20 Desember 2012

Raperda AIDS Kota Banjarbaru Hanya Copy-Paste dari Perda yang Ada


Media Watch (21/12-2012) – Biar pun peraturan daerah (perda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di banyak daerah tidak berguna, tapi tetap saja ada daerah yang ngotot menerbitkan perda AIDS. Di Indonesia sudah ada 62 perda (provinsi, kabupaten dan kota), 4 pergub dan 2 perwalko.

Kota Banjarbaru di Prov Kalimantan Selatan (Kalsel), misalnya, sedang meracang perda penanggulangan HIV/AIDS. Padahal, di Kota Banjarmasin, juga di Kalsel, sudah ada perda yang juga sama sekali tidak berguna karena tidak menyentuh akar persoalan (Lihat: Perda AIDS Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan - http://www.aidsindonesia.com/2012/11/perda-aids-kota-banjarmasin-kalimantan.html). 

Raperda HIV/AIDS Kota Banjarbaru ini pun hanya copy-paste dari perda-perda sejenis yang sudah ada. Maka, sudah bisa dipastikan perda itu pun tidak akan bermanfaat dalam penanggulangan HIV/AIDS. Arang habis besi binasa. Uang rakyat dihambur-hamburkan untuk membuat perda ini, tapi perda itu pun kelak sama sekali tidak ada manfaatnya dalam melindungi masyarakat, terutama kalangan perempuan, dari risiko tertular HIV.

Menularkan HIV dan Tertular HIV

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Banjarbaru dilaporkan 54 dari tahun 2005 sampai 2012. Perlu diingat bahwa angka itu hanyalah sebagian kecil dari kasus yang ada di masyarakat karena epidemi HIV erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang terdeteksi (54) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan es di bawah permukaan air laut (Lihat Gambar 5).

Di Kota Banjarbaru ada lokasi pelacuran. Di lokasi ini ada 370 pekerja seks komersial (PSK). Tanggal 16/12-2012 dilakukan tes HIV dengan cara VCT (tes HIV sukarela yang gratis dengan konseling dan kerahasiaan) terhadap 109 PSK ’baru’. Hasilnya, 2 contoh darah reaktif. Angka ini tidak menggambarkan status HIV 109 PSK itu karena bisa saja ketika tes mereka dalam masa jendela (tertular di bawah tiga bulan sehingga hasil tes bisa negatif palsu atau positif palsu).


PSK yang mengidap HIV/AIDS akan  menularkan HIV kepada laki-laki yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK tsb. Selanjutnya laki-laki yang tertular HIV dari PSK akan menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah (Lihat Gambar 1).

Pintu masuk HIV/AIDS ke masyarakat Kota Banjarbaru al. melalui laki-laki dewasa yang tertular HIV melalui hubungan seksual tanpa kondom di Kota Banjarbaru, di luar kota Banjarbaru atau di luar negeri.

Yang bisa diintevensi dengan program yang konkret dan sistmatis hanyalah perilaku laki-laki dewasa penduduk Kota Banjarbaru yang melakukan hubungan seksual dengan PSK di Kota Banjarbaru.

Salah satu langkah yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, melalui laki-laki ’hidung belang’ adalah dengan program ’wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki yang melacur dengan PSK di lokalisasi pelacuran di Kota Banjarbaru (Lihat Gambar 2).

Sayang, dalam Raperda AIDS Kota Banjarbaru sama sekali tidak ada satu pun pasal yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV pada laki-laki ’hidung belang’ yang melacur di Kota Banjarbaru.

Pada paragraf 3 tentang pencegahan pada hubungan seks berisko pun pasal-pasal pencegahan tidak konkret.

Di pasal 10 ayat 1 disebutkan: ”Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib menggunakan kondom”. Sedangkan di pasal 10 ayat 2 disebutkan: ” Setiap pelanggan penjaja seks wajib menggunakan kondom pada saat berhubungan seks.”

Hubungan seksual berisiko adalah hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan yang sering beganti-ganti pasangan, seperti PSK dan waria.

Tentu saja ayat 1 dan 2 pada pasal ini tidak bisa menjerat laki-laki ’hidung belang’ karena hubungan seksual berisiko terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu sehingga tidak bisa dipantau.

Untuk menerapkan program kondom sebagai bagian dari upaya menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki ’hidung belang’ melalui hubungan seksual dengan PSK diperlukan regulasi untuk melokalisir pelacuran (Lihat Gambar 3). 

Penanggulangan di Hilir

Di Gambar 3 bisa dilihat langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan adalah kegiatan di hilir. Artinya, ditunggu dulu ada penduduk yang tertular HIV (di hulu) baru ditangani.

Misalnya, di Bagian Keempat pasal 15 dan 16 tentang Tes Sukarela, Rahasia dan Konseling juga dilakukan di hilir.

Hal yang sama juga pada Bagian Kelima pasal 17, 18 dan 19 tentang Pengobatan juga di hilir.

Juga di Bagian Keenam pasal 20 tantang Perawatan dan Dukungan juga kegiatan di hilir.

Perda ini sama sekali tidak bekerja di hulu, tapi di hilir. Misalnya, pada paragraf 4 pasal 11 tentang pemeriksaan IMS (infeksi menular seksual yaitu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dari yang mengidap IMS ke orang lain, seperti GO/kencing nanah, sifilis/raja singa, virus hepatitis B, klamidia, jengger ayam, dll.).

Pemeriksaan adalah langkah di hilir. Artinya, penularan IMS dan HIV atau dua-duanya sekaligus sudah terjadi dari laki-laki ’hidung belang’ penduduk Kota Banjarbaru ke PSK dan sebaliknya.

Begitu pula dengan pasal 10 ayat 3 disebutkan: ”Setiap orang yang berperilaku seks berisiko wajib melakukan pemeriksaan IMS sebulan sekali dan VCT sesuai prosedur yang berlaku di tempat pemeriksaan yang telah ditunjuk dinas teknis.”

Jika seorang PSK tertular IMS, maka dalam satu bulan dia sudah menularkan IMS kepada 75 laki-laki (1 PSK x 3 laki-laki/malam x 25 hari per bulan). Laki-laki yang tertular HIV akan menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Upaya untuk mencegah penularan HIV dari suami ke istri tidak bisa diintervensi. Itulah sebabnya program yang realistis adalah menerapkan program wajib kondom bagi laki-laki ’hidung belang’ yang melacur.

Karena risiko istri tertular HIV tidak bisa diintervensi, maka ibu rumah tangga yang tertular HIV akan berisiko menularkan HIV ke bayi yang dikandungnya.

Maka, diperlukan intervensi yang konkret yaitu pencegahan dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya yang dikenal sebagai program PMTCT/prevention-mother-to-child-transmission (Lihat Gambar 2). 

Celakanya, dalam rapeda tidak ada langkah yang konkret untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil. Akibatnya, hanya sebagian kecil ibu-ibu yang mengidap HIV/AIDS terdeteksi, al. yang kontrol ke layanan pemerintah seperti posyandu, puskesmas atau rumah sakit. Bandingkan dengan Malaysia yang menerapkan program skirining rutin terhadap perempuan hamil sehingga bisa dideteksi ibu-ibu yang mengidap HIV/AIDS.

Materi raperda pada Paragraf 5 tentang Pencegahan pada Tempat hiburan, Panti pijat, Perusahaan dan tempat potensial lainnya menunjukkan langkah yang tidak membumi.

Coba saja simak bunyi pasal 12 ayat 1 ini: Kewajiban Setiap pemilik/pengelola tempat hiburan, Pantipijat, dan tempat potensial lainnya adalah:

a. memberikan penyuluhan dan informasi tentang bahaya penularan IMS, HIV dan AIDS pada karyawannya;

b. menyediakan tempat media KIE tentang HIV dan AIDS yang mudah di akses oleh pengunjung serta karyawannya;

c. berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, dengan melakukan pemeriksaan IMS dan HIV rutin untuk karyawannya;

d. memberikan prioritas pemberian dana CSR pada program penanggulangan HIV dan AIDS.

Program Konkret

Pasal ini di awang-awang karena tidak menyentuh akar persoalan. Program yang sudah dijalankan di Thailand adalah pemilik/pengelola termpat hiburan diberikan izin usaha sebagai pintu masuk untuk intervensi hukum. Pemilik/pengeola tempat hiburan mewajibkan laki2 memakai kondom jika melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks. Secara rutin pekerja seks menjalani tes IMS, kalau ada pekerja seks yang terdeteksi mengidap IMS yang diberikan sanksi adalah pemilik/pengelola tempat hiburan bukan pekerja seks.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalsel menjangkau (out reach) PSK di lokasi pelacuran di Kota Banjarbaru sebagai upaya dari kegiatan PMTS (pencegahan melalui transmisi seksual), al. mendorong laki-laki ’hidung belang’ memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Tapi, ”Bang, kami kewalahan menghadapi PSK ’pendatang baru’ tapi ’stok lama’.” Ini keluhan seorang petugas out reach di sana. Soalnya, KPA Prov Kalsel dan KPA Kota Banjarbaru sama sekali tidak mendukung penjangkauan yang dilakukan PKBI. Bahkan mereka tidak mempunyai program penjangkauan dan program PMTS.

Soalnya, kalau yang dipakai adalah paradigma lama yaitu ’membasmi’ lokalisasi pelacuran itu tidak ada manfaatnya karena praktek pelacuran terjadi di banyak tempat dan setiap waktu mulai dari pagi sampai pagi lagi. Ini terjadi karena ada pasokan (PSK) dan permintaan (PSK) seperti pada gambar segi tiga (Gambar 4).

Pasokan dan permintaan ini adalah hukum pasar sehingga mustahil untuk dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Untuk itulah diperlukan paradigma baru berupa mengajak laki-laki agar tidak melacur, atau melokalisir pelacuran agar program penanggulangan HIV/AIDS dapat dijalankan dengan langkah-langkah yang konkret.

Raperda ini kian tidak berguna karena pada Bab V tentang Peran Serta Masyarakat sama sekali tidak ada program yang konkret.

Lihat saja pasal 23 ayat 1: Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:

berperilaku hidup sehat (tidak ada kaitan antara perilaku hidup sehat dengan penualran HIV, melakukan hubugnan seksual dalam nikah dan di luar nikah adalah perilaku hidup sehat, orang tidak sehat tidak bisa melakukan hubungan seksual).

meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS (apa alat ukur, takar dan timbang ketahanan keluarga, siapa yang berhak menjadi petugas ukur, takar dan timbang ketahanan keluarga, berapa takaran ketahanan keluarga yang bisa mencegah HIV).

Jika perda kelak diharapkan bisa menjadi regulasi untuk menanggulangi HIV/AIDS, maka yang perlu ada dalam perda, antara lain adalah:

(1) Program penanggulangan berupa intervensi yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK.

(2) Program yang konkret dan sistematis untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil.

(3) Program pencegahan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya.

Tanpa program yang konkret maka perda itu sama saja dengan perda-perda lain yang tidak bisa dipakai untuk menanggulangi HIV/AIDS. Maka, jika ini yang terjadi Pemkot Banjabaru tinggal menunggu waktu saja untuk ’panen AIDS’.. ***[AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap]***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung ke situs AIDS Watch Indonesia.
Silahkan tinggalkan pesan Anda untuk mendapatkan tanggapan terbaik dari pembaca lainnya, serta untuk perbaikan ISI dan TAMPILAN blog ini di masa mendatang.