Tahun 2016 Obat ARV untuk Pengidap HIV/AIDS Akan Didanai APBN dan APBD

* Dikhawatirkan bisa mendorong friksi sosial karena dianggapa diskriminasi terhadap pengidap penyakit lain

Opini (21/3-2013) – Dikabarkan bantuan dana (hibah atau 'sedekah') dari Global Fund (badan PBB untuk penanggulangan dan perawatan terkait HIV/AIDS) untuk penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia akan berakhir Desember 2015. Jika Global Fund menghentikan ‘sedekah’ untuk Indonesia, maka mulai Januari 2016 semua biaya kebutuhan untuk penanggulangan HIV/AIDS, terutama pembelian obat antiretroviral (ARV) akan ditanggung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Jika kelak dana untuk penanggulangan HIV/AIDS, terutama pembelian obat ARV, dibiayai oleh APBN dan APBD bisa mendorong kecemburuan sosial karena langkah pemerintah ini diskriminatif (terjadi pembedaan terhadap penyakit). Pada gilirainya diskriminasi itu bisa berujung pada friksi sosial (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat sehingga terjadi perpecahan) yang justru akan merusak langkah penanggulangan HIV/AIDS.

Sejak 2007-2011 dana APBN untuk ARV meningkat dari Rp 17 miliar menjadi  Rp 85 miliar tahun 2011. Dana APBN tsb. Sebesar 70% sedangkan sisanya berupa bantuan luar neger. Sedangkan bantuan Global Fund untuk pembelian obat ARV dipakai untuk membeli obat ARV yang tidak diproduksi di dalam negeri.  

Pada kurun waktu 2006-2011 dana dalam negeri  untuk penanggulangan H IV/AIDS  meningkat dari Rp 118,6 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 856,281 miliar pada tahun 2011. Tapi, secara keseluruhan sebagian besar dan masih berasal dari bantuan luar negeri.

Dana bantuan luar negeri, seperti Global Fund, dipakai untuk menjalankan klinik VCT (tempat tes HIV secara gratis dengan asas sukarela dengan bimbingan atau konseling yang bersifat rahasia), didanai oleh hibah Global Fund.

Kasus kumulatif HIV/AIDS secara nasional sejak 1 Januari 1987 s.d. 30 September 2012 adalah 131.685 yang terdiri atas HIV: 92.251 dan AIDS: 39.434 dengan 7,293 kematian.

Karena pemerintah tidak mempunyai program yang konkret untuk mencegah insiden infeksi HIV baru (di hulu), terutama pada laki-laki melalui perilaku berisiko, seperti ganti-ganti pasangan di dalam dan di luar nikah serta melacur tanpa kondom), maka kasus HIV/AIDS di masyarakat akan terus bertambah karena penyebaran HIV terus terjadi.

Tidak satu pun daerah di Indonesia yang menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS secara sistematis karena semua daerah menafikan pelacuran hanya karena tidak ada lokalisasi pelacuran dalam bentuk resosialisasi yang ditangani pemerintah (daerah).

Di daerah yang ada lokasi pelacuran penanggulangan dijalakan oleh LSM dengan cara penjangkuan terhadap pekerja seks komersial (PSK) terkait dengan pemakaian kondom bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK. Tapi, karena tidak ada regulasi yang berkekuatan hukum, maka kegiatan itu ‘bak menggantang asap’.

Soalnya, tidak ada cara pemantauan yang sistematis untuk memastikan semua laki-laki memakai kondom ketika sanggama dengan PSK.

Lagi pula, secara faktual posisi tawar PSK untuk memaksa laki-laki memakai kondom sangat rendah karena laki-laki akan meminta germo atau mucikari memaksa PSK meladeni mereka tanpa kondom. Selain itu itu PSK pun akan berpikir dua kali jika menolak laki-laki yang tidak mau memakai kondom karena terakit erat dengan kebutuhan mereka untuk mendapatkan uang sehingga mereka meladeni laki-laki yang tidak mau memakai kondom.

Langkah pencegahan praktek pelacuran pun hanya bisa dilakukan oleh polisi dan Satpol PP secara sporadis pada penginapan, losmen dan hotel melati. Sedangkan razia ke hotel berbintang dan apartemen mewah tidak pernah dilakukan polisi dan Satpol PP. Tidak jelas mengapa polisi dan Satpol PP tidak merazia hotel berbintang dan apartemen mewah. Padahal, pratek pelacuran juga terjadi di hotel berbintang dan apartemen mewah.

Maka, dari tahun ke tahun insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi. Kasus-kasus yang ada di masyarakat akan terus terdeteksi seiring dengan perjalanan infeksi HIV pada tubuh orang-orang yang sudah tertular HIV tapi belum terdeteksi.

Pada gilirannya kasus HIV/AIDS yang baru terdeteksi pun akan terus bertambah. Kasus-kasus baru tsb. akan menambah jumlah kasus HIV/AIDS yang kelak membutuhkan obat ARV ketika CD4 (kondisi infeksi HIV di dalam tubuh yang diketahui melalui tes darah di laboratorium) mereka sudah di bawah 350.

Itu artinya menambah anggaran pembelian obat ARV yang kelak menyedot APBN dan APBD. Pada posisi ini kebutuhan dana untuk penyakit lain akan terganggu yang dikhawatirkan akan mendorong friksi horizontal karena pembelian obat ARV didanai APBN dan APBD, sedangkan penyakit lain (kecuali obat TBC, pemegang kartu Askes, Jamkesda dan Jamkesmas, dll.), tidak dibeli oleh pemerintah untuk semua penduduk yang sakit.***

AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap