Penanggulangan AIDS di Jakarta, Bukan Kondom Gratis tapi Regulasi di Hulu

Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

“Dinkes DKI: Semua Puskesmas Kecamatan di DKI Menyediakan Kondom Gratis.” Ini judul berita di detikNews (20/3-2015).

Untuk apa kondom di sedikaan gratis? Ini alasan Dinkes DKI Jakarta: “ .... kondom gratis untuk program penanggulangan HIV/AIDS.”

Penanggulangan seperti apa?

Tidak ada penjelasan dalam berita. Bahkan program kondom gratis kian tidak terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS karena: "Kondom diberikan untuk penanggulangan HIV. Setiap orang yang hendak mengambil (kondom gratis) itu harusnya diketahui petugas kesehatan, kondom gratis harus diberikan ke orang yang membutuhkan dan memang ada akses menularkan.” Ini pernyataan Koordinator Program HIV/AIDS Dinas DKI Jakarta, Dr Inda Mutiara.

Ini tentu sangat naif karena hanya untuk menghindarkan pembelian kondom seharga Rp 2.500 seseorang yang hendak ngeseks dengan PSK mencacatatkan namanya di Puskesmas agar dapat kondom gratis.

Agaknya, pemerintah sudah “bak kebakaran jenggot” menghadapi kasus baru yang terus-menerus terdeteksi di berbagai kalangan, terutama ibu-ibu hamil. Ketika epidemi HIV mulai terdeteksi di Indonesia banyak kalangan, mulai dari pejabat, pakar, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta sebagian besar aktivis AIDS malah menampik AIDS akan merebak di Indonesia. Alasan mereka: masyarakat Indonesia adalah masyarakat berbudaya yang agamis!

Tapi, apa yang terjadi dua dekade kemudian?

Laporan Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, tanggal 17 Oktober 2014 menyebutkan sampai tanggal 30 September 2014 kasus HIV/AIDS di Indonesia sudah terdeteksi 206.084 yang terdiri atas 150.285 HIV dan 55.799 AIDS dengan 9.796 kematian.

Sedangkan jumlah kasus HIV/AIDS di DKI Jakarta dilaporkan 40.259 yang terdiri atas 32.782 HIV dan 7.477 AIDS.

Nah, lagi-lagi pertanyaannya adalah: Siapa saja yang boleh mengambil kondom gratis di puskesmas?

Berdasarkan pernyataan dr Inda tadi juga tidak jelas.

Lalu, apakah petugas yang menjaga kondom di puskesmas siaga 24 jam?

Adalah hal yang mustahil seorang laki-laki mengurungkan niatnya untuk ngeseks dengan PSK hanya karena puskesmas tutup dan menunggu esok hari.

Lagi pula kalau laki-laki sudah menyadari ada risiko penularan HIV ketika dia ngeseks, maka laki-laki itu akan menyiapkan kondom.

Persoalannya adalah lagi-lagi karena informasi yang disebarluaskan selama ini tidak akurat, al. disebut HIV/AIDS menular melalui hubungan seksual dengan PSK di lokasi pelacuran. Nah, laki-laki pun merasa tidak berisiko karena: (a) mereka tidak ngeseks dengan PSK, dan (b) mereka ngeseks tidak di lokasi pelacuran.

Yang diperlukan adalah regulasi yang memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali ngeseks dengan PSK. Tapi, ini hanya bisa dijalankan dengan efektif jika pelacuran dilokalisir. Celakanya, tidak ada lagi lokalisasi pelacuran di Jakarta karena Lokres (Lokalisasi dan resosialisasi) “Kramat Tunggak” di Jakarta Utara yang diregulasi oleh Bang Ali di tahun 1970-an sudah ditutup.

Pertanyaan untuk Pemprov DKI Jakarta: Setelah “Kramat Tunggak” ditutup apakah praktek pelacuran tidak ada lagi di Jakarta?

Tentu saja ada. Praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Disebutkan oleh dr Inda: “Kondom saat ini satu-satunya alat yang bisa mencegah penyakit menular dari HIV/AIDS,"

Pernyataan ini tidak komprehensif. Kondom mencegah penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual yang berisiko, al. (1) Hubungan seksual yang dilakukan dengan pasangan yang berganti-ganti di dalam dan di luar nikah, serta (2) Hubungan seksual yang dilakukan dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, seperti PSK.

Jika dikaitkan dengan pernyataan dr Inda bahwa kondom hanya diberikan kepada “ .... orang yang membutuhkan dan memang ada akses menularkan”, maka kondom itu hanya untuk pasangan suami-istri.

Apakah ada seorang suami pergi ke puskesmas meminta kondom dengan mengatakan: “Pak atau Bu, saya seorang suami mau ngeseks, nih, dengan PSK, minta kondomnya, dong.”

Jangan harus mengambil ke puskesmas, disediakan di kamar hotel pun tidak dipakai oleh laki-laki “hidung belang” dengan berbagai alasan, seperti repot, rugi (harap maklum sudah bayar ratusan ribu bahkan jutaan rupiah mosok penis dibungkus), dll.

Penyediaan kondom di Puskesmas DKI ini pun kian ngawur karena pernyataan ini: Agar terhindar dari penyalahgunaan kondom gratis tersebut, Inda menuturkan di setiap puskesmas dilakukan pengawasan. Yakni tidak semua orang dapat mengambil kondom tersebut.

Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan? Tidak jelas bin ngaco.

Selama Pemprov DKI Jakarta tidak menjalankan regulasi berupa program di hulu yaitu menurunkan insiden penularan baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK, maka selama itu pula kasus baru akan terus terjadi yang pada gilirannya pengidap HIV/AIDS baru tsb. menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Itu artinya Pemprov DKI Jakarta tinggal menunggu waktu saja untuk “panen AIDS”. ***