Pak Ahok, Menanggulangi AIDS Bukan dengan Tes HIV Warga, tapi Menurunkan Insiden Infeksi HIV Baru di Hulu

Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

“Ketua Komisi E DPRD DKI Pantas Nainggolan menyambut baik usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar warga Jakarta melakukan tes HIV. Dengan begitu, penularan penyakit AIDS bisa ditekan.” Ini lead pada berita “DPRD DKI Dukung Usulan Ahok yang Minta Warga Jakarta Tes HIV” di detiknews (11/11-2015).

Laporan Ditjen PP & PL, Kemenkes RI (12/5-2015), sampai Maret 2015 menujukkan kasus kumulatif HIV/AIDS di DKI Jakarta mencapai  43.735 yang terdiri atas 35.716 HIV dan 8.019 AIDS.

Usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan dukungan Ketua Komisi E DPRD DKI Pantas Nainggolan ini menunjukkan pemahaman yang sangat rendah terhadap epidemi HIV/AIDS.

Masa Jendela

Pertama, tidak semua warga DKI Jakarta harus menjalani tes HIV karena tidak semua warga pernah atau sering melakukan perilaku berisiko tertular HIV, yaitu: (1) melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom, atau (2) melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung dan PSK tidak langsung dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom.

PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu yang ada di lokasi pelacuran, tempat-tempat yang menyedikan cewek untuk hubungan seksual, yang mangkal di taman atau mejeng di jalanan. Sedangkan PSK tidak langsung adalah cewek-cewek yang bisa dipakai (bispak) untuk hubungan seksual, seperti cewek prostitusi online, ABG, ayam kampus, cewek pub, cewek disko, cewek kafe, cewek pijak plus-plus, dll.

Kedua, tes HIV adalah langkah di hilir. Artinya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD Jakarta membiarkan warga Jakarta tertular HIV baru kemudian dianjurkan tes HIV. Ini merupakan perbuatan yang melawan hukum karena melakukan pebiaran.

Ketiga, tes HIV hanya akurat jika tes HIV dilakukan setelah tiga bulan seseorang tertular HIV atau tiga bulan setelah melakukan perilaku berisko. Maka, jika warga Jakarta tes HIV itu artinya tes HIV harus dilakukan berulang-ulang. Ini juga berisiko karena bisa saja warga yang tes HIV tidak jujur, misalnya, mengatakan yang tidak sebenarnya tentang perilaku seksualnya.

Keempat, jika tes dilakukan di bawah tiga bulan setelah perilaku berisko, disebut masa jendela, maka hasil tes bisa negatif palsu (HIV sudah ada di darah tapi tidak terdeteksi reagen) atau positif palsu (HIV tidak ada di darah tapi reagen reaktif bisa jadi karena ada virus lain). Nah, warga dengan negatif palsu tentulah menjadi mata rantai penyebaran HIV, sedangkan warga dengan positif palsu akan merana.

Kelima, penularan yang bisa ditekan dengan tes massal terhadap warga Jakarta hanyalah yang (akan) dilakukan oleh warga yang terdeteksi HIV-positif. Sedangkan warga yang ketika tes hasilnya negatif bisa kemudian melakukan perilaku berisiko dan tertular sehingga menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual di dalam dan di luar nikan dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom.

Di bagian lain Pantas mengatakan: "Pada prinsipnya niat itu bagus karena HIV sudah bisa disembuhkan, jadi tidak meningkatlah. (Apalagi) Gubernur yang menyampaikan, jangan jadi sembrono kan." Astaga, ini pernyataan yang menyesatkan.

PSK Langsung

Yang benar adalah HIV/AIDS bisa diobati, tapi HIV tidak bisa dimatikan di dalam tubuh manusia sehingga tidak bisa disembuhkan. Yang ada sekarang yaitu obat antiretriviral (ARV) yakni obat untuk menekan laju pertambahan virus (HIV) di dalam darah. Ketika HIV masuk ke dalam darah manusia HIV akan mencari sel-sel darah putih untuk berkemang biak. Satu hari HIV bisa mereplikasi diri antara 10 miliar sampai 1 trilun virus baru. Sel-sel darah putih yang dijadikan sebagai ‘pabrik’ oleh HIV akan rusak sehingga sistem kekelaan tubuh turun drastis sehingga akan masuk masa AIDS. Di sinilah manfaat obat ARV yaitu menekan jumlah HIV mereplikasi diri memproduksi virus (HIV) baru.

Maka, yang diperlukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah menurunkan insiden infeksi HIV baru, khususnya pada laki-laki melalui perilaku berisiko berupa hubungan seksual dengan PSK langsung, yaitu intervensi berupa program hubungan seksual aman yakni laki-laki selalu memakai kondom. Ini adalah progra di hulu.

Dengan kondisi seperti sekarang ketika tidak ada intervensi terhadap laki-laki yang melakukan perilaku berisko dengan PSK langsung banyak kasus HIV/AIDS terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga.

Tapi, dengan menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui intervensi berupa pemakaian kondom pada perilaku berisiko dengan PSK langsung, maka tingkat penyebaran HIV di masyarakat pun turun. Misalnya, jumlah suami yang tertular HIV turun sehingga jumlah ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS pun berkurang pula.

Sedangkan yang diwacanakan Gubernur Ahok dan Ketua Komisi E DPRD DKI Pantas Nainggolan berupa tes HIV terhadap warga Jakarta adalah langkah di hilir (Lihat Gambar). Warga dibiarkan tertular HIV karena Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan intervensi di hulu.

Langkah intervensi tsb. hanya bisa dilakukan jika kegiatan PSK langsung diregulasi yaitu ditempatkan di satu kawasan. Kalau PSK langsung tidak ‘praktek’ di satu tempat yang dikhususkan, misalnya seperti sekarang praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu, maka intervensi tidak bisa dilakukan.

Tentu saja hal yang mustahil merazia semua penginapan, losmen, hotel melati, hotel berbintang, apartemen, tempat-tempat kos, dll. setiap saat karena praktek pelacuran terjadi setiap saat di berbagai tempat tsb.

Intervensi program tidak bisa dilakukan terhadap PSK tidak langsung, sehingga risiko penyebaran HIV/AIDS melalui praktek pelacuran yang melibatkan PSK tidak langsung sangat besar.

Jika intervensi terhadap PSK langsung saja tidak dilakukan dengan konsisten, maka penyebaran HIV/AIDS di Jakarta akan sangat besar yang kelak akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’. ***