06 September 2017

Debat di Televisi Menyepelekan HIV/AIDS



Debat partai politik, calon pasangan gubernur, bupati, dan walikota di stasiun televisi nasional dengan pendudukung yang ’fanatik’ berapi-api membicarakan politik dan ekonomi.

Tapi, ada satu persoalan besar yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara ini yang luput dari debat calon pemimpin itu. Fakta yang luput dari materi perdebatan adalah epidemi HIV/AIDS yang sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Indonesia sendiri dikategorikan sebagai negara yang paling cepat pertambahan kasus HIV-nya di Asia.

Sampai 30 September 2008 Depkes melaporkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Indonesia sudah mencapai 21.413 yang terdiri atas 6.277 HIV dan 15.136 AIDS dengan 3,197 kematian. Angka ini merupakan puncak dari fenomena ’gunung es’ sehingga tidak menggambarkan kasus yang sebenarnya di masyarakat. Kalangan ahli memperkirakan kasus HIV/AIDS di Indonesia antara 90.000-130.000. Perkiaraan ini lima tahun yang lalu.

Jika kelak kian banyak penduduk di daerah calon pemimpin yang berdebat itu yang tertular HIV, yang pada gilirannya akan mencapai masa AIDS dan kemudian meninggal, lalu siapa yang akan dia pimpin? Atau, mereka akan memimpin daerah yang sebagian besar penduduknya tidak berdaya lagi karena harus dirawat di rumah sakit akibat infeksi-infeksi oportunistik.

Dana APBD pun akan terkuras habis untuk mengobati penduduk yang sudah mencapai masa AIDS. Penduduk yang anggota keluarganya Odha (orang dengan HIV/AIDS) pun tidak lagi produktif bekerja. Sawah dan ladang ditinggalkan karena mengurus anggota keluarga yang sakit. Tabungan terkuras habis. Jumlah penerima BLT membengkak karena kian banyak penduduk yang miskin.

Sedangkan pendapatan, terutama dari pajak, akan merosot tajam karena banyak penduduk yang tidak bisa bekerja produktif lagi sehingga perusahaan pun banyak yang tutup. Lagi-lagi dana APBN akan terkuras untuk menanggulangai HIV/AIDS. Selama ini lebih dari 70 persen biaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dibantu oleh donor asing. Ketika donor yang menalangi biaya pembelian obat antiretroviral (ARV) akhir tahun lalu hengkang, misalnya, Indonesia kelabakan mencari dana. Padahal, obat ini tidak boleh putus.

Hal itu sudah dialami oleh Thailand. Di awal tahun 1990-an ahli-hali epidemilogi sudah mengingatkan Negeri Gajah Putih itu tentang epidemi HIV. Tapi, sama seperti Indonesia sekarang ketika itu penguasa di sana menampik dengan alasan masyarakatnya berbudaya dan beragama. Apa yang terjadi kemudian? Sepuluh tahun kemudian kasus HIV/AIDS mendekati angka 1.000.0000. Devisa dari sektor pariwisata hanya bisa memberikan kontribusi 2/3 untuk biaya penanggulangan HIV/AIDS.

Thailand beruntung karena penderita AIDS ditangani oleh bhiku di vihara. Apakah kelak kalangan agamawan di Indoensia mau menampung penderita AIDS yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit?

Atau, apakah kita harus menunggu dulu sampai kondisi di negeri ini seperti di Thailand atau Afrika baru debat publik dan politik di televisi nasional mau membicarakan soal cara dan langkah konkret menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia.?Ya, kalau ini yang terjadi terlambat sudah, Tuan-tuan!

Calon anggota Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, DPR dan DPD pun perlu diuji wawasannya tentang cara-cara konkret yang realistis untuk menanggulangai HIV/AIDS. Soalnya, selama ini langkah yang ditempuh lebih banyak bersifat moral sehingga tidak menyentuh akar persoalan penyebaran HIV yang merupakan fakta medis.

Jakarta, 5 Januari 2009
SYAIFUL W. HARAHAPLSM (media watch) ”InfoKespro

Pernah dimuat di:http://aidsmediawatch.blogspot.co.id/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.