03 Januari 2013

Di Jabar Penanggulangan di Hilir dengan Menemukan Kasus HIV/AIDS


Tanggapan Berita (3/1-2013) – “Kasus HIV/AIDS di Jawa Barat (Jabar) fenomenanya seperti gunung es. Puncaknya saja yang terlihat, padahal yang tidak terlihat lebih banyak lagi.” Ini lead pada berita “HIV/AIDS di Jabar Gambarkan Fenomena Gunung Es” di www.republika.co.id (1/1-2013)

Epidemi HIV/AIDS di banyak negara erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang terdeteksi digambarkan dengan puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut dan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan es di bawah permukaan air laut (Lihat Gambar).

Kasus kumulatif HIV/AIDS yang dilaporkan di Jabar sampai akhir tahun 2012 mencapai 7.375. Angka inilah (7.375) yang digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut. Sedangkan estimasi Depkes RI (2009) jumlah penduduk berperilaku berisko tertular HIV di Jabar mencapai 23.413.

Yang menjadi persoalan adalah: Apa langkah konkret Pemprov Jabar untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS yang belum terdeteksi di masyarakat?

Menurut Sekretaris Harian KPA Prov Jabar, Pantjawidi Djuharnoko: ” .... semakin banyak kasus HIV/AIDS ditemukan akan semakin baik. Karena, program yang dilakukan berbagai pihak telah ’berhasil’”.

Di satu sisi pernyataan Pantjawidi benar, tapi di sisi lain hal itu hanya langkah di hilir. Artinya, Pantjawidi menunggu dulu ada penduduk Jabar yang tertular HIV baru kemudian ditemukan melalui tes HIV di berbagai fasilitas kesehatan melalui klinik VCT di puskesmas, rumah sakit, dll.

Itu artinya insiden infeksi HIV baru di hulu, al. pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSK di lokasi atau tempat-tempat pelacuran, di pantura disebut tempat esek-esek) dan PSK tidak langsung (perempuan pemandu karaoke, diskotek, pemijat, pub, cafe, panggilan, mahasiswi, pelajar, dll.).

Maka, pertanyaan untuk Pantjawidi adalah: Apala program Pemprov Jabar yang konkret untuk mencegah insiden infeksi HIV baru di hulu?

Pantjawidi mungkin mengelak dengan mengatakan di Jabar tidak ada pelacuran. Ini memang benar, tapi tunggu dulu karena yang tidak ada adalah lokalisasi pelacuran yang ’resmi’ artinya ditangani dinas sosial.

Tapi, praktek pelacuran di Jabar dan daerah lain di Indonesia terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.

Selain itu ada pula perempuan asal Jabar yang menjadi PSK di berbagai tempat. Dari Riau pernah dipulangkan beberapa PSK asal Jabar. Ada berita di Harian ”Pikiran Rakyat” (11/11-2005) dengan judul ”6.300 Wanita Indramayu Jadi PSK di Pulau Batam. Mereka Merasa Menjadi Pahlawan Ekonomi Keluarga”. 

Celakanya, pemerintah daerah tempat asal PSK yang dipulangkan tidak mempunyai program untuk menangani PSK yang dipulangkan. Bahkan, dua di antaranya menjadi ’bulan-bulanan’ masyarakat dan pejabat setempat (Lihat: Duka Derita Seorang Perempuan Pengidap HIV/AIDS di Karawang, Jawa Barat-http://www.aidsindonesia.com/2012/10/duka-derita-seorang-perempuan-pengidap.html dan dan Keluarga Pengidap HIV/AIDS di Karawang Dicerai-beraikan Media Massa*-http://www.aidsindonesia.com/2012/10/keluarga-pengidap-hivaids-di-karawang.html).

Karena banyak orang yang tidak menyadari dirinya sudah mengidap HIV/AIDS, ini karena tidak ada tanda-tanda yang khas AIDS pada fisik mereka, maka banyak kasus HIV/AIDS terdeteksi pada masa AIDS (sudah tertular HIV antara 5-15 tahun). Artinya, mereka terdeteksi HIV ketika berobat ke rumah sakit. Soalnya, penyakit yang mereka derita, seperti diare, TBC, dll. sulit sembuh. Untuk itulah mereka dianjurkan tes HIV.

Disebutkan oleh Pantjawidi bahwa salah satu upaya untuk mengungkap lebih banyak lagi kasus HIV/AIDS adalah meningkatkan promosi tes HIV bagi orang-orang yang perilakunya berisiko. Saat ini di banyak rumah sakit sudah tersedia klinik VCT (tempat tes HIV gratis secara sukarela dengan konseling dan rahasia).

Persoalannya adalah materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang HIV/AIDS yang disebarluaskan ke masyarakat tidak akurat karena dibumbui dengan moral sehingga yang muncul hanya mitos.

Bahkan, dalam Pergub AIDS Jabar dan Perda AIDS Jabar sama sekali tidak ada pasal yang memberikan langkah konkret untuk menanggulangi HIV/AIDS di Jabar (Lihat: Pergub AIDS Provinsi Jawa Barat-http://www.aidsindonesia.com/2012/12/pergub-aids-provinsi-jawa-barat.html dan Perda AIDS Provinsi Jawa Barat-http://www.aidsindonesia.com/2012/11/perda-aids-provinsi-jawa-barat.html)  
.
Risiko penularan HIV selalu dikaitkan dengan zina, pelacuran, ’jajan’, selingkuh, homoseksual, dll. Padahal, risiko tertular HIV bukan karena sifat hubungan seksual (zina, melacur, dll.) tapi karena kondisi hubungan seksual (salah satu mengidap HIV/AIDS dan laki-laki atau suami tidak memakai kondom setiap kali sanggama).

Maka, untuk menemukan kasus HIV/AIDS yang belum terdeteksi di masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis melalui program yang konkret.

Misalnya, regulasi berupa skirining rutin terhadap perempuan hamil, pasien IMS (infeksi menular seksual, seperti sifilis, GO, virus hepatitis B, klamidia, dll.), pasien TBC, kalangan tertentu seperti mahasiswa, pelajar, PNS, polisi, dll.

Penyebaran HIV/AIDS di Jabar juga didorong oleh laki-laki yang melacur tanpa kondom. Cuma, program kondom tidak bisa diterapkan di Jabar karena tidak ada lokalisasi pelacuran yang ditangani oleh dinas sosial.

Kondisi itu akan menjadi bumerang bagi Jabar karena penyebaran HIV/AIDS di masyarakat akan terus terjadi yang kelak bermuara pada ’ledakan AIDS’. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.