Perda AIDS Kabupaten Purwakarta

Media Watch (12/8-2013) – Ketika dunia sudah meninggalkan istilah atau terminologi yang tidak pas, tapi dalam peraturan daerah (Perda) Kab Purwakarta, Jabar, No 6 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pengendalian HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS) di Kabupaten Purwakarta justru istilah usang dipakai, yaitu PMS.

Istilah PSM sudah lama ditinggalkan karena tidak semua infeksi yang terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, merupakan penyakit yang terjadi di alat kelamin. Itulah sebabnya PMS diganti dengan IMS (infeksi menular seksual).

Dengan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS sebsnyak 58 di Kab Purwakarta sampai Desember 2012 sudah saatnya diperlukan penanggulangan yang konkret dan sistematis karena angka itu tidak menggambarkan kasus yang sebenarnya di masyarakat.

Persoalannya kemudian adalah: Apakah perda tsb. Menukik ke akar persoalan terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS?

Di Pasal 7 disebutkan: Selain HIV/AIDS, jenis penyakit dalam kategori PMS meliputi: a. sifilis, b. klamidia, c. kankroid, d. gonore, dan e. penyakit lainnya yang menular akibat dilakukannya hubungan seksual.

Padahal, ada satu lagi yang sangat mudah menular dan cara penularannya persis sama dengan HIV/AIDS yaitu virus hepatitis B (HBV). Tapi, dalam perda ini HBV diabaikan. Infeksi virus ini tidak terjadi pada alat kelamin, sama seperti HIV/AIDS. Infeksi virus hepatitis B dan HIV/AIDS terjadi di darah.

Pernyataan pada huruf e itu pun akurat karena penularan terjadi bukan karena hubungan seksual, tapi karena salah satu dari pasangan itu mengidap IMS dan laki-laki tidak memakai kondom.

Perda AIDS Purwakarta ini sendiri merupakan perda yang ke-69 di Indonesia dan yang ke-7 di Jawa Barat (Lihat Tabel I).

Kalau saja yang menyusun perda ini membaca perda-perda AIDS yang sudah ada, khususnya di Jabar, tentulah Perda AIDS Purwakarta akan lebih baik. Tapi, kenyataannya sama saja dengan perda-perda lain alias copy-paste.

Disebutkan di Pasal 5 ayat 1 dan 2: Sasaran Pengendalian HIV/AIDS dan PMS adalah masyarakat Kabupaten Purwakarta yang dibagi ke dalam kelompok sasaran meliputi

a. kelompok pengidap (infected population);

b. kelompok beresiko tertular/rawan penularan (high risk population);

c. kelompok rentan (vurnerable population);

d. masyarakat umum (general population).

Pertanyaannya adalah: Apa dan bagaimana program yang dijalankan untuk mencapai target pasal 1 dan 2?

Langkah yang dilakukan berdasarkan ‘titah’ perda ini adalah dengan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang HIV/AIDS dan IMS secara langsung atau menggunakan sebaran media massa dan alat peraga sosialisasi lainnya kepada setiap kelompok sasaran.

Pertanyaan berikutnya adalah: Apakah ada jaminan dengan KIE tsb. tidak akan ada lagi penduduk Kab Purwakarta yang melakukan kegiatan berisiko tertular HIV?

Tentu saja tidak ada jaminan karena Pemkab Purwakarta tidak mungkin bisa mengawasi penis semua laki-laki dewasa.

Pemkab Purwakarta bisa saja membusungkan dada dengan mengatakan: Di wilayah Kab Purwarkata tidak ada pelacuran!

Tentu saja tidak jaminan di wilayah Kab Purwakarta tidak ada jaminan bahwa tidak ada praktek pelacuran karena yang tidak ada adalah pelacuran yang dilokalisir di lokalisasi. Sedangkan praktek pelacuran (hubungan seksual di luar nikah dengan bayaran uang) terjadi setiap saat di banyak tempat.

Selain itu Pemkab Purwakarta juga tidak bisa mengawasi perilaku penduduknya yang bepergian ke luar daerah dan luar negeri.

Maka, langkah konkret yang bisa dilakukan Pemkab Purwakarta untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa adalan dengan program ‘wajib kondom’ bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK). Ini hanya bisa efektif jika pelacuran dilokalisir.

Pencegahan lain disebutkan di Pasal 11: Pencegahan penularan dari ibu ke anak dilakukan melalui:

a. optimalisasi dukungan medis bagi perempuan ODHA agar dapat merencanakan kehamilan sehingga dapat mencegah penularan dari Ibu ke anak yang dikandungnya secara dini;

b. penyediaan dan pemberian obat antiretroviral pada Ibu hamil ODHA;

c. penyediaan layanan persalinan bagi ibu hamil ODHA/PMS di setiap Unit Pelayanan Kesehatan;

d. dukungan penyediaan makanan pengganti ASI; dan e. konseling kesehatan ibu dan bayi secara berkelanjutan.

Yang menjadi persoalan besar adalah penularan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya pada perempuan yang belum terdeteksi mengidap HIV/AIDS.

Celakanya, perda ini sama sekali tidak memberikan langkah konkret untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil.

Program pada Pasal 11 itu dilakukan terhadap perempuan yang sudah terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Sedangkan risiko penularan dari-ib-ke-bayi yang dikandungnya pada perempuan yang belum terdeteksi mengidap HIV/AIDS tidak terjangkau sehingga anak yang lahir dengan HIV/AIDS akan terus bertambah.

Upaya mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual diatur di Pasal 12: Pencegahan Transmisi Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:

a. pemantauan, penjangkauan, dan pendampingan secara aktif kepada kelompok pengidap (infected population), kelompok rawan tertular (high risk population), dan kelompok rentan (vurnerable population) untuk mendorong perubahan perilaku seksual secara sehat;

b. pengadaan dan distribusi kondom kepada kelompok pengidap (infected population), kelompok rawan tertular (high risk population), dan kelompok rentan (vurnerable population) melalui puskesmas, rumah sakit, dan unit-unit layanan kesehatan terutama pada lokasi atau tempat keberadaan kelompok rawan tertular (high risk population);

c. pelayanan pemeriksaan dan penyediaan obat antirteroviral di kantung-kantung lokasi dari kelompok rawan tertular (high risk population).

Di ayat a disebutkan: untuk mendorong perubahan perilaku seksual secara sehat.

Pertanyaannya adalah:

(1) Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar terjadi perubahan perilaku (berisiko tertular HIV)?

(2) Apakah ada jaminan selama pendampingan dan penjangkauan untuk mencapai perubahan perilaku bahwa orang-orang yang didampingi tidak akan melakukan perilaku berisiko tertular HIV?

(3) Apa yang dimaksud dengan ’perilaku seksual secara sehat’?

Semua hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan berbagai orientasi seksual secara biologis merupakan perilaku seksual secara sehat.

Jargon ’perilaku seksual secara sehat’ adalah moral yang justru merupakan ganjalan terhadap penangulangan HIV/AIDS karena terkait dengan HIV/AIDS yang ada adalah ’perilaku seksual yang tidak aman’ yaitu:

(a) Melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti.

(b) Melakukan hubungan seksual tanpa kondomdengan pasangan yang serirng berganti-ganti pasangan, seperti PSK dan waria.

Sayang, dalam perda ini tidak ada pasal yang mengatur upaya penanggulangan melalui hubungan seksual dengan PSK secara konkret. Ini terjadi karena, seperti juga puluhan perda yang sudah ada di Indonesia, semua pasal hanya normatif sehingga tidak menukik ke akar persoalan yang merupakan fakta medis.

Tanpa regulasi yang konkret dengan pemantauan yang sistematis, maka pengadaan dan distribusi kondom tidak akan efektif.

Di Pasal 13 ayat 1 disebutkan: Program pencegahan melalui Pelayanan konseling dan tes HIV dan PMS dilaksanakan melalui:

c. program layanan VCT secara berkala kepada setiap kelompok masyarakat;

Tidak semua orang harus menjalani tes HIV karena tidak semua anggota di satu kelompok masyarakat mempunyai perilaku berisiko tertular HIV/AIDS.

Yang diperlukan adalah program yang konkret dan sistematis untuk mendeteksi penduduk yang mengidap HIV/AIDS (hilir) dan menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK (hulu).

Perda ini sama saja dengan perda-perda yang sudah ada. Pasal-pasal normatif yang hanya copy-paste dari perda yang sudah ada. Penggunaan istilah dalam bahasa Inggris juga tidak perlu karena ada padanan kata dalam bahasa Indonesia yang pas.

Maka, tidaklah mengherankan kalau kelak akan terjadi ‘ledakan AIDS’ di Kab Purwarkarta karena insiden infeksi HIV baru terus terjadi di hulu.***

-          AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap