Dalang Sosialiasi AIDS: Yang Mendesak Turunkan Insiden Infeksi HIV Baru Bukan Sosialiasi Bahaya AIDS (Lagi)

Oleh: SYAIFUL W. HARAHAP – AIDS Watch Indonesia

“Tugas dalang kini bertambah. Pemkab meminta para dalang untuk menyosialisasikan bahaya penyakit HIV/AIDS.” Ini ada di berita “Dalang di Kabupaten Kebumen Diminta Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS” (Radar Banyumas, 5/8-2016).

Sosialisasi bahaya HIV/AIDS sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak kasus HIV/AIDS terdeteksi (1981). Tapi, tetap saja banyak orang yang tidak mengindahkan sosialisasi karena mitos (anggapan yang salah) yang membalut HIV/AIDS sehingga fakta tentang HIV/AIDS pun ‘terkubur’.

Misalnya, penularan HIV selalu dikait-kaitkan dengan (pelanggaran) norma, moral dan agama. Padahal, sebagai virus HIV menular melalui cara-cara yang tidak terkait langsung dengan norma, moral dan agama. Lihat saja penularan HIV melalui transfusi darah dan jarum suntik. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelanggaran norma, moral dan agama. Begitu juga dengan penularan HIV di dalam ikatan pernikahan yang sah sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran norma, moral dan agama.

Akibat dari informasi HIV/AIDS yang dibalut dengan nomor, moral dan agama itu banyak orang yang kemudian lalai karena mereka merasa tidak melakukan pelanggaran moral, seperti kawin-cerai dan kawin kontrak. Padahal, dua hal ini merupakan perilaku yang berisiko tertular HIV karena hubungan seksual dilakukan dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan.

Informasi HIV/AIDS lain yang juga dibalut dengan norma, moral dan agama adalah mengait-ngaitkan penularan HIV dengan lokasi atau kokalisasi pelacuran dan pekerja seks komerisal (PSK). Maka, lokasi dan lokalisasi pelacuran pun ditutup di semua daerah.

Tapi, apa yang terjadi kemudian?

Penyebaran IMS (infeksi menular seksual atau yang lebih dikenal sebagai ‘penyakit kelamin’, seperti raja singa/sifilis, kencing nanah/GO, virus hepatitis B, klamidia, herpes genitalis, dll.) dan HIV/AIDS pun tidak terkendali karena praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu. Ketika PSK dilokalisir bisa dilakukan intervensi berupa memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Dampak lain adalah banyak laki-laki yang merasa tidak berisiko tertular HIV/AIDS karena mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan PSK di lakasi atau lokalisasi pelacuran. Mereka melakukan hubungan seksual dengan cewek kafe, cewek pemijat, anak sekolah, ayam kampus, dll. Ini dikenal sebagai PSK tidak langsung. Tapi, yang perlu diingat adalah perilaku seksual PSK langsung (PKS yang kasat mata yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran)  dan PSK tidak langsng terkait dengan HIV/AIDS sama saja yaitu berisiko tertular HIV.

Pertanyannya adalah dengan kondisi yang ada: Apa yang akan dilakukan dalang sebagai sosialisasi bahaya HIV/AIDS?

Tentu saja tidak ada karena yang diperlukan bukan sosialisasi bahaya HIV/AIDS, tapi langkah nyata yaitu menurunkan jumlah insiden infeksi HIV baru pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung.

Di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi adalah 551 dengan 187 kematian. Angka ini tidak menggambarkan kasus HIV/AIDS yang sebenarnya di Kab Kebumen karena banyak orang yang mengidap HIV/AIDS tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV. Orang-orang inilah yang akan jadi mata rantai menyebarkan HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Mungkin Pemkab Kebumen akan menepuk dada dengan mengatakan: Di wilayah kami tidak ada pelacuran.

Pernyataan itu benar kalau yang dimaksud adalah pelacuran yang dilokalisir, tapi praktek pelacuran tentu saja terjadi setiap saat di sembarang tempat di wilayah Kabupaten Kebumen. Itu artinya perilaku berisiko yaitu laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan PSK tanpa kondom tetap terjadi di wilayah Kabupaten Kebumen yang pada gilirannya akan menambah jumlah laki-laki dewasa yang tertular HIV dan akan berakhir pada ibu-ibu rumah tangga dan bayi yang mereka lahirkan kelak.

Selain itu apakah Pemkab Kebumen bisa menjamin tidak ada laki-laki dewasa penduduk Kebumen yang melakukan perilaku berisko di luar wilayah Kebumen atau di luar negeri?

Tentu saja tidak bisa. Ini juga akan menambah jumlah laki-laki dewasa penduduk Kebumen yang tertular HIV yang akan berimbas pada jumlah ibu rumah tangga dan bayi yang lahir dengan HIV/AIDS.

Maka, yang perlu dilakukan Pemkab Kebumen adalah menurunkan jumlah insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa. Celakanya, hal ini tidak bisa dilakukan karena praktek pelacuran tidak dilokalisir dan tidak ada pula mekanisme yang bisa mencegah laki-laki dewasa penduduk Kebumen agar tidak melakukan perilaku berisiko di luar Kebumen dan di luar negeri.

Itu artinya sosialisasi dalang tentang bahaya HIV/AIDS ibarat ‘menggantang asap’. *** 

Ilustrasi (Sumber: solopos.com)