28 Agustus 2013

Raperda AIDS Kab Sumedang Tidak Tepat Sasaran



Tanggapan Berita (29/8-2013) – Dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang disebutkan bahwa ada sanksi pidana berupa denda atau kurungan bagi penderita HIV/Aids yang berhubungan seks tanpa menggunakan kondom karena tindakan itu akan menularkan penyakit tersebut kepada orang lain (Raperda HIV/Aids Kab. Sumedang Memuat Sanksi Pidana Bagi Penderita, Pikiran Rakyat,












Disebutkan sanksi pidana dalam raperda yaitu di Pasal 26 ayat 4 berupa denda Rp 50 juta dan kurungan penjara tiga bulan. Ini adalah sanksi standar yang bisa diterapkan dalam perda. Dan ini ada di semua perda AIDS yang sudah ada di Indonesia yang jumlahnya 70-an.

Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan HIV/Aids, Dadang Romansah, S.Hut., M.Si., sanksi pidana terhadap pelanggar perda HIV/Aids tersebut, sebagai bentuk terapi kejut dalam upaya mengantisipasi penularan HIV/Aids.

Tapi, koq di daerah yang sudah ada perda tetap saja penyebaran HIV/AIDS terjadi, seperti di Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kab Indramayu, Kab Purwakarta dan Kab Subang?

Menurut Sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan Aids) Kab. Sumedang, Dr. H. Hilman Taufik, MKes, pemakaian kondom menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan HIV/Aids, terutama bagi penderita. Oleh karena itu, dalam raperda disebutkan bagi para penderita HIV/Aids diwajibkan menggunakan kondom saat berhubungan seks.

Dalam standar prosedur operasi tes HIV yang baku salah satu bagian konseling sebelum tes adalah meminta kepada orang-orang yang kelak terdeteksi mengidap HIV/AIDS untuk memutus penularan HIV mulai dari dirinya.

Yang jadi persoalan besar adalah pada orang-orang, terutama laki-laki, yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi. Tanpa mereka sadari mereka menularkan HIV kepada orang lain.

Maka, intervensi yang bisa menurunkan insiden infeksi HIV baru adalah terhadap laki-laki dewasa yaitu mewajibkan mereka memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK. Selain itu adalah program yang konkret dan sistematis berupa survailans tes HIV rutin terhadap ibu hamil dan program pencegahan dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya. Sayang, hal ini luput dari rancangan perda.

Disebutkan lagi bahwa ada dua cara lainnya untuk mencegah penularan HIV/Aids, yakni tidak melakukan hubungan seks di luar nikah dan setia kepada pasangan.

Penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (di luar nikah), tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki atau suami tidak memakai kondom setiap kali sanggama).***

-         AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.