Penanggulangan HIV/AIDS di Kab Mimika, Papua: Menunggu Perubahan Perilaku Seksual Laki-laki

Tanggapan Berita (12/1-2013) – "Yang paling penting masyarakat mau mengubah perilaku yakni tidak melakukan aktivitas seks berisiko, penggunaan kondom dan lainnya." Ini pernyataan Menteri Kesehatan dr Nafsiah Mboi dalam berita ”Tekan HIV/AIDS Melalui Perubahan Perilaku” di  rri.co.id (7/1-2013) terkait dengan  angka penularan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang terus meningkat.

Data KPA Kabupaten Mimika menunjukka tahun 2012 terdeteksi 367 kasus baru HIV dan AIDS. Dengan tambahan ini maka jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS dari tahun 1996 sampai September 2012 sebanyak 3.190.

Itu memang cara yang arif, tapi bagaimana bisa memastikan semua laki-laki di Kab Mimika khususnya dan di Papua umumnya untuk tidak melacur tanpa kondom. Segencar apa pun penyuluhan, bahkan melalui corong pemuka agama sekali pun, perilaku sebagian laki-laki yang gemar melacur tidaklah berubah.

Maka, selain anjurkan untuk merubah perilaku diperlukan program penanggulangan HIV/AIDS yang konkret yaitu intervensi terhadap laki-laki yang gemar melacur agar memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK).

Disebutkan bahwa Nafsiah mengaku prihatin dengan terus meningkatnya angka penularan kasus HIV/AIDS di kalangan warga Mimika, terutama di Kota Timika dan penduduk yang bermukim di wilayah pedalaman. Jika tidak ada perubahan perilaku positif, maka Menkes Nafsiah Mboi meyakini angka penularan kasus HIV/AIDS di Mimika akan terun meningkat tajam.

Persoalannya adalah ada wacana penggiringan opini publik untuk menyalahkan PSK, terutama asal Pulau Jawa, sebagai pihak yang bersalah. Disebutkan pelacuran di Mimika, khususnya di kota Timika, terjadi karena mobilitas PSK yang tinggi dari luar kota.

Celakanya, Pemkab Timika dan Pemprov Papua mengabaikan kehadiran lokasi pelacuran sehingga tidak menjadi sasaran program yang konkret. Di Perda AIDS Prov Papua, misalnya, lokasi pelacuran disebut sebagai ’tempat berisiko terjadi penularan HIV’. Ini merupakan kemunafikan dan pola pikir yang naik yang justru merupakan penyangkalan sehingga menjadi sumber penyebaran HIV/AIDS (Lihat: Perda AIDS Prov Papua: Tidak Ada Lokalisasi Pelacuran (di Papua) - http://www.aidsindonesia.com/2012/08/dalam-perda-aids-prov-papua-tidak-ada.html).  

Hal yang sama juga terjadi pada Perda AIDS Kab Mimika. Sama sekali tidak memberikan langkah-langkah yang konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS (Lihat: Perda AIDS Kab Mimika - http://www.aidsindonesia.com/2012/11/perda-aids-kab-mimika-papua.html).

Sedangkan di Agats, Kabupaten Asmat, dilaporkan dari 16 temuan kasus HIV baru dalam setahun, enam di antaranya merupakan ibu hamil.

Kemungkinan besar ibu-ibu itu tertular HIV dari suaminya. Ini menunjukkan suami mereka tertular HIV, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK.

Kurun waktu perubahan dari perilaku berisiko sampai perilaku tidak berisiko tentulah tidak bisa dipastikan. Pada masa itu sudah terjadi perilaku berisiko. Maka, tanpa langkah yang konkret penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi di Kab Mimika khususnya dan di Prov Papua umumnya. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***