06 Februari 2013

Adakah Peran Langsung Satpol PP dalam Penanggulangan HIV/AIDS?


Opini (6/2-2013) – ”Peningkatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan HIV/AIDS”. Ini adalah pokok Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 331.1/2803/SE tanggal 24 Juli 2012.

Apa, sih, yang bisa dilakukan oleh Satpol PP secara langsung dalam penanggulangan HIV/AIDS?

Dalam surat edaran ini tidak ada penjelasan yang rinci tentang peran Satpol PP dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS.

Yang ada pemaparan yang justru menyebutkan bahwa sering terjadi benturan di tataran masyarakat al. karena perilaku yang mengganggu ketertiban umum sebagian komunitas masyarakat. Disebutkan “Salah satu komunitas yang dianggap berpotensi mengganggu suasana dimaksud adalah pengidap HIV/AIDS (Odha), oleh karena itu komunitas tersebut termarjinalkan.”

Lalu, apa peran Satpol PP dalam kaitan dimaksud? Lagi-lagi dalam surat edaran tidak ada penjelasan.

Pemaparan dalam surat edaran (angka 1) justru melebar ke masalah penangangan penularan HIV/AIDS yang disebut sebagai prioritas bagi pemerintah. Ya, ini, sih, pernyataan normatif yang merupakan jargon-jargon moral untuk konsumsi retorika politis.

Disebutkan bahwa penularan HIV/AIDS semakin signifikan dan sudah merambah ke ruang publik baik melalui hubungan seks, penasun (pengguna narkoba suntik) maupun IMS (infeksi menular seksual) lainnya ....

Pernyataan di atas justru terbalik karena sejak awal epidemi penyebaran HIV terjadi di ruang publik dan kini masuk ke ranah privat yaitu kasus-kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu rumah tangga dan anak-anak.

Penjelasan pada angka 2 yang menyebutkan bahwa untuk meminimalisir perlakuan diskriminatif terhadap Odha perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan dan tindakan konkret pemerintah.

Justru perlakukan diskriminasi terhadap Odha banyak dilakukan oleh aparatur negara di sarana kesehatan, al. penolakan terhadap pasien Odha dan perlakuan yang tidak menyengkan dalam perawatan di rumah sakit.

Bahkan, perempuan Odha yang melahirkan di sarana kesehatan pemerintah dipaksa untuk menjalani proses pemandulan (Lihat:

Dalam surat edaran ini sama sekali tidak ada peran Satpol PP yang konkret dalam menanggulangi HIV/AIDS.

Yang terjadi selama ini adalah Satpol PP mengejar-ngejar pekerja seks jalanan dan waria. Melabrak penginapan, losmen dan hotel melati. Tapi, Satpol PP belum pernah melabrak hotel berbintang terkait dengan praktek pelacuran. ***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.