“Seks Bebas” di Kab Sleman, DI Yogyakarta, Disebut Memicu Kasus HIV/AIDS

Oleh Syaiful W. Harahap – AIDS WatchIndonesia

“Gawat! Usia Produktif Rentan Mengidap HIV/AIDS.” Ini judul berita di Tribun Jogja (17/12-2014).

Judul berita ini provokatif dan sensasional, karena:

Pertama, tidak ada kaitan langsung antara usia (produktif) dan kerentanan mengidap HIV/AIDS.

Kedua, kerentanan terhadap HIV/AIDS tergantung kepada perilaku atau kegiatan orang per orang terkait dengan hubungan seksual.

Ketiga, yang gawat justru tidak ada program pemerintah yang konkret untuk menanggulangi insiden infeksi HIV baru pada laki-laki di hulu.

Data Dinkes Sleman menunjukkan sampai bulan Maret 2014 kasus kumulatif HIV/AIDS tercatat 639.

Disebutkan juga dalam berita: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, mencatat sebagaian besar pengidap HIV/(AIDS) berada pada usia produktif.

Sayang, dalam berita tidak disebutkan faktor risiko (cara penularan) HIV/AIDS pada pengidap HIV/AIDS yang berusia produktif. Soalnya, banyak kasus HIV/AIDS pada usia produktif terdeteksi pada penyalahguna narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya) dengan jarum suntik secara bergantian. Mereka itu terdeteksi karena ada kewajiban tes HIV pada penyalahguna narkoba yang akan mengikuti rehabilitasi.

Sedangkan pada laki-laki usia produktif dan pada usia yang tidak produktif, seperti laki-laki dan perempuan usia di atas 40 tahuh, yang perilaku seksualnya berisiko tertular HIV/AIDS, tidak ada kewajiban untuk menjalani tes HIV. Maka, tidak banyak kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada kalangan usia di atas 40 tahun karena banyak di antara mereka yang terdeteksi ketika sakit atau hendak persalinan.

Mereka itu adalah:

(1) Laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Kab Sleman atau di luar wilayah Kab Sleman,

(2) Perempuan dewasa melalui hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom di wilayah Kab Sleman atau di luar wilayah Kab Sleman,

(3) Laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, yaitu pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran, di jalanan, dll.) di wilayah Kab Sleman atau di luar wilayah Kab Sleman, dan

(4) Laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, yaitu PSK tidak langsung (cewek kafe, cewek pub, cewek disko, ‘ayam kampus’, ABG, ibu-ibu, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.) di wilayah Kab Sleman atau di luar wilayah Kab Sleman.

Empat hal di atas merupakan ‘pintu masuk’ HIV/AIDS ke Kab Sleman dengan faktor risiko hubungan seksual. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Dinkes Sleman, Novita Krisnaeni, mengatakan tingginya faktor tersebut dipengaruhi pola hidup dengan tindakan beresiko penularanHIV/AIDS. Antara lain berupa seks bebas yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan hingga penggunaan narkoba suntik.

Pernyataan Novita ini menyuburkan mitos (anggapan yang salah) tentang HIV/AIDS, karena kalau “seks bebas” yang dimaksud Novita adalah ngeseks dengan pekerja seks komersial (PSK), maka itu menyesatkan karena hubungan seksual suka sama suka di luar pelacuran juga “seks bebas”.

Maka, analogi  dari pernyataan Novita itu adalah: “Semua orang yang pernah berzina sudah mengidap HIV/AIDS.”

Tidak ada kaitan langsung antara penggunaan narkoba dan HIV/AIDS. Risiko tertular HIV/AIDS melalui penggunaan narkoba bisa terjadi jika narkoba dipakai dengan cara disuntikan dengan kondisi jarum suntik dipakai secara bergantian. Kalau seseorang memakai narkoba dengan disuntikkan sendirian, maka sampai kiamat pun tidak akan pernah terjadi penularan HIV melalui jarum suntik tsb.

Novita juga mengatakan: “Kurangnya pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang resiko dari perilaku inilah yang menyebabkan penularannya sangat cepat.”

Maka, untuk itulah pemerintah harus menjalankan progra yang konkret berupa intervensi agar insiden infeksi HIV baru di hulu pada laki-laki melalui hubungan seksual, al. dengan PSK, bisa diturunkan. Dari empat perilaku yang berisiko di atas hanya pada nomor (3) bisa dilakukan intervensi yaitu dengan program ‘wajib kondom 100 persen’. Tapi, pelacuran harus dilokalisir. Celakanya, di Kab Slemaan praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu sehingga tidak akan bisa dilakukan intervensi.

Disebutkan lagi oleh Novita: kurangnya pahaman tersebut, tingginya penularan juga dipengaruhi dengan ketidaktahuan seseorang bahwa telah mengidap virus tersebut. “Banyak yang tidak tahu telah mengidap dan enggan periksa. Sehingga diketahui ketika sudah hamil dan janinnya juga tertular.”

Untuk itulah pemerintah harus menjalankan program yang konkret untuk mendeteksi HIV/AIDS di masyarakat, yaitu:

(a) Regulasi dalam bentuk perda atau pergub yang mewajibkan semua pasien yang berobat di sarana kesehatan pemerintah wajib menjalani tes HIV,

(b) Regulasi dalam bentuk perda atau perbub yang mewajibkan semua pasien yang berobat dengan BPJS di sarana kesehaan swasta yang iurannya dibayar pemerintah wajib menjalan tes HIV, dan

(c) Regulasi dalam bentuk perda atau perbub yang mewajibkan semua perempuan hamil dan pasangan atau suaminya yang berobat di sarana kesehatan pemerintah wajib menjalani konseling dan tes HIV.

Jika Pemkab Sleman tidak menjalankan program penanggulangan yang konkret dan sistematis, maka penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi yang kelak bermuara pada “ledakan AIDS”. ***