Menkes Optimistis, Tahun 2030 Indonesia Bebas HIV/AIDS

Jakarta, aidsindonesia.com (5/8-2014) - Melihat perkembangan yang baik atas upaya pemerintah dalam menekan kasus HIV/AIDS, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi optimistis Indonesia bebas HIV/AIDS pada 2030. Keyakinan Menkes ini didasari pada upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia seperti misalnya banyaknya tenaga konseling dan tes HIV di sejumlah puskesmas yang tersebar di Indonesia.

"Tahun 2006-2014 menunjukkan adanya tren penurunan kasus khususnya pada pengguna napza suntik dan pekerja seks. Ditambah lagi kualitas hidup yang baik yang memungkinkan ODHA (orang dengan HIV/AIDS) bisa terus hidup mencapai hampir 100 persen," kata menkes saat membacakan laporan global pada konferensi AIDS di Melbourne, Australia di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Meski demikian, ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah akibat seks antar sesama jenis (LSL) dan laki-laki berisiko tinggi (LBT) karena yang terkena HIV/AIDS meningkat. Data Kementerian Kesehatan mencatat, laki-laki yang melakukan seks atau `bermain` ke tempat pelacuran dan tidak mau menggunakan kondom meningkat dari 0,1 menjadi 0,7 atau 600 persen.

Direktur regional UNAIDS untuk wilaya Asia dan Pasific, Steve Kraus juga mengungkapkan sikap optimistis yang sama tentang perkembangan HIV/AIDS di Indonesia. Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh Indonesia cukup signifikan dan patut diperhatikan.

"Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) yang dilakukan Indonesia bisa dikatakan cukup sukses. Semua hal ini disarankan lembaga kesehatan dunia untuk dilakukan secara global, ternyata sudah dilakukan oleh Indonesia. Begitu juga dengan tes dan pengobatan (test and treat) terhadap penderita telah diberikan dengan sangat baik. Tes dan pengobatan tersebut aktif dilakukan di 3 negara, Thailand, Kamboja dan Indonesia," ungkapnya.

Begitu juga dengan komitmen Indonesia untuk mendanai HIV/AIDS. Menurut laporan, 90 persen biaya penanganan HIV-AIDS di Indonesia ditanggung pemerintah.

"Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya. Masih ada negara lain yang 100 persen bergantung pada luar negeri yang tak cukup efektif," ungkapnya.

Selain itu, masalah kondom juga menjadi perhatian dan menjadi salah satu langkah penting dalam program penanganan HIV-AIDS. "Ini adalah tanda kepemimpinan yang berani dan cerdas. Ini langkah yang disarankan Global Fund dan juga sudah dilakukan Indonesia." (Gabriel Abdi Susanto/liputan6.com).