07 Maret 2020

Fenomena AIDS Persis Serupa dengan Corona

Seorang wanita pakaia masker saat dia berjalan di sepanjang jalan di kawasan pusat bisnis di Beijing, 29 Februari 2020. (Foto: nydailynews.com/AP/Mark Schiefelbein)


Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Jika virus corona ditandai dengan informasi palsu (hoaks) di media sosial, di awal epidemi HIV/AIDS awal tahun 1980-an ditandai dengan mitos


Kalau saja di awal epidemi HIV/AIDS, dipublikasikan pertama kali oleh MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report) pada 5 Juni 1981, ada media sosial (medsos) mungkin hoaks seputar HIV/AIDS lebih riuh dari hoaks virus corona.

Laporan pertama tsb. yang bersumber dari CDC (Centers for Disease Control and Prevention yaitu Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di AS) tentang lima kasus Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) pada laki-laki gay. Dua diantaranya ketika itu meninggal. Karena secara medis belum diketahui penyebabnya mereka menyebutnya dengan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom atau sindroma penurunan kekebalan tubuh dapatan).

Tahun 1983 Luc Montagnier dkk di Perancis berhasil menemukan penyebab AIDS yang mereka sebut ALV (lymphadenopathy-associated virus). Pada tahun 1984 Robert Gallo dari Amerika Serikat juga menemukan virus penyebab AIDS yang mereka sebut HTLV-III. Pada tahun 1986 Badan Kesehatan Dunia (WHO) memutuskan nama virus penyebab AIDS adalah HIV (Human Immunodeficiency Virus) sekaligus merekomendasi reagen untuk mendeteksi antibodi HIV.

Dengan demikian HIV/AIDS adalah fakta medis yaitu bisa diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran. Tapi, karena kasus pertama terdeteksi pada gay sebagai bentuk homoseksualitas HIV/AIDS pun dikait-kaitkan dengan moral dan agama. Padahal, HIV/AIDS terdeteksi di semua ras, bangsa dan negara di seluruh dunia.

Selain itu ada juga isu konspirasi yang menyebut virus itu buatan bangsa dan negara tertentu. Berbagai publikasi pun menyebut virus itu berasal dari binatang (monyet Afrika). HIV/AIDS juga dikait-kaitkan dengan ras dan bangsa karena ada publikasi yang menyebutkan virus berasal dari Afrika.

Padahal, setelah WHO merekomendasi reagen untuk mendeteksi antibodi HIV di darah manusia beberapa negara menguji darah yang disimpan di rumah sakit. Di beberapa negara, terutama Eropa Barat, jika ada pasien meninggal di rumah sakit tidak bisa diketahui penyebabnya bagian-bagian badan dan darah disimpan di laboratorium. Tes HIV terhadap darah di Swedia menunjukkan ada contoh darah yang disimpan tahun 1959 ternyata reaktif terhadap reagen antibodi HIV.

Gambar 1. Fenomena HIV/AIDS dan virus corona dikait-kaitkan dengan hal di luar medis (Dok Tagar)


Selanjutnya berkembang mitos (anggapan yang salah) tentang HIV/AIDS karena dikait-kaitkan dengan moral dan agama. Akibatnya epidemi HIV tidak bisa dibendung dan pada akhir tahun 2018 jumlah kasus HIV/AIDS secara global 37,9 juta dengan 770.000 kematian. Di Indonesia sendiri prediksi kasus HIV/AIDS pada tahun 2016 mencapai 640.000 sedangkan yang sudah terdeteksi baru separuh.


Persis sama dengan HIV/AIDS virus corona pun dikait-kaitkan dengan binatang, agama, moral, negara, bangsa, ras dan penuh dengan hoaks (Lihat Gambar 1).

Disebut-sebut virus corona berasal dari makanan binatang mentah. Dikaitkan pula dengan kebiasaan buruk ras dan bangsa tertentu. Agamawan pun angkat bicara. Bahkan ada yang menyebut virus corona sebagai ‘tentara Allah’. Celakanya, virus corona tidak hanya menginfeksi ras dan bangsa yang dituduhkan banyak orang karena di kawasan Timur Tengah pun wabah virus corona merebak. Bahkan, di luar China (80.711 dengan 3.045 kematian) dan Korea Selatan (6.284 dengan 42 kematian) kasus corona meledak di Italia (38.58 dengan 148 kematian) dan Iran (3.513 dengan 107 kematian). Sedangkan jumlah kasus global per 6 Maret 2020 sebanyak 98.192 dengan 3.380 kematian.

Gambar 2. Fenomena HIV/AIDS dan virus corona dalam berita dengan narasubmer di luar medis (Dok Tagar)

Mitos tentang HIV/AIDS al. terjadi karena sumber berita sebagian besar narasumber media, terutama yellow paper dan tabloid hiburan, adalah agamawan, aktor dan aktris, yang tidak berkompeten, dan kalangan non medis.

Hal yang sama juga terjadi terhadap virus corona. Bahkan, ada media di Indonesia yang meminta tanggapan kalangan artis terhadap virus corona. Ada pula yang mewawancarai agamawan dan sumber-sumber yang tidak berkompeten al. karena mereka pejabat publik.Padahal, salah satu faktor layak berita ada sumber yang berkompeten (sesuai keahlian).

Gambar 3. Fenomena HIV/AIDS dan virus corona terkait dengan stigma, diskriminasi, dll. (Dok Tagar)

Pemberitaan yang tidak objektif dan serbuan hoaks menimbulkan perilaku irasional, seperti kepanikan dengan membeli keperluan rumah tangga yang tidak logis. Begitu juga dengan pemakaian masker yang tidak rasional karena WHO menyebut yang kalau sehat jangan pakai masker kecuali ada di tempat yang berisiko terjadi penyebaran virus corona.


Dampak buruk dari sumber berita yang tidak berkompeten adalah stigmatisasi (pemberian cap buruk). Dua WNI warga Depok, Jabar, yang jadi kasus pertama dan kedua yang terinfeksi virus corona dikaitkan dengan kegiatan mereka dengan WN Jepang penular corona yaitu berdansa. Ini ditarik ke ranah moral dan agama lalu dikaitkan dengan penularan virus corona sehingga muncullah stigma.

Begitu juga dengan HIV/AIDS yang selalu dikaitkan dengan homoseksualitas dan seks di luar nikah mendorong stigmatisasi dan diskriminasi (perlakuan berbeda). Stigmatisasi dan diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh kalangan awam, tapi juga oleh kalangan medis yang paham tentang HIV/AIDS dari aspek medis.


Penolakan warga Natuna, Kepri, terhadap WNI yang dievakuasi dari pusat wabah corona yaitu Wuhan, China, menunjukkan penolakan yang terjadi karena hoaks. Pemberitaan media, terutama televisi, terhadap dua warga Depok yang terinfeksi virus corona pun mendorong penolakan dan pengucilan. Di beberapa daerah di Indonesia terjadi pengucilan terhadap pengidap HIV/AIDS, bahkan ada dibuang ke pulau terpencil dan ke gunung.

Celakanya, ada saja kalangan yang membela penyebar hoaks dengan mengatakan hal itu sebagai kebebasan berekspresi. Ini jelas konyol karena ekspresi yang mereka sebarkan hoaks. Sedangkan untuk media massa dan dan media online sekarang pemerintah tidak bisa melakukan kontrol sesuai dengan UU Pers yang liberal. [] - Sumber: https://www.tagar.id/fenomena-aids-persis-serupa-dengan-corona

Laki-laki Heteroseksual Jadi Penyebar AIDS di Aceh


Ilustrasi (Foto: aids.nlm.nih.gov)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP


Beberapa daerah mengaitkan LGBT dalam penyebaran HIV/AIDS, padahal yang potensial menyebarkan HIV/AIDS di Aceh justru laki-laki heteroseksual

Jakarta – Ketika kasus HIV/AIDS mulai merangkak naik muncullah upaya cari kambing hitam yaitu menyalahkan LGBT, padahal yang jadi penyebar HIV/AIDS di masyarakat justru kaum heteroseksual. “Jadi untuk di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, maka kalangan LGBT yang bertanggung jawab paling besar terhadap penyebaran HIV dan AIDS di dua daerah tersebut,” tutur Khaidir. Ini ada dalam berita “Bocah Empat Tahun di Aceh Terinfeksi HIV”, Tagar, 4 Maret 2020.

Sebagai Direktur Yayasan Permata Aceh Peduli (YPAP) Khaidir menyampaikan informasi yang tidak akurat sehingga menimbulkan salah paham di masyarakat yang akan berujung pada stigmatisasi (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap LGBT.

Terkait dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) yang kasat mata hanya transgender yang juga dikenal sebagai waria. Sedangkan lesbian, gay dan biseksual tidak bisa dikenali karena tidak ada ciri-ciri yang khas pada fisik dan perilaku mereka yang menggambarkan lesbian, gay dan biseksual.

Pada lesbian tidak ada seks penetrasi sehingga risiko penularan HIV melalui aktivitas seksual pada lesbian tidak ada. Itulah sebabnya lesbian tidak masuk dalam kelompok kunci. Sedangkan gay tidak punya istri sehingga tidak ada penyebaran HIV/AIDS ke masyarakat. Penularan HIV/AIDS hanya terjadi di komunitas gay.

Maka, pernyataan Khaidir yang menyebutkan “ …. kalangan LGBT yang bertanggung jawab paling besar terhadap penyebaran HIV dan AIDS di dua daerah tersebut (Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara) ….” tidak akurat karena lesbian bukan kelompok kunci dan gay tidak mempunyai istri. Waria justru didatangi laki-laki heteroseksual, bahkan yang mempunyai istri.

Yang jadi persoalan besar pada LGBT adalah biseksual. Mereka ini mempunyai istri tapi juga pasangan homoseksual. Itu artinya biseksual jadi jembatan penyebaran HIV/AIDS dari komunitas mereka ke masyarakat. Yang beristri menularkan HIV/AIDS ke istrinya, sedangkan yang tidak punya istri menyebarkan HIV/AIDS ke pasangan seksual mereka.

Justru laki-laki heteroseksual yang jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam nikah dan di luar nikah. 

Perilaku laki-laki heteroseksual dewasa yang berisiko tertular dan menularkan HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara serta di daerah lain di Aceh adalah:

(1). Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam nikah atau di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Aceh atau di luar wilayah Aceh, bahkan di luar negeri.

(2). Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), di wilayah Aceh atau di luar wilayah Aceh, bahkan di luar negeri.

Yang perlu diingat adalah PSK ada dua tipe, yaitu:

(a). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.

(b), PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, PSK online, cewek prostitusi online, 'artis dan model' prostitusi online, dll.

Maka, pernyataan Khaidir yang menyebutkan bahwa proses penularan HIV/AIDS kepada bocah umur empat tahun itu belum tahu bagaimana tentulah jadi tanda tanya besar karena sudah dijelaskan ibu anak itu HIV-positif. Itu artinya anak umur empat tahun itu tertular dari ibunya pada saat persalinan atau menyusui dengan air susu ibu (ASI).

Kalau saja Khaidir berpikir jernih tanpa balutan moral tentulah akar persoalan penyebaran HIV/AIDS di Aceh dilakukan oleh laki-laki heteroseksual. Kalau disebutkan di Aceh tidak ada lokalisasi pelacuran bukan berarti tidak ada transaksi seks dengan berbagai modus, bahkan memakai media sosial. Berita “Prostitusi Online Lewat Facebook dan WhatsApp di Aceh” di Tagar, 9 Juli 2019, menunjukkan transaksi seks melalui media sosial di Aceh.

Jika Aceh terus menyangkal andil laki-laki heteroseksual sebagai mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat itu artinya Pemprov Aceh membiarkan penyebaran HIV/AIDS di masyarakat. Jika ini terjadi maka epidemi HIV/AIDS di Aceh kelak akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’. [] - Sumber: https://tagar.id/lakilaki-heteroseksual-jadi-penyebar-aids-d-aceh

17 Februari 2020

Memprihatinkan, Kasus HIV/AIDS di Indonesia Nyaris Tembus 300.000

Peringatan Hari AIDS Sedunia. (Shutterstock)

Ririn Indriani

Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia hanya di Hilir.


https://www.suara.com/health/2016/12/01/073000/memprihatinkan-kasus-hivaids-di-indonesia-nyaris-tembus-300000]

Tak Ada Pasal Konkret Pencegahan HIV/AIDS di Perda AIDS Kota Medan

Ilustrasi (Sumber: blog.usaid.gov)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP


Perda ini (Perda AIDS Kota Medan-pen.) wajib dipahami setiap warga Kota Medan agar supaya mereka memahami terhadap potensi penyebaran HIV/AIDS di Masyarakat. Ini pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H.Rajudin Sagala, S.Pd.I dalam berita "Perda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Harus Benar-benar Dipahami Warga" di dnaberita.com, 20/1-2020.
Apa yang wajib dipahami setiap warga Kota Medan terkait dengan HIV/AIDS?
Yang wajib dipahami setiap warga Kota Medan terkait dengan HIV/AIDS adalah cara-cara penularan HIV/AIDS dan cara-cara mencegah penularan HIV/AIDS. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS harus berdasarkan fakta medis bukan informasi bodong atau mitor (anggapan yang salah) yaitu informasi yang dibumbui dengan moral dan agama.
Tidak Ada Pasal Konkret Cara Pencegahan HIV/AIDS
HIV/AIDS adalah fakta medis. Artinya bisa diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran. Itu artinya cara-cara penularan dan pecegahan pun bisa diketahui secara faktual.
Celakanya, yang terjadi selama ini adalah informasi tentang cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS tidak akurat karena mengandung mitos sehingga tidak dipahami dengan benar oleh masyarakat luas.
Misalnya, disebutkan cara penularan HIV/AIDS karena berzina, melacur, selingkuh, dan homosesual, dll. Ini menyesatkan karena penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual, di dalam nikah atau di luar nikah, terjadi karena KONDISI SAAT TERJADI HUBUNGAN SEKSUAL (salah satu atau keduanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual), bukan karena SIFAT HUBUNGAN SEKSUAL (berzina, melacur, selingkuh, dan homosesual, dll.). (Lihat Gambar 1).
Sifat dan Kondisi Hubungan Seksual (Dok Pribadi)
Sifat dan Kondisi Hubungan Seksual (Dok Pribadi)
Disebutkan oleh Rajudin: Perda ini wajib dipahami setiap warga Kota Medan agar supaya mereka memahami terhadap potensi penyebaran HIV/AIDS di Masyarakat.
Celakanya, dalam Perda Kota Medan No 1 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS tidak ada pasal-pasal yang konkret tentang cara-cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Ini terjadi karena Perda ini hanyalah copy-paste dari perda-perda yang sudah ada yang juga tanpa pasal-pasal yang konkret tentang penularan dan pencegahan HIV/AIDS.
Lihat saja pasal 12 ayat 1: "Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama populasi rentan dan risiko tinggi."
Bagaimana cara yang ditawarkan Perda AIDS Kota Medan?
Lihat di pasal 12 ayat 3 yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain: (a) pengawasan terhadap tempat hiburan malam, hotel, taman kota, rumah-rumah kos dan lokasi lainnya untuk tidak menjadi tempat prostitusi terselubung; (b) penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pemilik dan karyawan hotel, tempat-tempat hiburan, rumah-rumah kos dan tempat lainnya yang dianggap berpotensi rentan dan berisiko tinggi; (c) penyuluhan kepada pengusaha warung internet untuk memblokir situs porno.
Ayat (a) menunjukkan pemahaman yang rendah terhadap risiko seseorang tertular dan menularkan HIV. Penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (prostitusi terselubung), tapi karena kondisi ketika terjadi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV dan laki-laki tidak memakai kondom). Sampai Agustus 2019 di Kota Medan sudah terdeteksi  5.272 kasus HIV/AIDS yang terdiri atas 2.249 HIV dan 3.023 AIDS (sumutpos.com, 29/11-2019).
Prostitusi Online Sama Saja dengan Lokalisasi Pelacuran
Pemkot Medan dan DPRD Kota Medan boleh-boleh saja menepuk dada dengan mengatakan: Di Kota Medan tidak ada pelacuran!
Secara de jure itu benar karena sejak reformasi semua lokasi dan lokalisasi pelacuran ditutup. Tapi, secara de facto transaksi seks yang mengarah ke praktek pelacuran atau prostitusi terjadi dalam berbagai bentuk dan modus, bahkan melalui media sosial (lihat Gambar 2).
Gambar 2 (Dok Pribadi)
Gambar 2 (Dok Pribadi)
Seorang mucikari dan dua Pekerja Seks Komersil (PSK) diamankan Subdit IV/Renata Polda Sumut di Motel Pardede Hall yang berada di Jalan Juanda, Kota Medan (medan.tribunnews.com, 11/3-2019). Ini salah satu bukti prostitusi (online) di Kota Medan. Prostitusi online ibarat fenomena gunung es, yang terungkap hanya sebagian kecil dari praktek prostitusi online yang beroperasi sepanjang hari.
Selain prostitusi online, paling tidak ada tiga pintu masuk HIV/AIDS ke masyarakat Kota Medan, yaitu:
(1). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam nikah atau di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Kota Medan atau di luar Kota Medan, bahkan di luar negeri. Soalnya, bisa saja salah satu dari perempuan tsb. mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS. Tentu saja Pemkot Medan tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Kota Medan.
(2). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada perempuan dewasa melalui hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tidak pakai kondom, di dalam nikah atau di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti di wilayah Kota Medan atau di luar Kota Medan, bahkan di luar negeri. Soalnya, bisa saja salah satu dari laki-laki tsb. mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS. Tentu saja Pemkot Medan tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua perempuan dewasa warga Kota Medan.
(3). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), di wilayah Kota Medan atau di luar Kota Medan, bahkan di luar negeri. Soalnya, bisa saja salah satu dari PSK tsb. mengidap HIV/AIDS sehingga ada risiko penularan HIV/AIDS. Tentu saja Pemkot Medan tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Kota Medan.
Tidak Ada Kaitan Langsung HIV/AIDS dengan Pergaulan Bebas
Yang perlu diingat adalah PSK ada dua tipe, yaitu:
(a). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(b), PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, PSK online, dll.
Dikatakan lagi oleh Rajudin: .... saat ini potensi pergaulan bebas dan peredaran narkotika di Kota Medan sangat memprihatinkan. Pemerintah dan masyarakat harus terus bahu-membahu menghempang tradisi buruk tersebut karena menjadi salah satu instrumen pendukung penularan penyakit Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di masyarakat.
Pernyataan di atas menunjukkan pemahaman Rajudin terhadap HIV/AIDS sebagai fakta medis sangat rendah. Kalau yang dimaksud Rajudin 'pergaulan bebas' adalah hubungan seksual di luar nikah, maka pernyataan itu misleading atau menyesatkan karena penularan HIV/AIDS bukan karena SIFAT HUBUNGAN SEKSUAL, tapi karena KONDISI SAAT TERJADI HUBUNGAN SEKSUAL seperti yang dijelaskan di atas.
Pelanggan PSK langsung dan PSK tidak langsung serta waria justru yang paling banyak adalah laki-laki beristri. Studi di Surabaya, Jawa Timur, di tahun 1990-an menunjukkan pelanggan waria adalah laki-laki dewasa beristri. Mereka malah jadi 'perempuan' (dianal oleh waria, dalam bahasa waria disebut ditempong), dan waria jadi laki-laki (waria menganal, dalam bahasa waria disebut menempong). Kondisi ini membuat suami-suami pelanggan waria berisiko tinggi tertular HIV/AIDS dan IMS (infeksi menular seksual, seperti kencing nanah/GO, raja singa/sifilis, virus kanker serviks, dll.).
Dalam berita disebutkan: BAB VII soal larangan, dalam Pasal 31 disebutkan setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan seksual dengan dengan orang lain.
Yang jadi persoalan besar pada epidemi HIV/AIDS adalah tidak ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang khas AIDS pada orang-orang yang mengidap HIV/AIDS sehingga mereka tidak menyadari mereka sebagai pengidap HIV/AIDS. Mereka ini jadi mata rantai penyebar HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam nikah atau di luar nikah.
Maka, yang diperlukan Pemkot Medan adalah membuat regulasi yang komprehensif agar tidak melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk mendeteksi HIV/AIDS di masyarakat. Soalnya, epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang terdeteksi, seperti di Kota Medan sebanyak 5.272, hanya sebagian kecil dari kasus HIV/AIDS yang ada di masyarakat. Kasus yang terdeteksi digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut (lihat Gambar 3).
Dok Pribadi
Dok Pribadi
Maka, Perda AIDS Kota Medan sama sekali tidak memberikan cara-cara yang realistis bagi warga Kota Medan untuk melindungi diri agar tidak tertular HIV/AIDS. * [Sumber: https://www.kompasiana.com/infokespro/5e34c610d541df1eb9373fb3/tak-ada-pasal-konkret-pencegahan-hiv-aids-di-perda-aids-kota-medan?page=all#section1]

Perda AIDS Halmahera Tengah Tidak Memberikan Cara-cara Mencegah HIV/AIDS

Ilustrasi (Sumber: dw.com)


Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) menerbitkan peraturan daerah (Perda) No 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangn HIV dan AIDS. Perda ini ada pada urutan 140-an dari jumlah Perda AIDS yang sudah ada di Indonesia.
Dilaporkan sampai Desember 2019 kasus kumulatif HIV/AIDS di Halteng sebanyak 17. Yang perlu diingat jumlah kasus ini (17) hanya kasus yang terdeteksi sedangkan kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak.
Jika dibaca tujuan Perda adalah penanggulangan HIV/AIDS tentu saja dalam Perda ada pasal-pasal yang konkret tentang cara menanggulangi HIV/AIDS. Celakanya, dalam Perda tsb. sama sekali tidak ada satu pasal pun yang memberikan langkah yang konkret untuk menanggulangi infeksi HIV/AIDS dan penyebaran HIV/AIDS.
Lihat saja di Bab II tentang Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS. Di Pasal 4 ayat 1 disebutkan Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas: a. promosi kesehatan; b. pencegahan; c. pemeriksaan diagnosisi HIV; d. pengobatan; perawatan dan dukungan; dan e. rehabilitasi.
Yang dimaksud kegiatan hanya sampai di pasal ini saja karena pasal-pasal selanjutnya tidak merinci apa saja kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang konkret, seperti cara mencegah agar tidak tertular HIV.
Di bab selanjutnya yang diatur adalah hak, kewajiban dan larangan bagi umum, pemerintah daerah, Odha, tenaga kesehatan, populasi kunci, dan masyarakat.
Di Pasal 17 ayat b disebutkan: Masyarakat wajib melindungi dirinya dari penularan HIV dan AIDS.
Pernyataan pada pasal 17 ayat b ini tidak akurat karena risiko tertular HIV/AIDS terjadi pada orang per orang bukan kepada masyarakat. Penularan HIV/AIDS hanya melalui cara-cara yang sangat spesifik sehingga tidak akan terjadi penularan massal ke masyarakat.
Di Pasal 20 ayat b disebutkan: ODHA dilarang menularkan infeksinya kepada orang lain. [Catatan: penulisan ODHA salah karena yang benar adalah Odha karena Odha bukan akronim tapi kata yang mengacu ke Orang dengan HIV/AIDS sebagai padanan dari People Living with HIV/AIDS disingkat PLWHA].
Jika Odha menjalani tes HIV sesuai dengan standar prosedur operasi tes HIV yang baku, maka mereka tidak akan pernah menularkan HIV/AIDS kepada orang lain karena salah satu syarat tes HIV adalah membacakan ikrar atau janji bahwa jika hasil tes positif, maka penyebaran HIV/AIDS akan berhenti sampai dirinya saja.
Yang jadi persoalan besar adalah penularan HIV/AIDS di masyarakat terjadi secara diam-diam karena warga yang sudah tertular HIV/AIDS tidak menyadari kalau mereka mengidap HIV/AIDS. Ini terjadi karena tidak ada gejala-gejala yang khas AIDS pada fisik dan keluhan kesehatan.
Itu artinya warga yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam nikah atau di luar nikah.
Lalu, di mana pasal yang konkret sebagai cara mencegah penularan HIV/AIDS?
Di Bab V pada bagian peran serta masyarakat di Pasal 24 ayat 1 disebutkan: Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara: a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berperilaku hidup sehat; c. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS.
Cara a sama sekali tidak ada kaitannya secara langsung dengan risiko tertular HIV/AIDS karena apa alat untuk mengukur keimanan dan ketakwaaan, apa ukuran keimanan dan ketakwaan yang bisa mencegah penularan HIV/AIDS, siapa yang berhak mengukur keimanan dan ketakwaan seseorang?
Pasal 24 ayat 1 huruf a ini justru menyuburkan stigma (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap Odha karena dianggap tingkat keimanan dan ketakwaan mereka rendah sehingga tertular HIV/AIDS.
Sedangkan Padal 24 ayat 1 huruf b juga tidak terkait dengan penularan HIV/AIDS. Melakukan hubungan seksual, dalam hal ini yang aman agar terhindar dari HIV/AIDS, adalah perilaku hidup sehat. Yang jadi persoalan adalah kalau hubungan seksual dilakukan ada risiko tertular HIV/AIDS, seperti:
(1). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam atau di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Kabupaten Halteng atau di luar Kabupaten Halteng, bahkan di luar negeri. Tentu saja Pemkab Halteng tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Halteng.
(2). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada perempuan dewasa melalui hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tidak pakai kondom, di dalam atau di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti di wilayah Kabupaten Halteng atau di luar Kabupaten Halteng, bahkan di luar negeri. Tentu saja Pemkab Halteng tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua perempuan dewasa warga Halteng.
(3). Insiden infeksi HIV baru bisa terjadi pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), di wilayah Kabupaten Halteng atau di luar Kabupaten Halteng, bahkan di luar negeri. Tentu saja Pemkab Halteng tidak bisa mengawasi perilaku seksual semua laki-laki dewasa warga Halteng.
Yang perlu diingat adalah PSK ada dua tipe, yaitu:
(a). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(b), PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, PSK online, dll.
Kalau saja Perda AIDS Halteng ini dibuat dengan komprehensif, maka yang disasar adalah perilaku berisiko nomor 3 karena perilaku nomor 1 dan 2 ada di ranah privat. Tapi, intervensi penanggulangan pada perilaku nomor 3 hanya bisa dilakukan jika praktek PSK dilokalisir.
Begitu juga dengan Pasal 24 ayat 1 huruf c yaitu meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Pasal ini juga mendorong masyarakat melakukan stigma dan diskriminasi karena Odha dianggap sebagai orang dengan ketahanan keluarga yang lemah. Padahal, tidak ada kaitan langsung antara ketahanan keluarga dengan (risiko) tertular HIV/AIDS.
Dengan bentuk Perda seperti Perda Halteng ini sama sekali tidak ada gunanya karena tidak menyentuh akar persoalan penularan HIV/AIDS terutama melalui hubungan seksual. Maka, insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi di Halteng yang pada gilirannya akan sampai pada 'ledakanAIDS'. * [Sumber: https://www.kompasiana.com/infokespro/5e320ccad541df13bc07fa44/perda-aids-halmahera-tengah-tidak-memberikan-cara-cara-mencegah-hiv-aids?page=all#section1]