04 Juni 2013

Pengidap HIV/AIDS di Kab Sumbawa, NTB, Harus Berobat ke Mataram



* Berobat ke Mataram menghabiskan biaya yang besar ....

Tanggapan Berita (5/6-2013) – “Angka pengidap HIV/AIDS di Sumbawa bertambah, dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2013, sedikitnya 3 orang terdiri dari 1 pria dan 2 wanita dinyatakan mengidap penyakit yang belum ditemukan obatnya itu. Secara umum, para pengidap HIV/AIDS di Sumbawa berusia produktif.” Ini lead pada berita ”Pengidap HIV/AIDS di Sumbawa Bertambah” di  www.pulausumbawanews.com ().

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kab Sumbawa, NTB, mencatat kasus HIV/AIDS ada 16 yang terdiri atas 5 HIV dan 10 AIDS dengan 6 kematian. Ada 7 pengidap HIV/AIDS yang meminum obat ARV.

Tidak dijelaskan bagaimana 7 Odha (Orang dengan HIV/AIDS) tsb. mendapatkan obat ARV. Apakah mereka harus mengambil obat ARV ke Mataram?

Ada beberapa hal yang perlu ditanggapi dalam pernyataan di lead berita itu, yaitu:

Pertama, karena pelaporan kasus HIV/AIDS di Indonesia dilakukan dengan cara kumulatif yaitu kasus lama ditambah kasus baru, maka angka kasus HIV/AIDS yang dilaporkan akan terus bertambah. Angka itu tidak akn pernah turun biar pun banyak pengidap HIV/AIDS yang meninggal.

Kedua, ada penyakit lain yang tidak ada obatnya (demam berdarah) dan ada pula penyakit yang ada obatnya tapi tidak bisa disembuhkan (diabetes dan darah tinggi). Terkait dengan HIV/AIDS sudah ada obat yaitu obat antiretroviral (ARV) yang sudah tersedia secara luas di seluruh Nusantara.

Ketiga, tidak ada kaitan langsung antara usia produktif dengan penularan HIV/AIDS karena risiko seseorang tertular HIV bukan terkait langsung dengan usia tapi perilaku seksual orang per orang.

Yang perlu diperhatikan adalah insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa, melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan pekerja seks komersial (PSK).

Celakanya, semua daerah di Indonesia menampik di daerahnya ada pelacuran. Mereka benar. Tapi, tunggu dulu. Yang tidak ada adalah lokasi atau lokalisasi pelacuran yang ditangani dinas sosial.

Sedangkan praktek pelacuran terjadi di sembaran tempat dan sembarang waktu dengan berbagai bentuk. Misalnya, mangkal di tempat-temat tertentu, melalui telepon, dipesan melalui karyawan hotel, sopir taksi, pengojek, dll., bahkan melalui pemberian gratifikasi seks.

Jika di Pemkab Sumbawa tidak menjalankan program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui pelacurna, maka penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi. Buktinya dapat dilihat dari kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga dan bayi.

Menurut Wakil Sekretaris KPA Sumbawa, Tri Karyati, kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di Sumbawa pada masa AIDS. Ini artinya mereka sudah tertular HIV antara 5-15 tahun sebelum terdeteksi.

Kalau saja Tri Karyati dan wartawan memahami epidemi HIV, maka yang perlu dikembangkan adalah fakta penemuan kasus HIV/AIDS pada masa AIDS.

Artinya, sebelum mereka terdeteksi yaitu pada rentang waktu antara 5-15 tahun mereka sudah menularkan HIV kepada orang lain. Inilah realitas sosial terkait dengan penyebaran HIV/AIDS.

Bagi yang beristri akan menularkan HIV kepada istrinya. Jika ada di antara yang terdeteksi itu PSK, maka sebelum terdeteksi seorang PSK sudah berisiko menularkan HIV kepada  3.600 – 10.800 laki-laki [1 PSK x 3 laki-laki/malam x 20 hari/bulan x (5 tahun atau 15 tahun)].

Disebutkan bahwa tiga kasus yang baru terdeteksi dirujuk ke Mataram untuk menjalani pengobatan lebih lanjut, ”Karena di sini alat dan sarana kesehatannya masih terbatas,” kata Tri Karyati.

Pernyataan ini mengesankan orang-orang yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS harus ditangani secara khusus di rumah sakit yang besar. Ini salah besar karena HIV/AIDS bisa ditangani di puskesmas.

Jika seorang Odha harus bulak-balik ke Mataram hanya untuk berobat tentulah mengeluarkan biaya yang besar. Mereka menyeberang dari Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa) ke Pelabuhan Kayangan (Lombok). Ongkos pulang pergi saja Rp 240.000. Mereka harus bermalam di Mataram dan ini tentu saja memerlukan uang untuk bayar losmen dan uang untuk makan serta kebutuhan lain. Kemungkinan Odha akan ditemani, maka biaya yang harus dikeluarkan pun sangat besar.

Kalau saja Tri Karyati menyebutkan infeksi oportunistik (penyakit yang muncul di masa AIDS, seperti diare, jamur, TBC, dll.) yang diderita tiga pengidap HIV yang baru terdeteksi itu tentulah tidak ada kesan buruh terhadap pengidap HIV/AIDS.

Disebutkan pula bahwa ”Penularan penyakit ini bisa melalui kebiasaan sex bebas (gonta – ganti pasangan) ....”  

Pernyataan di atas tidak akurat karena penularan HIV melalui hubungan seksual terjadi karena kondisi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki atau suami tidak memakai kondom setiap kali sanggama) bukan karena sifat hubungan seksual (’seks bebas’, gonta-ganti pasangan, dll.).

Menurut Tri Karyati, para ibu rumah tangga menduduki peringkat paling rawan karena jika prilaku suami mereka yang sering ‘jajan’ akan menularkan HIV ke istirinya.

Yang rawan adalah perilaku suami-suami yang melakukan perilaku berisiko, yaitu: (a) pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti, dan (b) pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti PSK.

Plt Direktur RSUD Sumbawa, dr Syamsul Hidayat, mengakui  jika pihaknya menemukan indikasi HIV terhadap seorang pasien, maka akan segera dirujuk ke Mataram yang lebih unggul dari segi peralatan.

Lagi-lagi dr Syamsul memberikan kesan buruk terhadap pengidap HIV/AIDS karena digambarkan penyakit yang berat sehingga harus ditangani rumah sakit yang lengkap peralatannya.

Kalau saja dr Syamsul memberikan penjelasan bahwa pengidap HIV/AIDS yang dirujuk ke Mataram karena penyakit infeksi oportunistik, maka tidak ada kesan buruk terhadap pengidap HIV/AIDS.

Disebutkan lagi oleh dr Syamsul: “Ke depan harus ada ruangan khusus untuk penderita HIV/AIDS di sini.”

Tidak diperlukan ruangan khusus untuk penderita HIV/AIDS karena HIV adalah penyakit menular yang sama dengan penyakit menular lain.

Yang diperlukan adalah klinik khusus untuk menangani orang-orang yang akan menjalani tes HIV yang disebut sebagai Klinik VCT yaitu tempat tes HIV secara sukarela yang gratis dengan konseling dan kerahasiaan.

Selama Pemkab Sumbawa tidak menjalankan program yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV, maka selama itu pula penyebaran HIV akan terus terjadi yang kelak bermuara pada ’ledakan AIDS’.***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.