Rekomendasi 8 Elemen Masyarakat Kab Bengkalis Tidak Menyentuh Akar Persoalan HIV/AIDS

Tanggapan Berita (2/1-2012) – Delapan elemen masyarakat di Bengkalis memberikan 7 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Prov Riau, untuk mengatasi persoalan penyakit masyarakat (pekat) khususnya keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Bengkalis. Ini pernyataan dalam berita “Atasi PSK dan AIDS, 8 Elemen Bengkalis Beri 7 Rekomendasi” di riauterkini.com (28/12-2012).

Kaitan antara PSK, di lokalisasi atau di luar lokalisasi, dan HIV/AIDS ada pada laki-laki ‘hidung belang’ yang tidak memakai kondom setiap kali sanggama dengan PSK. Maka, rekomendasi yang disampaikan, al. menutup lokalisasi pelacuran sama sekali tidak menyentuh akar persoalan terkait dengan HIV/AIDS.

Soalnya, biar pun tidak ada lokalisasi pelacuran di wilayah Kab Bengkalis itu tidak jaminan bahwa di wilayah Kab Bengkalis otomatis tidak ada praktek pelacuran. Kegiatan pelacuran akan tetap terjadi di berbagai tempat, seperti kos-kosan, rumah, penginapan, losmen, hotel melati sampai hotel berbintang.

Selain itu ada juga laki-laki dewasa, bisa sebagai suami, penduduk Kab Bengkalis yang melacur tanpa kondom di luar wilayah Kab Bengkalis. Laki-laki penduduk Kab Bengkalis yang tertular HIV di luar Kab Bengkalis akan menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah di masyarakat.

Disebutkan pula, selain menutup lokalisasi pelacuran Dinsos Kab Bengkalis diminta membangun sarana untuk pembinaan PSK. Ini juga tidak berguna dalam penanggulangan HIV/AIDS. Lagi pula sudah terbukti di zaman Orba rehabilitasi dan resosialisasi PSK gagal (Lihat: Menyingkap (Kegagalan) Resosialisasi dan Rehabilitasi Pelacur(an)- http://www.aidsindonesia.com/2012/08/menyingkap-kegagalan-resosialisasi-dan.html).

Ada pula rekomendasi untuk menerbitkan peraturan bupati (perbup) tentang penanggulangan PSK dan pencegahan HIV/AIDS.

Padahal, Pemprov Riau sendiri sudah menerbitkan peraturan daerah (perda) penangulangan AIDS, tapi perda ini tidak berguna karena tidak menyentuh akar persoalan (Lihat: Perda AIDS Provinsi Riau-http://www.aidsindonesia.com/2012/10/perda-aids-provinsi-riau.html).

Rekomendasi lain adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama dan mubaligh diminta untuk menyampaikan masalah HIV/AIDS pada setiap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Persoalannya adalah informasi HIV/AIDS yang menjadi materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tidak akurat karena dibumbui dengan moral sehingga yang muncul hanya mitos (anggapan yang salah).

Disebutkan pula bahwa seluruh stake holder juga harus terlibat dan secara bersama-sama menanggulangi persoalan PSK atau penyebaran HIV/AIDS (pekat) yang sudah menjadi dilema di tengah-tengah masyarakat.

Persoalannya adalah Pemkab Bengkalis atau Pemprov Riau tidak mempunyai program yang konkret untuk menanggulangi pelacuran dan penyebaran HIV/AIDS.

Ada pula pernyataan: “Seperti menutup lokalisasi tidak semudah membalik telapak tangan. Adanya lokalisasi ada plus minus yang dihadapi. ….”

Untuk itulah diharapkan Pemkab Bengkalis dan 8 elemen masyarakat membalik paradigma berpikir dalam menanggulangi pelacuran. Tidak lagi menyasar PSK, tapi ‘menembak’ laki-laki ‘hidung belang’ agar tidak ada lagi laki-laki dewasa penduduk Kab Bengkalis yang melacur baik di Bengkalis maupun di luar Bengkalis.

Selama yang menjadi sasaran hanya PSK, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi di Kab Bengkalis karena ada saja laki-laki dewasa penduduk Kab Bengkalis yang melacur tanpa kondom sehingga mereka berisiko tertular HIV.

Laki-laki penduduk Kab Bengkalis yang tertular HIV menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat karena mereka tidak menyadari dirinya sudah mengidap HIV/AIDS. Maka, Pemkab Bengkalis tinggal menunggu waktu saja untuk ‘panen AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***