Di Indonesia Penanggulangan HIV/AIDS (Hanya) Dibebankan pada Perempuan

Tanggapan Berita (9/1-2013) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Sari Gumelar, mengatakan, pemerintah kembali berfokus kepada perempuan dan anak dalam kampanye penanggulangan virus penurun kekebalan tubuh, AIDS, pada tahun ini dengan tema "Lindungi Perempuan dan Anak dari HIV dan AIDS". Ini lead pada berita “Diharap Melek AIDS, Pemerintah Incar Ibu-ibu” di tempo.co (11/12-2012).

Pertanyaan untuk Linda: Apa langkah yang konkret untuk melindungi perempuand an anak agar tidak tertular HIV?

Ternyata yang diandalkan adalah pengetahuan perempuan dan anak terkait dengan HIV/AIDS, seperti disebutkan Linda: "Diangkat kembali dengan pertimbangan perempuan yang tadinya baru dilahirkan kini menjadi ibu. Pengetahuan mereka tentang HIV/AIDS belum memadai, yang berdampak pada anak, terutama bayi dalam kandungan.”

Pertanyaan selanjutnya untuk Linda: Bagaimana seorang perempuan, dalam hal ini istri, bisa memakai pengetahuannya tentang HIV/AIDS untuk melindungi dirinya agar tidak tertular HIV dari suaminya?

Tentu saja tidak ada karena posisi perempuan, dalam hal ini istri, adalah sebagai sub-ordinat laki-laki (baca: suami). Adalah hal yang mustahil seorang istri meminta suaminya agar memakai kondom ketika sanggama dengan alasan agar terhindar dari HIV/AIDS.

Maka, sasarannya justru laki-laki, dalam hal ini suami. Tapi, Linda pun rupanya memakai sudut pandang patriarkat (sistem pengelompokan sosial yg sangat mementingkan garis turunan bapak) sehingga membebankan kewajiban penanggulangan HIV/AIDS pada perempuan dengan mengabaikan kewajiban laki-laki. Padahal, perempuan berhak untuk mendapatkan hubungan seksual yang bebas dari penyakit. Kondisinya kian runyam karena pemahaman agama yang tidak komprehensif sehingga menempatkan perempuan (istri) sebagai sub-ordinat laki-laki.

Masih menurut Linda, perempuan secara biologis masih rentan. Padahal, kaum perempuan memiliki kapasitas tidak terbatas untuk bisa membantu upaya penanggulangan HIV/AIDS, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungannya.

Lagi-lagi Linda menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untuk menanggulangi HIV/AIDS. Ini tidak adil dan menyesatkan karena yang menyebarkan HIV adalah laki-laki.

Disebutkan bahwa lima menteri yaitu Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Agama Suryadharma Ali sepakat meneken nota kesepahaman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Disebutkan bahwa MoU berjudul "Peningkatan Pengetahuan Komprehensif tentang HIV-AIDS bagi penduduk berusia 15-24 tahun" itu diharapkan mampu menekan jumlah orang dengan HIV/AIDS (Odha).

Sayang, dalam berita tidak dijelaskan apa langkah-langkah konkret lima menteri itu untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS.

Lagi-lagi MoU itu hanya jargon moral sebagai konsumsi politis yang tidak membumi. MoU disimpan di lemari arsip dan penularan HIV dari suami ke istri (akan) terus terjadi. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***