Penanggulangan AIDS di Kota Jayapura, Papua: Memeriksa Kesehatan Cewek Pramuria Bar dan Cewek Pemijat

* Walikota Jayapura, Papua, secara de facto membenarkan ada praktek pelacuran

Tanggapan Berita (24/6-2013) – “ .... kewajiban untuk memeriksakan kesehatan, tenaga kerjanya di Pusat Kesehatan Reproduksi di  Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura adalah satu kewajiban.” Ini pernyataan Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, MM, terkait dengan Perda (Peraturan Daerah) Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2011 (Pemilik Bar dan Panti Pijat Diminta Paham Perda Nomor 6 Tahun 2011, tabloidjubi.com, 29/5-2013).

Memeriksa kesehatan cewek pramuria bar dan cewek pemijat hanya bisa mendeteksi IMS (infeksi menular seksual, seperti kencing nanah/GO, raja singa/sifilis, virus hepatitis B, klamidia, dll.), sedangkan HIV/AIDS tidak bisa dideteksi hanya melalui pemeriksaan kesehatan.

Laporan Dinkes Prov Papua menyebutkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Jayapura per 31 Desember 2012 tercatat 2.666 yang terdiri atas 285 HIV dan  2.381 AIDS dengan 140 kematian.

Kalau pun pada pemeriksaan kesehatan juga ada tes HIV terhadap cewek pramuria bar dan cewek pemijat, tetap saja ada persoalan karena tes HIV dengan reagent ELISA terkait dengan masa jendela. Tes ini mencari antibody HIV di dalam darah. Antibody baru bisa dideteksi oleh ELISA jika virus (HIV) sudah ada minimal tiga bulan di dalam darah (Lihat Gambar).

Satu hal yang luput dari perhatian adalah realitas terkait dengan pemeriksaan kesehatan dan penyebaran IMS dan HIV/AIDS.

Ketika cewek pramuria bar dan cewek pemijat menjalani pemeriksaan kesehatan itu artinya mereka sudah melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki.

Laki-laki yang tertular IMS atau HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus menjadi mata rantai penyebaran IMS dan HIV di masyarakat (Lihat Gambar 1).

Kalau pemeriksaan kesehatan dilakukan tiap bulan, maka dalalm satu bulan ada 90 laki-laki (1 cewek pramuria bar/cewek pemijat x 3 laki-laki/hari x 30 hari/bulan) yang berisiko tertular IMS atau HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus.

Jumlah laki-laki dewasa penduduk Kota Jayapura yang berisiko tertular IMS atau HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus tergantung jumlah cewek pramuria bar dan cewek pemijat yang praktek di Kota Jayapura.

Pemkot Jayapura tentu saja tidak mengakui ada pelacuran di Kota Jayapura. Itu benar, tapi tunggu dulu.

Yang tidak ada adalah pelacuran yang dilokalisir melalui regulasi pemerintah kota, sedangkan praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Pernyataan walikota tentang keharusan cewek pramuria bar dan cewek pemijat memeriksa kesehatan merupakan pembenaran secara de facto bahwa praktek pelacuran.ada di bar dan panti pijat.

Nah, kalau saja Pemkot Jayapura jujur, maka akan lebih baik kalau bar dan panti pijat dilokalisir sebagai tempat pelacuran melalui regulasi agar berkekuatan hukum. Ini penting untuk menerapkan program penanggulangan IMS dan HIV/AIDS yang konkret.

Jika bar dan panti pijat diregulasi sebagai tempat pelacuran, maka pemilik bar dan panti pijat diberikan izin usaha sebagai bukti mereka terikat secara hukum.

Langkah berikutnya adalah menjalankan program penanggulangan yang konkret melalui intervensi yaitu mewajibkan laki-laki memakai kondom jika melakukan hubungan seksual dengan cewek pramuria bar dan cewek pemijat (Lihat Gambar 2). 

 

Intevensi pemakaian kondom dilakukan terhadap laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan cewek pramuria bar dan cewek pemijat. Secara rutin cewek pramuria bar dan cewek pemijat menjalani tes IMS.

Jika ada cewek pramuria bar dan cewek pemijat yang terdeteksi mengidap IMS, maka pemilik bar dan panti pijat menerima sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin usaha. Misalnya, denda sampai pencabutan izin usaha.

Wakil Wali Kota Jayapura, Nuralam,  mengatakan untuk mencegah peningkatan prevalenasi HIV/AIDS, maka  pemilik bar dan panti pijat mengerahkan anak buahnya ke PKR.

Nuralam rupanya tidak memahami epidemi HIV/AIDS. Biar pun cewek pramuria bar dan cewek pemijat diwajibkan tiap bulan rutin diperiksa, tapi sebelum diperiksa mereka sudah menularkan HIV kepada laki-laki yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan mereka.

Maka, yang perlu dilakukan Pemkot Jayapura adalah membuat regulasi untuk melakukan survailans tes HIV rutin terhadap perempuan hamil. Langkah ini akan bisa mendeteksi laki-laki pengidap HIV/AIDS yaitu suami ibu rumah tangga hamil yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Selain itu langkah ini pun akan menyelamatkan bayi yang mereka kandung agar tidak tertular HIV.

Jika Pemkot Jayapura hanya menjalankan kegiatan pemeriksaan kesehatan cewek pramuria bar dan cewek pemijat, maka insiden infeksi IMS dan HIV/AIDS baru tidak akan pernah berkurang.

Maka, Pemkot Jayapura tinggal menunggu waktu saja untuk ‘panen AIDS’.***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap