‘Wajib’ Tes HIV dalam Keluarga di NTT adalah Penanggulangan di Hilir

Tanggapan Berita (1/5-2013) – “Turunkan HIV/AIDS, VCT Dijadikan Kewajiban Dalam Keluarga”. Ini judul berita di www.aktual.co (30/4-2013).

Judul ini tidak menggambarkan pemahaman terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS.

Pertama, yang bisa diturukan adalah insiden infeksi HIV baru karena angka kasus HIV/AIDS yang dilaporkan merupakan laporan kumulatif (kasus lama ditambah kasus baru) sehingga angka itu tidak akan pernah turun.

Kedua, tes HIV, di judul disebut VCT, hanya dianjurkan kepada laki-laki dan perempuan dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti.

Ketiga, tes HIV dianjurkan kepada laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK).

Kasus kumulatif HIV/AIDS yang dilansir Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sampai Januari 2013 sebanyak 1.900. Dari jumlah ini kasus HIV/AIDS terdeteksi pada 289 ibu rumah tangga dan 82 balita.

Pemahaman terhadap HIV/AIDS yang tidak akurat lagi-lagi ditunjukkan oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Sekretariat  Daerah (Setda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Anike Yofita Mitak, melalui pernyataan: ….layanan VCT  (Voluntary Conseling Test) harus menjadi budaya dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga di  daerah tersebut.

Mitak sudah menyamaratakan perilaku semua orang. Atau, Mitak memang mengetahui dengan persis perilaku semua orang di NTT berisiko tertular HIV sehingga menjadikan tes HIV seagai budaya dan kewajiban dalam kelurga di NTT.

Kalau sinyalemen Mitak itu benar, maka persoalan besar akan dihadapi Pemprov NTT karena akan terjadi ’ledakan AIDS’.

Jika perilaku penduduk NTT berisiko tertular HIV, seperti yang tersirat dari pernyataan Mitak, maka yang diperlukan untuk menurunkan angka kasus baru bukan melalui VCT, tapi program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru terutama pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Pertanyaan untuk Mitak: Apaka di NTT ada pelacuran?

Sudah barang tentu Mitak akan membusungkan dada dan berujar: Tidak ada!

Mita benar, tapi tunggu dulu. Yang tidak ada adalah loksalisasi pelacuran yang ditangani oleh instansi pemerintak provinsi, sedangkan (praktek) pelacuran terjadi di banyak tempat di NTT. Mulai dari lokasi pelacuran, penginapan, losmen, hotel melati dan hotel berbintang.

Mita juga menuturkan bahwa dengan wajib melakukan VCT  seseorang akan lebih dini mengetahui status HIV pada dirinya, mengingat angka penderita HIV/AIDS di NTT terus meningkat.

Langkah yang dianjurkan Mitak ini dijalankan di hilir. Artinya, Mitak menunggu dulu ada penduduk NTT yang tertular HIV (hulu) baru diwajibkan tes  HIV (hilir).

Cara yang dianjurkan Mitak itu sama sekali tidak menyentuh akar persoalan di hulu, sehingga insiden infeksi HIV baru (akan) terus terjadi.

Dikatakan lagi oleh Mitak bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap penanganan bagi ibu hamil yang  terinfeksi HIV yang tepat dan telah memenuhi hak-haknya. Hal itu penting agar penyakit itu tidak memberi resiko ikutan termasuk pada anak dan suami.

Pernyataan Mitak ini menjungkirbalikkan fakta yang terjadi selama ini terkait dengan HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu rumah tangga karena penularan HIV kepada ibu rumah tangga dilakukan oleh suami. Sedangkan dalam pernyataan Mitak justru risiko penularan HIV pada keluarga dilakukan oleh istri.

Mitak disebutkan mengaku prihatin dengan kondisi jumlah kasus HIV dan AIDS di NTT yang didominasi oleh kaum perempuan yang adalah ibu rumah tangga.

Kalau saja Mitak berpijak pada fakta, maka yang diprihatinkan adalah banyak suami yang menularkan HIV kepada istri. Artinya, suami-suami itu melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain.

Lagi-lagi ini pernyataan Mitak: “Ironis sekali karena ibu rumah tangga lebih banyak dibandingkan wanita penjaja seks (baca: PSK-pen.). Ini kondisi yahng sangat kritis.”

Mitak lupa kalau yang menularkan HIV kepada PSK justru laki-laki dewasa yang dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang sumai. Selanjutnya ada pula laki-laki yang tertular HIV dari PSK yang mengidap HIV/AIDS. Laki-laki ini juga dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang sumai.

Maka, laki-laki yang menularkan HIV kepada PSK dan laki-laki yang tertular HIV dari PSK menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Selama Pemprov NTT tidak mempunyai program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi di NTT. Pada gilirannya pemprov pun akan ’panen AIDS’.***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap