hanya copy-paste juga, maka hasilnya pun sudah bisa diketahui yaitu nol besar.

Agar perda itu kelak bisa dijadikan pijakan dalam menanggulangi penyebaran HIV dan mencegah insiden infeksi HIV baru, maka perlu ada pasal-pasal yang konkret.

Paling tidak ada 17 ’pintu masuk’ penyebaran HIV/AIDS ke (penduduk) Lampung, yaitu:

(1) Laki-laki dan perempuan dewasa heteroseks (laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya) penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang tertular HIV melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti di wilayah Prov Lampung, di luar wilayah Provinsi Lampung atau di luar negeri.

Menara Siger, ikon kota Lampung
(2) Laki-laki biseksual (laki-laki dengan perempuan dan dengan laki-laki) penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang tertular HIV melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan laki-laki atau waria yang berganti-ganti di wilayah Prov Lampung, di luar wilayah Provinsi Lampung atau di luar negeri.

(3) Laki-laki dewasa heteroseks penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang tertular HIV melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung dan PSK tidak langsung, waria, atau perempuan pelaku kawin-cerai di wilayah Prov Lampung, di luar wilayah Provinsi Lampung atau di luar negeri.

(4) Perempuan dewasa penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri yang tertular melalui hubungan seksual sebagai korban perkosaan, terutama di negara dengan prevalensi HIV/AIDS yang besar.

(5) Perempuan dewasa penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri yang dinikai oleh majikannya, terutama di negara dengan prevalensi HIV/AIDS yang besar.

(6) Perempuan dewasa penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang bekerja sebagai pekerja seks di berbagai daerah di Lampung dan di luar Lampung.

(7) Laki-laki dewasa penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang menjadi pacar atau suami TKI/TKW yang tertular HIV di luar negeri.

(8) Laki-laki dewasa penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang menjadi pacar atau suami pekerja seks, penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang tertular HIV di Lampung dan di luar Lampung.

LSL di Kereta (kompasiana.com)
(9) Laki-laki dewasa heteroseks penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang tertular HIVmelalui hubungan seksual tanpa kondom dengan laki-laki yang dikenal sebagai Laki-laki Suka (Seks) Laki-laki atau LSL HIV di Lampung dan di luar Lampung.

(10) Perempuan dewasa penduduk Lampung, asli atau pendatang, dalam hal ini istri sah, istri simpanan, istri nikah siri, dan pasangan ’kumpul kebo’ yang mempunyai pasangan laki-laki yang mengidap HIV/AIDS.  

(11) Laki-laki dan perempuan dewasa penduduk Lampung, asli atau pendatang yang tertular HIV melalui jarum suntik pada penyalahgunaan narkoba (narkotik dan bahan-bahan berbahaya) secara bersama-sama dengan bergantian di wilayah Prov Lampung, di luar wilayah Provinsi Lampung atau di luar negeri.

(12) Perempuan dewasa penduduk Lampung, asli atau pendatang, dalam hal ini istri sah, istri simpanan, istri nikah siri, dan pasangan ’kumpul kebo’ yang mempunyai pasangan laki-laki yang mengidap HIV/AIDS pada komunitas pengguna narkoba suntikan.

(13) Laki-laki dewasa penduduk Lampung, asli atau pendatang, dalam hal ini suami sah, selingkuhan, atau pasangan ’kumpul kebo’ yang mempunyai pasangan perempuan yang mengidap HIV/AIDS pada komunitas pengguna narkoba suntikan.

(14) Bayi yang tertular HIV dari ibunya yang mengidap HIV/AIDS secara vertikal ketika dalam kandungan, sewaktu persalinan atau dalam proses menyusui.

(15) Laki-laki dan perempuan penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang tertular HIV melalui transfusi darah.

(16) Laki-laki dan perempuan penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang tertular HIV melalui alat-alat kesehatan, jarum,dll.

(17) Laki-laki dan perempuan penduduk Lampung, asli atau pendatang, yang tertular HIV melalui alat-alat kesehatan, jarum tattoo, dll.

Lampung
(sumber:lampungtimurkab.go.id)
Maka, agar perda itu kelak efektif harus ada pasal-pasal yang konkret berupa intervensi untuk mengatasi 17 ’pintu masuk’ HIV/AIDS di atas.

Jika tidak ada pasal-pasal yang konkret atau bisa dilakukan dengan cara-cara yang realistis, maka penyebaran HIV/AIDS di Lampung akan terus terjadi.

Hasilnya kelak adalah ’ledakan AIDS’ karena kasus-kasus HIV/AIDS yang menyebar di masyarakat akan menjadi ’bom waktu’ untuk suatu ledakan epidemi HIV/AIDS. ***[AIDS Watch Indonesia]***

1 komentar:

  1. Riki B. Muh. Lahia (Aids Support Center Sulawesi Tengah)16 Februari 2014 12.24

    Salam Hangat...
    "Keberhasilan" Penanggulangan Hiv & Aids di Thailand tentunya juga sangat di pengaruhi oleh kultur yang kemudian menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia, terlebih lagi kalau bicara tentang program kondom 100%...
    Saat ini di Sulteng juga tengah ancang-ancang menggodok Perda Hiv, sementara teman-teman CSO juga berupaya mengusulkan beberapa pasal tambahan khususnya terkait Peran Serta & Pemberdayaan Masyarakat.
    Informasi-informasi disini juga tentunya menjadi referensi bagi kami selaku CSO untuk memberikan kontribusi terhadap Draft Raperda yang sedang di godok di Sulteng.

    BalasHapus

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.