07 September 2013

AIDS di Mimika, Papua, Mengabaikan Perilaku Seksual Penduduk Lokal

Catatan: Naskah ini ditulis Oktober 2010 yang merupakan tanggapan terhadap berita waktu itu. Tanggapan ini bisa memberikan perbandingan dengan berita HIV/AIDS dan keterangan narasumber di tahun 2013. Redaksi.

Seluruh Distrik di Mimika Tertular AIDS” Ini judul berita di TEMPO  Interaktif  (15/10-2010). Dalam berita disebutkan: “Seluruh distrik (12 distrik) di Kabupaten Mimika,Papua, sudah tertular HIV/AIDS. Bahkan kampung terpencil seperti Hoeya, Distrik Jila, penduduknya sudah tertular virus yang mematikan itu.”

Di saat informasi yang akurat tentang HIV dan AIDS tetap saja ada yang tidak memahaminya secara komprehensif. Buktinya, dalam berita ini disebutkan ‘virusyang mematikan’. Yang menyebabakan kematian pada Odha (Orang denganHIV/AIDS) bukan virus (HIV) atau kondisi (AIDS), tapi penyakit-penyakit yang ada pada Odha setelah masa AIDS (antara 5 – 15 tahun setelah tertular HIV), disebutinfeksi oportunistik, seperti diare, sariawan, TB, dll.

Judul berita ini pun sensasional dan tidak akurat. Yang terinfeksi bukan distrik (daerah),tapi penduduk. Yang menular pun bukan AIDS, tapi HIV. Dengan kasus kumulatif HIV/AIDS sampai Juni 2010 sebanyak 2.302 merupakan dilema bagi Mimika karena jumlah ini hanya sebagian kecil dari kasus yang ada di masyarakat. Soalnya, epidemi HIV erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang terdeteksi hanya sebagian kecil dari kasus yang ada di masyarakat.

Kambing Hitam

Ada pula pernyataan: “Bahkan kampung terpencil seperti Hoeya, Distrik Jila, penduduknya sudah tertular virus yang mematikan itu.” Ini mengesankan virus ‘merambah’ ke kampung terpencil. Padahal, kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di kampung terpencil di bawa oleh penduduk lokal atau pendatang. Penduduk lokal yang tertular HIV di luar kampung (daerah) akan menjadi mata rantai penyebaran HIV di kampungnya. Sedangkan pendatang yang mengidap HIV akan menularkan HIV kepada penduduk setempat melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam atau di luar nikah.

Kesan yang muncul adalah penduduk kampung terpencil itu menjadi korban karena HIV‘menyerang’ mereka. Ini yang keliru sehingga mendorong penyangkalan dari penduduk. Padahal, perilaku seksual sebagian penduduk yang mendorong penyebaran HIV di kampung terpencil itu. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Mimika, Reynold Ubra, mengatakan:“ .... prevalensi warga asli Papua dari tujuh suku di Mimika (Amungme, Kamoro,Mee, Nduga, Damal) lebih besar dibanding kelompok warga lainnya (termasuk  pendatang).”

Prevalensi adalah perbandingan antara yang HIV-positif dan HIV-negatif pada kalangan tertentu dan pada kurun waktu yang tertentu pula.Disebutkan oleh Reynold: “Kalau dari seribu warga pendatang teridentifikasi dua orang positif HIV, dari kelompok tujuh suku asli Mimika ada 21 warga yang positif HIV.” Apakah angka prevelansi ini diperoleh dari survailans tes HIV? Ada kemungkinan angka ini diperoleh dari klinik VCT atau rumah sakit yaitu kasus orang per orang yang datang untuk tes HIV atau berobat.

Bisa saja terjadi kasus infeksi HIV di kalangan penduduk asli lebih awal daripada di kalangan pendatang. Kondisiini membuat infeksi HIV di kalangan penduduk asli sudah mencapai masa AIDSyang memaksa mereka berobat. Disebutkan pula: “KPA Mimika pada Jumat siang mengumpulkan seluruh pengusaha panti pijat, bar, dan kelompok-kelompok pekerja seks komersil di Mimika, untuk memaparkan berbagai program pengendalian HIV/AIDS di Mimika.”

Lagi-lagi hal inimengabaikan fakta empiris tentang penyebaran HIV di Mimika.

Pertama, ada kemungkinan HIV ditularkan oleh penduduk lokal kepada pemijat, cewek  bar atau pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di Mimika. Kalau ini yang terjadimaka ada penduduk lokal, terutama laki-laki, yang mengidap HIV tapi tidak terdeteksi.Mereka inilah yang menjadi mata rantai penyebaran HIV kepada PSK dan penduduk, khususnya pasangan seks mereka, seperti istri atau selingkuhan.

Kedua, ada kemungkinan pemijat, cewek bar atau PSK yang beroperasi di Mimika sudahmengidap HIV ketika mereka tiba di Mimika. Artinya, mereka tertular HIV di luar Mimika. Kalau ini yang terjadi maka laki-laki penduduk Mimika berisiko tinggi tertular HIV jika mereka melakukan hubungan seks dengan pemijat, cewek bar atau PSK yang beroperasi di Mimika tanpa kondom. Laki-laki yang tertular pun kemudian menjadi matarantai penyebaran HIV pula.Tampaknya, dua kemungkinan di atas diabaikan oleh KPA Mimika. Mereka justru menjadikan (pengelola) industri hiburan dan lokalisasi sebagai ’kambing hitam’.

Gajala umum yang terjadi di Indonesia adalah pemaksaan terhadap pemijat, cewek bar atau PSK agar meminta laki-laki ’hidung belang’ memakai kondom ketika sanggama yang diatur dalam peraturan daerah (Perda) penanggulangan AIDS. Tapi, penggagas dan yang mensahkan perda itu tidak menyadari bahwa pemijat, cewek bar atau PSK berada digenggaman germo atau mucikari. Laki-laki memanfaatkan germo atau mucikari untuk memaksa pemijat, cewek bar atau PSK meladeni mereka tanpa kondom. Celakanya, dalam perda-perda AIDS tsb. tidak ada mekanisme yang konkret untuk menegakkan aturan kewajiban memakai kondom bagi laki-laki ’hidung belang’.

Penyangkalan

Reynold mengatakan: ”Kelompok suku asli di Mimika mempunyai kecenderungantertular HIV lebih tinggi karena populasi warga tujuh suku di Mimika paling besar dibanding kelompok suku lainnya. Populasi risiko tujuh suku tertinggi, bisa sampaidelapan persen karena pembandingnya masyarakat tujuh suku.” Ini tidak akurat karena kecenderungan tertular HIV melalui hubungan seks bukan karena jumlah populasi, tapi karena perilaku seksual orang per orang.

Pada populasi yang kecil pun kalau banyak penduduknya yang melakukan perilaku berisiko maka kemungkinan jumlah yang tertular HIV pun kian besar. Disebutkan pula: “Sebenarnya menurut laporan pasif, sejak 2003 sudah ada indikasiHIV/AIDS sudah menyebar ke distrik-distrik. Tetapi, dengan kunjungan lapangan pada 2008 kita sudah memastikan HIV di distrik-distrik ini sudah ada.”

Selama ini terjadi penyangkalan di berbagai daerah dan pada berbagai kalangan masyarakat. Bahkan, pemerintah sendiri dengan tegas menyangkal HIV/AIDS ada di Indonesia pada awalepidemi.Kalau saja pemerintah menanggulangi epidemi HIV sejak kasus HIV/AIDS terdeteksi diIndonesia maka penyebaran HIV dapat ditekan. Tapi, yang terjadi justru penyangkalan.

Kondisinya kian runyam karena fakta medis HIV/AIDS tidak sampai ke masyarakatsehingga banyak orang yang tidak mengetahui cara-cara penularan dan pencegahan HIVyang akurat. Pejabat-pejbat di Tanah Papua selalu mendengung-dengungkan moral dan agama sebagai ’benteng’ pertahanan terhadap penularan HIV. Bahkan, bupati dan gubernur mengajak ’tobat massal’ untuk mencegah HIV. ’Tobat massal’, pengakuan dosa, dll. tidak akan merubah keadaan karena hal itu tidak  bisa mencegah penyebaran HIV.

Soalnya, banyak penduduk yang tidak menyadaridirinya sudah tertular HIV karena tidak ada tanda-tanda dan keluhan kesehatan yang khas AIDS sebelum mencapai masa AIDS (antara 5 – 15 tahun setelah tertular HIV).HIV/AIDS adalah fakta medis. Artinya, HIV dan AIDS bisa diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran sehingga cara-cara pencegahannya pun dapat dilakukan secaramedis.

Tapi, karena informasi tentang HIV/AIDS selama ini dibumbui dengan norma,moral dan agama maka fakta tentang HIV/AIDS pun sirna. Yang muncul hanya mitos (anggapan yang salah) sehingga membuat banyak orang tidak mengetahui cara-cara penularan dan pencegahan HIV yang realistis.

Wakil Bupati Mimika, Abdul Muis, mengatakan: ” .... kasus HIV/AIDS di seluruh wilayah Mimika ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Ini tanggung jawabPemda Mimika. Angka 2000-an kasus HIV/Aids di seluruh wilayah Mimika ini sangat mengejutkan. Kami akan mengambil langkah-langkah untuk menekan laju penyebaran HIV/Aids di Mimika.”

Sayang, dalam berita tidak disebutkan langkah-langkah konkret yang akan dijalankan Pemkab Mimika untuk menekan laju penyebaran HIV.

Bom Waktu

Kasus kumulatif akan lebih mengejutkan kalau ada mekanisme yang bisa mendeteksi penduduk yang sudah tertular HIV. Misalnya, melalui survailans tes HIV rutin padakalangan tertentu di masyarakat, seperti tes HIV bagi perempuan hamil, polisi, pegawai,karyawan, mahasiswa, penderita TB dan IMS (infeksi menualar seksual, seperti GO/kencing nanah, sifilis/raja singa, virus hepatitis B, dll.). Cara ini sudah lama dilakukan di beberapa negara tetangga sehingga kasus yang terdeteksi mendekati angka yang sebenarnya di masyarakat.

Lagi pula kian banyak kasus HIV dan AIDS yang terdeteksi maka sebanyak itu pula matarantai penyebaran HIV diputus. Ini akan menekan laju penyebaran HIV secara horizontal antar penduduk. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Eren Meokhbun, mengatakan: ’ .... pihaknya akan menggiatkan program kerja KPA di tingkat distrik, untuk menekan HIV/AIDS di distrik hingga ke kampung-kampung terpencil.”

Lagi-lagi tidak ada penjelasan tentang cara yangakan dilakukan untuk menekan penyebaran HIV. Penyebaran HIV di Tanah Papua didorong oleh perilaku seksual penduduk, khususnya sebagian laki-laki yang gemar melacur dengan PSK, maka sasaran penanggulangan adalah laki-laki penduduk lokal bukan pemijat, cewek bar, dan PSK. Tapi, karena ada penyangkalan maka dicarilah ’kambing hitam’ yang dianggap sebagai biang keladi penyebaran HIV, yaitu PSK dkk.

Selama sasaran penanggulangan hanya kepada pemijat, cewek bar dan PSK maka selamaitu pula laki-laki asli Mimika akan menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal antar penduduk. Kalau saja dalam perda-perda AIDS yang ada di Tanah Papua (tercatat ada delapan daerah yang sudah memiliki perda AIDS) dicantumkan pasal yang bisa memutus mata rantai penyebaran HIV maka kasus HIV/AIDS bisa ditekan.

Pasal itu berbunyi: ”Setiap laki-laki wajib memakai kondom jika melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, di mana saja dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks langsung (pekerja seks di lokalisasi pelacuran, losmen, hotel, dll.) dan pekerja seks tidak langsung (’cewek bar’, ’cewek kampus’, ’anak sekolah’, WIL dan PIL, perempuan pemijat di panti pijat plus-plus, dll.), serta pelaku kawin cerai.

”Tapi, karena kemunafikan dijadikan tameng maka yang muncul selalu berbau moralistis yang sama sekali tidak menyentuh akar persoalan epidemi HIV secara faktual. Yang ditonjolkan hanya iman dan taqwa, ketahanan keluarga, hidup bersih, dll. yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan penularan HIV.

Dengan 2.858 kasus AIDS yang terdeteksi di Tanah Papua yang menempatkan Papua pada peringkat keempat maka penyebaran HIV pun kian besar karena masih banyak  penduduk yang sudah mengidap HIV tapi tidak terdeteksi.

Kasus-kasus HIV dan AIDSyang tidak terdeteksi akan menjadi ’bom waktu’ ledakan AIDS di masa yang akan datang. Apakah pemerintah daerah di Tanah Papua menunggu AIDS meledak dahulu baru melakukan penanggulangan dengan cara-cara yang konkret?***

-         AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.