Perda AIDS Provinsi Sumatera Barat (1)

* Bagian I

Media Watch (14/7-2013) – Hiruk-pikuk penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia ditandai dengan ‘perlombaan’ pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Sampai pertengahan Juli 2013 sudah ada 70 perda (provinsi, kabupaten dan kota), 4 peraturan gubernur (Pergub) dan 4 peraturan walikota (Perwali).

Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) rupanya tidak mau ketinggalan. Tanggal 13 April 2012 disahkan Perda No 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan HIV-AIDS. Perda ini ada di urutan ke 61 dari 70 perda sejenis yang ada di Indonesia.

Dalam laporan terakhir Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, tanggal 13 Juni 2013 disebutkan bahwa kasus AIDS di Sumbar 739 yang menempatkan provinsi ini di peringkat 11 secara nasional. Sedangkan kasus HIV dilaporkan 802.

Angka-angka yang dilaporkan itu tidak menggambarkan kasus yang sebenarnya di masyarakat karena penyebaran HIV/AIDS terkait dengan fenomena gunung es yaitu kasus yang terdeteksi atau yang dilaporkan digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi digambarkan sebagai bongkah gunung es di bawah permukaan air laut (Lihat Gambar).

Untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Sumbar, Pemprov Sumbar pun menerbitkan Perda tsb. Celakanya, Perda ini pun sama saja dengan perda-perda yang lain: copy-paste.

Pertanyaannya: Apakah dalam perda tsb. Ada pasal-pasal yang konkret dengan regulasi yang sistematis untuk menanggulangi HIV/AIDS melalui pencegahan yang realistis di Sumbar?

Tentu saja tidak ada.

Terkait dengan kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi, dulu disebut sebagai dark number, di Pasal 31 ayat 1 disebutkan: Setiap orang yang telah mengetahui dirinya atau orang lain terinfeksi HIV wajib melakukan upaya yang bersifat preventif dan kuratif.

Yang jadi persoalan besar adalah banyak orang yang justru tidak menyadari dirinya sudah mengidap HIV/AIDS karena tidak ada tanda atau gejala-gejala yang khas AIDS pada fisiknya. Maka, tanpa mereka sadari mereka pun menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Perda ini juga tidak menyebutkan pencegahan tapi preventif.

Coba simak di bagian  promosi di Pasal 8 ayat 1 disebutkan: Upaya promotif dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. komunikasi, informasi dan edukasi;

b. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga;

c. peningkatan perilaku hidup sehat dan religious; dan

d. peningkatan pemahaman terhadap penggunaan alat pencegahan penularan HIV-AIDS

Penularan HIV, al. melalui hubungan seksual terjadi di dalam dan di luar nikah sehingga tidak ada kaitannya secara langsung dengan pemahaman agama dan ketahanan keluarga. Tidak ada pula kaitan langsung antara perilaku hidup sehat dan religious dengan penularan HIV. Bahkan, kalau orang hidupnya tidak sehat dia tidak bisa melakukan hubungan seksual.

Maka, Pasal 9 ayat 1 huruf a dan b tsb. justru mendorong stigma (cap buruk) dan diskrimiasi (perlakuban berbeda) tehadap orang-orang yang mengidap HIV/AIDS karena dikesankan mereka tertular HIV karena tidak ada pemahaman terhadap agama dan tidak mempunyai ketahanan keluarga. Tentu saja menyakitkan bagi istri-istri yang tertular dari suami, anak-anak yang tertular dari ibu, dan orang-orang yang tertular melalui transfusi darah.

Di bagian penanggulangan tidak ada cara-cara yang konkret. Begitu juga di bagian preventif.

Di Pasal 11 disebutkan: Tindakan preventif dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan. Ini bahasa ’dewa’ yang penuh dengan terminologi yang mengawang.

Lalu, seperti apa yang dimaksud di Pasal 11 itu?

Di Pasal 12 disebutkan:

(1) Tindakan preventif merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV pada masyarakat terutama populasi rentan dan risiko tinggi.

Persoalannya adalah dalam perda tidak ada cara yang konkret untuk memutus mata rantai penularan HIV, al. melalui hubungan seksual. Lagi pula risiko tertular HIV tidak hanya terjadi pada populasi rentan dan risiko tingggi yang selalu dikaitkan dengan pekerja seks komersial (PSK) dan waria.

Laki-laki dan perempuan dewasa pelaku kawin-cerai bukan populasi rentan dan risiko tinggi, tapi perilaku mereka merupakan kegiatan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV/AIDS. Risiko penularan HIV/AIDS pada pelaku kawin-cerai terjadi karena ada kemungkinan salah satu dari pasangan mereka mengidap HIV/AIDS.

Pasal 14 berbunyi: Tindakan preventif oleh Pemerintah Daerah melalui institusi kesehatan yang dimiliki adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk:

a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;

Pertanyaan untuk Pemprov Sumbar: Apakah ada jaminan bahwa HIV pada darah donor yang didonorkan pada masa jendela bisa terdeteksi di institusi kesehatan yang dimilik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sumbar?

Salah satu persoalan besar pada transfusi darah adalah ada kemungkinan donor yang menyumbangkan darah ada pada masa jendela. Artinya, mereka tertular HIV di bawah tiga bulan ketika mendonorkan darah. Jika ini yang terjadi, maka ada kemungkinan hasil skirining HIV pada darah donor menghasilkan negatif palsu (HIV sudah ada dalam darah tapi tidak terdeteksi). Tentu saja hal ini akan mencelakai.

Pemerintah Malaysia pernah digugat oleh seorang perempuan guru mengaji yang tertular HIV melalui transfusi darah di sebuah rumah sakit. Untuk itulah Malaysia menjalankan standar ISO pada transfusi darah (Lihat: Hak Bebas HIV melalui Transfusi Darah - http://www.aidsindonesia.com/2012/08/hak-bebas-hiv-melalui-transfusi-darah.html)/

Terkait dengan cairan sperta, yang didonorkan bukan air mani atau cairan sperma, tapi sperma. Dalam sperma tidak ada HIV. Lagi pula MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa donor sperma haram. (Bersambung)***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap