Mata Rantai Epidemi HIV di Cianjur

Oleh Syaiful W. Harahap

[Direktur eksekutif LSM “InfoKespro” Jakarta, lembaga media watch  berita HIV/AIDS]

Fakta yang ditemukan Dinas Kesehatan Cianjur tentang 13 HIV-positif kasus di wilayah Kab. Cianjur, Jawa Barat (13 Warga Cianjur Kena  HIV,  “PAKUAN RAYA”, 1-3/11-2003) menjadi titik tolak untuk meningkatkan kepedulian penduduk agar melindungi diri sendiri. Soalnya, karena di antara yang terdeteksi ada pekerja seks komersial (PSK) maka ada kemungkinan kasus HIV sudah menular secara horizontal antar penduduk Cianjur.

Karena sudah ada PSK yang terdeteksi HIV-positif maka laki-laki yang melakukan hubungan seks yang tidak aman (tidak memakai kondom) dengan PSK sudah berada pada risiko tinggi tertular HIV. Jika di antara pelanggan PSK tadi ada penduduk Cianjur maka kalau mereka tertular tentu saja mereka akan menularkannya kepada istrinya (bagi yang sudah beristri) atau kepada teman kencannya (bagi yang sudah beristri dan lajang). Kalau istri-istri mereka tertular maka ada pula risiko penularan vertikal dari ibu-ke-bayi (mother-to-child-transmission/MTCT).

Pernyataan yang ditekankan dalam berita itu adalah ‘bahwa yang terdeteksi HIV-positif bukan orang Cianjur’ merupakan penyangkalan yang dapat berakibat buruk. Hal itu akan membuat penduduk lengah karena mereka menganggap tidak ada kasus HIV/AIDS di kalangan penduduk Cianjur. Yang jelas bukan tidak ada tapi belum terdeteksi karena penduduk Cianjur belum menjalani tes HIV sehingga tidak ada jaminan bahwa semua penduduk Cianjur HIV-negatif karena pasti ada penduduk Cianjur yang melakukan perilaku berisiko tinggi tertular HIV.

Perilaku berisiko tinggi adalah:

(1) melakukan hubungan seks (heteroseks, seks oral, seks anal atau homoseks) penetrasi tanpa kondom dengan pasangan yang berganti-ganti di dalam dan di luar nikah,

(2) melakukan hubungan seks (heteroseks, seks oral, seks anal atau homoseks) penetrasi tanpa kondom dengan seseorang yang suka berganti-ganti pasangan di dalam dan di luar nikah,

(3) menerima transfusi darah yang tidak diskrining, dan

(4) memakai jarum suntik secara bersama-sama dengan bergiliran.

Memang, tidak perlu semua penduduk Cianjur menjalani tes karena tentu saja tidak semua penduduk berperilaku berisiko tinggi tertular HIV. Jadi, survailans yang dilakukan Dinas Kesehatan Cianjur yang hanya terhadap PSK dan pengguna narkoba tidak menggambarkan realitas kasus HIV/AIDS di Cianjur. Beberapa negera melakukan survailans secara rutin terhadap pengguna narkoba, perempuan hamil, polisi, dll. untuk mendapat gambaran yang ril. Jika ada perempuan yang hamil terdeteksi HIV-positif maka kemungkinan besar dia tertular dari suaminya. Ini menunjukkan suaminya sudah melakukan perilaku berisiko tinggi tertular HIV.

Jadi, status HIV penduduk Cianjur bukan negatif tapi tidak diketahui. Penduduk Cianjur tentu ada yang keluar daerah bahkan ke luar negeri. Kalau di sana mereka melakukan perilaku berisiko dan tertular maka ketika kembali ke CIanjur akan  terjadi penularan horizontal antar penduduk.

Epidemi HIV di Cianjur dapat pula dipicu oleh pengguna narkoba dengan suntikan. Jika di Cianjur sudah terdeteksi pengguna narkoba suntikan maka risiko penularan HIV di Cianjur pun semakin besar karena pengguna narkoba dengan suntikan biasanya mempunyai banyak teman ketika menyuntikkan narkoba. Penyebaran HIV/AIDS kian menjadi-jadi jika pengguna narkoba juga melakukan hubungan seks yang tidak aman dengan penduduk local atau PSK.

Pada gilirannya kalau ada penduduk atau PSK yang tertular HIV dari pengguna narkoba maka mereka pun bisa menjadi mata rantai penyebaran HIV kepada pelanggannya.

Memang, tes yang dilakukan bukan diagnosis tapi hanya untuk survailans yaitu untuk mendapat angka prevalensi yaitu perbandingan antara yang HIV-positif dan HIV-negatif pada kalangan tertentu pada kurun waktu yang tertentu pula. Namun, kasus HIV di Cianjur tidak bisa lagi dianggap enteng biar pun hanya sebagian saja dari 13 yang terdeteksi itu benar-benar HIV-positif karena ada kemungkinan mereka sudah melakukan perilaku berisiko dengan penduduk Cianjur.

Terkait dengan epidemi HIV tidak ada batas daerah atau negara yang dapat menjadi ‘benteng’ karena penularannya tergantung kepada perilaku penduduk. DI negara-negara yang tertutup pun,  baik karena agama dan politik dan sama sekali tidak ada industri seks, tetap saja ada kasus HIV/AIDS karena penduduk negara itu melakukan perilaku berisiko di luar negaranya. Jika mereka tertular di luar negaranya maka ketika mereka kembali ke negaranya terjadilah penularan horizontal.

Yang perlu dilakukan Pemkab Cianjur adalah menganjurkan kepada penduduk yang pernah melakukan perilaku berisiko di Gadog untuk menjalani tes HIV sukarela dengan konseling. Deteksi dini dapat menyelamatkan banyak orang karena ybs. dimina tidak melakukan perilaku berisiko agar tidak terjadi penularan horizontal dan mencegah penularan kepada istrinya.

Memantau ‘tempat rawan’ tidak ada manfaatnya karena penularan HIV tidak hanya terjadi di lokalisasi pelacuran. Di tempat-tempat yang ‘terhormat’, seperti hotel berbintang dan villa, pun bisa terjadi penularan HIV kalau di sana terjadi kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi.

Cara yang tepat dilakukan adalah dengan meningkatkan penyuluhan dan menyebarluaskan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dengan materi yang objektif dan akurat.

Selama ini materi penyuluhan dan KIE dibalut dengan moral dan agama sehingga yang muncul hanya mitos (anggapan yang salah) tentang HIV/AIDS. Misalnya, AIDS disebut hanya menular di lokalisasi pelacuran. AIDS penyakiit gay. AIDS dibawa bule. Dll. Semua ini mitos.

HIV/AIDS adalah fakta medis (dapat diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran) sehigga upaya pencegahannya pun dapat dilakukan dengan teknologi kedokteran yang realistis yaitu menghindari perilaku berisiko tinggi. ***

Catatan: pernah dimuat di https://aidsmediawatch.wordpress.com/2009/08/21/mata-rantai-epidemi-hiv-di-cianjur/