15 Februari 2013

AIDS di Kota Probolinggo, Jatim: KLB bukan HIV/AIDS tapi Perilaku Laki-laki ‘Hidung Belang’


Tanggapan Berita (16/2-2013) – “Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur merekomendasikan status kejadian luar biasa (KLB) penyakit HIV/AIDS di Probolinggo.” Ini lead pada berita “DPRD Rekomendasikan KLB HIV/AIDS di Probolinggo” di kompas.com (13/2-2013).

Langkah Komisi C DPRD Kota Probolinggo itu menunjukkan pemahaman mereka terhadap HIV/AIDS sebagai fakta medis sangat rendah. KLB hanya untuk penyakit-penyakit menular yang mudah menular dan dengan cepat menyebar di masyarakat, al. melalui udara dan air.

HIV/AIDS tidak menular melalui udara, air dan pergaulan sehari-hari sehingga tidak akan menyebar di masyarakat.

Yang menjadi persoalan adalah yang menularkan, dalam hal ini yang menjadi mata rantai penyebaran, HIV yaitu laki-laki yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK), serta waria.

Maka, yang ditetapkan KLM adalah perilaku sebagian laki-laki penduduk Kota Probolinggo yang pernah atau sering melacur dengan PSK di Kota Probolinggo atau di luar Kota Probolinggo.

Persoalannya adalah Pemkot Probolinggo dan DPRD Kota Probolinggo tentu saja membusungkan dada dengan mengatakan: Di Kota Probolinggo tidak ada pelacuran!

Itu benar. Tapi, tunggu dulu. Yang tidak ada adalah lokalisasi pelacuran yang dibina oleh dinas sosial, sedangkan praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Yang lebih menggelikan lagi adalah DPRD Kota Probolinggo ternyata tidak mengingat kalau mereka sudah menelurkan peraturan daerah (perda) terkait HIV/AIDS yang Perda No 9 Tahun 2005 yang disahkan tanggal 7 April 2005. Perda ini merupakan perda ke-6 dari 72 peraturan sejenis yang ada di Indonesia.

Tapi, begitulah. Perda-perda yang ada tidak berguna karena hanya copy-paste dan berisi pasal-pasal yang sarat dengan norma dan moral sehingga tidak membumi. Ini terjadi karena penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan langkah yang konkret bukan slogan atau jargon moral (Lihat: Perda AIDS Kota Probolinggo - http://www.aidsindonesia.com/2013/02/perda-aids-kota-probolinggo.html).  

Sikap Komisi C DPRD Kota Probolinggo itu disebutkan karena jumlah kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di kota itu terus bertambah. Dikabarkan ada 25 pengidap HIV/AIDS yang terdeteksi di sana.

Nah, lagi-lagi anggota dewan itu tidak memahami statistik HIV/AIDS di Indonesia. Pelaporan kasus HIV/AIDS dilakukan secara kumulatif. Artinya, kasus lama ditambah kasus baru. Begitu seterusnya sehingga angka kasus tidak akan pernah turun atau berkurang biar pun banyak pengidap HIV/AIDS yang meninggal.

Yang perlu dipersoalkan DPRD Kota Probolinggo adalah insiden infeksi HIV baru yang terjadi pada laki-laki dewasa yang melacur, terutama di Kota Probolinggo. Selama pelacaran tidak dilokalisir, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi karena laki-laki melacur tanpa memakai kondom.

Diseburtkan: Namun ironisnya, daerah tersebut belum memiliki Komisi Penanggulangan HIV/AIDS.

Itu masalah lain, tapi di daerah yang ada KPA dan dana yang besar pun penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa berjalan karena tidak ada program yang konkret.

Ini pernyataan Ketua Komisi C, Nasution: "Silahkan saja punya tafsir sendiri. Keputusan KLB itu diambil bukan sebagai hal yang menakutkan. Melainkan agar penanganannya serius dan fokus."

Justru keputusan legislatif tidak boleh multi tafsir, tapi hanya jelas. Dengan menetapkan HIV/AIDS sebagai KLB maka ada dampaknya yaitu pengidap HIV/AIDS akan dikarantina.

Sama sekali langkah itu tidak ada manfaatnya terhadap penanggulangan HIV/AIDS karena orang-orang yang sudah terdeteksi HIV melalui tes HIV yang standar sudah berjanji akan menghentikan penularan HIV mulai dari dirinya.

Yang menjadi persoalan besar justru orang-orang yang sudah mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi. Mereka inilah yang menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah tanpa mereka sadari. Ini terjadi karena orang-orang yang sudah tertular HIV tidak menunjukkan gejala yang khas AIDS pada fisik mereka.

Disebutkan bahwa Bedug Institute menunjukkan sejumlah masalah. Di antaranya Kota Probolinggo belum memiliki KPA dan tidak ada alat tes CD4 (tes kekebalan tubuh) dan obat ARV.

Yang disebutkan oleh Bedug Institute ini adalah persoalan di hilir. Artinya, terkait dengan orang yang sudah tertular HIV. Yang diperlukan adalah langkah yang konkret di hulu yaitu program untuk mencegah tidak terjadi lagi insiden infeksi HIV baru.

Disebutkan oleh Badrus, aktivis Bedug Institute, penderita HIV/AIDS di Kota Probolinggo yang ditanganinya sebanyak 14. Mereka ada yang laki-laki, perempuan dan anak di bawah umur. "Anak di bawah umur itu ketularan bapaknya yang terinfeksi karena seks bebas," kata Badrus.

Inilah fenomena di kalangan sebagian besar aktivis AIDS. Mereka sendiri tidak memahami HIV/AIDS dengan tepat. Lihat saja pernyataan Badrus itu yang menyebutkan ’seks bebas’.

Kalau ’seks bebas’ diartikan melacur, maka tidak ada kaitan langsung antara melacur dengan penularan HIV. Penularan HIV melalui hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, bisa terjadi kalau salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom.

Selama Pemkot Probolinggo tidak mempunya program yang konkret, al. melakukan intervensi terhadap laki-laki yang melacur agar memakai kondom, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS akan terjadi di Kota Probolinggo.***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.