Revisi Perda AIDS Jatim Harus dengan Pijakan Fakta bukan Moral

Tanggapan Berita (2/1-2013) – “Pegiat HIV/AIDS di Jawa Timur mendesak adanya perubahan atau adendum terhadap Keputusan Gubernur Nomor 48 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2004 tentang penanggulangan HIV/AIDS.” Ini lead pada berita “Pegiat Desak Revisi Perda Penanggulangan HIV/AIDS” di kelanakota.suarasurabaya.net (28/12-2012).

Perda AIDS Jatim, sama seperti perda-perda sejenis yang ada di Indonesia, sama sekali tidak memberikan langkah atau cara yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS (Lihat: Menyibak Kiprah Perda AIDS Jatim - http://www.aidsindonesia.com/2012/09/menyibak-kiprah-perda-aids-jatim.html).

Beberapa daerah yang sudah mempunyai perda AIDS sesumbar bahwa pelaksanaan perda akan dipertegas pada peraturan gubernur (pergub).

Tapi, apa yang terjadi?

Pergub pun sama saja atau seteli tiga uang dengan perda. Sama sekali tidak memberikan cara-cara yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV.

Selain Jatim daerah yang sudah membuat pergub untuk menjabarkan perda adalah Prov Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Sedangkan Prov Jawa Barat justru terbalik karena yang pertama dibuat adalah pergub baru kemudian dibuat perda.

Terkait dengan Rudhy Wedhasmara, Ketua Esat Java Action (EJA), jaringan lembaga swadaya masyarakat peduli HIV/AIDS, menilai keputusan gubernur justru mengebiri perda sehingga pelaksanaan perda tidak bisa efektif.

Yang jelas perda-perda AIDS yang ada di Indonesia sama sekali tidak membumi. Pasal-pasal hanya memakai ‘bahasa dewa’ yang tidak menyentuh akar persoalan.

Disebutkan bahwa dalam keputusan gubernur dan perda tidak ada langkah untuk kemandirian dana penanggulangan.

Persoalan bukan dana, tapi program yang konkret. Biar pun ada dana yang besar, seperti di DKI Jakarta dan Prov Papua, penanggulangan HIV/AIDS tidak jalan karena tidak ada program yang membumi.

Disebutkan pula isu lain yang perlu diatur dalam perda adalah penutupan lokalisasi pelacuran. Terkait dengan lokalisasi pelacuran yang diperlukan adalah program berupa intervensi yang konkret untuk memaksa laki-laki ’hidung belang’ agar memakai kondom setiap kali sanggama dengan pekerja seks di lokalisasi.

Revisi seperti apa pun kalau pijakan yang dipakai bukan fakta empiris tentang penanggulangan HIV/AIDS, maka selama itu pula perda dan keputusan gubernur tidak akan berguna. Pembuatan perda baik menggantang asap. Habis arang besi binasa. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***