01 Juli 2014

Pelacuran di Perda AIDS Kab Belu, NTT

Oleh Syaiful W. HarahapAIDS Watch Indonesia

Jakarta, aidsindonesia.com (1/7-2014) - Ketika banyak Negara bisa menurunkan insiden infeksi HIV baru melalui cara-cara yang realistis, Indonesia malah melakukan langkah-langkah yang tidak realistis bahkan cenderung ke ranah mitos (anggapan yang salah), seperti memakai jargon-jargon moral.

Langkah lain yang dilakukan di Indonesia adalah menerbitkan peraturan daerah (Perda) mulai dari provinsi, kabupaten sampai kota. Sampai sekarang tercatat 70-an perda yang tersebar di seluruh Nusantara.

Perda-perda itu sendiri dirancang berdasarkan pengalaman Thailand yang berhasil menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) dengan program ’wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Pelacuran di Belu

Program itu dicangkok bulat-bulat oleh Indonesia, tapi tidak memperhatikan berbagai aspek terkait dengan program tsb., al. program kondom tsb. adalah program terakhir dari lima program yang dijalankan dengan skala nasional di Thailand. Program penanggulangan HIV/AIDS di Negeri Gajah Putih itu dimulai dengan melibatkan media massa untuk menyebarluaskan informasi HIV/AIDS.

Celakanya, di Indonesia program kondom jadi program utama sehingga mendapat kritik dan penolakan yang kuat.

Bahkan, faktor utama agar program ’wajib kondom 100 persen’ berjalan justru diabaikan yaitu pelacuran yang dilokalisir. Di Indonesia praktek pelacuran tidak dilokalisir sehingga terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kab Belu mulai tahun 2004 sampai 2012 mencapai 585 (likurai.com, 16/5-2013). Angka ini tentu saja tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya di masyarakat karena epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang dilaporkan (585) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang ada di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.

Salah satu Perda yang dibuat untuk menanggulangi HIV/AIDS adalah Perda Kab Belu, NTT, No 13 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang disahkan tanggal 10 September 2012.

Di Pasal 4 ayat c disebutkan: ”Upaya pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui perlu penggunaan kondom pada setiap hubungan seks beresiko.”

Dalam kaitan ini hubungan seks beresiko yang dimaksud adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dewasa dengan PSK yaitu pelacuran.

Lalu, di mana PSK beroperasi di Kab Belu?

Secara de jure tidak ada tempat pelacuran yang legal atau yang dilokalisir dengan kekuatan hukum. Tapi, secara de facto pelacuran ada di berbagai tempat dengan kegiatan sembarang waktu.

Ternyata di wilayah Kab Belu pelacuran terjadi di bar, panti pijat dan lokasi (Pasal 8). Siapa perempuan yang menjadi PSK di sana? Mereka adalah pramuria, pramu pijat dan PSK (Pasal 8 ayat 3).

Lalu, bagaimana cara pencegahan HIV/AIDS yang diatur dalam perda tsb.?

Di Pasal 8 ayat 1 huruf a disebutkan: ”Pelanggan seks berkewajiban  
menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual.”

Ada beberapa hal yang muncul terkait dengan buyi pasal di atas, yaitu:

Pertama, kaga menggunakan yang berasal dari kata guna tidak semerta dipakaikan pada penis karena bisa saja digunakan untuk menutup jari. Yang pas adalah mamakai kondom.

Kedua, bagaimana cara memantau bahwa laki-laki memakai kondom selama melakukan hubungan seksual dengan PSK?

Pakai Kondom

Dalam Perda ini sama sekali tidak ada cara yang realistis untuk memantau apakah laki-laki memakai kondom selama hubungan seksual berlangsung dengan PSK.

Nah, itulah yang terjadi jika program asli (’wajib kondom 100 persen’) hanya dicangkok karena aspek-aspek yang terkait dengan program itu diabaikan. Cara pemantauan terkait dengan pemakaian kondom, misalnya, dilakukan dengan cara melakukan survailans IMS rutin terhadap PSK. IMS adalah infeksi menular seksual, al. sifilis, GO, virus hepatitis B, klamdia, dll.

Jika ada PSK yang terdeteksi mengidap IMS itu membuktikan bahwa PSK itu melayani laki-laki yang tidak memakai kondom. Pemilik wisma, bar, lokasi pelacuran diberikan sanksi mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha.

Pasal 8 ayat 2 huruf c disebutkan: ”Pengelola bar, pengelola panti pijat dan pengelola lokasi berkewajiban mengharuskan pelanggan seks menggunakan kondom pada waktu melakukan hubungan seksual.”

Caranya? Lagi-lagi tidak jelas. Lagi pula bagaimana cara untuk  memastikan laki-laki memakai kondom selama hubungan seksual berlangsung.

Pasal 8 ayat 2 huruf d disebutkan: ”Pengelola bar, pengelola panti pijat dan pengelola lokasi berkewajiban memberikan perlindungan kepada pramuria, pramu pijat, dan PSK dan melaporkan kepada pihak yang berwajib pelanggan yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom.”

Di Pasal 8 ayat 3 disebutkan: Pramuria, pramu pijat dan PSK berkewajiban:

a. meminta pasangannya menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual;

b. menolak melakukan hubungan seksual dengan pelanggan yang tidak mau menggunakan kondom;

c. memeriksa kesehatan secara berkala pada unit layanan IMS yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;

d. segera berobat bila terinfeksi IMS, HIV dan AIDS serta bertanggungjawab untuk tidak menularkan kepada orang lain

Terkait dengan huruf a dan b yang menjadi persoalan adalah posisi tawar PSK sangat lemah karena laki-laki akan mencari PSK yang mau melakukan hubungan seksual dengan mereka tanpa memakai kondom.

Sedangkan huruf c dan d merupakan penanggulangan di hilir. Artinya, ketika ada PSK yang terdektsi mengidap IMS dan HIV/AIDS atau kedua-duanya sekaligus, itu artinya sudah terjadi penularan HIV yaitu dari laki-laki ke PSK dan dari PSK ke laki-laki lain.

Dalam epidemi HIV laki-laki yang menularkan HIV ke PSK dan laki-laki yang tertular HIV dari PSK menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS yang diperlukan adalah penanggulangan di hulu yaitu menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK.

Jika penanggulangan di hulu tidak dilakukan, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi dan penyebaran HIV pun terus pula terjadi yang kelak akan bermuara pada ”ledakan AIDS”. ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.