Gratifikasi Seks (Akan) Mendorong Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia

* Cewek yang dijadikan gratifikasi merupakan pekerja seks komerial (PSK) atau pelacur tidak langsung

** Kasus kumulatif HIV/AIDS per 30 September 2012 dilaporkan Kemenkes RI mencapai  131.685 yang terdiri atas 92.251 HIV dan 29.434 AIDS dengan 7.293 kematian
 

Opini (14/1-2013) – Gratifikasi (KBBI: uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan) sekarang tidak hanya dalam bentuk uang dan barang, tapi juga dengan layanan seks yaitu menyodorkan perempuan.

Perempuan-perempuan atau cewek yang dijadikan gratifikasi itu dikategorikan sebagai pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur tidak langsung. Artinya, pekerjaan mereka adalah melacur yang mendapatkan imbalan berupa uang dari laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dalam hal ini mereka tidak dibayar oleh laki-laki yang mereka layani, tapi dibayar oleh orang atau pihak lain yang mem-booking mereka. Tapi, mereka tidak berada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau pun di rumah bordil.

Ketika mengasuh rubrik “Konsultasi HIV/AIDS” di salah satu harian yang terbit di Prov Sulawesi Selatan (Sulsel) beberapa tahun yang lalu, penulis menerima surat dari seorang pejabat teras di sebuah kabupaten di Sulsel: “Abang, kalau dinas ke Surabaya, Bandung dan Jakarta saya selalu diberikan cewek. Mereka itu cantik, mulus, pintar dan naik mobil mewah. Apakah ada risiko saya tertular HIV/AIDS jika melakukan hubungan seksual dengan mereka? Mereka bukan pelacur, Bang.”

Pandapat pejabat itu jelas keliru, tapi dia tidak salah karena selama ini materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang HIV/AIDS yang disebarluaskan pemerintah selalu menyebutkan bahwa HIV/AIDS ada di lokalisasi pelacuran. Penularan terjadi jika melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) di lokasi atau lokalisasi pelacuran yang dikenal sebagai PSK langsung.

Padahal, perilaku seksual PSK tidak langsung (cewek cantik yang dijadikan gratifikasi) dan PSK langsung di lokasi atau lokalisasi pelacuran sama saja yaitu melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan laki-laki yang berganti-ganti. Ada kemuingkinan salah satu dari laki-laki yang mereka ladeni mengidap HIV/AIDS sehingga mereka pun berisiko tertular HIV/AIDS.

Para laki-laki ‘hidung belang’ dari kalangan menengah atas memakai apologia: cewek-cewek itu selalu rutin memerikasakan kesehatan ke dokter.

Boleh-boleh saja mereka rutin memeriksa kesehatan ke dokter, bisa saja dokter pribadi, tapi memeriksa kesehatan tidak sama dengan tes HIV. Artinya, status HIV seseorang tidak bisa diketahui dari cek kesehatan rutin.

Maka, biar pun cewek-cewek yang disodorkan sebagai gratifikasi itu cantik dan mulus itu tidak jaminan bahwa mereka ’bebas HIV/AIDS’. Celakanya, tidak ada tanda-tanda yang khas AIDS pada fisik orang-orang yang sudah mengidap HIV/AIDS sebelum masa AIDS (masa AIDS terjadi antara 5-15 tahun setelah tertular HIV).

Tes HIV senditi bukan vaksin. Artinya, jika seseorang, seperti cewek gratifikasi, menjalani tes HIV tanggal 14 Januari 2013 pukul 12.00 dengan hasil nonreaktif (negatif) itu tidak jaminan selamanya akan ’bebas HIV/AIDS’ karena bisa saja setelah tes HIV mereka tertular HIV melalui hubungan seksual dengan laki-laki yang mereka ladeni sebagai gratifikasi seks.

Maka, gratifikasi seks akan menjadi mata rantai yang mendorong penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Karena gratifikasi seks diberikan kepada pejabat dan aparat negara, maka tidaklah mengherankan kalau kelak kasus HIV/AIDS banyak terdeteksi pada kalangan pejabat dan aparat negara.

Belakangan ini pun laporan dari beberapa daerah menyebutkan kasus HIV/AIDS terdeteksi pada pegawai negeri sipil (PNS). Ini hal yang amat wajar karena PNS mempunyai penghasilan yang besar dan tetap sehingga mereka bisa menyisihkan uang untuk melacur.

Di Jayapura PNS mendapat uang lebih berupa tunjungan yang bervariasi antara Rp 1 juta sampai puluhan juta rupiah. Tidak sedikit PNS di sana yang memakai uang untuk sendiri sehingga tidak sampai ke rumah. Antara lain menjadikan cewek bar sebagai ’istri simpanan’. Tapi, laki-laki yang mempunyai ’istri simpanan’ itu setiap malam tetap ke bar mem-booking ’istri’ agar, maaf, tidak dipakai orang lain.

Selain ’cewek gratifikasi’ di beberapa kota besar di Indonesia banyak laki-laki ’hidung belang’ berkantung tebal yang merasa aman melacur karena mereka melakukannya dengan PSK tidak langsung yang bertemu di bar, diskotek, mal, hotel, dll.

Kasus penyebaran HIV/AIDS melalui PSK tidak langsung sudah mulai terdeteksi di Kota Makassar, Sulsel (Lihat: AIDS di Kota Makassar, Sulsel, Penyebarannya Didorong PSK Tidak Langsung -http://www.aidsindonesia.com/2012/08/aids-di-kota-makassar-sulsel.html).

Ketika epidemi HIV/AIDS yang didorong oleh hubungan seksual, termasuk gratifikasi seks, mulai menjadi masalah besar di Indonesia, yang diributkan justru tindakan hukum terhadap pemberi dan penerima gratifiasi seks. Soalnya, tidak ada payung hukum berupa undang-undang yang bisa menjerat pelaku gratifikasi seks.

Dikabarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap penerima gratifikasi seks yang merujuk pada konvensi internasional yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Pertengahan tahu lalu aparat penegak hukum di Singapura menguak praktek gratifiaksi seks yang melibatkan pejabat di neger itu, mantan Kepala Pasukan Sipil Bersenjata Singapura (SCDF) Peter Benedict Lim Sin Pang. Tiga perempuan diumpankan sebagai gratifikasi untuk memuluskan tender di lembaga tsb. Berdasarkan peraturan terkait di Singapura selain Peter tiga perempuan yang memberikan gratifikasi seks itu pun terancam denda US$ 100.000 (setara dengan Rp 792.500.000) dan hukuman penjara maksimal hingga lima tahun atau denda dan penjara.

Terlepas dari wacana mengatur jeratan hukum terkait dengan gratifikasi seks, yang jelas selama perdebatan dan diskusi soal gratifikasi seks berjalan penyebaran HIV/AIDS melalui penerima gratifikasi seks di Indonesia terus pula terjadi. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***