Tes HIV Gratis Pemprov DKI Jakarta, Penanggulangan HIV/AIDS di Hilir

Tanggapan Berita (20/10-2013) – Kasus demi kasus HIV/AIDS terus terdeteksi di semua daerah di Indonesia. Di Jakarta dilaporkan sudah terdeteksi 23.793 HIV (belum masuk masa AIDS) dan 6.299 AIDS (pengidap HIV yang sudah masuk masa AIDS yaitu yang sudah tertular HIV antara 5-15 tahun dan sebagian besar diserta gejala-gejala khas, seperti jamur di mulut, ruam, diare, TBC, dll.).

Angka yang dilaporkan adalah kasus yang sudah terdeteksi, padahal banyak penduduk yang sudah mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi. Ini mengacu ke fenomena gunung es pada epidemi HIV/AIDS yaitu kasus yang terdeteksi digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, dan kasus yang tidak terdeteksi digambarkan sebagai bongkahan es di bawah permukaan air laut.

Untuk menjangkau penduduk yang sudah mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi, maka Pemprov DKI Jakarta akan melakukan tes HIV gratis untuk 10.000 orang (Pemprov DKI Jakarta Gelar Tes HIV Gratis, liputan6.com, 18/10-2013).

Tes HIV adalah langkah penanggulangan di hilir. Artinya, tes HIV akan mendeteksi penduduk yang sudah tertular HIV (di hulu), al. laki-laki yang tertular HIV melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) langsung yang terlihat (di lokasi pelacuran, di jalanan, dll.) dan PSK tidak langsung yang tidak terlihat (di tempat-tempat hiburan, pati pijat plus-plus, cewek panggilan, cewek gratifikasi seks, dll.).

Maka, tes HIV untuk mendeteksi penduduk yang sudan tertular HIV merupakan pembiaran yaitu membiarkan penduduk tertular HIV karena tidak ada program penanggulangan yang konkret di hulu (Lihat Gambar).

Biar pun tes HIV gratis akan mendeteksi penduduk yang sudah tertular HIV, tapi fenomena gunung es akan terulang kembali karena insiden infeksi HIV baru terus terjadi. Soalnya, banyak orang, terutama laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual dengan PSK langsung atau PSK tidak langsung, yang tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV karena tidak ada gejala-gejala yang khas AIDS pada fisik mereka sebelum masa AIDS.

Celakanya, karena tidak ada gejala AIDS mereka pun menyebarkan HIV secara horizontal antar penduduk, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Kalau Pemprov DKI Jakarta ingin menanggulangi HIV/AIDS, maka untuk menurunkan insiden infeksi HIVB baru perlu dilakukan program yang konkret dan sistematis serta terukur di hulu, yaitu:

(1) Melakukan intervensi terhadap laki-laki dewasa yang melacur dengan PSK langsung melalui program ’wajib kondom’. Artinya, laki-laki yang melacur diwajibkan memakai kondom.

(2) Melakukan survailans tes HIV rutin terhadap perempuan hamil.

(3) Menjalankan program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya.

Itulah tiga langkah konkret di hulu yang bisa menurunkan insiden infeksi HIV baru.

Celakanya, di Jakarta tidak ada pelacuran yang dilokalisir sehingga program intervensi tidak bisa dilakukan secara efektif.

Jika pelacuran dilokalisir melalui regulasi, germo atau mucikari ’diikat’ melalui perjanjian yaitu kalau ada PSK anak asuhnya terdeteksi mengidap IMS (infeksi menular seksual, seperti GO/kencing nanah, sifilis/raja singa, klamidia, jengger ayam, hepatitis B, dll.,) maka germo atau mucikari akan menerima sanksi hukum, mulai dari teguran, denda sampai kurungan.

Kalau PSK yang diberikan sanksi itu tidak menyelesaikan amsalah karena satu PSK yang dihukum akan ’digantikan’ oleh puluhan bahkan ratusan PSK.

Seperti yang dilakukan oleh Pemkab Merauke, Papua. Di sana sudah belasan PSK yang masuk penjara, tapi Pemkab Merauke tidak menyadari sudah puluhan bahkan ratusan penduduknya yang tertular IMS atau HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus dari seorang PSK yang dipenjarakan karena terderteksi mengidap IMS.

Selama penanggulangan HIV/AIDS hanya dilakukan di hilir, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi yang kelak akan bermuara pada ’ledakan AIDS’.***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap