01 Agustus 2019

Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia Hanya Sebatas Orasi Moral

Ilustrasi (Sumber: in.one.un.org)
Oleh: Syaiful W. HARAHAP

"Indonesia diperkirakan gagal mencapai target penanggulanganHIV/AIDS pada 2020. Kendala teknis dan stigma diduga jadi penyebabnya." Pernyataan ini ada dalam berita "Terburuk ke-7 di Asia, RI Terancam Gagal Capai Target Penanggulangan HIV/AIDS" (VOA Indonesia, 31/7-2019).
Kesimpulan dalam pernyataan di atas jelas ngawur bin ngaco.
Pertama, stigma (pemberian cap buruk) ada di hilir yaitu pada orang-orang yang sudah tertular HIV/AIDS dan terdeteksi melalui tes HIV.
Kedua, orang-orang yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS sebagian besar sudah menjalani pengobatan yaitu dengan terapi obat antiretroviral (ARV) sehingga menurunkan risiko menularkan.
Ketiga, kendala teknis apa?
Penanggulangan HIV/AIDS yang dimaksud berhasil pada tahun 2020 adalah tidak ada lagi infeksi HIV baru. Ini 'kan sama saja dengan angan-angan sebagai bunga tidur di siang bolong. Soalnya, sejak awal epidemi HIV/AIDS yang diakui pemerintah yaitu tahun 1987 tidak ada program riil dan konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru di hulu yaitu pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK).
Estimasi kasus HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2016 disebutkan 640.443, tapi per 31 Maret 2019 baru 453.964  yang terdeteksi atau  70,88 persen yang terdiri atas 338.363 HIV dan 115.601 AIDS (Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 11/5-2019).
Dikatakan oleh Direktur Eksekutif Rumah Cemara, Aditia Taslim, jika banyak orang tidak mengetahui status HIV-nya, bisa saja mereka menularkannya kepada orang lain.
Yang jadi persoalan besar adalah tidak ada mekanisme yang konkret untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS yang tersembunyi di masyarakat. Dalam epidemi HIV/AIDS disebut sebagai bongkahan gunung es yang ada di bawah permukaan air laut, sedangkan kasus yang terdeteksi digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut.
Yang terjadi salama ini al. adalah penjangkauan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan bantuan donor asing. Tapi, sejak Presiden SBY memasukkan Indonesia dalam kelompok negara G-20 Indonesia tidak boleh lagi menerima hibah (grant) dari luar negeri. Akibatnya, penjangkauan terkendala dan kasus HIV/AIDS banyak ditemukan secara pasif yaitu ketika pengidap HIV/AIDS berobat ke Puskesmas atau rumah sakit dan tes HIV terhadap ibu hamil.
UNAIDS, Badan PBB yang mengangai HIV/AIDS melancarkan isu 90-90-90 yaitu 90 persen Odha tahu status HIV-nya, 90 persen dari Odha itu menjalani terapi ARV, 90 persen menekan kematian.
Disebutkan dalam berita: Mengejar target, pemerintah Indonesia meluncurkan strategi STOP atau singkatan dari Suluh Temukan Obati Pertahankan.
Persoalannya, apa cara-cara yang konkret untuk mendeteksi warga yang tertular HIV/AIDS tapi tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengidap HIV/AIDS?
Tidak ada!
Itulah yang terjadi di Indonesia. Penanggulangan hanya di hilir yaitu tes HIV dan terapi ARV, sementara insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa terus terjadi. Bahkan, suami ibu-ibu hamil yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS banyak yang menolak tes HIV sehingga mereka jadi mata rantai penyebaran HIV baru.
Keberhasilan Thailand menanggulangi HIV/AIDS adalah melalui program 'wajib kondom 100 persen' bagi laki-laki yang ngeseks dengan PSK di tempat-tempat pelacuran. Nah, ini dicangkok di Indonesia tapi praktek PSK tidak lagi dilokalisir sehingga intervensi tidak bisa dilakukan.
Transaksi seks terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu yang melibatkan PSK langsung dan PSK tidak langsung sehingga insiden infeksi HIV baru terus terjadi. Laki-laki yang tertular HIV jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
PSK sendiri dikenal ada dua tipe, yaitu:
(1). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(2), PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, dll.
Celakanya, banyak laki-laki yang tidak merasa berisiko tertular HIV karena mereka ngeseks dengan PSK tidak langsung.
Selama tidak ada intervensi terhadap laki-laki yang melakukan hubungan seksual berisiko, terutama dengan PSK, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru terus terjadi yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'. * [kompasiana.com/infokespro] *

28 Juli 2019

Raperda Anti-LGBT Kota Depok, Kasihan Waria Akan Terusir

Ilustrasi (Sumber: medicalxpress.com)
Oleh: Syaiful W. HARAHAP

Tragis benar nasib waria di Kota Depok, Jabar, jika rancangan peraturan daerah (Raperda) Anti-LGBT disahkan jadi peraturan daerah (Perda) karena sebagai transgender mereka tidak diterima lagi hidup sebagai makhluk Tuhan di Kota Depok.
Soalnya, dalam LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) yang kasat mata hanya transgender yaitu waria. Sedangkan lesbian, gay dan biseksual tidak bisa dikenali dari fisiknya.
Lagi pula sebagai orientasi seksual lesbian, gay dan biseksual (catatan: transgender bukan orientasi seksual tapi identitas gender) ada di alam pikiran sehingga tidak bisa dilarang. Yang perlu dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk homoseksual yaitu seks oral dan seks anal di dalam dan di luar nikah.
Pemrakarsa Raperda Anti-LGBT, Hamzah, anggota Fraksi Partai Gerindra, mengatakan: "Prilaku LGBT dinilai telah bertentangan dengan Pancasila sila pertama dan kedua." (jabar.suara.com, 21/7-2019).
Tidak jelas apa perilaku LGBT yang disebut Hamzah bertentangan dengan sila pertama dan kedua Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).
Kalau yang dimaksud Hamzah adalah seks oral dan seks anal, maka hal ini juga dilakukan oleh kalangan heteroseksual. Bahkan, tidak sedikit pasangan suami-istri yang melakukan seks oral dan seks anal, bahkan dalam posisi "69".  Banyak istri yang mengeluh karena dipaksa suami melayani seks oral dan seks anal. Ini termasuk 'marital rape' yaitu perkosaan dalam pernikahan.
Dalam berita Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok dikatakan menyebut: "Tercatat 2014 ada 4.932 gay dan bertambah, kini ada sekitar 5.791 gay."
Secara fisik gay tidak bisa dikenali. Apakah 5.791 warga yang disebut KPA Kota Depok itu mengaku bahwa mereka gay sebagai sumber primer? Adalah hal yang tidak masuk akal ada 5.791 warga Kota Depok yang menyatakan diri sebagai gay.
Sedangkan Dinas Sosial Kota Depok mengungkapkan ada 114 orang dari 222 orang yang mengindap HIV adalah para gay.
Jika disimak dari aspek epidemiologi HIV/AIDS data ini sangat baik karena HIV/AIDS pada gay ada di terminal terakhir di komunitasnya. HIV/AIDS pada gay tidak perlu dikhawatirkan karena mereka tidak punya istri sehingga tidak ada jembatan penyebaran ke masyarakat.
Disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Depok juga mencatat kasus HIV/AIDS priode September 2018 sebanyak 168 yang terbanyak adalah gay. Ini juga kabar baik bagi penanggulangan HIV/AIDS di Kota Depok karena mereka tidak mempunyai istri sehingga tidak akan banyak lagi ibu hamil yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS yang pada akhirnya bayi yang lahir dengan HIV/AIDS pun akan turun.
Jika Raperda Anti-LGBT itu pada akhirnya dikaitkan dengan HIV/AIDS, maka tidak akan ada gunanya dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS karena laki-laki heteroseksual justru lebih banyak yang melakukan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS daripada gay.
Dalam kegiatah sharing dengan 2 pekerja seks komersial (PSK) dan 1 waria yang beroperasi di Kota Depok pada "Pelatihan Media dan CSO" dengan tema "Pemberitaan Media yang Positif bagi ODHA" yg diikuti oleh wartawan dan pendamping Odha diprakarsai oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC)/Koalisi AIDS Indonesia di Kota Depok tanggal 18-20 Juli 2019 di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat, terungkap bahwa pelanggan mereka justru kebanyakan lagi-laki beristri.
Satu dari 2 PSK itu dan 1 waria mengidap HIV/AIDS, tapi tetap saja ada pelanggan yang menolak memakai kondom. Itu artinya banyak laki-laki dewasa beristri warga Kota Depok yang berisiko tinggi tertular HIV/AIDS.
Apakah dengan Perda Anti-LGBT penyebaran HIV/AIDS di Kota Depok bisa ditanggulangi? Tentu saja tidak bisa. Itu aritnya penyebaran HIV/AIDS di Kota Depok (akan) terus terjadi yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'. * [kompasiana.com/infokespro] *

Inisiatif Vaksin AIDS Menafikan Perilaku

Ilustrasi (Sumber: guardian.ng)
Oleh: Syaiful W. HARAHAP

"Beberapa pilihan untuk pencegahan adalah vaksin, kombinasi alat kontrasepsi dengan obat HIV, penggunaan antibodi, pemakaian obat terapi untuk pencegahan, injeksi obat kerja panjang (long-acting), hingga cincin vaginal. Bahkan, muncul perdebatan bagaimana memanfaatkan teknik rekayasa genetika untuk mencegah infeksi HIV." Ini kutipan dari berita "Inovasi Pencegahan HIV Terus Dikembangkan" di Harian "Kompas" (25/7-2019).
Ketika kalangan medis merekomendasikan kondom, yang sejak dulu dikenal sebagai alat mencegah kehamilan melalui hubungan seksual atau disebut juga kontrasepsi, dunia pun bereaksi keras terutama yang melihanya dari sisi negatif. "Kondom menjerumuskan orang ke lembah maksiat." "Kondom mendorong orang berzina." Dst ....
 Waktu dr Nafsiah Mboi sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) RI mendorong sosialisasi kondom untuk mencegah penularan HIV dia malah di-bully habis-habisan oleh banyak kalangan, terutama ormas agama, dengan menyebut Bu Naf, panggilan akrabnya, sebagai ‘menteri cabul’. Padahal, Bu Naf mendorong promosi kondom untuk melindungi diri agar tidak tertular HIV melalui hubungan seksual di dalam dan di luar nikah.

Celakanya, tak ada yang berani membela Bu Naf, bahkan presiden waktu itu juga memilih diam. “Menkes RI yang baru, Nafsiah Mboi, adalah menteri cabul liberal, karena baru saja jadi menteri sudah bikin heboh dengan kampanye kondom bagi remaja yang belum menikah, dengan dalih untuk cegah AIDS dan cegah kehamilan di luar nikah,” kata Habib Rizieq Syihab (arrahmah.com, 19/6-2012).
Tapi, ketika ada lembaga yang menjalankan program untuk menemukan vaksin melawan HIV yaitu Inisiatif Vaksin AIDS Internasional (International AIDS Vaccine Initiative)/IAVI yang berpusat di New York, AS, tak satupun yang buka mulut. Bahkan, tokoh ormas agama yang mem-bully Bu Naf juga tak buka mulut.
Padahal, vaksin (antibody atau kekebalan tubuh untuk melawan bakteri, virus, dll. yang menyerang tubuh) justru lebih 'berbahaya' daripada kondom. Dengan sekali divaksinasi seumur hidup kebal. Bandingkan dengan kondom yang harus dibeli dulu, dibuka bungkusnya, dipasang, dst. yang memerlukan uang dan keterampilan. Bahkan, banyak yang menyebutkan kondom mengurangi sensasi hubungan seksual.
Padahal, berbagai studi dan penelitian menunjukkan kondom efektif mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan catatan kualitas kondom terjamin, tidak lewat masa kadaluarsa dan cara pemakaian yang benar.
Penyebaran HIV/AIDS di berbagai belahan Dunia (Sumber: who.int)
Penyebaran HIV/AIDS di berbagai belahan Dunia (Sumber: who.int)
UNAIDS, Badan Khusus PBB yang menangani HIV/AIDS, berkoar-koar tahun 2030 Dunia bebas AIDS tapi tanpa langkah konkret untuk menghentikan insiden infeksi HIV baru. Yang dijalankan banyak negara, termasuk Indonesia, hanya pengobatan bagi warga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Ini jelas langkah di hilir yang tidak menghentikan insiden penularan HIV baru di hulu, terutama pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual berisiko, al. dilakukan dengan pekerja seks komersial (PSK).
Rupanya, Konferensi International AIDS Society (IAS) Ke-10 di Mexico City, Meksiko (21-24 Juli 2019) mengedepankan studi tentang pencegahan. Celakanya, yang dibahas justru vaksin yang bisa saja membuat banyak orang lupa daratan karena tidak takut lagi melakukan hubungan seksual berisiko.
Nah, ini sama sekali tidak jadi perhatian kalangan yang selama ini membalut lidahnya dengan moral yang menentang pemakaian kondom pada hubungan seksual berisiko untuk mencegah penularan HIV.
Ketika kalangan ahli lebih memilih vaksin daripada mengajak ummat menjalankan hubungan seksual yang aman itu artinya mengabaikan harkat manusia sebagai makhluk yang bisa mengedepankan akal sehat daripada membabibuta mengumbar nafsu birahi.
Tapi, ternyata kalangan ahli justru 'didukung' oleh orang-orang yang (selama ini) sok moralis dengan membalut lidah dengan moral menentang sosialisasi kondom sebagai alat mencegah penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual.
Kita tinggal menunggu seperti apa gerangan perilaku sebagian orang yang sudah menerima vaksin AIDS kelak dalam melampiaskan dorongan birahinya. * [kompasiana.com/infokespro]*

AIDS di Kota Bogor yang Berkurang Bukan Pengidapnya

Ilustrasi (Sumber: vinmec.com)

Oleh: Syaiful W. HARAHAP
"Penderita HIV di Kota Bogor Berkurang 25 Persen, Ini Penyebabnya" Ini judul berita di radarbogor.id (16/3-2019). Dari judul berita ini ada beberapa hal yang janggal, yaitu:
Pertama, orang-orang yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS melalui tes HIV tidak otomatis menderita. Bahkan, sejak ada pengobatan HIV/AIDS dengan obat antiretroviral (ARV) kondisi pengidap HIV/AIDS terus terjaga sehingga tidak mudah kena panyakit.
Kedua, apa tolok ukur pengidap HIV/AIDS di Kota Bogor berkurang 25 persen? Apakah bisa diketahui dengan pasti jumlah penduduk Kota Bogor yang tertular HIV setiap hari, setiap bulan atau setiap tahun?
Disebutkan dalam berita: Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) menghitung ada sekitar 25 persen ODHA berkurang sejak 2016 lalu. Kasus HIV/AIDS pada tahun 2015 ada 700, 2016 ada 400 dan saat ini 337 kasus. Menurut Sekretaris KPA Kota Bogor, Iwan Suryawan, penurunan    angka itu sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh KPA
Tapi, Iwan rupanya tidak memahami kalau angka-angka tsb. adalah jumlah kasus yang terdeteksi bukan kasus insiden infeksi HIV baru atau penularan HIV baru pada warga Kota Bogor.
Bisa dikatakan berkurang kalau setiap tahun semua warga Kota Bogor menjalani tes HIV sehingga ada perbandingan dari tahun ke tahun. Tapi, ini pun tidak akurat karena tes HIV hanya berlaku saat darah diambil untuk tes HIV. Setelah tes HIV status HIV seseorang tergantung kepada perilaku seksualnya atau perilaku seksual pasangan atau suaminya.
Penurunan jumlah kasus yang terdeteksi tidak identik dengan penurunan jumlah insiden infeksi HIV baru karena warga yang terdeteksi tertular HIV/AIDS pada tahun 2015 bisa saja tertular pada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ada di antaranya yang terdeteksi pada masa AIDS itu artinya ybs. sudah tertular antara 5-15 tahun sebelum tahun 2015.
Yang jelas yang bekurang bukan jumlah warga Kota Bogor yang tertular HIV, tapi jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi.
Iwan pun mengatakan pencegahan pertama melakukan edukasi tentang HIV dan AIDS kepada seluruh elemen masyarakat. Berikut penanggulangan, dengan melakukan penjangkauan menyisir kepada kelompok populasi kunci, di antaranya pengguna narkoba, gay, waria dan WTS terakhir pelanggannya.
Edukasi tidak semerta menghentikan seseorang dari perilaku seksual berisiko. Butuh waktu. Dalam rentang waktu antara menerima edukasi dan mengubah perilaku seksual bisa saja sudah terjadi penularan HIV karena ybs. tetap melakukan perilaku berisiko.
Transaksi seks dalam berbagai bentuk terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu dengan berbagai modus. Bisa jadi Pemkot Bogor atau KPA Kota Bogor menganggap tidak ada praktek pelacuranlagi karena sudah tidak ada lokalisasi pelacuran.
Tentu saja tidak mungkin dijangkau untuk melakukan intervensi terutama terhadap laki-laki dewasa agar memakai kondom setiap kali melalukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) langsung dan PSK tidak langsung karena transkasi seks tidak dilokalisir.
Tanpa intervensi di hulu, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi pada laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa yang tertular HIV akan jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Ini kelak akan bermuara pada 'ledakan AIDS'. * [kompasiana.com/infokespro] *