Dinkes Kota Medan Menanggulangi HIV/AIDS di Hilir

Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

“Kota Medan (Provinsi Sumatera Utara-pen.) terus berupaya meningkatkan langkah dalam pencegahan penularan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS).” Ini ada di lead berita “Dinkes Medan Tingkatkan Upaya Pencegahan HIV/AIDS” di MedanBisnis (14/9-2015).

Wah, langkah bagus. Tapi, ketika lanjutan kalimat di atas dibaca maka buyarlah semua karena yang dilakukan Dinkes Kota Medan hanyalah di hilir. Itu artinya Dinkes Kota Medan menunggu penduduk tertular HIV/AIDS baru ditangani. Coba simak ini: “Sejak akhir tahun 2014, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan sudah menambah jumah klinik Voluntary Counseling Test (VCT) hingga 50%. Satu diantaranya klinik VCT di Puskesmas Denai.”

Yang diperlukan adalah penanggulangan di hilir. Artinya, program yang dijalankan mencegah agar tidak ada lagi penduduk yang tertular HIV, terutama melalui hubungan seksual dengan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSK di lokasi, lokalisasi atau di jalanan). Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan intervensi yaitu program yang menjangkau laki-laki ‘hidung belang’ agar memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK langsung.

Celakanya, PSK langsung sudah tidak dilokalisir dengan regulasi di Kota Medan, dan di semua daerah di Indonesia, sehingga laki-laki ‘hidung belang’ melakukan hubungan seksual dengan PSK tidak langsung (cewek cafe, cewek diskotek, cewek pijat plus, ABG, cewek artis prostitusi online, ayam kampus, SPG, dll.) sehingga tidak bisa dilakukan intervensi karena praktek PSK tidak langsung tidak terlokalisir.

Maka, insiden penularan HIV baru terhadap laki-laki ‘hidung belang’ (dalam kehidupan sehari-hari mereka ini bisa sebagai seorang suami, pacar, selingkuhan, teman ‘kumpul kebo’, suami nikah mut’ah, suami nikah kontrak, dll.) tidak bisa dicegah. Maka, tidaklah mengherankan kalau kemudian banyak ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS karena suami mereka al. ngeseks dengan PSK tidak langsung.

Disebutkan bahwa Kepala Puskesmas Medan Denai, Budi Ikhsan, mengatakan bahwa sejak klinik VCT hadir di Puskesmas tsbl. sudah lebih dari 300 orang yang menjalani skrinning HIV/AIDS. Syukurnya, semua yang diperiksa negatif tertular penyakit menurunkan kekebalan tubuh ini.

Celakanya, wartawan tidak bertanya tentang sejarah perilaku seks 300 orang itu. Kalau semua adalah orang-orang yang perilaku seksnya tidak berisiko tinggi, ya, tentu saja hasilnya nonreakif. Selain itu ada pula masa jendela yaitu tertular di bawah tiga bulan. Bisa saja ada di antara yang 300 orang itu baru tertular HIV sehingga tes tidak bisa mendeteksi antibody HIV di darah mereka.

Di bagian lain disebutkan: "Sejak akhir tahun 2014, kita telah menghadirkan VCT dan PITC (Provider-Initiated Testing and Counselling), yakni paket pemeriksaan HIV bagi masyarakat resiko tinggi. ....” Ini tidak tepat karena PITC merupakan inisiatif dokter untuk meminta seorang pasien dengan penyakit terkait HIV/AIDS untuk menjalani tes darah setelah menganalisis perilaku, khususnya perilaku seks,  pasien.

Ada lagi pernyataan: “Kita juga mengharuskan ibu hamil melakukan skrinning, baik dilakukan lokal di Puskesmas maupun mobile ke posyandu-posyandu.”

Langkah ini tidak arif karena suami ibu-ibu hamil yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS selalu menolak menjalani tes HIV. Akibatnya, suami-suami itu menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Maka, langkah yang arif adalah jika ada ibu hamil lakukanlah konseling pasangan. Kalau hasil konseling menunjukkan perilaku seks suami berisiko tertular HIV, maka pasangan itu dianjurkan tes HIV.

Persoalan di Kota Medan ini membuktikan bahwa Peraturan Derah (Perda) Penanggulangan HIV/AIDS di banyak provinsi, kabupaten dan kota sama sekali tidak berguna. Sia-sia. Sama halnya dengan Perda AIDS Kota Medan. ***