22 November 2013

Penyaringan HIV di Jambi Melanggar HAM*

Oleh Syaiful W. Harahap

Di kala informasi seputar HIV/AIDS sudah sangat luas dan merata, di Jambi masalah HIV/AIDS justru seakan-akan masih di awang-awang. 

Buktinya, pernyataan dokter dan tokoh-tokoh masyarakat di sana tidak realistis. Hal ini dapat disimak dalam berita Hasil Penyaringan di Lokasi Pelacuran (Media Indonesia, 25/10-1999).

"Kini Jambi tak steril lagi (dari HIV)," kata Kepala Dinas Kesehatan Jambi dr. H. Abdul Hamid Syam. Pernyataan ini jelas ngawur karena HIV tidak bisa dibendung dengan benteng atau tembok. Kalaupun selama ini di Jambi belum ditemukan penduduk yang HIV-positif itu hanya karena tes surveilans di sana tidak berjalan dengan mulus.

Selain itu tidak ada daerah yang bisa dikategorikan bebas HIV/AIDS karena virus itu tidak kasat mata. Orang yang terinfeksi HIV tidak dapat dikenali secara fisik, bahkan seseorang dengan gejala-gejala mayor dan minor AIDS pun tidak dapat dipastikan sudah terinfeksi HIV sebelum melakukan tes HIV. Biar pun di satu daerah tidak ditemukan ada yang positif HIV, bisa saja penduduk setempat terinfeksi di luar daerahnya karena mobilitas penduduk yang tinggi baik antara daerah maupun antar negara.

Menurut, dr. Hadi M. Abednego, mantan Dirjen PPM & PLP Depkes, ada baiknya kalau kasus kumulatif bulanan yang dikeluarkan pemerintah secara resmi, dalam hal ini dikeluarkan oleh Ditjen PPM & PLP Depkes, dilihat sebagai satu masukan secara nasional bukan per propinsi. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi daerah yang menyatakan dirinya bebas HIV/AIDS hanya karena di daerah itu belum ditemukan kasus HIV/AIDS. Soalnya, tidak ada yang dapat membatasi hubungan antar daerah sehingga bisa saja penduduk dari daerah yang belum terdeteksi HIV berkunjung ke daerah yang sudah ada kasus HIV atau sebaliknya penduduk yang HIV-positif berkunjung ke daerah yang belum ditemukan kasus HIV.

Cara yang diterapkan di Jambi, yang disebut sebagai penyaringan, jelas bertentangan dengan asas konfidensialitas dan anonimitas sesuai dengan yang ditetapkan dalam Strategi Nasional Penanggulangan AIDS (Keppres No 36/1994) yang diatur dalam Kepmenko Kesra No 9/Kep/Menko/Kesra/IV/1994. Pernyataan yang menyebutkan: "…pemeriksaan terhadap para wanita penghibur tersebut sudah dilakukan secara teliti, ketat dan cukup dipercaya" menunjukkan arogansi karena tidak dijelaskan metode yang dilakukan dan jenis tesnya. Sayangnya, wartawan yang mengutip pernyataan dokter itu pun tidak menanyakannya.

Soalnya, cara yang tepat untuk diterapkan seharusnya tes surveilans yang bersifat anonim. Dalam kaitan ini jelas cara yang diterapkan di Jambi itu sudah melanggar asas tes surveilans karena darah yang positif dikenali. Cara ini pun jelas sudah melanggar hak asasi manusia (HAM). Jika dalam suatu tes surveilans ada darah yang positif tidak perlu dicari-cari pemiliknya karena hal itu hanya merupakan gambaran. Selain itu kalau tes HIV dalam tes surveilans itu dilakukan dengan tes cepat (rapid test) jelas hasilnya tidak bisa disebut positif sebelum dikonfirmasi.

HIV antara lain menular melalui hubungan seks yang tidak aman dengan orang yang sudah terinfeksi HIV sehingga tidak ada kaitannya dengan seks bebas dan zina. Infeksi dapat terjadi jika salah satu di antara pasangan yang melakukan hubungan seks tanpa kondom sudah HIV-positif di dalam atau di luar nikah, zina atau bukan zina. Penularan HIV pun tidak ada kaitannya dengan perbuatan maksiat karena HIV juga menular melalui transfusi darah, penggunaan alat-alat kesehatan dan dari ibu yang positif kepada anak yang dikandungnya.

Maka tidak hanya yang positif HIV yang dianjurkan untuk bertobat karena penyakit-penyakit lain pun ada yang tertular karena perilaku, seperti hepatitis B, sifilis, kencing nanah dan lain-lain. Rokok pun memicu banyak penyakit tetapi kita tidak pernah melihatnya dari sisi moral. Begitu pula dengan penyakit yang terjadi karena alkohol kita juga tidak melihatnya dari aspek moral. Padahal, merokok dan meminum alkohol jelas merupakan perilaku yang amoral jika dilihat dari aspek kesehatan.

Tidak pula ada kaitan antara infeksi HIV dengan keterbukaan daerah sehingga pernyataan yang menyebutkan: "Jambi memang sangat terbuka dengan daerah tetangga, yang lebih dahulu dilanda HIV, seperti Riau, Batam, dan Sumatera Selatan, sehingga ikut terimbas masuknya virus yang mematikan itu" jelas tidak objektif karena HIV bukan makhluk yang dapat berjalan ke sana ke mari. Daerah yang tertutup sekali pun bisa saja ada penduduknya yang terinfeksi HIV di luar daerahnya jika mereka berperilaku yang berisiko tinggi, seperti melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan pasangan yang berganti-ganti di dalam dan di luar nikah.

Kita pun patut mempertanyakan peranan KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS Daerah) Jambi dalam masalah penyaringan di lokalisasi itu. Seharusnya KPAD dapat berperan aktif sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM dalam tes surveilans itu. Seharusnya KPAD hanya merekomendasikan tes surveilans di lokalisasi pelacuran.

Sikap Jambi yang tidak akan mengisolasi orang yang terinfeksi HIV merupakan tindakan terpuji karena HIV tidak menular melalui pergaulan sosial sehari-hari.Kita nantikan saja kenyataan yang akan terjadi.***

Catatan: Naskah ini dimuat di Newsletter ” HindarAIDS” No. 35, 20 Desember 1999

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.