Di Kota Jayapura, Papua: Penanggulangan HIV/AIDS di Hilir

*  Kasus kumulatf HIV/AIDS di Kota Jayapura sampai 31 Desember tahun 2012 mencapai 2.666 dengan 140 kematian. Sedangkan kasus kumulatif di Prov Papua dilaporkan 13.276 (Sumber: Dinkes Prov Papua).

Tanggapan Berita (8 November 2013) – ”Wakil Wali Kota Jayapura, Nuralam, berpendapat laju penyebaran atau pun pertumbuhan penyakit HIV/AIDS di daerah tersebut sangat menghawatirkan, karena dalam data yang diperoleh dari KPA setempat, ibu kota Provinsi Papua itu berada di peringkat ke-dua setelah Kabupaten Mimika.” Ini lead pada berita ”Penyebaran HIV/AIDS di Jayapura Dinilai Mengkhawatirkan” (republika.co.id, 7 November 2013).

Pertanyaan yang sangat mendasar terhadap pernyataan di atas adalah:

(1) Mengapa laju penyebaran HIV/AIDS di Kota Jayapura mengkhawatirkan?

(2) Siapa yang ‘menyebarkan’ HIV/AIDS diKota Jayapura?

(3) Bagaimana cara ‘penyebaran’ HIV/AIDS di Kota Jayapura?

(4) Bagaimana kasus-kasus HIV/AIDS terdeteksi di Kota Jayapura?

(5) Apakah semua data kasus HIV/AIDS yang tercatat di Kota Jayapura semua terdeteksi pada penduduk Kota Jayapura?

Kalau wartawan menulis berita dengan perspektif jawaban dari lima pertanyaan di atas, maka yang mengkhawatirkan bukan penyebaran dan pertambahan kasus HIV/AIDS. Yang mengkhawatirkan adalah fakta bahwa ada penduduk Kota Jayapura, terutama laki-laki dewasa, yang menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal antar penduduk, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

(1) Laju penyebaran HIV/AIDS di Kota Jayapura terus terjadi melalui mata rantai laki-laki dewasa yaitu mereka yang tertular HIV di Kota Jayapura, di luar Kota Jayapura atau di luar negeri. Mereka adalah: (a) laki-laki dewasa yang perilakunya berisiko tertular HIV/AIDS yaitu pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan perempuan yang berganti-ganti, dan (b) laki-laki dewasa yang perilakunya berisiko tertular HIV/AIDS yaitu pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) yang mangkal di lokasi pelacuran atau di jalanan, cewek bar, cewek kafe, cewek pub, cewek pemijat di panti pijat plus-plus, ‘anak sekolah’, ‘mahasiswi’, dll.

Jika Pemkot Jayapura tidak mempunyai program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa pada perilaku (b), maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi dan laki-laki yang tertular HIV akan menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat.

(2) Yang menyebarkan HIV/AIDS di Kota Jayapura terutama laki-laki dewasa dengan perilaku (a) dan (b) di atas.

(3) Penyebaran HIV/AIDS di Kota Jayapura al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalan dan di luar nikah. Laki-laki yang perilakunya berisiko (a) dan/atau (b) menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS secara horizontal di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

(4) Kemungkinan besar kasus HIV/AIDS yang ada di Kota Jayapura terdeteksi ketika berobat di rumah sakit. Itu artinya mereka sudah lama tertular HIV sehingga rentang waktu antara tertular dan terdeteksi tanpa mereka sadari mereka sudah menularkan HIV ke orang lain, al. suami ke istri.

(5) Karena fasilitas untuk tes HIV dan pengobatan yang baik ada di Kota Jayapura, maka ada kemungkinan kasus yang terdeteksi di Kota Jayapura bukan penduduk Kota Jayapura.

Dalam berita Nuralam mengatakan: "Sebagai Ketua KPA kota dimana-mana saya selalu bicara masalah bahaya HIV/AIDS karena angka korbannya dari waktu ke waktu bertambah. Data dari KPA, jumlah yang sudah terjangkit di kota ini kurang lebih 7.000 orang dan yang datang memeriksakan diri lebih banyak yang sudah stadium tinggi."

Yang diperlukan bukan bicara tapi langkah konkret yaitu menjalankan program untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK. Program yang konkret terbukti perlu karena, seperti dikatakan Nuralam ” .... yang penyebabnya 99 persen karena hubungan seks.”

Celakanya, yang dilakukan Pemkot Jayapura adalah ” .... pihaknya terus intens memberikan pelayanan terhadap orang dengan HIV/AIDS.”

Menangani orang dengan HIV/AIDS adalah langkah di hilir. Artinya, Pemkot Jayapura menunggu ada dulu penduduknya yang tertular HIV baru ditangani. Ini sama saja dengan pembiaran.

Yang diperlukan adalah program yang konkret berupa regulasi untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK.

Jika tidak ada program yang konkret, terutama regulasi yang sistematis dan terukur, yaitu memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi.

Celakanya, Perda AIDS No 16 Tahun 2011 sama sekali tidak memberikan langkah-langkah yang konkret, sistematis dan terukur untuk menanggulangi HIV/AIDS (Lihat: AIDS dan ’Tempat-tempat Risiko Tinggi’ di Kota Jayapura, Papua - http://www.aidsindonesia.com/2013/11/aids-dan-tempat-tempat-risiko-tinggi-di.html].

Pada gilirannya laki-laki yang baru tertular HIV/AIDS akan menjadi mata rantai penyebaran HIV yang berpotensi sebagai ’bom waktu’ yang pada akhirnya akan terjadi ’ledakan AIDS’.***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap