13 November 2014

Pejabat dan PNS di Sumatera Selatan Tertular HIV/AIDS karena Termakan Mitos AIDS

Oleh Syaiful W. Harahap - AIDS Watch Indonesia

Pejabat dan PNS di Sumsel Tertular HIV.” Ini judul berita di tribunsumsel.com (12/11-2014).

Apa gerangan yang terjadi di Sumatera Selatan?

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Sumsel sampai bulan Mei 2014 mencapai 1.705 yang tersebar di semua kota dan kabupaten, al. di Kota Palembang 512, Ogan Komering Ilir 32, Ogan Komering Ulu 32, Muara Enim 25, Prabumulih 22, Banyuasin 14, dan Musi Banyuasin 11 (merdeka.com, 2/5-2014).

Rupanya, banyak orang di sana khususnya dan di Indonesia umumnya yang sudah termakan mitos (anggapan yang salah) tentang HIV/AIDS. Sejak awal epidemi HIV/AIDS di Indonesia banyak informasi tentang HIV/AIDS, baik yang disebarkan oleh pemerintah, LSM, aktivis, bahkan sebagian pakar justru tidak akurat. Hal ini terjadi karena informasi dibalut dengan moral sehingga yang muncul hanya mitos.

Misalnya, antara lain selalu disebutkan bahwa HIV/AIDS menular pada praktek pelacuran yang melibatkan pekerja seks komersial (PSK) di lokasi atau lokalisasi pelacuran. Inilah yang mendorong pemerintahan di daerah menutup lokasi pelacuran.

Padahal, risiko tertular HIV/AIDS melalui hubungan seksual tidak hanya terjadi dengan PSK di lokasi pelacuran. Penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual terjadi pada hubungan seksual di dalam dan di luar nikah jika salah satu atau kedua-dua pasangan yang melakukan hubungan seksual tsb. mengidap HIV/AIDS dan suami atau laki-laki tidak memakai konodom selama terjadi hubungan seksual.

Terkait dengan PSK dan lokasi pelacuran ada dua hal atau informasi yang sengaja digelapkan, yaitu:

(1) Yang menularkan HIV/AIDS kepada PSK di lokasi atau lokalisasi pelacuran adalah laki-laki dewasa yang mengidap HIV/AIDS. Laki-laki ini bisa saja sebagai suami, lajang, perjakan, remaja atau duda. Laki-laki ini menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

(2) Yang menyebarkan HIV/AIDS di masyarakat selain yang menularkan HIV/AIDS kepada PSK adalah laki-laki yang tertular HIV/AIDS dari PSK di lokalisasi pelacuran yaitu yang ngeseks dengan PSK tanpa kondom. Laki-laki ini bisa saja sebagai suami, lajang, perjakan, remaja atau duda. Laki-laki ini menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Dua fakta di atas selalu diabaikan dan tidak pernah disampaikan secara faktual kepada masyarakat sehingga ada mitos bahwa lokasi pelacuran biang HIV/AIDS. Padahal, HIV/AIDS di lokasi pelacuan dibawa oleh laki-laki.

Dikabarkan seorang dokter di Kota Palembang mengatakan bahwa pejabat dan PNS tertular HIV/AIDS melalui pemijat di massage theraphy dan spa yang berujung dengan hubungan seksual di hotel berbintang.

Nah, benar ‘kan. Pejabat dan PNS itu sudah termakan mitos. Pertama, mereka tidak ngeseks dengan PSK tapi dengan cewek cantik pemijat. Kedua, mereka ngeseks tidak di lokalisasi atau lokasi pelacuran tapi di hotel berbintang.

Selain pejabat dan PNS dikabarkan pula penularan HIV/AIDS terjadi juga terhadap polisi, tentara, pegawai swasta, dan dokter.

Inilah dampak buruk dari mitos yang sudah lama berkembang di masyarakat. Celakanya, pemerintah tidak pernah mendobrak mitos ini bahkan menguatkan mitos dengan menutup lokasi pelacuran di berbagai kota dan daerah.

Padahal, pengalaman Thailand menunjukkan pelacuran yang dilokalisir menjadi kunci keberhasilan negeri itu untuk menurukan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK. Artinya, kalau pelacuran dilokalisir maka bisa dilakukan penanggulangan melalui intervensi program yang dikenal sebagai ‘wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki yang ngeseks dengan PSK.

Ketika banyak daerah di Indonesia menutup lokasi pelacuran itu artinya penyebaran HIV/AIDS kian tidak terkontrol karena praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dengan sembarang waktu dan dalam berbagai bentuk seperti di massage therapy dan spa.

Dokter yang melayani penderita HIV/AIDS di Kota Palembang itu mengatakan bahwa kalangan menengah ke atas, al. pejabat, PNS, aparat dan karyawan tergiur ngeseks dengan pemijat di massage teraphy dan spa karena mereka mengantongi uang yang banyak, misalnya uang perjalanan dinas atau gratifikasi. Mereka datang dari berbagai kabupaten dan kota di Sumsel dan dari luar Sumsel.

Layanan seks di hotel berbintang itu hanya bisa dijangkau kalangan menengah ke atas karena tarif kamar saja antara Rp 350.000 – Rp 500.000 untuk short time. Jumlah ini belum termasuk imbalan bagi pemijat setelah memberikan layanan seks.

Nah, pejabat, PNS, aparat dan karyawan yang tertular HIV/AIDS dari pemijat di massage teraphy dan spa di Kota Palembang menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di tempat tinggalnya dan di sepanjang perjalanan, terutama bagi yang sering “mampir”. Penyebaran terutama terhadap istri mereka. Bayangkan, kalau seorang laki-laki yang mengidap HIV/AIDS memiliki istri lebih dari satu, maka kian banyak perempuan yang berisiko tertular HIV/AIDS melalui hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang sah.

Polisi dan Satpol PP hanya berani merazia penginapan, losmen dan hotel melati. Maka, praktek pelacuran di hotel berbintang yang dikemas dengan berbagai cara, seperti massage theraphy (pengobatan tradisional dengan pijatan) dan spa (pengobatan tradisional dengan media air) akan terus terjadi karena bukan sasaran razia.

Di sisi lain pelacuran yang tidak dilokalisir pun menjadi biang keladi penyebaran HIV/AIDS karena tidak bisa diintervensi untuk menjalankan program penanggulangan yang efektif.

Itu artinya pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah provinsi di Sumatera Selatan tinggal menungg waktu saja untuk “panen AIDS”. ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.