Pemkab Garut Perlu Membuat Regulasi Konseling HIV/AIDS

Syaiful W. Harahap

Garut News ( Kamis, 21/12 – 2017 ) - Pemkab Garut perlu segera membuat regulasi berupa Perda maupun Peraturan Bupati setempat, yang mewajibkan perempuan hamil, dan suami atau pasangannya menjalani konseling HIV/AIDS.

Kemudian mewajibkan mereka melanjutkan menjalani tes HIV jika hasil konseling mengarah ke perilaku berisko tertular HIV, pada pelayanan kesehatan milik pemerintah.

Demikian antara lain ‘disarankan’ Syaiful W. Harahap dari AIDS Watch Indonesia pada pertemuan peningkatan kapasitas jurnalis dalam program “Pencegahan dan Penanggulangan HIV” (P2HIV) di Karang Setra Bandung, Kamis (21/12-2017).

Sedangkan terkait dengan Penanggulangan HIV/AIDS Melalui Hubungan Seksual ada tiga opsi (pilihan), yaitu: Pertama ;  Tidak melakukan hubungan seksual berisiko, antara lain tidak ngeseks dengan PSK, Kedua ; Melakukan hubungan seksual berisiko, antara lain melacur, dengan memakai kondom

Serta Ketiga ; Melakukan hubungan seksual berisiko, antara lain melacur, tanpa kondom, tetapi sanggama dengan istri pakai kondom, imbuh dia.

Berdasar analisa situasi HIV/AIDS, dan IMS di Jawa Barat yang bersumber dari Dinas Kesehatan provinsi tersebut, di antaranya menunjukan sejak 1989 hingga September 2017 terdapat 30.770 kasus HIV, dan 8.925 kasus AIDS.

Sedangkan selama Januari hingga September 2017, dari 1.973 anak tes HIV. Ada 78 anak di antaranya terinsfeksi HIV positif sehingga positif rate nya 0,03 persen.

Upaya konkrit penanggulangannya agar angka kasus itu tidak semakin bertambah, di antaranya mewajibkan perempuan hamil, dan suami atau pasangannya menjalani konseling HIV/AIDS.

Kemudian mewajibkan mereka melanjutkan menjalani tes HIV jika hasil konseling mengarah ke perilaku berisko tertular HIV, pada pelayanan kesehatan milik pemerintah.

********

Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat.

[Sumber: http://garutnews.com/pemkab-garut-perlu-membuat-regulasi-konseling-hivaids.html]