02 Januari 2014

Menunggu “Ledakan” AIDS di Sumatera Utara


Opini (3 Januari 2014) – Dalam laporan kasus kumulatif HIV/AIDS yang dikeluarkan Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, tertanggal 31 Oktober 2013 kasus kumulatif HIV/AIDS di Prov Sumatera Utara (Sumut) 8.103 yang terdiri atas 7.588 HIV dan 515 AIDS.

Kalau berpatokan pada kasus AIDS, maka peringkat Sumut secara nasional ada pada posisi ke-14. Tapi, jika bertolak dari kasus HIV yang jumlahnya 7.588, maka posisi Sumut kelak, berdasarkan data kasus per 30 September 2013, ada pada peringkat ke-7 dengan jumlah kasus kumulatif   HIV/AIDS sebanyak 8,103.

Pemprov Sumut dan jajaran yang terkait dengan HIV/AIDS boleh-boleh saja menepuk dada jika berpatokan pada peringkat berdasarkan kasus AIDS yaitu posisi ke-14. Tapi, kasus-kasus HIV yang terdeteksi akan mencapai masa AIDS sehingga jumlah penduduk pengidap HIV yang ada pasa masa AIDS akan besar sehingga menempati peringkat ke-7.

Yang menjadi persoalan besar dan luput dari perhatian Pemprov Sumut adalah penduduk yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS bisa jadi sudah menularkan HIV kepada orang lain, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah, tanpa mereka sadari sebelum tes HIV.

Jika sudah tes HIV, dengan catatan tes HIV sesuai dengan standar prosedur operasi tes HIV yang baku, maka kecil kemungkinan orang-orang yang terdeteksi HIV akan menularkan ke orang lain. Soalnya, salah satu syarat prates HIV adalah kesediaan untuk menyatakan bahwa jika hasil tes HIV positif, maka mereka berjanji akan menghentikan penularan HIV mulai dari dirinya.

Persoalan yang muncul jika tes HIV tidak sesuai dengan standar yang baku adalah tidak ada jaminan orang-orang terdeteksi HIV akan menghentikan penyebaran HIV mulai dari dirinya.

Salah satu faktor yang mendorong penyebaran HIV/AIDS di Sumut adalah:

(1)  Perilaku sebagian laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti di wilayah Sumut dan di luar wilayah Sumut.

(1)  Perilaku sebagian laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondomdengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSK yang kasat mata, seperti di tempat-tempat pelacurna, tempat hiburan, dll.) dan PSK tidak langsung (PSK yang tidak kasat mata, seperti cewek panggilan, cewek pub, cewek disko, cewek karaoke, anak sekolah, mahasiswi, dll.) di wilayah Sumut dan di luar wilayah Sumut.

Terkait dengan kondisi nomor (1) adalah mustahil untuk menjalankan program langsung kepada laki-laki. Yang bisa dilakukan hanya program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya. Tapi, harus ada regulasi yang mewajibkan semua perempuan hamil menjalani tes HIV dan didahului dengan konseling pasangan.

Pertanyaannya adalah: Apa langkah konkret berupa program yang sistematis yang dijalankan Pemprov Sumut untuk mencegah penularan HIV pada nomor (2)?

Tentu saja tidak ada karena Pemprov Sumut sertak pemerintah kabupaten dan kota di Sumut akan berteriak lantang: di daerah kami tidak ada pelacuran!

Mereka benar adanya.

Tapi, tunggu dulu. Yang tidak ada bukan praktek pelacuran tapi lokasi atau lokalisasi pelacuran yang ditangani pemerintah lokal.

Praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat, seperti di tempat-tempat yang menyediakan cewek untuk transaksi seks, dan sembarang waktu.

Kondisi itulah yang membuat penyebaran HIV/AIDS terus terjadi di Sumut karena tidak ada program yang bisa menjangkau laki-laki yang melacur. Ini terjadi karena kegiatan pelacuran tidak bisa dilihat. Mereka melakukannya di rumah, kos-kosan, penginapan, losmen, hotel melati, hotel berbintang dan apartemen.

Selama Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten dan kota di Sumut tetap berpatokan pada kenyataan hukum (de jure) bahwa di Sumut tidak ada pelacuran, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi karena secara nyata (de facto) ada praktek pelacuran yang tersebar luas di wilayah Sumut.

Sudah beberapa daerah di Sumut yang menerbitkan peraturan daerah (Perda) penanggulangan HIV/AIDS, yaitu (1) Kab Serdang Bedagai tahun 2006, (2) Kota Tanjungbalai tahun 2009, dan Kota Medan tahun 2012. Celakanya, perda-perda itu sama sekali tidak memberikan langkah konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS, seperti Perda AIDS Kota Medan ini (Lihat: Perda AIDS Kota Medan- http://www.aidsindonesia.com/2012/10/perda-aids-kota-medan.html). 

Kunci ada pada Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten dan kota di Sumut: tetap menanggap tidak ada pelacuran dengan konsekuensi penyebaran HIV terus terjadi atau meregulasi pelacuran agar program penanggulangan bisa dijalankan secara konkret.***[Syaiful W. Harahap]***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.