AIDS di Kepri Bukan karena Letak Geografis

                                Ilustrasi (Sumber: The Indian Express)

Oleh: Syaiful W HARAHAP

Kepri (Provinsi Kepulauan Riau-pen.) adalah daerah transit bagi penyebaran HIV/AIDS dan narkoba dan obat-obat terlarang. Karen berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Letak geografis ini, yang menyebabkan pertumbuhan penderita HIV/AIDS terus meningkat. Ini dikatakan oleh Direktur Rehabilitasi, Kementerian Sosial (Kemensos), Sonny W Manalu (HIV/AIDS di Kepri Perlu Penanganan Extra Ordinary, batampos.co.id, 9/10-2017),

Begitu juga dengan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri, Doli Boniara, yang mengatakan: “Sebagai daerah lintas negara, Kepri memang sangat rentan dengan penyebaran HIV/AIDS. Bukan hanya narkoba juga demikian. Maka kita terus mendapatkan sorotan dari pusat.”

Mitos dan Penyangkalan

Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI tanggal 24 Mei 2017 menyebutkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Kepri sebanyak 8.099 yang terdiri atas 6.971 HIV dan 1.128 AIDS. Jumlah ini menempatkan Kepri pada peringkat ke-10 jumlah kasus terbanyak secara nasional.

‘Hari gini’ masih saja ada yang mengumbar mitos (anggapan yang salah) tentang HIV/AIDS. Tidak ada kaitan langsung antara letak geografis dengan HIV/AIDS karena di negara-negara yang tertutup dan memakai agama sebagai UUD pun tetap saja banyak kasus HIV/AIDS yang terdeteksi.

Pernyataan itu akan mendorong warga Kepri, terutama yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia melakukan penyangkalan terkait dengan perilaku berisiko mereka. Pengidap HIV/AIDS akan menyalahkan letak geografis dan turis.

Padahal, warga Kepri yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS tertular HIV karena perilaku seksual mereka yaitu melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, tanpa kondom dengan pasagan yang berganti-ganti atau dengan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK). PSK sendiri dikenal ada dua jenis, yaitu:

(1) PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.

(2) PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), dll.

Bisa juga Pemprov Kepri menepuk dada dengan mengatakan tidak ada pelacuran di Kepri. Kalau yang dimaksud adalah lokalisasi pelacuran yang diregulasi, maka itu benar karena sejak reformasi semua daerah menutup lokasi dan lokalisasi pelacuran, kecuali di beberapa daerah.

Tapi, apaka Pemprov Kepri bisa menjamin tidak ada praktek pelacuran yang merupakan transaksi seks di wilayahnya?

 Tentu saja tidak bisa karena praktek pelacuran berupa transaksi seks dalam berbagai bentuk selalu ada dan jamak terjadi. Praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Maka, insiden infeksi HIV di Kepri, khususnya di Batam, justru terutama terjadi melalui hubungan seksual antara warga dengan PSK. Batam sendiri menjadi salah satu tujuan utama perputaran atau rotasi PSK yang dijalankan oleh germo. Maka, Batam jadi ‘pintu masuk’ HIV/AIDS ke Indonesia karena PSK yang ada di Batam datang dari banyak daerah di Nusantara (Batambisa Jadi ”Pintu Masuk” Epidemi HIV/AIDS Nasional).

                                         Ilustrasi (Sumber: lovethefold.blogspot.com) 

Sebuah berita di Harian “Pikiran Rakyat” Bandung, misalnya, menyebutkan tahun 2005 ribuan perempuan asal Indramayu, Jabar,  jadi PSK di Batam (6.300 Wanita Indramayu Jadi PSK di Pulau Batam. Mereka Merasa Menjadi Pahlawan Ekonomi Keluarga (Harian “Pikiran Rakyat”, 11/11-2005).

Maka, persoalan bukan karena letak geografis Kepri dan bukan pula karena kehadiran PSK, tapi karena perilaku warga yang pernah atau sering melalukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK. Warga yang tertular HIV kemudian jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat karena mereka tidak menyadari kalau sudah tertular HIV. Ini terjadi karena tidak ada tanda-tanda dan keluhan kesehatan yang khas AIDS pada orang-orang yang tertular HIV sebelum masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV).

Lebih lanjut Manalu mengatakan: “Tidak kita pungkiri, Kepri, Batam khusus adalah merupakan daerah tujuan yang eksostis untuk mencari hiburan. Apalagi rentang kendali dengan Singapura dan Malaysia hanya hitungan menit.”

Lagi-lagi masalah bukan pada turis, tapi warga lokal. Turis-turis yang mencari pemuasan seks itu melakukan hubungan seksual dengan PSK di Batam, misalnya. Lalu, warga ngeseks pula tanpa kondom dengan PSK. Ini akar masalah bukan karena letak geografis dan turis.

Istri Simpanan

Seorang dokter di Batam disemprot seorang perempuan muda yang memakai penutup kepala: “Dokter jangan sembarangan, kami tidak pernah begituan (maksudnya melacur-pen.),” kata dokter tadi menirukan umpatan pasiennya yang terdeteksi mengidap IMS (infeksi menular seksual). Dokter itu kian bingung karena adik perempuan tadi juga mengidap IMS yang sama. Setelah berbincang ketahuan bahwa dua perempuan kakak-beradik itu jadi istri seorang laki-laki warga Malaysia.

Gambaran HIV/AIDS dan IMS di kalangan PSK di Batam, di awal tahun 2000-an, bisa disimak dari pengalaman seorang dokter di sebuah tempat pelacuran. Tidak sedikit PSK yang berobat ditemukan lebih dari dua jenis IMS. Bahkan, ada PSK yang mengidap lima jenis IMS. “Saya, bingung, Bang, mana yang duluan saya obati,” kata dokter tadi ketika itu. Bukan itu saja. Selama pengobatan mereka tetap melayani tamu sehingga bisa saja terjadi lagi penularan IMS baru.

Nah, perempuan tadi juga sudah termakan mitos yang selalu mengaitkan HIV/AIDS dan IMS dengan hubungan seksual di luar nikah, terutama pelacuran. Mitos inilah salah satu biang keladi insiden infeksi HIV baru di Indonesia karena banyak laki-laki ‘hidung belang’ yang merasa tidak berisiko tertular HIV dan IMS karena mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan PSK di lokalisasi pelacuran.

Manalu dan Doli menyebutkan langkah penanggulangan HIV/AIDS dengan sosialisasi. Ini sudah dilakukan sejak awal epidemi HIV di Indonesia. Kalau hanya dengan sosialisasi hasilnya nol besar karena:

(a) dibutuhkan waktu yang panjang untuk menyadarkan orang per orang agar tidak melakukan perilaku berisiko tertular HIV,

(b) pada rentang waktu menerima sosialisasi sampai ada kesadaran bisa saja ada di antara yang menerima sosialisasi itu melakukan perilaku berisiko tertular HIV.

Tidak dijelaskan oleh Manalu apa dan bagaimana penanggulangan HIV/AIDS secara extra ordinary. Yang diperlukan adalah penanggulangan di hulu yaitu menurunkan, sekali lagi hanhya menurunkan, insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK. Ini bisa dilakukan melalui intervensi yaitu memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali ngeseks dengan PSK.

Tapi, karena praktek PSK tidak dilokalisir maka intervensi pun tidak bisa dilakukan. Itu artinya penyebaran HIV/AIDS di Kepri akan terus terjadi yang merupakan ‘bom waktu’ yang kelak ditandai dengan ‘ledakan AIDS’. * [kompasana.com/infokespro] *