16 Juli 2013

Perda AIDS Kabupaten Temanggung


Media Watch (17/7-2013) – Biar pun sudah banyak daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan perda-perda itu tidak memberikan langkah konkret, tapi Pemkab Temanggung, Jawa Tengah, justru menelurkan perda yang juga hanya copy-paste dari perda-perda yang sudah ada.

Perda Kab Temanggung No 21 Tahun 2012 yang disahkan tanggal 21 September 2012 tentang HIV dan AIDS di Kabupaten Temanggung merupakan perda yang ke-63 dari 70 perda sejenis di Indonesia. Sedangkan di Jawa Tengah perda itu merupakan perda kelima dari enam perda dan satu perwali.

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kab Temanggung dilaporkan dari tahun 1997 sampai Maret 2013 mencapai 217. Angka yang dilaporkan ini tentu saja tidak menggambarkan data ril tentang jumlah penduduk yang mengidap HIV/AIDS karena banyak orang yang tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV. Ini terjadi karena tidak ada tanda-tanda yang khas AIDS pada fisik mereka sebelum masa AIDS (secara statitistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV).

Kondisi tsb. dikenal sebagai fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.

Untuk itulah diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang konkret agar mata rantai penyebaran HIV di masyarakat bisa diputus. Tapi, dalam perda ini sama sekali tidak ada cara-cara konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS.

Lihat saja di Pasal 4 ayat 1 disebutkan: Kegiatan promosi perubahan perilaku meliputi pengetahuan (b) perilaku hidup sehat, dan (c) perilaku seksual berdasarkan nilai agama.

Tidak jelas apa makna ‘perilaku hidup sehat’ karena kalau dikaitkan dengan hubungan seksual, maka setiap hubungan seksual secara biologis hanya bisa dilakukan kalau (hidup) sehat. Tidak ada kaitan langsung antara ‘perilaku hidup sehat’ dengan penularan HIV.

Penularan HIV melalui hubungan seksual bisa terjadi di dalam nikah (perilaku seksual berdasarkan nilai agama) jika salah satu dari pasangan suami-istri mengidap HIV/AIDS dan suami tidak memakai kondom setiap kali sanggama. 


Ada dua kemungkinan seorang laki-laki dewasa, seperti suami, tertular HIV melalui hubungan seksual, yaitu:

(1) Melalui hubungan seksual tanpa kondom di luar nikah dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK).

(2) Melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam nikah dengan perempuan yang sering kawin-cerai.

Maka, terkait dengan hal itu yang perlu dilakukan adalah intervensi melalui regulasi yaitu menjalankan program pemakaian kondom bagi laki-laki dewasa pada kondisi nomor (1) karena kondisi nomor (2) tidak bisa dijangkau (Lihat Gambar 1).

Program tsb. hanya efektif jika pelacuran dilokalisir melalui regulasi sehingga ada pintu masuk secara hukum untuk menerapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap program. Program tsb. merupakan bagian dari upaya menurunkan insiden infeksi  HIV baru.

Program pemakaian kondom terkait dengan Pasal 6 ayat 2: Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan dengan memakai kondom.

Jika tidak ada lokalisasi pelacuran, maka tidak jelas kapan, di mana dan dengan siapa (saja) hubungan seksual berisiko yang wajbi memakai kondom seperti diamanatkan pada Pasal 6 ayat 2 tsb.

Pemahaman masyarakat terhadap siapa yang perilakunya berisiko pun tidak komprehensif karena ada kesan bahwa risiko tertular HIV hanya terjadi melalui pelacuran. Maka, amar pada Pasal 10 yaitu “Setiap orang yang berisiko tinggi agar memeriksakan diri secara dini ke klinik VCT” tidak dipahami masyarakat secara luas.

Banyak laki-laki yang merasa tidak berisiko tinggi karena dia melalukan hubungan seksual dengan perempuan yang berganti-ganti di dalam nikah (kawin-cerai), dengan perempuan yang bukan PSK, dll. Padahal, perilaku ini berisiko tertular HIV.

Intervensi konkret yang juga bisa dilakukan adalah mencegah penularan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya. Itu artinya harus ada program yang sistematis untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil..

Dalam perda di Pasal 12 ayat e disebutkan: Pemerintah Daerah dalam penanganan HIV dan AIDS wajib melaksanakan layanan untuk pencegahan penularan dari ibu hamil yang positif HIV pada bayi yang dikandung.

Celakanya, dalam perda ini tidak ada pasal untuk menjalankan program ini secara sistematis. Artinya, pemerintah daerah pasif dengan menunggu ada ibu hamil yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS.

Sanksi pidana dengan ancaman kurungan enam bulan atau denda Rp 50 juta ditujukan terhadap perbuatan sesuai dengan Pasal 7, yaitu: kepada orang-orang yang sudah mengetahui dirinya mengidap HIV/AIDS tapi mendorongkan darah, dll.

Persoalan yang terjadi justru banyak donor darah yang tidak menyadari dirinya sudah mengidap HIV/AIDS ketika mendonorkan darahnya. Masalah baru akan muncul kalau si pondonor mendonorkan darahnya pada masa jendela yaitu ybs. tertular HIV di bawah tiga bulan. Jika ini terjadi, maka skirining HIV terhadap darah donor tsb. hasilnya negatif, tapi negatif palsu (HIV sudah ada dalam darah tapi tidak terdeteksi).

Darah dengan status HIV-negatif palsu itu pun ditransfusikan kepada orang lain sehingga tertular HIV. Dalam perda tidak sanksi bagi sarana kesehatan yang mentransfusikan darah yang mengandung HIV.

Salah satu ciri khas perda-perda AIDS di Indonesia adalah pasal copy-paste tentang peran serta masyarakat dalam menanggulangi HIV/AIDS.

Di Pasal 20 ayat 1 disebutkan: Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara: (a) berperilaku hidup sehat, dan (b) meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS.

Pasal ini adalah mitos yang sama sekali tdiak ada kaitannya secara langsung dengan penularan HIV/AIDS.

Pasal tsb. di atas justru mendorong masyarakat melakukan stigma (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap orang-orang yang tertular HIV karena pasal ini menggambarkan mereka tertular HIV karena perilakunya tidak sehat dan tidak mempunyai ketahanan keluarga.

Satu lagi perda yang akhirnya sia-sia karena tidak memberikan cara-cara yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Kab Temanggung.***

-         AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.