Perda AIDS Kota Pematangsiantar yang (Kelak) Hanya ‘Copy-Paste’

Tanggapan Berita (21/1-2013) –Pemko Pematangsiantar, Prov Sumatera Utara (Sumut), dikabarkan sangat serius dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Yang ditunjukkan dengan bakal diterbitkannya Perda menyangkut penanggulangan dan pencegahan HIV/ AIDS dan Infeksi Penyakit Kelamin Menular. Dipastikan, Perda tersebut bakal berlaku mulai awal 2013 ini. Ini ada dalam berita “130 Orang Pengidap HIV di Siantar” di medan.tribunnews.com (11/1-2013).

Kalau saja Pemko Pematangsiantar berkaca ke Kab Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai dan Kota Medan tentulah tidak gegabah (lagi) menerbitkan perda karena di satu kabupaten dan dua kota itu sudah ada perda tapi penanggulangan HIV/AIDS tidak berjalan.

Tiga perda itu sama sekali tidak berguna karena tidak memberikan langkah yang konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS (Lihat: Perda AIDS Kab Serdang Bedagai, Sumut- http://www.aidsindonesia.com/2012/09/perda-aids-kab-serdang-bedagai-sumut.html, Perda AIDS Kota Tanjungbalai, Sumut- http://www.aidsindonesia.com/2012/10/perda-aids-kota-tanjungbalai-sumut.html, dan Perda AIDS Kota Medan- http://www.aidsindonesia.com/2012/10/perda-aids-kota-medan.html).    

Kalau perda itu kelak hanya sekelas copy-paste, maka sudah bisa dipastikan nasibnya akan sama dengan perda-perda yang sudah ada di Sumut khususnya dan di Indonesia umumnya. Sampai saat ini peraturan tentang HIV/AIDS sudah ada 62 perda mulai dari provinsi, kabupaten dan kota, 4 pergub AIDS dan 3 perwali.

Semua hanya copy-paste sehingga perda-perda itu tidak berguna dalam penanggulangan HIV/AIDS. Ini terjadi karena semua perda tidak memberikan langkah yang konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS. Pasal-pasal hanya berisi narasi moral yang tidak menyentuh akar persoalan terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS.

Disebutkan bahwa kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Pematangsiantar mencapai 130. Sayang, tidak ada penjelasan tentang faktor risiko karena yang disebutkan hanya faktor risiko jarum suntik.

Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPAID) Pematangsiantar, Iswan Lubis, mengatakan bahwa pengidap HIV/ AIDS saat ini diklasifikasikan dalam kondisi epidemi terkondisi yakni yang positif terinfeksi adalah mereka yang berada di lingkungan rawan infeksi HIV/AIDS. Begitupun, bukan tak mungkin orang yang di luar rawan HIV/AIDS ikut terjangkit.

Istilah ‘kondisi epidemi terkondisi’ tidak dikenal dalam penanggulangan HIV/AIDS karena risiko tertular HIV tidak ada kaitannya dengan kalangan atau kelompok. Risiko tertular HIV terkait dengan perilaku orang per orang, seperti melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK).

Disebutkan pula bahwa KPAD sendiri secara rutin mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya HIV/AIDS kepada pelajar, ibu rumah tangga dan orang beresiko terkena HIV/AIDS seperti PSK.

Biar pun ibu rumah tangga memahami cara-cara pencegahan HIV mereka tidak mempunyai posisi tawar yang kuat untuk memaksa suami memakai kondom jika perilaku suami berisiko. Begitu pula dengan PSK, mereka pun tidak bisa memaksa laki-laki memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual.

Maka, sosialisasi KPAD Pematangsiantar itu salah sasaran karena kuncinya ada pada laki-laki dewasa, tapi kalangan ini justru tidak menjadi target sosialisasi.

Menurut Iswan, semua pihak harus mengutamakan pencegahan HIV/AIDS. “Semua orang bisa terinfeksi namun bisa dicegah.”

Pernyataan ini tidak akurat karena tidak semua orang berperilaku yang berisiko tertular HIV. Maka, tidak semua orang bisa tertular HIV.

Pertanyaan untuk Pemko Pematangsiantar dan KPAD Pematangsiantar: Apakah di Kota Pematangsiantar ada pelacuran?

Pemko Pematangsiantar dan KPAD Pematangsiantar tentulah membusungkan dada sambil mengatakan: Tidak ada!

Itu benar, tapi tunggu dulu. Yang tidak ada adalah lokasi atau lokalisasi pelacuran yang ditangani dinas sosial. Tapi, pratek pelacuran terjadi di sambarang tempat dan sembarang waktu.

Kalau praktek pelacuran ada, maka yang perlu dilakukan KPAD Pematangsiantar adalah menjalankan program konkret berupa intervensi kewajiban memakai kondom bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Tanpa program tsb., maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi di Kota Pematangsiantar yang kelak bermuara pada ’ledakan AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***