Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia Mengabaikan Insiden Infeksi HIV Baru Melalui Pelacuran

Tanggapan Berita (22/2-2013) – “Langkah Pemerintah Makin Mantap dalam Memerangi HIV-AIDS” Ini judul berita di detikHealth (21/02/2013).

Judul itu bukan berita jurnalistik, tapi merupakan judul rilis humas atau publikasi pemerintah.

Jika berita diselisik ternyata tidak ada penjelasan yang rinci tentang langkah konkret pemerintah dalam memerangi HIV/AIDS.

Disebutkan bahwa pemerintah memiliki target agar Indonesia terbebas dari kasus baru HIV-AIDS di tahun 2015.

Kasus kumulatif HIV/AIDS sejak tahun 1987 hingga September 2012 di Indonesia mencapai  131.685 yang terdiri atas 92.251 HIV dan 39.434 AIDS. Dengan 7,293 kematian. Sedangkan di DI Yogyakarta dilaporkan 1,634 HIV dan 712 AIDS yang menempatkan DI Yogyakarta pada peringkat 11 secara nasional.

Bagaimana cara untuk membebaskan kasus HIV/AIDS baru di Indonesia tahun 2015?

Disebutkan yaitu untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan berbagai sarana informasi dan fasilitas kesehatan yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Pertama, apakah informasi yang disebarluaskan pemerintah berisi inforarmasi yang akurat tentang cara-cara yang konkret untuk mencegah penularan HIV?

Fakta menunjukkan informasi yang disebarluaskan selama ini selalu dibumbui dengan moral sehingga yang muncul hanya mitos (anggapan yang salah). Lihat saja brosur “ABAT” (Aku Bangga Aku Tahu) yang sama sekali tidak memberikan cara pencegahan yang konkret dan cenderung mendorong stigma (cap buruk) dan diskriminasi (perlakukan berbeda) terhadap pengidap HIV/AIDS (Lihat: “ABAT” (Aku Bangga Aku Tahu) yang Tidak Memberikan Cara Pencegahan yang Eksplisit- http://www.aidsindonesia.com/2012/11/abat-aku-bangga-aku-tahu-yang-tidak.html).

Kedua, apakah ada jaminan informasi yang tidak akurat tsb. bisa merubah perilaku sebagian orang yang tidak mau memakai kondom ketika melacur akan otomatis memakai kondom ketika melacur atau tidak lagi melacur?

Ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merubah perilaku berisiko?

Keempat, apakah pada rentang waktu awal pemberitan informasi sampai perubahan perilaku bisa dijamin yang menerima informasi tidak akan melakukan perilaku berisiko, al. melacur tanpa kondom?

Kelima, fasilitas kesehatan adalah langkah di hilir. Artinya, dibiarkan dulu ada penduduk yang tertular HIV baru kemudian ditangani di fasilitas kesehatan.

Kasus-kasus insiden infeksi HIV baru pada rentang waktu sosialisasi sampai tahun 2015 akan terdeteksi setelah tahun 2015 jika pemerintah tidak mempunyai program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki yang melacur.

Bahkan, pada rentang waktu 2013-2015 juga akan terjadi insiden infeksi HIV baru. Yang tertular menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah karena mereka tidak menyadari dirinya sudah mengidap HIV/AIDS.

Disebutkan bahwa jika tidak segera ditangani, pasien dengan HIV akan mengembangkan AIDS dan akhirnya meninggal dunia karena daya tahan tubuhnya semakin menurun. Semakin dini diagnosa terhadap HIV, maka pengobatan akan lebih cepat diberikan sebelum HIV berkembang menjadi AIDS.

Persoalannya adalah: Apakah pemerintah mempunyai program yang konkret dan sistematis untuk mendeteksi penduduk yang sudah mengidap HIV/AIDS?

Tentu saja tidak ada. Maka, yang lebih banyak ditangani adalah orang-orang yang terdeteksi ketika berobat karena penyakit yang terkait dengan infeksi HIV/AIDS. Itu artinya terjadi pembiaran bagi orang-orang yang sudah tertular HIV tapi belum terdeteksi.

Disebutkan lagi bahwa sayangnya, masih banyak orang yang berisiko tinggi terhadap HIV-AIDS dan belum memeriksakan dirinya ke dokter untuk memastikan apakah positif terinfeksi atau tidak. Alasannya, mungkin disebabkan karena kurangnya informasi tentang bagaimana seseorang dikatakan berisiko atau rasa takut jika benar-benar dinyatakan positif mengidap HIV-AIDS.

Selama ini informasi tentang perilaku berisiko hanya dikaitkan melacur dengan pekerja seks komersial (PSK) di pelacuran terbuka, seperti lokasi pelacuran dan pelacur jalanan. Celakanya, banyak laki-laki yang melakukan perilaku berisiko tidak merasa berisiko karena dilakukan dengan perempuan yang bukan PSK, tapi ‘cewek’ panggilan ke hotel, ‘cewek diskotek’, ‘cewek kafe’, ‘ayam kampus’, dll., dan hubungan seksual dilakukan di hotel berbintang atau apartemen mewah.

Belakangan terungkap pula kian banyak pelacuran online dan gratifikasi seks yang melibatkan cewek-cewek cantik, mulus dan berpendidikan. Jika dikaitkan dengan informasi yang selama ini disebarluaskan, maka mereka beranggapan itu tidak berisiko (Lihat: Gratifikasi Seks (Akan) Mendorong Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia - http://www.aidsindonesia.com/2013/01/gratifikasi-seks-akan-mendorong.html). 

Menurut Drs A Riswanto, MSi, Sekretaris KPA DI Yogyakarta: "Sehingga adanya peningkatan jumlah kasus HIV-AIDS dapat dijadikan indikator keberhasilan pihak pemerintah dalam mensosialisasikan informasi tentang HIV-AIDS dan menyadarkan orang yang berisiko tinggi untuk melakukan uji HIV-AIDS.”

Yang luput dari perhatian adalah penemuan kasus HIV/AIDS adalah langkah di hilir. Artinya, pemerintah membiarkan penduduk tertular HIV (di hulu) baru kemudian dideteksi melalui tes HIV.

Selain itu perlu pula dipertanyaan:

(1) Berapa persen kasus HIV/AIDS terdeteksi di rumah sakit ketika berobat?

(2) Berapa persen kasus HIV/AIDS terdeteksi di klinik-klinik tes HIV karena mereka dibawa oleh orang lain, seperti aktivis AIDS dan LSM?

(3) Berapa persen kasus HIV/AIDS terdeteksi di klinik-klnik tes HIV karena mereka datang sendiri?

(4) Apakah tidak ada kasus double counting? Soalnya, ada insentis (uang) bagi institusi yang membawa orang untuk tes HIV, maka bisa terjadi satu orang dibawa berulang kali dengan identitas berbeda.

Jika pemerintah hanya mengandalkan program yang tidak konkret, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi. Di Kota Jogja, misalnya, ada lokasi pelacuran yaitu ’Sarkem’ di Jalan Pasar Kembang.

Apakah Pemkot Yogyakarta mempunyai program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada praktek pelacuran di ’Sarkem’?

Tidak ada. Yang terjadi adalah aktivis melalukan sosialisasi agar laki-laki memakai kondom ketika melacur, tapi karena posisi tawar PSK sangat rendah maka sering terjadi laki-laki menolak memakai kondom.

Bahkan, Perda AIDS DI Yogyakarta pun sama sekali tidak memberikan cara-cara yang konkret untuk menanggulangi insiden infeksi HIV baru di ’Sarkem’ (Lihat: Perda AIDS DI Yogyakarta- http://www.aidsindonesia.com/2012/10/perda-aids-di-yogyakarta.html).

Untuk menanggulangi insiden infeksi HIV baru yang diperlukan adalah langkah yang konkret bukan sekedar menyebarluaskan informasi dan menyediakan fasilitas kesehatan. ***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap