21 Februari 2013

Perempuan Hamil di Indonesia Wajib Tes HIV?

* Wajib tes HIV adalah perbuatan melawan hukum dan pelanggaran HAM

Tanggapan Berita (22/2-2013) – “…. kini para perawat atau petugas medis wajib melakukan tes HIV pada ibu yang mengandung. Semua itu sudah tertera di dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan GK/Menkes/001/I/2013, Layanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) yang disahkan pada saat hari HIV/AIDS pada bulan Desember 2012.” Ini ada dalam berita “Cegah Penularan ke Bayi, Wanita Hamil Wajib Tes HIV” di  liputan6.com (21/2-2013).

Jika statement itu benar ada dalam surat edaran Menkes tentulah patut dipertanyakan karena mewajibkan seseorang tes HIV merupakan perbuatan yang melawan hokum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) kecuali dengan persyaratan yang komprehensif.

Di Amerika Serikat, misalnya, seperti dikemukakan oleh Prof dr Zubairi Djoerban, SpPD(K), FINASIM, semua pasien yang berobat ke sarana kesehatan publik (pemerintah) harus menjalani tes HIV. Ini jelas ada alasan, maka jika hal serupa akan dilakukan di Indonesia terhadap perempuan hamil, maka perlu ada persyaratan yang khusus.

Misalnya, tes HIV diharuskan bagi perempuan hamil yang memeriksa kesehatan atau menjalani persalinan di sarana kesehatan pemerintah dan pemerintah daerah, seperti pemegang kartu Askes, Jamkesmas, Jamkesda, KJS (Kartu Jakarta Sehat), dll.

Selain itu surat edaran itu juga perlu menetapkan harus ada konseling pasangan, yaitu konseling bagi suami perempuan yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS karena kalau tidak dilakukan konseling bisa terjadi suami justru menuduh istrinya yang selingkuh.

Selain itu suami perempuan yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS akan terus menyebarkan HIV/AIDS kalau tidak menjalani konseling yang berakhir pada tes HIV.

Di beberapa negara di Asia Pasifik tes HIV terhadap perempuan hamil dilakukan melalui skirining dan survailans (Lihat Matriks).


Disebutkan bahwa dari tahun ke tahun  jumlah HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu rumah tangga terus bertambah. Ya, ini terjadi karena mereka tertular dari suami.

Celakanya, pemerintah tidak mempunyai program yang konkret untuk mencegah penularan HIV pada praktek-praktek pelacuran terbuka dan tertutup.

Kondisinya kian parah karena ibu-ibu rumah tangga merasa dirinya tidak berisiko tertular HIV, tapi tanpa mereka sadari perilaku suami mereka justru berisiko karena ada yang melacur tanpa kondom, menerima gratifikasi seks, kawin-cerai, perselingkuhan, ‘nikah mut’ah’, dll.

Jika perempuan hamil yang mengidap HIV/AIDS tidak ditangani secara medis, maka ada risiko penularan HIV secara vertikal ke bayi yang dikandungnya kelak. Untuk itulah diperlukan langkah yang sistematis untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil tanpa melawan hukum dan melanggar HAM.

"Sekarang seorang ibu hamil yang datang ke pusat perawatan wajib diperiksa HIV. Akan lebih fokus lagi kalau pas diperiksa ia menderita Infeksi Menular Seksual (IMS) atau ada penyakit yang biasa ditularkan secara seksual." Ini disampaikan oleh Satuan Petugas (Satgas) HIV Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) Dr. Nia Kurniati, SpA(K).

Langkah di atas bisa membuat perempuan hamil takut mendatangi pusat perawatan yang akhirnya berdampak buruk terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Suami-suami yang merasa dirinya mempunyai perilaku yang berisiko pun akan melarang istrinya ke pusat perawatan yang mewajibkan tes HIV.

Untuk itulah diperlukan cara-cara yang arif dan komprehensif agar tidak menjadi kontra produksi terhadap upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS.***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.