HIV/AIDS di Papua dan Papua Barat: Kondisi Geografis Jadi ’Kambing Hitam’

Tanggapan Berita (21/6-2013) – ”2,4 Persen Prevalensi HIV/AIDS Didukung oleh Keadaan Papua”. Ini judul berita di tabloidjubi.com (10/6-2013).

Judul berita tsb. merupakan kutipan dari pernyataan Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan HIV (P2H) Dinkes Papua, dr Ni Nyoman Sri Antari.  

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Prov Papua sampai Desember 2012  mencapai 13.276. Angka ini pun tidak menggambarkan kasus yang ril di masyarakat karena ada pengidap HIV/AIDS yang belum terdeteksi.

Lagi-lagi hal itu merupakan penyangkalan terkait dengan perilaku atau kegiatan yang berisiko tertular HIV/AIDS.

Tingkat risiko tertular HIV/AIDS tidak ada kaitannya dengan kondisi alam dan letak geografis sebuah daerah atau negara.

Risiko tertular HIV erat kaitannya dengan perilaku orang per orang di mana pun dia berada, yaitu:

(1) Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti.

(2) Perempuan dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan laki-laki yang berganti-ganti.

(3) Laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK).

Disebutkan dalam berita bahwa angka itu (prevalensi yaitu perbandingan antara penduduk yang mengidap HIV/AIDS dan penduduk yang tidak mengidap HIV/AIDS-pen.) merupakan masalah besar karena sangat didukung oleh keadaan di Papua.

Jika disimak dari tiga kondisi yang mendorong perilaku berisiko di atas, maka sama sekali tidak ada kaitannya dengan keadaan atau kondisi geografis Papua dan Papua Barat.

Di negara-negara yang tidak bermasalah dengan kondisi atau keadaan geografis, seperti negara yang tertutup dan tidak ada industri hiburan malam, pun banyak kasus HIV/AIDS yang dilaporkan. Arab Saudi, misalnya, sudah melaporkan lebih dari 16.000 kasus AIDS.

Disebutkan oleh dr Ni Nyoman bahwa ketidaktahuan informasi yang kurang, sangat kita harapkan sebenarnya kepada masyarakat lebih luas untuk mencegah, karena kalau tidak akan menjadi bumerang di Papua.

Kalau hanya sekedar informasi tidak akan ada dampaknya secara langsung terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS jika tidak dilengkapi dengan program yang konkret.

Di lokasi pelacuran, misalnya, sudah ada penjangkauan yang dilakukan oleh LSM untuk mengajak laki-laki agar memakai kondom jika melalukan hubungan seksual dengan PSK.

Tapi, apa yang terjadi?

Laki-laki menolak memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK. Akibatnya, jika laki-laki itu mengidap HIV/AIDS, maka dia menularkan HIV kepada PSK. Sebaliknya, laki-laki lain yang juga melakukan hubungan seksual dengan PSK tanpa kondom berisiko pula tertular HIV.

Dr Ni Nyoman berharap semua pihak untuk bersatu, bergandengan tangan bekerja sekeras mungkin agar masalah tersebut bisa ditekan, karena hal ini bukan masalah Dinkes saja, tapi semua pihak, termasuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Pernyataan itu pun mendorong penyangkalan. Yang jelas Dinkeslah yang membuat program yang konkret agar bisa dijalankan oleh pihak lain.

Celakanya, Dinkes Papua dan Dinkes Papua Barat sama sekali tidak mempunyai program yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS, terutama pada laki-laki yang melacur.

Dalam banyak peraturan daerah (Perda) yang diterbitkan di Papua dan Papua Barat sama sekali tidak ada satu pasal pun yang memberikan cara yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS.

Dalam Perda AIDS Prov Papua, misalnya, lokasi pelacuran pun tidak ada. Yang ada adalah ’tempat-tempat berisiko terjadi penularan HIV’. Ini jelas tidak konkret dan merupakan kemunafikan (Lihat: Perda AIDS Prov Papua: Tidak Ada Lokalisasi Pelacuran (di Papua)- http://www.aidsindonesia.com/2012/08/dalam-perda-aids-prov-papua-tidak-ada.html).    

Masih menurut dr Ni Nyoman,  Dinas Kesehatan terbatas dalam penanggulangan HIV/AIDS karena keterbatasn dana.

Merancang program penanggulangan yang konkret dan sistematis tidak memerlukan dana yang besar. Yang diperlukan adalah mekanisme yang sistematis untuk menjalankan dan memantau program.

Persoalannya adalah Dinkes Papua tidak mempunyai program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi  HIV baru pada laki-laki yang melacur.

Tanpa program yang konkret dan sistematis, terutama di lokasi pelacuran, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi yang kelak akan bermuara pada ’ledakan AIDS’ di masyarakat Papua dan Papua Barat.***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap