30 Oktober 2014

Menyoal Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Utara

Oleh Syaiful W. HarahapAIDS Watch Indonesia

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengharapkan seluruh kabupaten/kota di provinsi itu mendirikan lembaga Komisi Perlindungan AIDS (KPA) agar penanggulangan penyakit itu dapat berjalan lebih maksimal. "Kita harapkan tahun ini juga seluruh kabupaten sudah membentuk KPA," kata Asisten III Bidang Kesra Pemprov Sumut, Zulkarnain  (Pemprov Sumut Harap Seluruh Kabupaten Dirikan Komisi Perlindungan AIDS, beritasatu.com, 30/10-2014).

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Sumut seperti dilaporkan Ditjen PP dan PL, Kemenkes RI, sampai tanggal 30 Juni 2014 adalah 10.367 yang terdiri atas 8,794 HIV dan 1,573 AIDS. Jumlah ini menempatkan Sumut pada peringkat ke-10 secara nasional. Jika kasus HIV sampai pada masa AIDS itu artinya jumlah kasus AIDS di Sumut akan melonjak yang pada gilirannya menambah anggaran untuk membeli obat ARV.

Pertanyaan yang sangat mendasar adalah: Apakah di daerah, kabupaten dan kota, yang sudah ada KPA otomatis penanggulangan HIV/AIDS berjalan lancar?

Tentu saja tidak. Buktinya di banyak daerah di Indonesia umumnya dan Sumut khususnya ada KPA mulai dari provinsi, kabupaten dan kota ada KPA tapi tidak ada program penanggulangan HIV/AIDS yang konkret.

Bahkan, di beberapa daerah tsb. ada KPA dan ada pula peraturan daerah (Perda) penanggulangan HIV/AIDS, tapi  tetap saja tidak ada program penanggulangan HIV/AIDS yang konkret dan sistematis.

Lihat saja di Kab Serdang Bedagai, Kota Tanjungbali, dan Kota Medan (urutan berdasarkan pengesahan Perda AIDS) selain ada KPA juga ada Perda AIDS. Apakah di daerah-daerah ini ada program penanggulangan HIV/AIDS yang sistematis?

Tidak ada!

Lihat saja di Kab Serdang Bedagai yang sudah mempunyai Perda AIDS sejak tahun 2006, tapi apa yang terjadi di sana? Sama sekali tidak ada satu pasal pun dalam perda itu yang menyebutkan langkah-langkah konkret dan sistematis untuk menanggulangi (penyebaran) HIV/AIDS (Lihat: Perda AIDS Kab Serdang Bedagai, Sumut).

Hal yang sama juga terjadi di Perda AIDS Kota Tanjungbalai (2009) yang juga tidak menyebutkan langkah-langkah yang konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS di kota itu (Lihat: Perda AIDS Kota Tanjungbalai, Sumut).

Begitu pula dengan Perda AIDS Kota Medan (2012) yang hanya berisi mitos (anggapan yang salah) tentang HIV/AIDS. Maka, perda ini pun tidak memberikan cara-cara yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS (Lihat: Perda AIDS Kota Medan).

Disebutkan bahwa pembentukan KPA berdasarkan UU No 36/2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tinggi, dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kalau KPA hanya sebatas institusi tanpa program yang konkret dan sistematis untuk menanggulangi HIV/AIDS, tentu saja tidak terkait dengan UU tsb.

Dalam berita disebutkan lagi: “Kemudian meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan tes HIV dari 300 ribu orang menjadi 700.000 orang."

Konseling dan tes HIV adalah langkah di hilir. Artinya, Pemprov Sumut menunggu dulu ada penduduk yang tertular HIV baru dikonseling dan dites. Sebelum mereka menjalani konseling dan tes HIV yang mengidap HIV/AID sudah menularkan HIV ke orang lain. Semua terjadi tanpa mereka sadari.

Yang diperlukan adalah langkah di hulu yaitu:

(1) Menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK), dan

(2) Mencegah penularan HIV dari ibu-ke-bayi yang dikandungnya.

Dua hal di atas sama sekali tidak ada di dalam tiga Perda AIDS yang sudah ada di Sumut.

Itu artinya Perda AIDS tsb. tidak ada gunanya karena tidak menukik ke akar persoalan terkait dengan epidemi HIV.

Menurut Sekretaris KPA Sumatera Utara, Rachmatsyah, di Sumut sudah ada 14 kabupaten/kota yang sudah membentuk KPA, namun dari jumlah itu hanya empat yang aktif.

Apakah di empat daerah yang ada KPA ada program penanggulangan yang konkret dan sistematis?
Kalau tidak ada untuk apa membentuk KPA? Pembentukan KPA menguras dana APBD saja.

Yang menjadi persoalan besar adalah pelacuran yang tidak dilokalisir sehingga praktek pelacuan terjadi di sembarang tempat dan sembarang wakt di Sumut. Itu artinya insiden infeksi HIV baru terus terjadi. Maka, laki-laki dewasa yang mengidap HIV/AIDS pun terus bertambah yang akhirnya menambah jumlah perempuan, dalam hal ini ibu rumah tangga, yang tetular HIV. Pada gilirannya akan banyak pula anak-anak yang lahir dengan HIV/AIDS.

Jika Pemprov Sumut tidak menjalankan program pencegahan pada laki-laki yang ngeseks dengan PSK dan program pencegahan dari ibu-ke-bayi yang dikandungnya, maka Pemrov Sumut tinggal menunggu waktu saja untuk “panen AIDS”. ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.