Tes HIV bagi Ibu Hamil di NTT Perlu Regulasi

Tanggapan Berita (25/3-2013) – Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai tahun 2013 mendorong ibu hamil untuk melakukan Voluntary Counseling and Testing (VCT) untuk mengetahui apakah ibu dan janin itu mengidap HIV atau tidak. Pernyataan ini ada pada lead berita “KPAD NTT Dorong Ibu Hamil Periksa HIV” di www.nttterkini.com (4/3-2013).

Yang menjadi persoalan besar adalah di Indonesia tidak ada langkah atau cara yang sistematis untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil. Bandingkan dengan Malaysia, misalnya, yang menjalankan program survailans tes HIV rutin terhadap perempuan hamil.

Maka, yang diperlukan adalah program yang sistematis yang bisa dilakukan berdasarkan regulasi berupa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemprov NTT. Sayang, dalam Perda AIDS Prov NTT sama sekali tidak ada program konkret yang bisa mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil (Lihat: Perda AIDS Provinsi NTT- http://www.aidsindonesia.com/search/label/Perda%20AIDS%20Provinsi%20NTT).

Persoalan lain yang bisa muncul dari kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada perempuan hamil adalah ada kemungkinan suami mengelak sebagai penular HIV kepada istrinya. Ini bisa mendorong penyangkalan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Untuk itulah diperlukan konseling atau bimbingan pasangan. Artinya, pasangan suami-istri dikonseling ketika istri hamil agar mereka memahami risiko penularan HIV karena perilaku suami.

Anjuran tes HIV kepada ibu hamil dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Eksekutif KPAD NTT, dr Husein Pancratius, karena penyebaran HIV di NTT dinilai sudah mencemaskan.

Dengan anjuran tes HIV kepada ibu hamil, menurut dr Husein, diharapkan tidak ada lagi bayi yang lahir dengan HIV/AIDS. Pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya bisa dilakukan secara medis jika ibu hamil terdeteksi mengidap HIV di awal-awal kehamilan.

Maka, diperlukan sistem yang bisa mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil. Pemprov NTT bisa membuat peraturan, misalnya, mewajibkan ibu hamil yang berobat ke sarana kesehatan pemerintah dengan Jamkesda atau surat keterangan miskin menjalani tes HIV.

Langkah berikutnya tes HIV bagi perempuan hamil diberlakukan secara umum di NTT. Tentu saja diperlukan regulasi yang berkekuatan hukum.

Tanpa regulasi maka upaya untuk mendeteksi HIV/AIDS pada ibu hamil tidak akan tercapai. Jika ini yang terjadi, maka bayi-bayi yang lahir pun bisa saja dengan AIDS yang pada gilirannya menjadi beban bagi pemerintah provinsi.***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap