Penanggulangan AIDS di Indonesia: Menunggu Penduduk Tertular HIV Dulu

Tanggapan Berita (18/2-2013) – "Ada cara untuk mengetahui penyakit HIV/AIDS yaitu melalui inisiatif masyarakat sendiri maupun petugas untuk memeriksa masyarakat yang diduga berisiko terkena HIV/AIDS." Ini lead pada berita “Kemkes: Masyarakat Harus Inisiatif Periksa HIV/AIDS” di www.beritasatu.com (13/2-2013).

Jika langkah itu merupakan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kemenkes RI, maka amatlah warjar kalau kemudian insiden infeksi HIV baru terus terjadi, karena:

Pertama, yang dianjurkan untuk menjalani tes HIV bukan masyarakat, tapi orang per orang yang perilaku berisiko tertular HIV (al. pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan yang sering berganti-ganti pasangan).

Kedua, tes HIV adalah langkah di hilir. Artinya, pemerintah menunggu dulu ada penduduk yang tertular HIV baru kemudian dites.

Ketiga, tidak bisa dilihat secara fisik orang-orang yang perilakunya berisiko tertular HIV melalui hubungan seksual. Lagi pula risiko tertular melalui hubungan seksual bukan yanya sanggama dengan pekerja seks komersial (PSK), tapi juga dalam pernikahan bisa terjadi penularan jika salah salah satu mengidap HIV/AIDS.

Yang diperlukan adalah langkah yang konkret di hulu yaitu intervensi berupa program yang bisa memaksa laki-laki memakai kondom jika melalukan hubungan seksual dengan PSK.

Kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu rumah tangga menunjukkan suami mereka tertular HIV, al.melalui pelacuran. Dengan kasus kumulatif HIV/AIDS sampai September 2012 secara nasional sebesar 131.685 yang terdiri atas 92.251 HIV dan 39.434  AIDS dengan 7.293 kematian  tentulah diperlukan langkah yang konkret.

Program itu hanya efektif dilakukan jika pelacuran dilokalisir. Celakanya, di Indonesia pelacuran merajalela di sembarang tempat dan sembarang waktu karena tidak dilokalisir.

Disebutkan oleh Dirjen P2PL, Kementrian Kesehatan RI, Tjandra Yoga Aditama: "Penemuan kasus HIV/AIDS sebanyak mungkin penting untuk mendukung pencegahan dan penanganan penyakit ini, apalagi Indonesia yang kasusnya relatif terlambat diketahui, makanya usaha penemuan kasus terus ditingkatkan agar bisa segera tertangani."

Penemuan kasus terjadi di hilir. Artinya, ada dulu yang tertular HIV baru ditemukan. Celakanya, sebelum ditemukan ybs. sudah menularkan HIV kepada orang lain tanpa disadarinya karena ybs. tidak menunjukkan gejala-gejala yang khas AIDS pada fisiknya.

Disebutkan pula: ” .... pihaknya menegaskan pentingnya upaya yang menyeluruh mulai dari pendidikan agama, penanaman nilai-nilai keluarga serta upaya dari berbagai lembaga kesehatan terkait dan pemerintah daerah.”

Tidak ada kaitan langsung antara pendidikan agama dengan penularan HIV karena beristri lebih dari satu dan kawin-cerai yang merupakan perilaku berisiko tidak bertentangan dengan agama tertentu. Beristri lebih dari satu dan kawin-cerai merupakan perilaku berisiko tertular HIV karena: (1) Jika beristri lebih dari satu ada kemungkinan salah satu dari mereka mengidap HIV/AIDS jika istri tsb. pernah menikah; (2) Pada kawin-cerai bisa terjadi salah satu atau kedua-duanya juga pernah menikah dengan pasangan yang perilakunya berisiko tertular HIV.

Di negara yang menerapkan agama dan kitab suci sebagia UUD pun tetap saja ada kasus HIV/AIDS karena bisa saja penduduknya, terutama laki-laki, tertular di luar negaranya. Arab Saudi, misalnya, sudah melaporkan lebih 15.000 kasus AIDS.

Selama pemerintah tidak menjalankan program yang konkret berupa intervensi terhadap laki-laki ’hidung belang’ agar memakai kondom jika melacur, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi.

Laki-laki yang tertular HIV menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Penyebaran HIV pun pada waktunya akan menjadi ’ledakan AIDS’. ***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap