Riau: PSK Pengidap AIDS Dipulangkan, tapi AIDS Ditinggalkan pada Laki-laki

Tanggapan Berita (1/3-2013) – "Kasus HIV/Aids di Provinsi Riau setiap tahunnya semakin memprihatinkan. Tercatat, dalam kurun waktu Sepuluh tahun terakhir, HIV dan Aids mengalami peningkatan yang drastis. Bahkan, sejak 2004, kasus HIV dan Aids sudah menembus angka 1.803 orang.” Ini lead pada berita “1803 Kasus HIV/Aids Terjadi di Riau” di www.halloriau.com (22/2-2013).

Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan terkait dengan pernyataan pada lead berita itu, yaitu:

Pertama, yang memprihatinkan bukan kasus HIV/AIDS, tapi (1) perilaku sebagian laki-laki penduduk Riau yang sering melacur tanpa kondom, (2) Pemprov Riau tidak mempunyai program yang konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS.

Kedua, laporan kasus HIV/AIDS berupa angka merupakan kasus kumulatif yaitu kasus lama ditambah kasus baru sehingga angka itu akan terus bertambah atau meningkat.

Ketiga, angka yaitu kasus yang dilaporkan (1.803) hanya sebagian kecil dari kasus yang ril di masyarakat karena penyebaran HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Angka yang dilaporkan (1.803) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut dan kasus yang tersembunyi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan es di bawah permukaan air laut (Lihat gambar).

Penyebaran HIV/AIDS di Riau akan terus terjadi biar pun lokalisasi pelacuran Teleju sudah ditutup karena praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Pelacuran terjadi di penginapan, losmen, hotel melati, hotel berbintang dan apartemen mewah melalui jaringan prostitusi: karyawan hotel, telepon, SMS, BBM, tukang ojek, sopir taksi, online, sampai pada gratifikasi seks.

Celakanya, sebagian laki-laki ‘hidung belang’ menganggap hubungan seksual dengan perempuan yang bukan pelacur dalam hal ini pekerja seks komersial (PSK), seperti cewek gratifikasi seks, tidak berisiko tertular HIV. Padahal, risiko tertular HIV melalui hubungan seksual dengan PSK dan cewek gratifikasi seks sama saja (Lihat: Gratifikasi Seks (Akan) Mendorong Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia - http://www.aidsindonesia.com/2013/01/gratifikasi-seks-akan-mendorong.html).

Selain itu ada fakta yang luput dari perhatian Pemprov Riau. Di tahun 1990-an Pemprov Riau, waktu itu belum dimekarkan sehingga termasuk Prov Kepri, selalu memulangkan PSK yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS di Riau ke daerah asalnya.

Langkah itu tidak ada gunanya karena sudah banyak laki-laki penduduk Riau yang berisiko tertular HIV dari PSK yang dipulangkan itu. PSK dengan AIDS sudah pulang, tapi AIDS mereka tinggalkan pada laki-laki Riau.

Nah, laki-laki Riau dan Kepri yang tertular HIV dari PSK yang dipulangkan itulah kemudian terjadi penyebaran HIV, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan istri atau pasangan seks lain.

Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids (KPA), Mursal Amir, tingginya kasus HIV dan Aids ini diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, dimana anak-anak menjadi objek yang rentan mengidap virus HIV tersebut.

Pernyataan Mursal ini tidak akurat dan menutup-nutupi fakta yaitu perilaku sebagian laki-laki dewasa yang sering melacur tanpa kondom dengan PSK langsung atau PSK tidak langsung di Riau atau di luar Riau.

Celakanya, Pemprov Riau, dalam hal ini KPA Riau, sama sekali tidak mempunyai program yang konkret untuk mencegah insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa yang melacur dengan PSK. Bahkan, dalam Perda AIDS Prov Riau pun tidak ada pasal yang konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS (Lihat: Perda AIDS Provinsi Riau -http://www.aidsindonesia.com/search/label/Perda%20AIDS%20Prov%20Riau).

Mursal boleh-boleh saja menepuk dada: Di Riau tidak ada (lagi) pelacuran!

Ya, Mursal benar karena Teleju sudah ditutup. Tapi, tunggu dulu. Apakah di Riau tidak ada praktek pelacuran?

Tentu saja ada. Coba tanya karyawan penginapan, losmen, hotel melati dan hotel berbintang, tukang ojek dan sopir taksi. Mereka dengan sigap akan bersedia mencari ‘cewek’ sesuai dengan permintaan.

Di Bagansiapiapi, Kab Rokan Hilir, misalnya, seorang karyawan hotel mengaku sering mencari ‘cewek’ sesuai pesananan tamu. “Tapi kalau ‘amoy’ susah, Pak,” kata karyawan hotel itu. Tarif pun bervariasi tergantung pada ‘kualitas’ cewek yaitu kecantikan dan kemolekan si cewek.

Agaknya, Pemprov Riau merasa aman dan tenang karena tidak ada lokalisasi pelacuran. Tapi, rasa aman dan tenang itu semu karena praktek pelacuran terjadi setiap saat.

Buktinya dapat dilihat dari kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga dan bayi. Mereka itu umumnya tertular dari suami. Tentu saja suami mereka tertular dari perempuan lain, al. PSK.

Maka, selama Pemprov Riau tidak mempunyai program yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi yang pada akhirnya akan bermuara pada ’ledakan AIDS’. ***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap