Tanggapan Berita (18/3-2013)
– “Wabup: Langsung Perangi AIDS!” Ini judul berita di Harian “Kaltim
Post” (16/3-2013).
Caranya? Ini cara yang dijalankan
Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Kaltim, Ardiansyah Sulaiman: “Jangan terlalu
banyak rapat, langsung perangi HIV/AIDS. Begitu sosialisasi, langsung check up,
action, dan seterusnya.”
Pertama, yang diperangi
bukan HIV/AIDS, tapi perilaku orang per orang, terutama laki-laki dewasa, yang
gemar melacur tanpa kondom.
Kedua, tes HIV tidak ada
kaitannya dengan check up (penyakit) karena tidak semua pengidap HIV/AIDS
menunjukkan gejala penyakit.
Agaknya, Pak Wabup dapat
‘bisikan’ yang menyesatkan karena langkah yang dia sampaikan itu justru menjadi
rintangan dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Pertanyaan untuk Pak Wabup:
Apakah di daerah Anda ada pelacuran?
Pak Wabup akan mengatakan: Tidak ada!
Pak Wabup benar, tapi tunggu dulu. Yang tidak ada adalah lokalisasi
pelacuran yang ditanggani oleh dinas sosial. Sedangkan praktek pelacuran
terjadi di banyak tempat dan setiap saat.
Pertanyaan berikutnya untuk Pak Wabup: Apakah Anda bisa menjamin tidak ada
laki-laki dewasa penduduk Kutim yang pernah atau sering melacur tanpa kondom di
Kutim atau di luar Kutim?
Kalau jawabannya bisa, maka tidak ada persoalan penyebaran HIV terkait
dengan faktor risiko hubungan seksual.
Tapi, kalau jawabannya tidak bisa, maka Pak Wabup harus membuat program
yang konkret berupa regulasi yang bisa mengintervensi laki-laki agar memakai
kondom jika melacur.
Disebutkan Wabup menginstruksikan kepada dinas kesehatan untuk
menyosialisasikan bahaya HIV/AIDS bekerja sema dengan KPA sekaligus melalukan
VCT (voluntary counseling and testing) satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
lingkup Pemkab Kutim.
Yang diperlukan bukan cara-cara yang massal seperti yang instruksi wakil
bupati itu, tapi ada satu sistem agar pendeteksian kasus HIV/AIDS bisa berjalan
secara konsisten.
Melakukan tes HIV kepada PNS di lingkup Pemkab Kutim akan menimbulkan gejolak
sosial. Biar pun tidak ada konsekuensi kepegawaian jika terdeteksi HIV/AIDS,
tapi masalah baru akan muncul, seperti sarana dan prasarana bagi PNS yang
terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Selanjutnya status HIV/AIDS pasangan dan
anak-anak mereka.
Lagi pula, biar pun semua PNS sudah menjalani tes HIV itu tidak jaminan
bahwa tidak akan ada lagi PNS yang tertular HIV.
Maka, apakan Dinkes Kutim akan melakukan tes HIV massal terhadap PNS setiap
hari?
Soalnya, risiko tertular HIV bisa saja terjadi bagi sebagaian PNS setiap
hari, yaitu PNS laki-laki yang gemar melacur tanpa kondom baik di lokasi
pelacaran maupun di tempat-tempat hiburan malam.
Lagi pula ketika tes HIV dilakukan terhadap PNS bisa saja ada di antara
mereka yang berada pada masa jendela yaitu tertular di bawah tiga bulan (Lihat
Gambar).
Disebutkan juga oleh Wabup: ”Pengelola tempat hiburan malam maupun panti
pijat yang beroperasi di Kutim wajib kooperatif terkait pemeriksaan dan
sosialisasi HIV/AIDS. ....”
Terkait dengan pelacuran, tempat hiburan malam dan panti pijat yang jadi
persoalan bukan perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks tidak langsung di
sana, tapi laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan
perempuan pekerja di sana.
Biar pun ’cewek-cewek’ di tempat hiburan malam dan panti pijat yang
terdeteksi mengidap HIV/AIDS ditangkap, dikarantina atau dipulangkan ke daerah
asalnya, di Kutim sudah ada laki-laki dewasa yang mengidap HIV. Mereka itu
adalah: (1) Yang menularkan HIV kepada ’cewek-cewek’ di tempat hiburan malam
dan panti pijat, dan (2) Yang tertular HIV dari ’cewek-cewek’ di tempat hiburan
malam dan panti pijat (Lihat Gambar 1).
Selain itu disebutkan pula penanganan terhadap calon mempelai. Tes HIV
terhadap calon mempelai tidak ada manfaatnya karena:
(1) Hasil tes bisa menghasilkan positif palsu (HIV tidak ada di dalam darah
tapi tes reaktif). Ini merugikan calon mempelai laki karena pernikahan batal.
(2) Hasil bisa menghasilkan negatif palsu (HIV ada di dalam darah tapi tes
nonreaktif). Ini akan menyengsarakan istri karena suaminya sudah mengidap
HIV/AIDS.
(3) Surat ’bebas AIDS’ yang dipegang suami akan dijadikan ’senjata’ ketika
istrinya terdeteksi mengidap HIV setelah menikah dengan menuduh istrinya yang
selingkuh.
Maka, yang perlu dilakukan Pemkab Kutim adalah:
1. Membuat program yang konkret berupa regulasi yang dijadikan langkah
intervensi terhadap laki-laki agar memakai kondom jika melacur di lokasi
pelacuran, tempat hiburan malam dan panti pijat.
2. Merancang tes HIV yang sistematis agar kasus HIV di masyarakat bisa
terdeteksi secara berkesinambungan.
Tanpa dua langkah di atas, maka insiden infeksi HIV baru pada laki-laki
dewasa penduduk Kutim akan terus terjadi sehingga penyebaran HIV/AIDS pun kelak
akan bermuara pada ’ledakan AIDS’.***
- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.