Di Landak, Kalbar, 15 Orang Tewas Akibat HIV/AIDS

Ngabang, Kalbar, aidsindonesia.com (2/7-2014) - Data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Landak mencatat pada tahun 2008 penderita HIV/AIDS meninggal dunia terdapat 5 orang, 2009 ada 3 orang, 2010 ada 4 orang, 2011 ada 1 orang, 2012 ada 1 orang dan 2013 ada 1 orang.Ketua Pelaksana Komisi KPA Landak Vinsensius mengatakan, untuk tahun 2014 ini sementara waktu belum ada terdeteksi penderita HIV/AIDS di Landak ini.

"HIV/AIDS ini merupakan fenomena gunung es. Artinya, bisa saja penderitanya sedikit dan bisa saja penderitanya banyak," ujar Vinsensius kepada awak media di Ngabang, Selasa (1/7).Vinsen mengaku, sejak KPA Landak dibentuk tahun 2008 lalu dan melekat di Bappeda Landak, memang mempunyai keterbatasan dalam penanganan HIV/AIDS ini.

"Kami masih mengalami keterbatsan, yaitu sulitnya menjangkau populasi kunci untuk mengidentifikasi kunci ini guna mengetahui apakah ada atau tidak penderita HIV/AIDS. Apalagi di Landak hanya memiliki satu VCT yakni di Puskesmas Mandor," ungkap Vinsensius didampingi sekretaris KPA Yohanes Ngalai.

Ia menambahkan, untuk ke depan paling tidak RSUD Landak memiliki VCT. "Ini untuk memudahkan pelayanan tentang HIV/AIDS," ucapnya.

KPA Landak memang terus proaktif memberikan sosialisasi bahaya HIV/AIDS ini. "Hanya saja untuk melakukan pengetesan guna mengetahui apakah seseorang menderita HIV/AIDS atau tidak, kita keterbatasan tenaga dan anggaran," ujarnya.Ia menambahkan, meskipun tren penderita HIV/AIDS di Landak mengalami penurunan, tapi hal ini merupakan ancaman yang lebih besar lagi. "Jadi kita jangan terlalu bangga dengan tren menurun itu," tandasnya. (rie/http://www.pontianakpost.com/)

Pelacuran di Perda AIDS Kab Belu, NTT

Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Jakarta, aidsindonesia.com (1/7-2014) - Ketika banyak Negara bisa menurunkan insiden infeksi HIV baru melalui cara-cara yang realistis, Indonesia malah melakukan langkah-langkah yang tidak realistis bahkan cenderung ke ranah mitos (anggapan yang salah), seperti memakai jargon-jargon moral.

Langkah lain yang dilakukan di Indonesia adalah menerbitkan peraturan daerah (Perda) mulai dari provinsi, kabupaten sampai kota. Sampai sekarang tercatat 70-an perda yang tersebar di seluruh Nusantara.

Perda-perda itu sendiri dirancang berdasarkan pengalaman Thailand yang berhasil menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) dengan program ’wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Pelacuran di Belu

Program itu dicangkok bulat-bulat oleh Indonesia, tapi tidak memperhatikan berbagai aspek terkait dengan program tsb., al. program kondom tsb. adalah program terakhir dari lima program yang dijalankan dengan skala nasional di Thailand. Program penanggulangan HIV/AIDS di Negeri Gajah Putih itu dimulai dengan melibatkan media massa untuk menyebarluaskan informasi HIV/AIDS.

Celakanya, di Indonesia program kondom jadi program utama sehingga mendapat kritik dan penolakan yang kuat.

Bahkan, faktor utama agar program ’wajib kondom 100 persen’ berjalan justru diabaikan yaitu pelacuran yang dilokalisir. Di Indonesia praktek pelacuran tidak dilokalisir sehingga terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kab Belu mulai tahun 2004 sampai 2012 mencapai 585 (likurai.com, 16/5-2013). Angka ini tentu saja tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya di masyarakat karena epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang dilaporkan (585) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang ada di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.

Salah satu Perda yang dibuat untuk menanggulangi HIV/AIDS adalah Perda Kab Belu, NTT, No 13 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang disahkan tanggal 10 September 2012.

Di Pasal 4 ayat c disebutkan: ”Upaya pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui perlu penggunaan kondom pada setiap hubungan seks beresiko.”

Dalam kaitan ini hubungan seks beresiko yang dimaksud adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dewasa dengan PSK yaitu pelacuran.

Lalu, di mana PSK beroperasi di Kab Belu?

Secara de jure tidak ada tempat pelacuran yang legal atau yang dilokalisir dengan kekuatan hukum. Tapi, secara de facto pelacuran ada di berbagai tempat dengan kegiatan sembarang waktu.

Ternyata di wilayah Kab Belu pelacuran terjadi di bar, panti pijat dan lokasi (Pasal 8). Siapa perempuan yang menjadi PSK di sana? Mereka adalah pramuria, pramu pijat dan PSK (Pasal 8 ayat 3).

Lalu, bagaimana cara pencegahan HIV/AIDS yang diatur dalam perda tsb.?

Di Pasal 8 ayat 1 huruf a disebutkan: ”Pelanggan seks berkewajiban  

menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual.”

Ada beberapa hal yang muncul terkait dengan buyi pasal di atas, yaitu:

Pertama, kaga menggunakan yang berasal dari kata guna tidak semerta dipakaikan pada penis karena bisa saja digunakan untuk menutup jari. Yang pas adalah mamakai kondom.

Kedua, bagaimana cara memantau bahwa laki-laki memakai kondom selama melakukan hubungan seksual dengan PSK?

Pakai Kondom

Dalam Perda ini sama sekali tidak ada cara yang realistis untuk memantau apakah laki-laki memakai kondom selama hubungan seksual berlangsung dengan PSK.

Nah, itulah yang terjadi jika program asli (’wajib kondom 100 persen’) hanya dicangkok karena aspek-aspek yang terkait dengan program itu diabaikan. Cara pemantauan terkait dengan pemakaian kondom, misalnya, dilakukan dengan cara melakukan survailans IMS rutin terhadap PSK. IMS adalah infeksi menular seksual, al. sifilis, GO, virus hepatitis B, klamdia, dll.

Jika ada PSK yang terdeteksi mengidap IMS itu membuktikan bahwa PSK itu melayani laki-laki yang tidak memakai kondom. Pemilik wisma, bar, lokasi pelacuran diberikan sanksi mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha.

Pasal 8 ayat 2 huruf c disebutkan: ”Pengelola bar, pengelola panti pijat dan pengelola lokasi berkewajiban mengharuskan pelanggan seks menggunakan kondom pada waktu melakukan hubungan seksual.”

Caranya? Lagi-lagi tidak jelas. Lagi pula bagaimana cara untuk  memastikan laki-laki memakai kondom selama hubungan seksual berlangsung.

Pasal 8 ayat 2 huruf d disebutkan: ”Pengelola bar, pengelola panti pijat dan pengelola lokasi berkewajiban memberikan perlindungan kepada pramuria, pramu pijat, dan PSK dan melaporkan kepada pihak yang berwajib pelanggan yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom.”

Di Pasal 8 ayat 3 disebutkan: Pramuria, pramu pijat dan PSK berkewajiban:

a. meminta pasangannya menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual;

b. menolak melakukan hubungan seksual dengan pelanggan yang tidak mau menggunakan kondom;

c. memeriksa kesehatan secara berkala pada unit layanan IMS yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;

d. segera berobat bila terinfeksi IMS, HIV dan AIDS serta bertanggungjawab untuk tidak menularkan kepada orang lain

Terkait dengan huruf a dan b yang menjadi persoalan adalah posisi tawar PSK sangat lemah karena laki-laki akan mencari PSK yang mau melakukan hubungan seksual dengan mereka tanpa memakai kondom.

Sedangkan huruf c dan d merupakan penanggulangan di hilir. Artinya, ketika ada PSK yang terdektsi mengidap IMS dan HIV/AIDS atau kedua-duanya sekaligus, itu artinya sudah terjadi penularan HIV yaitu dari laki-laki ke PSK dan dari PSK ke laki-laki lain.

Dalam epidemi HIV laki-laki yang menularkan HIV ke PSK dan laki-laki yang tertular HIV dari PSK menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS yang diperlukan adalah penanggulangan di hulu yaitu menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK.

Jika penanggulangan di hulu tidak dilakukan, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi dan penyebaran HIV pun terus pula terjadi yang kelak akan bermuara pada ”ledakan AIDS”. ***

Dolly Ditutup, Dalam Perda AIDS Kota Surabaya Justru Ada (Praktek) Pelacuran

Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Jakarta, aidsindonesia.com (30/6-2014) - "Setiap pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaporkan data karyawan secara berkala pada instansi berwenang dalam rangka perencanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS oleh Pemerintah Daerah." Ini bunyi Pasal 19 di Peratauran Daerah (Perda) Kota Surabaya No 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang disahkan tanggal 28 Mei 2013.

Bunyi pasal itu menimbulkan pertanyaan: Mengapa ada perencanaan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di tempat-tempat hiburan tsb.?

AIDS pada Ibu Rumah Tangga

Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan di tempat-tempat yang terjadi kegiatan-kegiatan yang berisiko terjadi penularan HIV/AIDS, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom, terutama pada kalangan heteroseksual yaitu laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya.

Keberadaan perilaku berisiko di tempat hiburan diperkuat pula di Pasal 20: “Setiap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat usahanya.”

Maka, kalau di tempat-tempat hiburan tsb. tidak ada kegiatan yang berisiko terjadi penularan HIV/AIDS tidak perlu diancarkan program penanggulangan HIV/AIDS di tempat-tempat hiburan tsb.

Di satu sisi Pemkot Surabaya menutup tempat-tempat pelacuran yang kasat mata, yaitu Dolly dan Jarak, dan yang lain, tapi di sisi lain praktek pelacuran justru dipelihara yaitu di tempat hiburan seperti yang tertulis di Perda AIDS.

Epidemi HIV/AIDS di Kota Surabaya menunjukkan mata rantai penyebaran dilakukan oleh laki-laki ke istri karena banyak kasus HIV/AIDS terdeteksi pada ibu rumah tangga. Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Surabaya sejak tahun 1999 sampai tahun 2014 mencapai 7.600, 30 persen atau 2.280 di antaranya dalah ibu rumah tangga (sindonews.com, 6/6-2014).

Pada tahun ini terdeteksi 215 kasus HIV/AIDS di lokalisasi Dolly dan Jarak (sindonews.com, 6/6-2014). Itu artinya sudah ribuan bahkan puluhan ribu laki-laki yang berisiko tertular HIV/AIDS dari PSK di Dolly dan Jarak. Mereka ini sebagian adalah suami yang pada akhirnya menularkan HIV ke istrinya. Itulah sebabnya kian banyak ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Mereka ditulari HIV oleh suami.

Jika Pemkot Surabaya hanya mengedepankan kesan agamis dengan tanda tidak ada pelacuran terbuka, maka terkait dengan penyebaran HIV/AIDS hal itu menjadi bumerang jika praktek pelacuran di tempat lain dibiarkan.

Soalnya, intervensi untuk memaksa laki-laki memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK), dalam hal ini PSK tidak lansung (PSK yang tidak ada di tempat atau lokasi pelacuran), tidak bisa dijalankan.

PSK tidak langsung berwujud sebagai cewek panggilan, ABG, anak sekolah, mahasiswi, cewek kafe, cewek pub, cewek diskotek, cewek gratifikasi seks, dll. Mereka memang tidak mangkal di tempat atau lokasi pelacuran, tapi kerja mereka sama persis dengan PSK langsung yang bisa dilihat di tempat-tempat atau lokasi pelacuran.

Gelapkan Data Kasus AIDS

Praktek pelacuran terjadi di luar jangkauan hukum, misalnya di kamar-kamar hotel dan apartemen yang bersifat privat.

Satpol PP dan Polisi hanya berani merazia kos-kosan murah, penginapan, losmen, dan hotel melati. Celakanya, laki-laki berkocek tipis hanya bisa menyewa kamar di penginapan, losmen dan hotel melati untuk menyalurkan dorongan hasrat seksualnya dengan PSK langsung atau dengan PSK tidak langsung.

Praktek pelacuran yang merupakan bentuk perzinaan itu merupakan delik aduan sehingga Satpol PP dan Polisi tidak bisa merazia jika tidak ada pengaduan terkait dengan perzinaan tsb.

Maka, jangankan intervensi untuk melakukan sosialisasi pemakaian kondom kepada laki-laki ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK tidak langsung pun tidak bisa dijalankan karena terbentur pada dinding privat.

Jika Pemkot Surabaya tetap pada pendiriannya bahwa pelacuran tidak ada lagi di Kota ”Buaya” Surabaya setelah lokasi-lokasi pelacuran, seperti Dolly dan Jarak, dtutup, maka itulah awal melapetaka karena praktek pelacuran yang terjadi menjad pintu masuk penyebaran HIV/AIDS di Kota Surabaya,

Ya, bisa saja Pemkot Surabaya kelak menggelapkan data kasus HIV/AIDS untuk mengesankan penyabaran HIV/AIDS berkurang setelah Dolly dkk. ditutup.

Tipu muslihat itu boleh-boleh saja dilakukan Pemkot Surabaya, tapi penduduk pengidap HIV/AIDS yang sudah masuk masa AIDS (secara statistk setelah tertular 5-15 tahun) akan memerlukan obat antiretroviral (ARV), pengobatan penyakit infeksi oportunistik dan perawatan.

Pemkot tidak akan bisa menutupi fakta jika kelak di rumah-rumah sakit bergelimpangan pasien dengan indikasi penyakit terkait HIV/AIDS. Ini sudah terjadi di Thailand ketika kasus HIV/AIDS mendekati angka 1 juta di negara ”Gajah Putih” itu.

Kini, semua terpulang kepada Pemkot Surabaya: membiarkan praktek pelacuran dengan risiko penyebaran HIV/AIDS karena tidak bisa diintervensi, atau melokalisir pelacuran agar intervensi bisa dijalankan untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS melalui laki-laki.

Langkah apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Surabaya kelak akan terbukti karena kasat mata yaitu ”ledakan AIDS”.***

AIDS di Jakarta Barat dan Cek Kesehatan Karyawan Hiburan Malam

Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia

Jakarta, aidsindonesia.com (30/6-2014) - Berdasarkan hasil tes HIV yang dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta di Jakarta Barat tahun 2013, terdeteksi 514 kasus HIV/AIDS yang terdiri atas 329 HIV dan 185 AIDS. Kasus tersebut banyak terdeteksi di kawasan hiburan malam dan lokasi pelacuran (Ogah rugi, pengusaha hiburan malam enggan cek kesehatan karyawan, merdeka.com, 26/6-2014).

Jika penyebaran HIV/AIDS di Jakarta Barat dikaitkan dengan cek kesehatan karyawan, maka itu artinya penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta Barat tidak dijalankan dengan cara-cara yang konkret.

Pertama, cek kesehatan karyawan hiburan malam tidak mendeteksi HIV/AIDS karena tes HIV tidak sama dengan cek kesehatan.

Kedua, kalau pun dilakukan tes HIV kepada karyawan hiburan malam itu artinya sudah terjadi penularan HIV dari laki-laki pengunjung kepada karyawan dan dari karyawan kepada pengunjung.

Nah, kalaupun Dinas Kesehatan Jakarta Barat dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jakarta Barat melakukan tes HIV kepada karyawan hiburan malam itu artinya sudah terjadi penyebaran HIV/AIDS di masyarakat al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Tes HIV yang dijalankan terhadap karyawan hiburan malam sama artinya dengan membiarkan penduduk Jakarta Barat, terutama laki-laki dewasa, menularkan HIV ke karayawan hiburan malam dan tertular HIV dari karyawan hiburan malam. Ini adalah langkah di hilir.

Di Jakarta Barat disebutkan ada 305 tempat hiburan malam. Jika rata-rata satu tempat hiburan malam ada 50 karyawan, maka ada 15.250 karyawan. Jika seorang karyawan melayani rata-rata 3 laki-laki tiap malam, maka setiap malam ada 45.750 laki-laki yang melakukan perilarku berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV. Memang, tidak semua penduduk Jakarta Barat.

Disebutkan oleh Suhaya, Kepala Seksi Promosi dan Pencegahan AIDS, KPA Jakarta Barat: "Jumlah pekerja malam yang terjangkit penyakit bisa saja lebih banyak dari temuan yang ada."

Itu artinya kian banyak pula laki-laki yang berisiko tertular HIV karena mereka melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan pekerja hiburan malam yang mengidap HIV/AIDS.

Yang jadi persoalan besar dalam penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta Barat bukan kesediaan pengusaha hiburan malam melakukan tes kesehatan terhadap karyawannya, tapi apa yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Barat secara konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS terutama pada praktek pelacuran di tempat-tempat hiburan malam.

Adalah hal yang mustahil menghentikan penyebaran HIV/AIDS di Jakarta Barat karena praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu sehingga tidak bisa dijangkau.

Yang bisa dilakukan adalah menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan karyawan hiburan malam. Ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang konkret yaitu melalui intervensi berupa program pemaksaan terhadap laki-laki agar memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan karyawan hiburan malam (Lihat gambar).

Program ini hanya bisa dilakukan jika praktek pelacuran dilokalisir sehingga ada kekuatan hukum yang bisa memaksa pengusaha hiburan malam menjalankan program pemakaian kondom pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan karyawan hiburan malam.

Karena praktek pelacuran di tempat pelacuran dan tempat hiburan malam tidak diatur dengan perangkat hukum yaitu dengan memberikan izin usaha, maka program tsb. tidak akan efektif.

Pemantauan program kondom tsb. dilakukan dengan cara survailans tes IMS rutin terhadap karyawan hiburan malam. IMS adalah infeksi menular seksual yaitu penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dari yang mengidap IMS ke pasangannya.

Kalau ada karyawan hiburan malam yang terdeteksi mengidap IMS itu artinya karyawan tadi melayani laki-laki melakukan hubungan seksual dengan tidak memakai kondom.

Sanksi diberikan kepada pengusaha hiburan malam, mulai dari teguran, denda sampai pencabutan izin usaha.

Karena program itu tidak bisa dilakukan dengan efektif, maka intervensi lain adalah menjalankan program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya. Maka, diperlukan perangkat hukum yang mewajibkan perempuan hamil menjalani konseling pasangan yang berakhir dengan tes HIV.

Program ini untuk menyelematkan bayi agar lahir tanpa HIV/AIDS dan mendeteksi HIV/AIDS pada suami.

Tanpa program yang konkret penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi di Jakarta Barat yang kelak akan bermuara pada ”ledakan AIDS”.***

LSM Catat 1.067 Warga Sukabumi Terjangkit HIV/AIDS

Sukabumi, aidsindonesia.com (28/5-2014) - Lembaga Swadaya Masyarakat peduli HIV/AIDS, Jaringan Aksi Perubahan Indonesia mencatat jumlah warga Sukabumi di kota dan kabupaten yang terjangkit penyakit ini mencapai 1.067 jiwa.

"Jumlah tersebut merupakan dan pengidap HIV/AIDS, untuk di Kota Sukabumi sebanyak 760 jiwa dan Kabupaten Sukabumi sebanyak 307 jiwa," kata Koordinator JAPI Sukabumi Nurul Anzalta, seperti dikutip dari Antara (28/5).

Menurut Nurul data tersebut merupakan hasil temuan pihaknya dan sesuai dengan data dari Komisi Penanggulangan AIDS di Sukabumi, untuk kasus baru di tahun ini pihaknya menemukan sebanyak 34 kasus di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi sebanyak 35 kasus.

Untuk saat ini mayoritas penularan HIV disebabkan oleh hubungan seksual beresiko seperti homoseksual dan sering berganti pasangan serta pelanggan dan pelaku penjaja seks komersial. Lebih lanjut, kasus HIV/AIDS yang ditemukan ini seperti fenomena gunung es, karena banyak di antara warga yang tidak memeriksakan kesehatannya secara rutin padahal mereka sering melakukan hubungan seksual beresiko.

Selain itu, pihaknya juga menemukan cukup banyak anak-anak berusia balita yang tertular HIV dari orang tuanya dan saat ini sudah ada beberapa yang rutin konsumsi obat Anti Retroviral atau ARV. Tingginya kasus penyebaran HIV ini pihaknya yang bekerjasama dengan berbagai lembaga peduli AIDS seperti KPA dan pemerintah setempat melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS.

"Berbagai upaya kami melakukan agar penyebaran HIV/AIDS bisa ditanggulangi seperti membentuk warga peduli AIDS dan lain-lain, serta memberikan bantuan kepada para pengidap melalui terapi ARV dan memberikan semangat untuk hidup serta tidak menyebarkan lagi penyakit yang diidapnya tersebut," tambahnya.

Sementara, Sekretaris KPA Kabupaten Sukabumi Asep Surahman mengatakan untuk tahun ini ada 35 kasus baru yang ditemukan pihaknya, selain itu ada delapan pengidap HIV/AIDS yang meninggal dunia.

"Dari temuan kasus baru ini mayoritas melalui hubungan seksual dan ada juga beberapa yang pecandu narkoba suntik. Untuk penanggulangannya, kami melakukan berbagai cara agar untuk menekan angka penyebaran penyakit ini," kata Asep. (Jatmiko Adhi Ramadhan/merdeka.com).

Pemkot Ternate Dirikan 12 Unit ATM Kondom

Ternate, aidsindonesia.com (10/6-2014) - Program Pemkot Ternate, Maluku Utara (Malut), terkait dengan pencegahan bahaya HIV-AIDS dengan membagikan kondom gratis serta membuat ATM kondom dinilai melegalkan prostitusi atau seks bebas. Pembagian kondom tersebut sama saja dengan menganjurkan seks bebas di wilayah Kota Ternate, kata pengamat sosial dari Unkhair Ternate, Hamidin Rasulu di Ternate (10/6).

Pembukaan ATM Kondom di outlet-outlet hotel serta membagi-bagikan kondom secara gratis terhadap masyarakat Kota Ternate, menurut dia, sebagai pencegahan bahaya terjangkitnya firus HIV-AIDS sangat bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam. Alasannya, program tersebut telah memberikan ruang untuk melakukan praktik prostitusi.

"Di sini, saya selaku akademisi menilai ATM kondom itu dibuka maka kasihan sekali generasi muda kita saat ini sebagai harapan bangsa sudah terjebak dengan budaya-budaya liberalism," katanya, seperti dikutip dari Antara (10/6).

Dia meminta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bertemu dengan pemerintah agar pembukaan atau pemasangan 12 unit ATM kondom di Kota Ternate dapat dihindari. Dia juga meminta agar Peraturan Daerah (Perda) mengenai bahaya HIV/AIDS lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat, guna meminimalisir tingginya penderita penyakit mematikan tersebut.

Dia menyatakan, saat ini Ternate merupakan salah satu Kota di Maluku Utara yang terjangkit virus HIV/AIDS tertinggi yang kebanyakan penderitanya adalah yang sudah berumah tangga dan sebagian anak-anak muda.

Terkait dengan perda HIV-AIDS yang sudah digagas dan disahkan oleh DPRD pada tahun 2013 tersebut agar disosialisasikan lagi dengan baik kepada masyarakat. (Jatmiko Adhi Ramadhan/merdeka.com).

Penderita HIV/AIDS di Jembrana Bali Bertambah jadi 39 Orang

Negara, aidsindonesia.com (18/6-2014) - Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Jembrana, Bali, bertambah 39 orang selama periode Januari-Mei 2014. Dengan demikian secara keseluruhan sejak 2005 jumlah penderita penyakit mematikan itu mencapai 505 orang.

"Dari jumlah sejak 2005 tersebut beberapa di antaranya sudah meninggal dunia," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, dr Putu Suasta, di Negara, Kamis (19/6).

Ia juga mengungkapkan bahwa penularan HIV/AIDS merambah semua golongan masyarakat, mulai ibu rumah tangga, karyawan swasta, PNS, hingga pelayan kafe.

Khusus ibu rumah tangga, jumlah penderita di Kabupaten Jembrana mencapai 117 orang yang diduga tertular dari suaminya yang sering melakukan hubungan seksual menyimpang.

Pelayan kafe remang-remang yang diketahui mengidap virus ini juga cukup besar, yakni mencapai 7,14 persen dari total penderita.

Karena dianggap rawan penularan, pihaknya menggelar penyuluhan khusus untuk pelayan kafe dengan menganjurkan mereka tidak berhubungan seksual dengan pengunjung.

"Kami arahkan mereka cuma menemani tamu dengan menuangkan minuman atau karaoke tidak berlanjut ke hubungan seksual. Kami memang tidak memantau perilaku pelayan kafe setiap saat, tapi dengan penyuluhan kami harapkan mereka tidak sembarangan melakukan hubungan seks," ujarnya.

Untuk mengantisipasi eksodus pekerja seks komersial dari lokalisasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, Dinkes Jembrana berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan operasi kependudukan secara rutin.

"Ada potensi PSK dari Dolly pindah ke Jembrana karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan Surabaya. Mereka juga potensial membawa berbagai penyakit melalui hubungan seksual, termasuk HIV/AIDS," kata Putu Suasta.

Agar bisa memantau penderita di kalangan pelayan kafe, yang biasanya juga melakukan prostitusi terselubung, pihaknya menggelar tes VCT bagi mereka yang terjaring dalam operasi kependudukan.

Jika diketahui positif mengidap HIV/AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Jembrana akan melakukan konseling terhadap yang bersangkutan agar tidak menular kepada orang lain.

Keberadaan klinik VCT di seluruh puskesmas, menurut dia, juga membantu pemerintah dan KPA dalam mendata warga yang tertular virus ini, sehingga jumlahnya melonjak tajam.

"Dalam penanggulangan penularan virus ini, lebih baik penderita terdata dengan baik daripada tidak diketahui. Sejak ada klinik VCT di puskesmas, jumlah penderita yang bisa kami ketahui memang melonjak," katanya. (Mohamad Taufik/merdeka.com)

3 Penderita AIDS di Sukabumi Meninggal

Sukabumi, aidsindonesia.com (27/6-2014) - Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyatakan tiga penderita penyakit tersebut meninggal dunia. Tercatat, selama 2014 sudah 11 orang penderita HIV/AIDS meninggal dunia.

"Selama Juni ini saja kami menemukan 10 kasus baru penyebaran HIV/AIDS sehingga selama 2014 ini sudah ada 45 kasus baru yang ditemukan, bahkan jumlah penderita yang meninggal dunia bertambah tiga orang atau menjadi 11 orang," kata Sekretaris KPA Kabupaten Sukabumi Asep Suherman kepada Antara  (26/6).

Menurut Asep, dari laporan yang masuk tersebut ketiga penderita HIV/AIDS yang meninggal dunia tersebut merupakan asli warga Kabupaten Sukabumi. Namun dirinya enggan menyebutkan secara detail alamat dan namanya. Yang jelas, sebelum meninggal dunia ketiga sudah menjalani pengobatan dan terapi ARV secara rutin.

Bahkan dirinya memprediksi jumlah penderita penyakit ini akan terus bertambah, karena kasus ini ibarat fenomena gunung es. Tidak semua penderita HIV/AIDS mengetahui bahwa dirinya terinfeksi dan enggan melaporkan kepada pihak pelayan kesehatan.

"Tingkat kesadaran masyarakat yang terbuka untuk memeriksa kesehatannya ke klinik atau rumah sakit terdekat masih rendah, maka dari itu kami mengimbau kepada warga yang kegiatannya rawan terinfeksi virus yang belum ada obatnya ini untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin," tambahnya.

Berdasarkan data KPA pada 2013 lalu terdapat 289 kasus penyebaran HI/AIDS dan yang meninggal dunia mencapai 101 orang. Adapun daerah yang tingkat penyebaran paling rentan yakni Kecamatan Cisaat yakni 18 kasus. Kemudian Kecamatan Cibadak dan kecamatan lainnya.

Sementara, sampai pertengahan tahun ini pihaknya mencatat ada 334 kasus yang sedang ditangani KPA. Untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut, pihaknya terus melakukan sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS yang hingga kini belum ada obatnya. 

Tak hanya itu, KPA bersama masyarakat gencar membentuk kader-kader dengan tujuan untuk mensosialisasikan tentang bahaya virus tersebut. (Ramadhian Fadillah/merdeka.com).