Di Kab Kediri, Jatim: HIV/AIDS Ditanggulangi di Hilir

Tanggapan Berita (26/5-2013) –  “ …. temuan itu memang tinggi, tapi diperkirakan masih banyak yang belum ditemukan. Padahal, jika ada temuan dini, potensi untuk pengobatan juga lebih besar. Mereka bisa terpantau, terutama oleh petugas kesehatan.” Ini pernyataan Kepala Seksi Pemberatasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) Dinkes Kabupaten Kediri, Nur Munawaroh, dalam berita “Mencemaskan, Kasus HIV-AIDS di Kediri Capai Ratusan” di republika.co.id (25/5-2013).

Disebutkanbahwa kasus kumulatif HIV/AIDS di Kab Kediri, Jawa Timur (Jatim) sampai tahun 2013 mencapai 471 dengan 139 kematian.

Ada data yang tidak masuk akal yaitu disebutkan bahwa 95 persen penularan terjadi melalui hubungan seksual bukan dengan pasangan resmi. Dari jumlah tsb. Disebutkan bahwa ada 74 ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Itu artinya 15,71 persen. Maka, sebagian besar dari ibu-ibu rumah tangga itu pun tertular dari laki-laki yang bukan suami atau pasangan resminya. Ini fantastis.

Pernyataan “ …. jika ada temuan dini, potensi untuk pengobatan juga lebih besar” merupakan langkah di hilir. Artinya, Dinkes Kediri menunggu ada dulu penduduk yang tertular HIV/AIDS baru ditangani.

Di bagian lain juga disebutkan oleh Nur bahwa ” .... pemerintah terus intensif untuk melakukan pendampingan dan temuan kasus. Saat ini, sudah terdapat dua tempat untuk pemeriksaan di antaranya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelem, Kecamatan Pare dan Puskesmas Gurah.”

Langkah itu pun jelas terjadi di hilir. Lagi-lagi Pemkab hanya menunggu penduduk Kediri tertular HIV baru ditangani.

Padahal, yang diperlukan adalah program di hulu yaitu menanggulangi insiden infeksi HIV baru, al. menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK).

Disebutkan bahwa dari 471 kasus HIV/AIDS di Kab Kediri al. terdeteksi pada 199 PSK. Itu artinya ada 199 laki-laki dewasa yang menularkan HIV kepada 199 PSK tsb. Selanjutnya 199 PSK pengidap HIV/AIDS itu pun menularkan HIV kepada ribuan laki-laki (Gambar 1).

Celakanya, Pemkab Kediri tidak mempunyai program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki yang melacur dengan 199 PSK yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Akibatnya, ribuan perempuan berisiko tertular HIV yang kelak berlanjut pada penularan HIV kepada bayi yang dikandung istri-istri yang tertular HIV dari suaminya.

Dalam kaitan itulah diperlukan intervensi berupa program yang konkret, al. (1) pemakaian kondom pada laki-laki jika melakukan hubungan seksual dengan PSK, dan (2) pencegahan penularan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya.

Untuk menjalankan program nomor 1 PSK harus ada di lokalisasi pelacuran agar penerapan hukum bisa dijalankan.

Sedangkan untuk program nomor 2 diperlukan program yang sistematis untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil.

Sudah bisa dipastikan program nomor 1 tidak akan bisa dijalankan karena Pemprov Jawa Timur mempunyai program untuk menutup semua lokasi pelacuran di Jatim. Maka, praktek pelacuran pun terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu yang kelak akan menjadi pemicu penyebaran HIV/AIDS karena tidak bisa dijangkau untuk program kondom.

Yang tidak jelas adalah: Apakah suami 74 ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS sudah mejalani rtes HIV?

Kalau jawabannya tidak, maka 74 suami itu menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat (Gambar 2).

Itu artinya kalau 74 suami itu menularkan HIV kepada PSK, maka ribuan laki-laki lain berisiko tertular HIV.

Untuk itulah diperlukan program yang konkret yaitu program ‘wajib kondom’ pada laki-laki yang melacur agar insiden infeksi HIV bisa diturunkan.

Tapi, jika Pemkab Kediri tidak melakukan intervensi yang konkret terhadap laki-laki di pelacuran, maka insiden infeksi HIV baru terus terjadi yang pada gilirannya akan menyebarkan HIV/AIDS kepada istri mereka yang akan bermuara pada anak-anak.

Kalau hal itu terjadi, maka Pemkab Kediri tinggal menunggu waktu saja untuk ‘panen AIDS’.***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap