Jakarta Peringkat Kedua Epidemi HIV/AIDS Nasional

Ilustrasi. (Sumber: miamitimesonline.com).

Laporan Kemenkes RI, 29 Mei 2020, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Jakarta 77.761 menempatkan Jakarta peringkat kedua epidemi HIV/AIDS nasional

Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Jakarta – Berdasarkan data kasus HIV/AIDS dalam laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 29 Mei 2020, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Jakarta dari tahun 1987 sd. Maret 2020 sebanyak 77.761 yang terdiri atas 67.137 HIV dan 10.624 AIDS.

Jumlah kasus itu (77.761) menempatkan DKI Jakarta pada peringkat ke-2 dalam jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS secara nasional. Secara nasional jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS sebanyak 511.955 yang terdiri atas 388.724 HIV dan 123.231 AIDS.

10 provinsi dengan kasus kumulatif HIV/AIDS terbanyak secara nasional. (Tagar/Syaiful W. Harahap).

Secara de jure tidak ada lagi lokasi atau lokalisasi pelacuran di Jakarta setelah Kramat Tunggak, Jakarta Utara, ditutup tahun 1999 dan lokasi Kalijodo diratakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tahun 2017.

Tapi, secara de facto tidak bisa diingkari terjadi transaksi seks dalam berbagai bentuk, bahkan dengan memanfaatkan media sosial yang dikenal sebagai prostitusi online.

Baca juga: Lokalisasi Pelacuran dari Jalanan ke Media Sosial

Cewek-cewek yang terlibat dalam prostitusi online juga merupakan pekerja seks komersial (PSK), mereka disebut sebagai PSK tidak langsung yaitu PSK yang tidak kasat mata. Tapi, secara faktual mereka sama saja dengan PSK langsung yang kasat mata di tempat-tempat pelacuran terbuka. Mereka melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan laki-laki yang berganti-ganti.

Ada kemungkinan salah satu dari laki-laki yang mereka layani mengidap HIV/AIDS sehingga PSK tidak langsung tsb. berisiko tertular HIV/AIDS. Sementara itu PSK langsung dan PSK tidak langsung yang tertular HIV/AIDS tidak bisa dilihat dari fisik mereka karena tidak ada ciri-ciri yang khas AIDS pada fisik orang-orang yang tertular HIV/AIDS.

“Dinas Kesehatan DKI Jakarta meluncurkan gerakan Jakarta Memanggil untuk mewujudkan Jakarta bebas HIV/AIDS di tahun 2030.” Ini lead pada informasi “Dinkes DKI Targetkan Jakarta Bebas HIV/AIDS di Tahun 2030” di situs dinkes.jakarta.go.id, 12 Februari 2020.

Baca juga: Mustahil Nol Penularan AIDS di Jakarta Barat 2030

Harapan Dinkes DKI Jakarta itu bagaikan ‘punguk merindukan bulan’ (mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mustahil). Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinkes DKI Jakarta, tidak mempunyai program yang konkret dalam penanggulangan HIV/AIDS, terutama untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru yang terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung.

Lagi pula epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan (77.761) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.

Kasus-kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Ini terjadi karena orang-orang yang tertular HIV/AIDS tidak menyadari dirinya mengidap HIV/AIDS karena tidak ada tanda-tanda, ciri-ciri atau gejala-gejala yang khas AIDS pada fisik dan keluhan kesehatan mereka.

Akibatnya, penularan terjadi secara diam-diam sebagai penyebaran yang masif. Mata rantai penyebaran HIV/AIDS terutama laki-laki heteroseksual pelanggan PSK langsung atau PSK tidak langsung. Mereka jadi jembatan penyebaran HIV/AIDS dari PSK ke pasangannya, seperti istri atau pasangan seks lain. Bahkan, ada laki-laki yang beristri lebih dari satu sehingga jumlah perempuan yang berisiko tertular HIV/AIDS kian banyak.

Jumlah pengidap HIV sebanyak 67.137 dan AIDS 10.624 juga jadi persoalan karena sebelum terdeteksi ada kemungkinan sudah menularkan HIV/AIDS ke orang lain. Soalnya, dalam kasus HIV/AIDS tidak ada contact tracing. Yang dianjurkan hanyalah notifikasi kepada pasangan yang sah yaitu istri atau suami sehingga mengabaikan pasangan seksual di luar nikah.

Penjangkauan dan tes HIV, terutama terhadap ibu-ibu hamil, adalah langkah di hilir. Yang diperlukan adalah langkah di hulu yaitu menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki, melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung. Dengan intervensi untuk memaksa laki-laki memakai kondom insiden infeksi HIV baru bisa diturunkan.

Intervensi hanya bisa dilakukan jika praktek PSK langsung dilokalisir. Celakanya, praktek PSK langsung sudah ditutup sehingga tidak terjangkau lagi dan praktek transaksi seks berisiko tinggi jadi penyebaran HIV/AIDS. Sedangkan praktek PSK tidak langsung, seperti prostitusi online, jelas tidak bisa dijangkau dan ini jadi sumber penyebaran HIV/AIDS yang sangat potensial.

Tanpa langkah-langkah yang konkret, terutama menurunkan insiden infeksi HIV pada laki-laki dewasa pada hubungan seksual dengan PSK, adalah hal yang mustahil DKI Jakarta ‘bebas AIDS tahun 2030’. Yang terjadi kelak justru ‘ledakan AIDS’. [] (Sumber: https://www.tagar.id/jakarta-peringkat-kedua-epidemi-hivaids-nasional). ***