Raperda AIDS Kota Denpasar Mengabaikan Perwali AIDS Kota Denpasar

Media Watch (23/1-2013) – Berbagai kalangan di Kota Denpasar, Bali, meributkan rencana pembuatan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Padahal, Pemko Denpasar sudah menerbitkan Peraturan Walikota No 21 Tahun 2011 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Denpasar yang disahkan tanggal 19 Juli 2011.

Mengapa kalangan DPRD Kota Denpasar, Pemkot Denpasar dan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kota Denpasar tidak mengaitkan perwali ini dengan pembahasan raperda?

Adalah mustahil bagi kalangan-kalangan tersebut untuk mengabaikan perwali dimaksud, tapi itulah yang terjadi. Raperda AIDS yang dibahas sama sekali tidak berpijak pada perwali yang sudah ada.

Lagi pula raperda itu mewacanakan hukuman bagi laki-laki yang menularkan HIV kepada pasangannya, seperti suami yang menularkan HIV kepada istrinya. Ada lagi wacana mewajibkan calon pengantin untuk menjalani tes HIV. Ini juga merupakan program yang tidak ada gunanya (Lihat: Raperda AIDS Kota Denpasar, Bali, Mengabaikan Mekanisme Tes HIV pada Perempuan Hamil-http://www.aidsindonesia.com/2012/10/raperda-aids-kota-denpasar-bali.html).

Dalam perwali tsb. sama sekali tidak ada pasal yang konkret untuk dijalankan sebagai program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Denpasar.

Kelompok Rentan

Lihat saja pada bagian pencegahan di pasal 7 dan 8 langkah yang ada adalah di hilir, yaitu melarang orang-orang yang sudah mengetahui dirinya mengidap HIV/AIDS menularkan HIV kepada orang lain.

Pasal ini amat naïf karena lebih dari 90 persen kasus penularan HIV justru terjadi tanpa disadari oleh yang menularkan dan yang tertular. Selain itu jika tes  HIV dijalankan sesuai dengan standar prosedur operasi tes HIV yang baku, maka orang-orang yang terdeteksi mengidap HIV tidak akan menularkan HIV kepada orang lain karena sebelum tes HIV mereka sudah berjanji akan menghentikan penularan HIV mulai dari dirinya jika kelak terdeteksi mengidap HIV/AIDS.

Sedangkan di pasal 9 disebutkan: “Setiap orang yang melakukan hubungan seksual beresiko wajib melakukan upaya pencegahan dengan memakai kondom.”

Pertanyaan terkait dengan pasal 9 ini, adalah: Bagaimana Pemkot Denpasar memantau orang-orang yang ’melakukan hubungan seksual berisiko’?

Di pasal 1 ayat 18 disebutkan: ”Hubungan seksual beresiko adalah setiap hubungan yang dilakukan antar orang dalam kelompok kelompok beresiko, dan kelompok tertular.”

Banyak hubungan seksual yang berisiko menularkan dan tertular HIV/AIDS tidak terjadi pada kelompok berisiko dan kelompok tertular. Misalnya, laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) tidak langsung, seperti ’cewek kafe’, ’cewek pub’, ’cewek biliar’, ’cewek SPG’, ’pelajar’, ’mahasiswi’, ’ibu-ibu rumah tangga’, dll., merasa tidak berisiko karena tidak dilakukan dengan kelompok berisiko, dalam hal ini PSK.

Di pasal 1 ayat 19 disebutkan: ”Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut antara lain orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.”

Definisi kelompok rentan ini tidak akurat karena risiko tertular dan menularkan HIV tidak ada kaitannya secara langsung dengan pekerjaan, lingkungan sosial, status kesehatan yang rendah, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang rendah pula.

Justru laki-laki ’hidung belang’ adalah orang-orang yang status kesehatannya baik atau tinggi karena laki-laki yang sakit-sakitan tidak bisa mengumbar syahwat dengan PSK atau perempuan lain.

Begitu pula denan pasal 1 ayat 20 disebutkan: “Kelompok masyarakat beresiko adalah masyarakat berperilaku risiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV seperti misalnya penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya serta bayi yang dikandung oleh ibu hamil yang mengidap HIV.”

Yang berisiko tertular HIV bukan kelompok atau kalangan dalam masyarakat, tapi orang per orang yaitu yang perilakunya berisiko tertular HIV, seperti pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti PSK dan waria.

Di pasal 1 ayat 21 disebutkan lagi: ”Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV yang memerlukan penanganan khusus terutama layanan medis dan konseling perubahan perilaku untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain.”

Pelacuran di Tempat Hiburan

Pasal ini justru mendorong stigma (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap orang-orang yang sudah terdeteksi mengidap HIV/AIDS, karena mereka tidak memerlukan penanganan khusus. Penyakit yang muncul di masa AIDS, seperti sariawan, diare, dan TBC bisa ditangani oleh doker di puskesmas. Obat-obatnya juga tersedia di puskesmas.

Banyak daerah, kabupaten dan kota, di Indonesia membusungkan dada dengan mengatakan di daerahnya tidak ada pelacuran. Mereka benar. Tapi, tunggu dulu. Yang tidak ada adalah lokalisasi pelacuran, sedangkan praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Bahkan di perwali ini pun secara implisit membenarkan ada praktek pelacuran. Simak bunyi pasal 1 ayat 22 ini: ”Tempat hiburan antara lain bar, diskotik, karaoke, cafe, panti pijat, pub, spa, salon dan tempat hiburan lain yang berisiko menularkan IMS.”

Penularan IMS (infeksi menular seksual, seperti GO/kencing nanah, sifilis/raja singa, virus hepatitis B, klamidia, dll.) justru terjadi melalui hubungan seksual yang tidak memakai kondom dari seseorang yang mengidap IMS kepada orang lain.

Pasal 1 ayat 22 itu membenarkan terjadi pelacuran atau transaksi seks di tempat hiburan dimaksud.

Hubungan seksual yang terjadi di tempat-tempat hiburan dimaksud dipertegas lagi di pasal 10: (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala tentang pencegahan HIV dan AIDS kepada semua karyawannya. (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib mendata karyawan yang menjadi  tanggungjawabnya. (3) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan wajib memeriksakan karyawan yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala ke tempat-tempat pelayanan IMS yang disediakan pemerintah, lembaga nirlaba dan atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Kalau di tempat-tempat hiburan itu tidak terjadi praktek pelacuran, tentulah pasal 10 itu tidak perlu ada dalam perwali. Tapi, pasal itu membuktikan ada pelacuran.

Celakanya, dalam perwali ini tidak ada program yang konkret untuk mencegah penularan IMS dan HIV atau dua-duanya sekaligus dari laki-laki ’hidung belang’ ke perempuan atau sebaliknya di tempat-tempat hiburan tsb.

Maka, tidaklah mengherankan kalau kemudian di Kota Denpasar terdeteksi kasus HIV/AIDS pada ibu-ibu rumah tangga. Ini terjadi al. karena suami mereka tertular HIV melalui hubungan seksual tanpa kondom di tempat-tempat hiburan dimaksud.

Terkait dengan peran serta masyarakat untuk menanggulangi penyebaran HIV diuraikan di pasal 16 ayat (1):  Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan IDS dengan cara: a. berperilaku hidup sehat;  b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegahpenularan HIV dan AIDS.

Lagi-lagi peran serta ini tidak konkret karena tidak ada kaitan antara perilaku hidup sehat dengan penularan HIV. Justru orang-orang sehatlah yang bisa melakukan perilaku berisiko. Begitu pula dengan ketahanan keluarga, sama sekali tidak ada kaitannya dengan penularan HIV/AIDS.

Pasal ini justru mendorong stigma dan diskriminasi karena dikesankan orang-orang yang tertular HIV karena perilakunya tidak sehat dan tidak mempunyai ketahanan keluarga.

Tentu saja ibu-ibu rumah tangga yang tertular HIV dari suaminya dan bayi yang tertular HIV dari ibunya sudah dihina dan dipojokkan karena dikesankan mereka tertular karena perilakunya tidak sehat.

Perwali AIDS Kota Denpasar ini melengkapi perda-perda yang sudah ada sebagai perturan yang tidak bermanfaat dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Kota Denpasar khususnya dan di Prov Bali umumnya. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***